<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/Nyayu-Khodijah-1498033565.jpg" alt="Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Nyayu Khodijah. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Nyayu Khodijah. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kementerian Agama (Kemenag) membuka seleksi penerimaan murid baru madrasah (PMBM) tahun ajaran 2026/2027 yang proses pendaftarannya berlangsung mulai Januari hingga Maret 2026. &ldquo;Kami telah menerbitkan petunjuk teknis Penerimaan Murid Baru Madrasah tahun pelajaran 2026/2027 sebagai panduan madrasah dalam penyelenggaraan seleksi,&rdquo; ujar Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Nyayu Khodijah di Jakarta, Selasa. Nyanyu menjelaskan pendaftaran tersebut berlaku pada seleksi murid baru pada Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). &ldquo;PMBM dapat dilaksanakan secara daring atau secara luring,&rdquo; kata Nyayu Khodijah. Madrasah negeri, kata Nyayu, wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PMBM, baik persyaratan, sistem seleksi, maupun daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar. Selain itu, madrasah negeri juga harus mengumumkan hasil penerimaan murid baru melalui papan pengumuman madrasah maupun media lainnya (laman madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota). &ldquo;Biaya dalam pelaksanaan PMBM pada madrasah negeri dibebankan pada anggaran BOS/BOP sebagaimana tercantum dalam anggaran DIPA pada tahun anggaran berjalan,&rdquo; kata dia Adapun jadwal pelaksanaan PMBM, pendaftaran seleksi madrasah jalur PMBM nasional bersama pada Januari sampai Maret 2026. Seleksi madrasah negeri dan swasta berasrama pada Februari sampai Mei 2026. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017017576/kemenag-catatkan-pernikahan-selama-2025-meningkat-12321-dibandingkan-2024">Kemenag Catatkan Pernikahan selama 2025 Meningkat 1.2321 Dibandingkan 2024</a>&nbsp; Seleksi madrasah negeri dan swasta (jalur prestasi, reguler, dan afirmasi) dan daftar ulang pada Maret sampai Juli 2026. (*)

Kementerian Agama RI kinj telah membuka seleksi Penerimaan Murid Baru Madrasah Negeri untuk Tahun Ajaran 2026/2027

