<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/jksd-4256787603.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan pengusaha untuk mematuhi SK Penetapan UMP 2026. (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan pengusaha untuk mematuhi SK Penetapan UMP 2026. (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jatim tahun 2025 melampaui target yaitu mencapai Rp 28,55 triliun atau 100,88 persen dari target. &ldquo;Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh super tim ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena sepanjang tahun 2025 ASN telah menunjukkan kemampuan luar biasa sehingga dapat disimpulkan Pemprov Jatim terdepan di antara seluruh provinsi yang ada di di Indonesia,&rdquo; kata Khofifah di Surabaya, Selasa (30/12). Per 29 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 28,55 triliun atau 100,88 persen dari target 2025. Sementara realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari komponen pajak daerah dan retribusi yang dipungut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencapai Rp 13,56 triliun atau 104,39 persen dari target. Dari sisi belanja, realisasi anggaran per 29 Desember 2025 mencapai 92,32 persen atau sebesar Rp 30,70 triliun. &ldquo;Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan simbol bahwa roda pemerintahan Jawa Timur bergerak cepat, responsif dan akuntabel dalam melayani rakyat,&rdquo; ujarnya. Sejalan dengan kinerja fiskal tersebut, kinerja makro ekonomi Jawa Timur juga menunjukkan tren positif. Pada triwulan III 2025, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,22 persen secara tahunan (year on year/y-on-y), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,04 persen. Pengendalian inflasi juga terjaga dengan inflasi Jawa Timur pada November 2025 tercatat sebesar 2,63 persen (y-on-y). Dari sisi perdagangan luar negeri, nilai ekspor Jawa Timur meningkat 20,23 persen dengan neraca perdagangan tetap surplus. Khofifah menambahkan Jawa Timur juga meraih sejumlah penghargaan nasional, salah satunya Innovative Government Award (IGA) 2025 sebagai provinsi terinovatif dan provinsi dengan Indeks Inovasi Daerah tertinggi di regional Pulau Jawa. "InsyaAllah inovasi-inovasi yang luar biasa yang sudah dilakukan ASN Pemprov Jawa Timur didedikasikan untuk masyarakat, bangsa dan negara," katanya. Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Khofifah menjelaskan terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat penyesuaian anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,8 triliun. Ia menegaskan penyesuaian tersebut bukan pemotongan anggaran, melainkan pengalihan skema pendanaan ke kementerian dan lembaga untuk membiayai program yang sasarannya tetap kembali ke daerah. Menghadapi kondisi tersebut, Khofifah mengajak seluruh ASN untuk proaktif menjemput program pemerintah pusat serta meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan anggaran agar manfaatnya tetap maksimal bagi masyarakat Jawa Timur.

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jatim tahun 2025 melampaui target yaitu mencapai Rp 28,55 triliun atau 100,88 persen dari target.

Capai Rp 28,55 Triliun, Khofifah Sebut Realisasi Penerimaan Jatim Lampaui Target 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/sri-mulyani-cukai-tembakau.jpg" alt="Sumber foto: YouTube Setpres Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Sumber foto: YouTube Setpres Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pajak daerah tumbuh sebesar 5,1 persen pada 2022 dibanding periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) dari Rp199,31 triliun tahun 2021 menjadi Rp 209,47 triliun.  "Perekonomian daerah mulai membaik, kita lihat perpajakan di daerah menguat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang luar biasa," ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.  Dengan realisasi tersebut pajak daerah mendominasi PAD dengan kontribusi sebesar 72,6 persen, yang disusul dengan realisasi lain-lain PAD yang sah sebesar 21,4 persen, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (PKD) yang dipisahkan sebesar 3,3 persen, dan retribusi daerah 2,7 persen.  Sri Mulyani menyebutkan peningkatan pajak daerah, terutama terjadi pada jenis pajak konsumtif yakni pajak hiburan yang naik 212,74 persen (yoy) dari Rp 480 miliar menjadi Rp 1,49 triliun serta pajak hotel yang tumbuh 89,09 persen (yoy) dari Rp 3,21 triliun menjadi Rp 6,07 triliun.  Kemudian terdapat pula pajak restoran yang naik 40,59 persen (yoy) dari Rp8,49 triliun menjadi Rp11,94 triliun, serta pajak parkir yang tumbuh 34,92 persen (yoy) dari Rp800 miliar menjadi Rp1,09 triliun.  Dengan perbaikan pajak daerah tersebut, kata dia, implikasinya adalah kepada inflasi, apalagi jika masyarakat mulai melakukan konsumsi dan mobilitas, namun barangnya tidak ada sehingga menyebabkan kenaikan harga.  "Ini yang harus kita cegah pada saat masyarakat mulai melakukan kegiatan maka sisi produksi dan suplai, terutama mengenai logistik dan distribusi, menjadi sangat penting," ucap Sri Mulyani.  Selain pajak daerah, ia menyampaikan hasil PKD yang dipisahkan berhasil tumbuh 1,4 persen (yoy) dari Rp9,48 triliun menjadi Rp9,61 triliun berkat kontribusi kenaikan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).  Sementara untuk retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah masih terkontraksi masing-masing 7,5 persen (yoy) dari Rp 8,48 triliun menjadi Rp 7,84 triliun dan 22,7 persen (yoy) dari Rp 79,74 triliun menjadi Rp 61,61 triliun.

