<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/13/kasino-1832260151.jpg" alt="Salah satu pusat perjudian kasino terbesar di Las Vegas, Amerika Serikat. (Travel + Leisure)" width="100%">
<figcaption>Salah satu pusat perjudian kasino terbesar di Las Vegas, Amerika Serikat. (Travel + Leisure)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usulan melegalkan kasino sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dinilai tidak sejalan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar meminta anggota DPR yang mengusulkan kasino jadi sumber PNBP untuk membaca Pancasila dan UUD 1945. "Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, jelas-jelas melarang praktik perjudian. Judi dalam bentuk apa pun, termasuk kasino, tidak sejalan dengan nilai-nilai religius yang menjadi fondasi bangsa ini," kata Fickar kepada JawaPos.com, Selasa (13/5).&nbsp; Sebelumnya usulan kasino jadi PNBP disampaikan oleh Galih Kartasasmita, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar. Fickar menampik argumentasi yang membandingkan dengan masa lalu, seperti era mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang pernah melegalkan perjudian. Menurut dia, konteks zaman tidak dapat disamakan."Ali Sadikin itu kenangan masa lalu," tegas Fickar. Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Galih Kartasasmita, mengusulkan pernyataan mengejutkan saat rapat bersama kementerian terkait membahas optimalisasi PNBP.&nbsp; Dalam pernyataannya, Galih menyarankan agar pemerintah mulai mempertimbangkan sektor-sektor nonkonvensional sebagai sumber penerimaan negara, termasuk ide kontroversial seperti pengoperasian kasino. Menurut Galih, selama ini Indonesia terlalu bergantung pada sumber daya alam (SDA) sebagai tulang punggung penerimaan negara. Ia menyoroti bahwa meski SDA Indonesia memang kaya dan dominan, ketergantungan berlebihan pada sektor tersebut bisa menjadi kelemahan jangka panjang. &ldquo;Sekitar 15 tahun yang lalu, 10 sampai ke atas lah UEA (Uni Emirat Arab) itu pemasukan terbesarnya dari SDA. Tapi sejak krisis minyak pada saat itu, mereka sadar bahwa nggak bisa terus bergantung ke sana,&rdquo; ucap Galih y ang dikutip pada Selasa (13/5). Galih mencontohkan, UEA melakukan langkah cukup berani dengan meninggalkan ketergantungan terhadap SDA dan beralih ke sektor jasa, terutama pariwisata.&nbsp;&ldquo;Walaupun PNBP terbesarnya masih SDA, mereka sudah nge-slide ke jasa, khususnya jasa sosial dan pariwisata. Ini bukti bahwa mereka mampu bertransformasi,&rdquo; jelasnya. Dia mendorong kementerian dan lembaga (K/L) terkait, di Indonesia untuk mulai memikirkan strategi serupa. Menurut dia, Indonesia tak kekurangan potensi untuk mengembangkan sektor lain seperti jasa, pariwisata, dan hiburan.&nbsp; &ldquo;Kita ini kaya sekali alamnya. Kalau ada extra effort dari K/L untuk mengembangkan sektor-sektor ini, saya yakin ada kenaikan di penerimaan negara dari sektor non-SDA,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015360840/polri-imigrasi-pulangkan-buron-interpol-kasus-scamming-dan-kasino-hector-aldwin-pantollana-ke-filipina">Polri-Imigrasi Pulangkan Buron Interpol Kasus Scamming dan Kasino Hector Aldwin Pantollana ke Filipina</a> Hal paling menarik, Galih menyebut bahwa UEA bahkan mulai membuka diri terhadap industri kasino sebagai salah satu sumber penerimaan negara. &ldquo;Mohon maaf bukan apa-apa, tapi UEA sudah mulai jalanin kasino. Coba bayangkan, negara Arab jalanin kasino. Artinya mereka sudah out of the box banget pemikiran lembaga dan K/L-nya,&rdquo; papar Galih. Dalam konteks ini, Galih mengajak pemerintah untuk berpikir lebih terbuka dan inovatif. Ia menilai bahwa Indonesia pasti memiliki potensi dan ide-ide out of the box yang belum tergarap maksimal, dan tidak semestinya terjebak dalam pola lama yang hanya mengandalkan pajak dan SDA. Meski wacana legalisasi kasino akan memunculkan perdebatan, terutama terkait aspek moral dan sosial, Galih menegaskan usul tersebut tidak dimaksudkan sebagai desakan langsung. Ia hanya ingin membuka ruang diskusi tentang alternatif-alternatif yang selama ini mungkin dianggap tabu. &ldquo;Ini bukan ke Bapak, tapi lebih ke pola pikir kita bersama. Masa depan penerimaan negara harus lebih bervariasi, lebih progresif,&rdquo; pungkasnya.

