<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/FILE-CPNS-440839547.jpg" alt="Ilustrasi dokumen pribadi untuk persiapan mengikuti seleksi penerimaan pegawai. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokumen pribadi untuk persiapan mengikuti seleksi penerimaan pegawai. (Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebentar lagi bulan September akan tiba, yang mana para CPNS 2023 harus sudah mulai mempersiapkan segala sesuatu sebelum mendaftar. Bukan hanya fisik dan berlatih menjawab soal CPNS yang diperlukan, akan tetapi menyiapkan secara tersusun dokumen sebagai awal sangat penting. Hingga artikel ini diturunkan, belum ada instansi memberikan bocoran mengenai dokumen yang harus disiapkan sebagai persyaratan CPNS 2023. Namun CPNS bisa merujuk pada syarat pada tahun sebelumnya, sebagai acuan. Sebab syarat dari tahun ke tahun tidak akan banyak yang dihilangkan atau ditambah. Berikut syarat Pendaftaran CPNS 2023: - Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Kartu Keluarga (KK) - Ijazah terakhir atau yang diminta instansi untuk posisi tersebut - Transkrip Nilai - Pas foto (menggunakan latar belakang merah) - Dokumen yang dibutuhkan instansi yang dilamar Poin yang perlu diperhatikan ialah karena pendaftaran CPNS akan menggunakan sistem online. CPNS harus memindai (scan) dokumen dengan format pdf untuk dokumen dan jpg untuk foto. Syarat tersebut sudah bisa disiapkan CPNS sebagai persiapan dini, sebelum dibukanya pendaftaran dari instansi yang dituju. &nbsp;

Bukan hanya fisik dan latihan menjawab soal CPNS yang diperlukan, menyiapkan secara tersusun dokumen juga sangat penting untuk dilakukan.

Simak Syarat Pendaftaran CPNS 2023 yang Harus Disiapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/ASN-JAWA-POS-40824724.jpg" alt="Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 akan dibuka pada September mendatang. "September 2023 ini mulai, kan kita tetapkan dulu formasinya," kata Anas kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu (14/6). Lebih lanjut, Anas juga mengatakan bahwa dirinya telah menghadap ke Presiden Joko Widodo untuk melaporkan rencana rekrutmen CPNS ini. Terkait, detail penetapan jumlah kebutuhan formasi setiap kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) masih dalam proses finalisasi. Hal ini sejalan dengan proses validasi dari usulan yang disampaikan masing-masing instansi. "Saat ini kami masih memaksimalkan validasi beberapa usulan dari K/L/D khususnya usulan untuk program prioritas pendidikan dan kesehatan," lanjutnya. Tak hanya CPNS, pihaknya juga masih menyiapkan penyelenggaraan seleksi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun rencana kebutuhan ASN secara nasional tahun 2023 ditetapkan sebanyak 1.030.751 terdiri atas CPNS dan PPPK. Anas membeberkan, total kebutuhan nasional CPNS dan PPPK tersebut terdiri dari 15.858 CPNS dosen, 18.595 tenaga teknis lain, 6.472 PPPK dosen, 12.000 PPPK tenaga guru, 12.719 PPPK tenaga kesehatan, dan 15.205 PPPK tenaga teknis lain. Kemudian untuk tenaga daerah terdapat 580.202 PPPK guru, 327.542 PPPK tenaga kesehatan, dan 35.000 PPPK tenaga teknis lainnya, serta alokasi PNS lulusan kedinasan sebanyak 6.259 orang. "Jadi totalnya 1.030.751. Ini sementara kita koordinasi di luar instansi yang tidak usulkan, tapi kami mau kaji lagi," ujarnya. Sebelumnya pemerintah sudah menyiapkan 700 ribu formasi untuk tenaga honorer bidang kesehatan dan pendidikan, namun yang diusulkan oleh pemerintah daerah hanya 400 ribu formasi. Adapun pembukaan formasi ini untuk memfasilitasi tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN maupun PPPK. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan opsi terbaik terkait rencana penghapusan tenaga honorer di kementerian atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2023. Presiden meminta ada jalan tengah terhadap jutaan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN. Menurut Anas, opsi pemberhentian massal akan berpengaruh terhadap pelayanan publik karena tenaga honorer tersebut pada kenyataannya membantu pemerintah terutama di pelosok daerah. "Ada banyak di menara-menara suar, di berbagai daerah itu ada banyak non-ASN yang nyatanya mereka membantu luar biasa," kata Anas. Sumber foto: Jawapos.com &nbsp; &nbsp;

Rencana kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional tahun 2023 ditetapkan sebanyak 1.030.751 terdiri atas CPNS dan PPPK.