Kemenag Buka Seleksi Penerimaan Murid Baru Madrasah Tahun Ajaran 2026/2027

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/09/Screenshot_2023-07-09-18-41-49-435-edit_comandroidchrome-2067409016.jpg" alt="Wali Kota Bogor, Jawa Barat Bima Arya Sugiarto (keempat dari kanan, depan) saat mengungkap data kecurangan PPBD tingkat SMP bersama tim khusus di Balai Kota Bogor, Minggu (9/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor, Jawa Barat Bima Arya Sugiarto (keempat dari kanan, depan) saat mengungkap data kecurangan PPBD tingkat SMP bersama tim khusus di Balai Kota Bogor, Minggu (9/7/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat mengungkap ada 155 dari 763 identitas anak di dalam kartu keluarga (KK) hasil tim verifikasi faktual tim khusus kecurangan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tidak ditemukan di alamat, sehingga akan dikeluarkan dari data pendaftaran. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011743915/prabowo-sebut-masih-berunding-dengan-pihak-pkb-soal-cawapres">Prabowo Sebut masih Berunding dengan Pihak PKB soal Cawapres </a> "Nanti nama-nama pendaftar, yang terbukti tidak ditemukan namanya di lapangan, di domisili yang didaftarkan, maka nama itu akan dikeluarkan. Sekali lagi, nama itu akan dikeluarkan dari pendaftaran PPBD. Otomatis, nama yang di bawahnya akan naik ke atas," kata Wali Kota Bogor Bima Arya di Balai Kota Bogor, Minggu. Bima Arya menyebutkan, tim khusus melaporkan bahwa ada 913 KK pendaftar yang memiliki indikasi bermasalah dan saat ini sudah dilakukan verifikasi faktual di lapangan sejumlah 763 KK, sementara sekitar ada 150 KK lagi masih dalam proses. Dari angka itu, sejauh ini 414 sesuai dan 155 itu tidak sesuai. Artinya tidak ditemukan nama yang bersangkutan di lokasi yang didatangi sebanyak 155 identitas anak. "Nah ini tentu akan terus kita lanjutkan sampai hari terakhir, sampai hari Selasa, jadi masih ada dua hari ke depan untuk melanjutkan ini," ujarnya. Meskipun demikian, pengumuman PPBD SMP akan dilaksanakan pada Selasa (11/7), dengan tambahan hasil verifikasi faktual sekitar 150 KK yang belum selesai saat ini. Setelah itu pun, masyarakat pun masih boleh melaporkan aduan kecurangan PPBD. Jika masih ditemukan siswa yang diumumkan lolos PPDB namun diduga hasil titip identitas di KK terdekat zonasi atau KK palsu, maka akan didiskualifikasi. Hal itu karena kemungkinan data indikasi kecurangan lebih dari data sementara beberapa hari ini yang dikumpulkan oleh tim khusus. Tim khusus terdiri atas, Inspektorat, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan enam camat yang ada. Kemudian, kata Bima, terkait kecurangan PPBD tingkat SMA, akan diteruskan kepada kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat. "Pak Asep Sudarsono (Kepala KCD Pendidikan Wilayah 2, Bogor-Depok) hadir juga tadi, nanti data-datanya akan kami sampaikan dan tentunya, berdasarkan aturan yang ada menjadi kewenangan provinsi untuk memutuskan seperti apa," katanya. Bima menyampaikan, jika KCD tidak memungkinkan untuk melakukan verifikasi seperti tim khusus tingkat SMP dari Pemerintah Kota Bogor, maka terbuka untuk nanti proses diskualifikasi berdasarkan data-data yang ada. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/011743883/buro-happold-menyatakan-pembangvunan-jis-tidak-sesuai-dengan-panduan-desain">Buro Happold Menyatakan Pembangvunan JIS Tidak Sesuai dengan Panduan Desain </a> "Dan saya minta publik, untuk menyampaikan data terjadinya indikasi kepada nomor aduan. Jadi Pak Iwan (Asisten Pemerintahan Kota Bogor) ini akan terus merespons aduan warga," katanya. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

tim khusus melaporkan bahwa ada 913 KK pendaftar yang memiliki indikasi bermasalah dan saat ini sudah dilakukan verifikasi faktual lapangan