Usulan kasino sebagai sumber PNBP menuai penolakan dari pakar hukum yang menilai bertentangan dengan Pancasila.

Pakar Minta Anggota DPR yang Usulkan Kasino Jadi Opsi Penerimaan Negara untuk Baca UUD 1945 Lagi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/18/kementerian-KKP-3413429871.jpg" alt="LAMPAUI TARGET: Hendra Yusran Siry (kiri) menyampaikan capaian penerimaan PNBP KKP 2024 di kantor KKP pada Selasa (17/12). (FOLLY AKBAR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>LAMPAUI TARGET: Hendra Yusran Siry (kiri) menyampaikan capaian penerimaan PNBP KKP 2024 di kantor KKP pada Selasa (17/12). (FOLLY AKBAR/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memecahkan rekor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan itu diperoleh dari sektor kelautan dan perikanan sepanjang 2024. Hal itu disampaikan dalam catatan akhir tahun sesi II yang dirilis di Kantor KKP Jakarta, kemarin (17/12).&nbsp; Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP, Hendra Yusran Siry mengatakan, hingga kuartal III-2024, penerimaan PNBP KKP mencapai Rp 1,97 triliun. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam sejarah KKP. Sebagai perbandingan, PNBP KKP tahun 2020 hanya Rp 857,30 miliar. Kemudian naik menjadi Rp 995,74 mililiar pada 2021, Rp 1,865 triliun (2022), dan Rp. 1,699 triliun (2023). Hendra menjelaskan, capaian tersebut merupakan kontribusi dari berbagai sektor di kelautan dan perikanan yang dikelola KPP. Kontribusi yang paling signifikan&nbsp; adalah sektor Sumber Daya Alam (SDA) kelautan dan perikanan, serta sanksi dari kegiatan ilegal. "Ya PNBP ada dari sumber daya alam dan dari kegiatan-kegiatan yang misal izinnya kita keluarkan," ujarnya. Selain PNBP, KKP juga bisa menjaga produksi perikanan nasional hingga kuartal III-2024 yang mencapai 18,26 juta ton. Menurutnya, catatan angka-angka tersebut menunjukkan peran sektor perikanan sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia. "Tidak hanya mendukung keberlanjutan sumber daya laut, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia di panggung global," pungkasnya. (far/bas)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memecahkan rekor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tahun ini membukukan Rp 1,9 triliun.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Bukukan Pendapatan PNBP Rp 1,97 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Emas-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pemilik toko emas menata perhiasan emas miliknya di salah satu Toko Emas Cikini, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Berdasarkan informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam dibanderol harga Rp842.000 per gram, turun Rp" width="100%">
<figcaption>Pemilik toko emas menata perhiasan emas miliknya di salah satu Toko Emas Cikini, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Berdasarkan informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam dibanderol harga Rp842.000 per gram, turun Rp</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PT Antam Tbk (Antam) perusahaan anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID ini memberikan kontribusi kepada Negara sebesar Rp 2,05 triliun. Angka itu meningkat 170 persen dibandingkan periode 2020 sebesar Rp 758,81 miliar.  “Sebagai perusahaan yang menjadi salah satu sumber pendapatan Negara, Antam senantiasa patuh dalam melakukan pembayaran pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan dividen,” kata Sekretaris Perusahaan Antam, Syarif Faisal Alkadrie dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Jumat (8/7).  Syarif menyampaikan, Antam berkomitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait pajak maupun PNBP. Selain itu sebagai upaya transparansi, Antam juga mengedepankan keteribatan dan partisipasi pihak otoritas pajak untuk melakukan audit restitusi perpajakan.  “Keterlibatan otoritas pajak dalam audit dilakukan untuk menjaga transparansi dan memastikan bahwa Antam telah memenuhi ketentuan yang berlaku,” tambahnya.  