Siap-siap, Rekrutmen CPNS Bakal Dibuka September 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/seleksi-cpns-pemkab-gresik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan pelamar yang lolos seleksi administrasi calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2021. Setelah melewati masa sanggah, diumumkan ada 66.708 pelamar yang dinyatakan lulus seleksi adminitrasi.  “Tahapan sanggah sudah diselesaikan. Kemenag umumkan ada 66.708 CASN yang lulus seleksi administrasi,” ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Nizar dalam keterangannya, Jumat (27/8).  “Jumlah ini terdiri atas 57.564 Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS dan 9.144 Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak atau CPPPK,” sambungnya.  Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu tanda peserta ujian melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dan berhak mengukuti tahapan seleksi selanjutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT).  “Jadwal pelaksanaan SKD menyesuaikan kebijakan Pemerintah terkait Pandemi Covid-19 dan akan diumumkan melalui laman resmi https://kemenag.go.id,” papar Nizar.  Peserta ujian dalam kurun waktu 14 hari dan paling lambat sehari sebelum pelaksanaan ujian, wajib mengisi dan mencetak formulir deklarasi atau pernyataan sehat melalui laman https://sscasn.bkn.go.id untuk kemudian dibawa pada saat pelaksanaan ujian SKD.  Saat pendaftaran CASN Kemenag ditutup pada 26 Juli 2021, tercatat ada 111.660 pelamar. Data tersebut terdiri atas 102.518 pelamar CPNS dan 9.152 CPPPK, sementara formasi CASN yang tersedia berjumlah 10. 819, terdiri atas 1.361 CPNS dan 9.458 CPPPK.

Peserta CASN Kemenag 2021 Lolos Masa Sanggah Berjumlah 66.708 Pelamar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/skb-cpns-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) non-Guru untuk instansi pusat dan instansi daerah di titik lokasi (lilok) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Kantor Regional BKN, dan UPT BKN dijadwalkan akan dimulai pada 2 September 2021.  Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama BKN Satya Pratama mengimbau agar instansi pusat yang lokasi ujiannya berada di Kantor Regional dan UPT BKN untuk berkoordinasi dengan Kepala Kantor Regional/Kepala UPT terkait persiapan pelaksanaan SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK non-guru.  "Dan untuk lokasi ujian mandiri agar berkoordinasi dengan Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi (PPSS) BKN," kata dia dalam keterangannya, Rabu (25/8).  Sementara bagi instansi daerah yang lokasi ujiannya berada di lokasi ujian mandiri atau cost-sharing mandiri agar berkoordinasi dengan Kepala Kantor Regional BKN sesuai wilayah kerja masing-masing.  Pihaknya juga meminta agar instansi pusat dan instansi daerah yang lokasi ujiannya berada di lokasi ujian mandiri wajib berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Daerah pada tilok penyelenggaraan seleksi CASN Tahun 2021.  Ia pun menyampaikan sejumlah ketentuan penerapan protokol kesehatan secara ketat bagi peserta SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK non-Guru, antara lain:  1. Melakukan swab test RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi CASN Tahun 2021. 2. Menggunakan masker 3 lapis dan ditambah masker kain di bagian luar (double masker). 3. Jaga jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter. 4. Cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer. 5. Ruang kegiatan maksimal diisi 30 (tiga puluh) persen dari kapasitas normal ruangan tempat pelaksanaan seleksi CASN Tahun 2021 yang akan dilakukan. 6. Khusus bagi peserta seleksi CASN Tahun 2021 di Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah divaksin dosis pertama.  Selain itu, peserta seleksi CASN juga wajib mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di portal sscasn.bkn.go.id dalam kurun waktu 14  hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi.