 Pemkot Bogor: Identitas 155 anak pada PPDB tidak Ditemukan di Lokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pendaftar-di-sman-4-solo-membludak_m_224478.jpeg" alt="MEMBLUDAK: Puluhan siswa mengantre saat mendaftar di SMAN 4 Solo, Senin (2/7)." width="100%">
<figcaption>MEMBLUDAK: Puluhan siswa mengantre saat mendaftar di SMAN 4 Solo, Senin (2/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman Pemprov DKI Jakarta Suharti Sutar menyebut sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI 2020 mampu mengurangi disparitas kemampuan akademik siswa antar sekolah.  Pasalnya, dalam saat ini seleksi tidak berdasarkan nilai. Hal itu pun disebut mampu untuk mengakomodir sekolah agar memiliki siswa yang beragam, baik dari usia hingga kemampuan akademis.  Dia pun memberikan contoh tiga SMA Negeri di Jakarta, yaitu SMAN 28, SMAN 36, dan SMAN 114. Atas kebijakan tersebut, tiga sekolah itu pun mendapatkan siswa dengan rata-rata nilai rapor 70 hingga 90.  "Tidak ada sekolah yang tampak cenderung menerima siswa dengan nilai lebih tinggi ataupun rendah," kata dia dalam diskusi online, Rabu (8/7).  Sedangkan pada PPDB 2019, terlihat ada perbedaan, di mana SMAN 28 memiliki jumlah murid yang rata-rata nilai UN di atas 90. Kemudian, SMAN 36 rata-ratanya 70 sampai 90 dan SMAN 114 UN rata-rata di angka 60 sampai 70.  “Pada PPDB 2019, ada yang nilainya ekstrim di atas dan ekstrim di bawah. Dan untuk PPDB 2020 lebih merata antar sekolah dan variasi di dalam sekolah menjadi lebih lebar. Mereka sudah mulai blended dari yang paling pandai dan tidak pandai itu ada di dalam sekolah yang sama,” ucap dia.  Adapun, pola penerimaan siswa seperti ini juga mampu meningkatkan keragaman pada latar belakang sosial ekonomi keluarga. Di mana, siswa dengan nilai akademik rendah yang mayoritas dari keluarga kurang mampu, kini memiliki kesempatan yang sama untuk diterima di sekolah negeri bersama dengan yang kemampuan akademiknya tinggi.  “Harapannya ini semua yang dilakukan cukup untuk membuat masyarakat di manapun berada dengan kondisi orang tua dan sosial ekonominya dari kelompok manapun punya akses yang lebih baik ke sekolah negeri,” ujarnya.  Menurut, Peneliti Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI) Windy Liem, tingginya keragaman juga perlu diimbangi dengan penetapan capaian belajar yang tepat. Seperti guru yang dituntut untuk kreatif dalam mendidik siswa yang memilki rentang umur yang jauh dalam satu kelas.  "Guru harus bisa lebih kreatif lagi dalam mendidik. Dengan tingginya heterogen ini gimana guru bisa menciptakan suasana toleransi, siswa bisa menerima keanekargaman status ekonomi dan sosial," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_FksDI1ESzk  https://www.youtube.com/watch?v=Rnq-ctsPTFo  https://www.youtube.com/watch?v=iuTxQaTq2Q8

Pemprov DKI Optimistis Tidak Ada Lagi Kesenjangan Akademik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-SMAN-14-Robertus-Risky.jpg" alt="JATAH PIKET: Panitia penerimaan peserta didik baru SMAN 14 melayani sejumlah orang tua dan calon siswa yang mengambil PIN kemarin. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JATAH PIKET: Panitia penerimaan peserta didik baru SMAN 14 melayani sejumlah orang tua dan calon siswa yang mengambil PIN kemarin. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependidikan dan Pemukiman Pemprov DKI Jakarta Suharti Sutar mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, maka peluang untuk mendapatkan sekolah negeri makin besar. Hal tersebut berdasarkan data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) 2019.  Pasalnya, semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, mereka pun mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai. Hal itu pun mendorong tingginya nilai para Calon Peserta Didik Baru (CPDB), di mana sebelumnya menjadi dasar seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).  "Yang nilai tinggi itu ada di kelompok sosial ekonomi yang lebih baik, direpresantikan dengan pendidikan orang tua, untuk SD ke bawah dan SMP sederajat tidak banyak berbeda, untuk yang ortunya pendidikan tinggi ini jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain," ungkap dia melalui diskusi online, Rabu (8/7).  Untuk anak yang masuk SD negeri, baik yang orang tuanya berpendidikan SD dan perguruan tinggi, sama-sama seimbang, yakni di angka lebih dari 90 persen. Untuk jenjang SMP, pendidikan orang tuanya SD ke bawah berada di 60 persen, SMP 62,5 persen, SMA 69,8 persen dan perguruan tinggi 84,5 persen.  "Perbandingan antara yang mendaftar dan yang diterima menurut sosial ekonomi keluarga, yang lebih banyak diterima itu dari kelompok yang lebih tinggi, itu karena sesuai dengan nilai. Untuk tingkat SMA, dari kelompok orang tua SD ke bawah itu hanya 46,6 persen, SMP 49,7 persen, SMA 55,5 persen dan perguruan tinggi itu sampai 74,3 persen. Ini perbedaan yang cukup jauh," ungkap dia.  Kata dia, atas kesenjangan pendidikan tersebut, pihaknya pun memakai sistem umur dalam beberapa jalur PPDB di DKI Jakarta. Yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan.  "Tidak mengherankan kemudian, dari struktur jumlah yang masuk PPDB, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah proporsi anak-anak ekonomi ke bawah (masuk sekolah negeri), ini yang barangkali jadi acuan bagaimana kita perlu merubah sehingga PPDB menjadi lebih adil," pungkasnya.  Sebagai informasi, Pemprov DKI melalui Disdik DKI membuat SK 501/2020 dengan memprioritaskan usia dalam zonasi sebagai acuan CPDB diterima. Sedangkan di Permendikbud 44/2019 Pasal 25 dinyatakan bahwa jarak merupakan tolak ukur utama seleksi PPDB.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_FksDI1ESzk  https://www.youtube.com/watch?v=Rnq-ctsPTFo  https://www.youtube.com/watch?v=iuTxQaTq2Q8