Sebagai apresiasi atas komitmen kepatuhan Antam dalam peberian kontribusi kepada Negara, pada tahun 2021 Antam meraih Subroto Award kategori Wajib Bayar dengan Tingkat Kepatuhan Pembayaran PNBP Tertinggi – IUP BUMN.  “Penghargaan ini merupakan bukti bahwa Antam memberikan kontribusi yang baik bagi Negara. Kami pun berkomitmen untuk selalu meningkatkan kontribusi kepada Negara di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Naik 170 Persen, ANTAM Setor Rp 2,05 Triliun Kepada Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/20220613_104340.jpg" alt="Tujuh anggota Polres Blora diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi dana PNBP di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/6). I.C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Tujuh anggota Polres Blora diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi dana PNBP di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/6). I.C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kasus dugaan korupsi dana setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Polres Blora, Jawa Tengah, terjadi dalam kurun waktu Agustus hingga Desember 2021. Kasus itu baru terungkap setelah adanya audit pada awal 2022.  Hal tersebut disampaikan para saksi yang merupakan anggota Polres Blora saat diperiksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/6). Dua terdakwa yang diadili dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Rochmad tersebut masing-masing Bripka Etana Fani Jatnika dan Briptu Eka Maryani, keduanya merupakan pasangan suami istri.  ”Dimintai keterangan karena ada audit tentang kekurangan PNBP,” kata saksi Bripka Febri Dwi Putra, petugas regiden urusan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Blora.  Dugaan korupsi itu terungkap saat dua oknum polisi itu dipanggil Kasatlantas dalam rangka audit yang dilakukan Polda Jawa Tengah pada Januari 2022.  Saksi lainnya, Aipda Ririn Yuli Purnamawati, juga mengaku baru mengetahui terjadinya penyimpangan dana PNBP saat audit. Ririn merupakan Bendahara Penerimaan Satlantas Polres Blora yang menggantikan posisi terdakwa Eka Maryani.  Dari pengalamannya menjabat sebagai bendahara penerimaan, lanjut Ririn, kepastian tentang dana PNBP yang sudah disetor ataupun belum hanya diketahui bendahara. Dia menjelaskan, bendahara penerimaan bertugas menyetorkan dana PNBP dari rekening penampungan di polres ke Kas Negara melalui aplikasi Simponi milik Kementerian Keuangan.  ”Dahulu, bendahara pembantu menyerahkan uang penerimaan PNBP secara tunai ke bendahara penerimaan. Kalau sekarang, tidak pernah terima tunai, masing-masing bendahara pembantu menyetor langsung ke rekening penampungan,” papar Ririn.  Dari rekening penampungan itu, bendahara lantas menyetorkan ke rekening Kas Negara melalui aplikasi Simponi. Disebutkan, dari total PNBP sekitar Rp 17 miliar yang harus disetorkan pada 2021, terdapat selisih sekitar Rp 3 miliar yang diduga disalahgunakan kedua terdakwa.  Sebelumnya, sepasang suami istri anggota Polres Blora Bripka Etana Fani Jatnika dan Briptu Eka Maryani didakwa melakukan korupsi uang setoran PNBP di Satuan Lalu Lintas Polres Blora yang merugikan negara sebesar Rp 3,049 miliar. Dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada 2021 tersebut terungkap saat dilakukan pengecekan tutup buku akhir tahun pada Januari 2022.  Dalam pengecekan tersebut, diketahui ada bukti setor yang dananya belum dibayarkan terdakwa Eka Maryani selalu bendahara penerima di Satlantas Polres Blora itu. Dari penelusuran, ternyata uang yang seharusnya disetorkan ke Kas Negara digunakan untuk kepentingan pribadi kedua terdakwa.  Terdakwa Etana Fani Jatnika memasukkan uang yang merupakan dana PNBP tersebut ke akun PayPal miliknya dalam beberapa tahap dengan besaran yang bervariasi. Uang yang dimasukkan dalam akun tersebut diendapkan dan diharapkan akan dapat bonus.