SKD CPNS dan PPPK non-guru Dimulai 2 September, Berikut Ketentuannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Dok.Tes-SKB-CPNS-Pemkot-Surabaya-2.jpg" alt="Ilustrasi peserta mengikuti tes SKD CPNS tahun lalu. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi peserta mengikuti tes SKD CPNS tahun lalu. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Minat masyarakat Kota Semarang untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau calon aparatur sipil negara (CASN) di lingkungan Pemkot Semarang sangat tinggi. Terbukti, hingga Rabu (21/7), sudah 17 ribu peserta melakukan pengisian formulir. Pendaftaran CPNS sendiri diperpanjang dari 21 Juli menjadi 26 Juli mendatang. Sehingga jumlah pendaftar tersebut diperkirakan bakal meningkat.  “Sebenarnya hari Rabu (21/7) ditutup, tapi diperpanjang sampai 26 Juli. Adanya PPKM Darurat membuat kesulitan dalam mengurus berkas, sehingga perpanjangan ini bisa dimanfaatkan dengan baik,” kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang Litani Setyawati kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (21/7) kemarin.  Dia menyebutkan, dari 17 ribu peserta yang sudah mengisi formulir pendaftaran lowongan CPNS Pemerintah Kota Semarang, sebanyak 11.900 peserta di antaranya sudah mendaftar dan memilih formasi. “Mayoritas dari dalam kota, tapi Kota Semarang diminati dari mana-mana. Ada peserta dari Bandung, Jakarta, dan Sulawesi,” jelasnya. Menurutnya, pendaftar CPNS sangat luar biasa. Bahkan semua formasi terisi, dan tidak ada formasi kosong. Total ada 187 formasi jabatan. Rinciannya, 27 formasi tenaga kesehatan, dan 161 formasi tenaga teknis. Seluruh jabatan tersebar di semua organisasi perangkat daerah (OPD) kecuali Disbudpar, DPMPTSP, Dinas Perikanan, dan Inspektorat.  “Semua formasi terisi. Namun ada juga formasi yang pendaftarnya tidak begitu banyak, tapi tidak berarti kosong,” tambahnya.  Jabatan yang peminatnya sedikit, kata dia, ada 23 jabatan, yaitu ahli pertama arsiparis, instruktur, pekerja sosial, pengawas kemetrologian, pengendali dampak lingkungan, penggerak swadaya masyarakat, penyuluh perindustrian dan perdagangan, pranata komputer, pustakawan, surveyor pemetaan, dan teknik pengairan.  Selain itu, pengelola irigasi, pengelola media center dan kemitraan media, pengelola perpustakaan, pengelola situs atau web, penyusun laporan keuangan, dan pranata reproduksi arsip. Selanjutnya, formasi terampil arsiparis, operator sistem informasi administrasi kependudukan, pranata laboratorium pendidikan, dan pustakawan.  Adapun formasi jabatan tenaga kesehatan yang masih sedikit peminat ada 15, yaitu formasi ahli pertama apoteker, dokter gigi, dokter spesialis kulit, dan kelamin, epidemiolog kesehatan, nutrisionis, dan penyuluh kesehatan masyarakat. Lalu ada perekam medis, pranata laboratorium kesehatan, sanitarian, teknisi elektromedis, terapis gigi, dan mulut. Ada pula terampil nutrisionis, perekam medis, sanitarian, dan terapis gigi dan mulut yang masih sedikit peminat.  “Diperpanjangnya masa pendaftaran ini masih bisa ditingkatkan lagi, dan dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan pendidikannya,” katanya.

Ini 35 Formasi CPNS Pemkot Semarang yang Sepi Pendaftar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/LOWONGAN-ASN2.jpeg" alt="Ilustrasi penerimaan CPNS, Pemerintah remsi membuka rekrutmen ASN mulai hari ini, Senin (11/11) . (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penerimaan CPNS, Pemerintah remsi membuka rekrutmen ASN mulai hari ini, Senin (11/11) . (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) kembali membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini. Pendaftaran CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) nonguru diagendakan dimulai pada Mei-Juni mendatang.  Plt Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Teguh Widjanarko menyatakan, pendaftaran dilakukan secara online. Yakni, melalui sistem seleksi calon ASN (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Proses seleksi akan berlangsung selama empat bulan. Dimulai Juli hingga Oktober.  ”Proses seleksinya memang cukup lama karena banyak sekali yang mendaftar. Tahun lalu saja ada empat juta pelamar,” jelas dia saat konferensi pers secara daring kemarin (9/4).  Seleksi bakal dilakukan di kantor pusat BKN, kantor regional BKN, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN, dan beberapa tempat tes tambahan lainnya. Baik itu yang didanai BKN maupun instansi masing-masing. Tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.  Dalam kesempatan yang sama, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengumumkan kebutuhan formasi calon aparatur sipil negara (ASN) 2021 sebanyak 1.275.387 orang. Namun, ada pengurangan penerimaan formasi lowongan ASN pada jabatan bidang administrasi. Sebab, tahun ini pemerintah memprioritaskan posisi untuk pegawai di lapangan.  ”Kami fokuskan menerima pegawai yang bisa terjun langsung ke lapangan daripada pegawai administrasi yang hanya duduk di belakang meja,” tegas Tjahjo.  Dia memaparkan sejumlah jabatan yang paling banyak dibuka tahun ini. Di antaranya, guru, tenaga kesehatan, hingga jabatan teknis seperti penyuluh pertanian, auditor, pengelola pengadaan barang dan jasa, serta verifikator keuangan.  Tjahjo telah berkoordinasi dengan kementerian atau instansi terkait mengenai jumlah formasi yang ditetapkan.  ”Sudah dilakukan dengan beberapa lembaga seperti Kementerian Pertanian, BKKBN, dan lainnya,” terang dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/l9aCrkbe8_8