Sri Mulyani: Pajak Daerah Tumbuh Menjadi Rp 209,47 Triliun Pada 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/tokopedia-16.jpg" alt="Masyarakat wilayah Jawa Timur dapat lebih mudah untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dengan menggunakan aplikasi Tokopedia." width="100%">
<figcaption>Masyarakat wilayah Jawa Timur dapat lebih mudah untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dengan menggunakan aplikasi Tokopedia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tokopedia, yang menjadi bagian dari grup GoTo, ekosistem digital terbesar di Indonesia yang mencakup Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial—terus berkolaborasi bersama mitra strategis termasuk pemerintah. Salah satunya dengan mewujudkan digitalisasi perpajakan yang bekerja sama dengan Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya.  Berkat semangat kolaborasi dengan pemerintahan dan terus berinovasi, masyarakat wilayah Jawa Timur dapat lebih mudah untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dengan menggunakan aplikasi Tokopedia.  Menurut data terbaru yang dikeluarkan oleh Bapenda Jawa Timur pada awal bulan Agustus, pembayaran objek PKB melalui aplikasi Tokopedia berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp 188 miliar lebih.  Diperkirakan pula pendapatan daerah Jawa Timur akan meningkat karena Pemprov Jawa Timur memperpanjang program pemutihan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta pembebasan BBN-II dan seterusnya hingga 30 September 2022. Program pemutihan PKB dan pokok BBN-II ini sebagai upaya pemerintah untuk mendongkrak potensi pajak di Jatim.  Misi pemerintah untuk meringankan masyarakat membayar pajak kendaraan tanpa sanksi, sejalan dengan misi Tokopedia untuk memudahkan masyarakat membayar pajak tanpa perlu repot keluar rumah.  “Bapenda Jawa Timur sangat mengapresiasi kehadiran Tokopedia yang berhasil menjadi aplikasi digital nomor satu pilihan masyarakat Jawa Timur untuk melakukan pembayaran E-Samsat. Kami berharap kolaborasi ini dapat terjalin dengan baik demi meningkatnya sistem pelayanan publik dan pendapatan di provinsi Jawa Timur,” ucap Kepala Bapenda Provinsi Jawa Timur, Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno.  “Selain itu, hadirnya fitur pembayaran E-Samsat di Tokopedia juga mendukung upaya sosialisasi wajib pajak yang terus dicanangkan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur," lanjutnya.  Sebagai aplikasi yang menghadirkan pelayanan publik secara digital, Bapenda Kota Surabaya menggandeng Tokopedia dalam penyelenggaraan Wajib Pajak (WP) Gathering yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Kota Surabaya pada tanggal 28 Juli lalu.  Sementara di sisi lain, Tokopedia juga mendapatkan apresiasi dari Bapenda Kota Surabaya, Musdiq Ali Suhudi sebagai aplikasi pembayaran terbaik di Kota Surabaya untuk penerimaan pajak PBB.  “Kami juga akan terus berinovasi dalam menghadirkan lebih banyak kemudahan pembayaran pajak bagi masyarakat Jawa Timur. Harapannya pembayaran pajak melalui Tokopedia dapat mendorong tingkat partisipasi Wajib Pajak untuk memaksimalkan potensi penerimaan daerah,” ucap Kepala Divisi Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Daerah Tokopedia, Emmiryzan.

Tokopedia Dorong Tingkatkan Penerimaan Daerah Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/terima-bonus-produksi-pemda-dukung-pengembangan-pltp-di-daerahnya_m_180588.jpeg" alt="Ilustrasi pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kontribusi penerimaan dari sektor panas bumi sepanjang 2017 mencapai Rp 933 miliar. Capaian itu lebih tinggi 40 persen dibanding target penerimaan dari sektor ini dalam APBNP 2017 yang dipatok sebesar Rp 671,26 miliar. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengatakan, saat ini pemerintah daerah (pemda) ikut menikmati bonus produksi panas bumi tersebut. Ini mendorong Pemda lebih koperatif dalam setiap pelaksanaan kegiatan EBT. "Dampak positif dari UU panas bumi yang baru, yaitu UU nomor 21 tahun 2014, yakni pemda menikmati bonus produksi secara langsung," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (10/1). Dengan aturan itu, pemda yang kebetulan di dalam lokasinya atau wilayahnya ada PLTP punya kecenderungan lebih kooperatif karena mendapat benefit langsung berupa uang. Rida bahkan mengklaim jika para bupati banyak yang menyampaikan terima kasih atas kontribusi pemerintah pusat. Menurutnya, bonus produksi panas bumi yang dinikmati pemda akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. "Mereka enggak dapat apa-apa tapi sekarang dapat ujung-ujung misal Rp 10 miliar setahun dan itu jadi bagian APBD mereka dan beberapa bupati menyampaikan sangat terima kasih adanya bonus produksi ini. Efeknya, kalau dirasakan oleh pemda karena uangnya digunakan untuk pembangunan di sana maka kami berharap resistensis yang berbau sosial bisa turun," terangnya. Dirinya memperkirakan, bonus produksi panas bumi akan semakin besar tahun ini. Nantinya, Bandung akan menjadi wilayah yang paling besar mendapat porsi panas bumi. "Prognosis bonus produksi itu Rp 89,25 miliar tahun ini yang akan dibagikan. Paling banyak kabupaten Bandung," tutupnya.&nbsp;

Terima Bonus Produksi, Pemda Dukung Pengembangan PLTP di Daerahnya