Korupsi Dana PNBP Polres Blora Baru Terungkap setelah Diaudit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/20220119_115536-0.jpg" alt="Pengadilan Tipikor Semarang. I.C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengadilan Tipikor Semarang. I.C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sepasang suami-istri anggota Polres Blora, Jawa Tengah, Bripka Etana Fani Jatnika dan Briptu Eka Maryani, didakwa melakukan korupsi uang setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Satuan Lalu Lintas Polres Blora. Tindakan itu merugikan negara sebesar Rp 3,049 miliar.  Jaksa Penuntut Umum Darwadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang menyampaikan, dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada 2021. Kasus terungkap saat dilakukan pengecekan tutup buku akhir tahun pada Januari 2022.  ”Dalam pengecekan tersebut, diketahui ada bukti setor yang dananya belum terbayarkan oleh terdakwa Eka Maryani yang menjabat sebagai bendahara penerima di Satlantas Polres Blora itu,” kata Darwadi seperti dilansir dari Antara, Senin (30/5).  Dari penelusuran, lanjut dia, ternyata uang yang seharusnya disetorkan ke kas negara itu digunakan untuk kepentingan pribadi kedua terdakwa. Terdakwa Etana Fani Jatnika memasukkan uang yang merupakan dana PNBP tersebut ke akun Paypal miliknya dalam beberapa tahap dengan besaran yang bervariasi.  ”Uang yang dimasukkan dalam akun Paypal tersebut diendapkan dan diharapkan akan memperoleh bonus,” ujar Darwadi.  Berdasar hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah, kerugian negara atas penyalahgunaan dana PNBP tersebut mencapai Rp 3,049 miliar. Dari kerugian sebesar itu, jaksa menjelaskan, kedua terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp 1,3 miliar.  ”Terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp 1,3 miliar, sehingga kerugian negara Rp 1,65 miliar,” terang jaksa Darwadi dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Rochmad.  Atas perbuatannya, dia menambahkan, keduanya dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sidang selanjutnya akan kembali digelar pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Suami-Istri Anggota Polisi Didakwa Korupsi PNBP Rp 3,049 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/selfie_KTP.jpg" alt="Ilustrasi kartu tanda penduduk (KTP). Kliwon/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kartu tanda penduduk (KTP). Kliwon/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai akses NIK di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) tetap bisa diakses gratis. APJII menilai akses NIK tidak seharusnya berbayar, apalagi masih banyak permasalahan yang kerap terjadi.  "Verifikasi data menggunakan NIK sudah menjadi layanan dasar masyarakat di era digital, sehingga sebaiknya Ditjen Dukcapil Kemendagri tidak mengenakan biaya akses atas barang publik (public goods)," Ketua Umum APJII, Muhammad Arif kepada wartawan, Kamis (21/4).  Arif menambahkan, validasi dan verifikasi NIK telah menjadi proses Know Your Customer (KYC) pada berbagai aktivitas masyarakat, sektor Industri, dan Instansi Pemerintah. Sehingga keputusan mengenakan pembayaran kepada akses NIK dianggap tidak tepat.  "Pemerintah harus mendukung penyediaan tersebut demi inklusivitas dan perlindungan data pribadi masyarakat, karena sampai dengan saat ini masih banyak kebocoran data masyarakat yang bisa diminimalisir melalui validasi dan verifikasi NIK ke server Dukcapil," jelasnya.  Terkait biaya operasional sistem, kata Arif, Dukcapil dapat menggunakan fasilitas Pusat Data Nasional yang sudah dibangun Kemkominfo dan bersinergi dengan sumber daya SPBE lainnya untuk membagi beban server Dukcapil. Sehingga tidak terjadi penumpukan beban penyimpanan data di satu server.  "Data NIK bukan tergolong data yang cepat berubah dan pemrosesannya dilakukan oleh penyedia layanan sesuai sektor pelayanannya. Oleh karena itu, beban server Dukcapil tidak lebih dari penyimpanan dan web service melalui platform arsitektur berorientasi layanan," ucapnya.  Arif melanjutkan, APJII siap membantu Dukcapil agar akses NIK tetap gratis. "Pungutan biaya atas akses ke server NIK akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat selaku pengguna dan pelaku usaha selaku penyedia layanan," ucapnya.  Sebelumnya, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan penjelasan terkait pengenaan tarif akses Nomor Induk Kependudukan. Penjelasan diberikan usai rencana mematok tarif Rp 1000 per NIK melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menuai polemik di sosial media.  Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, pengenaan tarif akses NIK bersifat khusus. Di mana pemberlakuannya hanya menyasar lembaga yang berorientasi bisnis.  “PNBP diterapkan pada industri yang bersifat profit oriented seperti bank, asuransi, pasar modal,” ujar Zudan, Kamis (14/4). Itupun, beban tarif dikenakan pada lembaga yang menggunakan akses database dukcapil, bukan pada masyarakat.  Sementara terhadap lembaga-lembaga pelayanan publik seperti BPJS, bantuan sosial, dan pelayanan publik pemerintah lainnya, Zudan memastikan akan tetap gratis. “Masyarakat mengira dia yang akses NIK terus membayar. Tidak,” imbuhnya.