Pemprov DKI Sebut Modifikasi SK 501/2020 untuk Pemerataan Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-SMPN-Surabaya-robertus-risky.jpg" alt="DEMI BUAH HATI: Puluhan wali murid mengantre saat pendaftaran PPDB di SMPN 39, Jalan Prapen, Surabaya. Selasa (18/6). (Robertus Risky/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DEMI BUAH HATI: Puluhan wali murid mengantre saat pendaftaran PPDB di SMPN 39, Jalan Prapen, Surabaya. Selasa (18/6). (Robertus Risky/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi dan memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta.  Rakor dipimpin oleh Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Muhammad Hudori dan turut dihadiri Plt. Irjen Kemendikbud, Chatarina Muliana Girsang, serta Sekda DKI Jakarta, Saifullah beserta jajarannya.  "Alhamdulillah kami dari Kemendagri bersama dengan Kemendikbud dan juga dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membahas soal PPDB yang mengalami berbagai persoalan yang kita hadapi secara bersama," kata Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori dalam keterangan resmi, Senin (6/7).  "Kami tiga belah pihak sudah ada titik temu soal PPDB, tadi kami secara kekeluargaan sudah membahas secara panjang lebar, secara prinsip sudah ada beberapa kesepakatan," ujarnya.  Sementara itu Plt. Irjen Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang menuturkan, pihaknya telah melakukan sinergi bersama Pemprov DKI Jakarta terutama terkait jalur zona RW.  "Sebenarnya kami sudah melakukan sinergi dengan Pemda DKI, dengan dibukanya kembali zonasi dengan zona RW, dan kami sudah berkoordinasi bahwa memang nanti dalam prakteknya jalur zonasi itu minimal 50 persen sebagaimana Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 dan ternyata Alhamdulillah itu sudah tercapai," jelas Chatarina.  Di sisi lain, Sekda DKI Jakarta, Saefullah mengaku diperlukan peran sekolah swasta, terlebih daya tampung sekolah negeri di wilayah kurang dari 50 persen. "Bahwa nyatanya memang daya tampung SMP Negeri kita itu baru 46,17 persen, berarti selebihnya lagi kita harapkan adalah peran swasta, kemudian SMA Negeri kita baru 32,94 persen masih ada 67 persen lagi kita harapkan peran swasta," kata Saefullah.  Pada intinya masing-masing pihak berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana amanat Undang-Undang dan bagian dari pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.  "Jadi pemerintah dan swasta punya kewajiban bersama untuk menyelenggarakan wajib belajar di DKI," tambahnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BWEoDuJ15TQ  https://www.youtube.com/watch?v=Rlc1-yEgCxk  https://www.youtube.com/watch?v=Ea0LL6fNuRU

Kemendagri Sebut Ada Titik Temu Masalah PPDB di DKI, Tidak Ada Masalah