Biar Akses NIK Tetap Gratis, Ini Saran Untuk Dukcapil Kemendagri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kurs-rupiah-anjlok-bikin-pnbp-energi-terbarukan-tembus-target_m_.jpg" alt="Energi baru terbarukan" width="100%">
<figcaption>Energi baru terbarukan</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) menyampaikan, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) hingga kuartal III-2018 ini sudah mencapai Rp 1,14 triliun.&nbsp; Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana menyebut, capaian tersebut melebihi dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 700 miliar. &ldquo;Sampai akhir September kita telah mencapai Rp 1,14 triliun 163 persen dari target. Masih ada satu triwulan lagi," ujarnya di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (26/10).&nbsp;  Rida merincikan, komposisi penerimaan tersebut terdiri dari Rp 1,117 triliun dari WKP eksisting dan WKP IPB 27 miliar. "Ini datangnya dari dua jenis PNBP berupa WKP eksisting dan WKP IPB," imbuhnya. Menurutnya, tingginya perolehan tersebut disebabkan oleh tingginya nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah. "Kalau PNBP tinggi karena kurs tinggi," kata dia. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari menambahkan, tingginya PNBP juga disebabkan oleh penundaan investasi.&nbsp; Menurutnya, perusahaan yang menunda investasinya maka semakin besar juga modalnya yang disetorkan ke pemerintah. "Setoran 34 persen bagian pemerintah itu PNBP setelah dikurangi biaya operasi investasi dan macam-macam," ujar Ida. Rida menyebutkan, salah satu proyek yang mengalami penundaan investasi adalah PLTP Wayang Windu di Jawa Barat. Penundaan investasi tersebut berujung pada semakin besarnya PNBP yang disetorkan ke pemerintah. "Masih pakai rezim lama pakai aturan lama setoran bagian pemerintah pakai pertimbangan itu PNBP-nya ada bagian pemerintah 34 persen disetorkan dan 66 persen," tandasnya.

Kurs Rupiah Anjlok Bikin PNBP Energi Terbarukan Tembus Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hingga-agustus-pendapatan-negara-capai-rp-11528-triliun_m_.jpg" alt="Konferensi Pers Kinerja dan Fakta Kementerian Keuangan." width="100%">
<figcaption>Konferensi Pers Kinerja dan Fakta Kementerian Keuangan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara hingga Agustus 2018 mencapai Rp 1.152,8 triliun. Angka itu mencapai 60,8 persen dari target penerimaan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pendapatan negara tersebut tumbuh 18,4 persen dibandingkan tahun lalu yang realisasinya hanya mencapai Rp 973,4 triliun. "Pertumbuhan 18,4 persen lebih tinggi dari tahun lalu yang 11,4 persen," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/9). Lanjutnya, untuk penerimaan sektor perpajakan, sampai Agustus 2018 telah mencapai Rp 907,5 triliun atau 56,1 persen dari target perjapakan. Adapun rinciannya penerimaan pajak termasuk PPh migas mencapai Rp799,5 triliun. Sedangkan Bea dan Cukai mencapai Rp 108,1 triliun. "PNBP mencapai 240 triliun dan itu artinya 87,2 persen dari total target kita atau tumbuh 24,3 persen. Tahun lalu PNBP kita sudah tinggi tumbuhnya 20,2 persen tahun ini masih lebih tinggi lagi," tandasnya.

Hingga Agustus, Pendapatan Negara Capai Rp 1.152,8 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tarif-baru-pnbp-rp-0-ini-syaratnya_m_231255.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Upaya pemerintah dalam menjadikan rancangan undang-undang (RUU) PNBP menjadi UU juga sudah direstui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu poin penting dalam penyempurnaan tersebut adalah adanya pengenaan tarif sebesar Rp 0. Pemberian kemudahan itu bisa diberikan dengan beberapa syarat.&nbsp; "Di dalam UU PNBP ini bahwa standar regulator yang lebih jelas, akuntabilitas lebih jelas, dan yang menjawab tuduhan-tuduhan, bahkan untuk masyarakat yang tidak mampu kita dapat menggunakan tarif nol rupiah atau nol persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/7). Ditempat yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan, selama ini UU PNBP yang lama tidak cukup dirasakan insentifnya oleh publik. Namun, pada penyempurnaan UU yang baru, dirinya menegaskan akan ada insentif yang diberikan. "Selama ini tarif PNBP itu tidak kelihatan ada insentifnya kepada publik. Di UU baru ini dimungkinkan insentif dari tarif menuju nol Rupiah," tuturnya. Dia melanjutkan, insentif yang diberikan dalam UU PNBP yang baru itu, bisa diterapkan pada layanan yang tingkat kemampuan tidak bayar masyarakat cukup tinggi. Dengan demikian, upaya itu diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan PNBP selama ini. "Contohnya kita ada di K/L ini untuk bencana. Misalnya dia (Kementerian) Perhubungan punya alat untuk dipakai mengatasi bencana, yang ada pengenaan tarif, itu dimungkinkan jadi nol," tandasnya.&nbsp; &nbsp;

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penerimaan negara bukan pajak

Berita Terkini