Pemerintah Buka Seleksi 1.275.387 Formasi ASN 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/KANTOR-KEMENAG.jpg" alt="Gedung Kementerian Agama Jakarta. (Istimewa)a" width="100%">
<figcaption>Gedung Kementerian Agama Jakarta. (Istimewa)a</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Muhammad Ali Ramdhani telah menyerahkan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) formasi tahun 2019. Sebanyak 33 SK diberikan kepada CPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.  “Saat ini adek-adek CPNS sudah memberikan sebagian hidupnya untuk mengabdi pada negara, mengabdi kepada Kemenag khususnya Ditjen Pendis. Maka berikan pelayanan yang terbaik buat umat, berikan palayanan yang terbaik untuk keluarga besar Ditjen Pendis,” terang dia dalam keterangannya, Rabu (10/2).  Dikatakan Dhani, ketika seseorang sudah mengabdikan diri untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), maka sebenarnya dirinya harus menjadi pelayan. “ASN itu harus melayani, bukan dilayani,” ujar dia.  Selain memberikan pelayanan yang baik, seorang CPNS harus terus belajar untuk menjadi pribadi yang profesional. Dia mengingatkan untuk tidak berpuas diri telah menjadi CPNS.  “Jangan puas dengan capaian yang ada, CPNS harus terus belajar sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga menjadi ASN yang profesional,” tuturnya.  Ia pun berpesan, agar para CPNS selalu menjaga nama baik Kementerian Agama. “Sebagai ASN Kemenag, maka tutur kata, sikap, prilaku harus mencerminkan prilaku yang baik. Sebab kalian adalah etlasae Kemenag,” pungkasnya.  Kemudian, Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz, menuturkan bahwa sebagai seorang CPNS harus memiliki kepekaan terhadap perkembang zaman, dan harus terus memberikan terobosan perubahan baik terhadap institusi tempat bekerja. “CPNS harus Sensitif terhadap perkembangan jaman, dengan menciptakan hal hal kreatif,” ujarnya.  “Selamat buat CPNS yang hari ini menerika SK, semoga memberikan perubahan yang baik untuk Pendidikan Islam di masa depan,” tandas dia.  Adapun 33 CPNS di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam yang menerima SK hari ini tersebar di beberapa tempat. Di Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam sebanyak 15 orang, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah sebanyak 4 orang, Direktorat Kurikulum, Sarana Prasanan, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah sebanyak 4 orang, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) sebanyak 4 orang, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) sebanyak 3 orang, dan Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) sebanyak 3 orang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=CMwXCpSKD_c

Dirjen Pendis Kemenag Serahkan 33 SK CPNS Formasi Tahun 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/LOWONGAN-ASN.jpeg" alt="Ilustrasi seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri SIpil (CPNS), pemerintah kembali membuka rekrutmen untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang resmi dibuka hari ini, Senin (11/11) (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri SIpil (CPNS), pemerintah kembali membuka rekrutmen untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang resmi dibuka hari ini, Senin (11/11) (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendaftaran rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) mulai dibuka hari ini (11/11). Ada tiga jalur yang bisa diikuti. Yakni, calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan kedinasan. Namun, pendaftaran itu tidak serentak di semua instansi. ”Ada sebagian kecil saja yang belum diumumkan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana, di Jakarta, Minggu (10/11).  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) termasuk instansi yang belum membuka pendaftaran hari ini. Menurut Bima, Kemendikbud belum menyelesaikan proses merger dengan pendidikan tinggi. Adapun Kemenkeu meminta untuk diumumkan 13 November mendatang. ”Karena akan dipresentasikan ke pimpinan dahulu,” ucap pria 58 tahun itu.  Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud Ismunandar membenarkan masih belum tuntasnya merger organisasi Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) dengan Kemendikbud. Karena itu, belum diketahui formasi apa dan berapa yang dibutuhkan. ”Meski begitu, info dari kepegawaian sudah dikoordinasikan dengan Dikbud, minggu depan diumumkan,” kata Ismunandar.  Hingga pukul 20.45 tadi malam, ada 120 instansi yang sudah mengisi formasi rekrutmen ASN. ”Diharapkan bisa selesai validasi malam ini dan diumumkan besok (hari ini, Red). Yang belum selesai karena revisi formasi, pengumumannya akan menyusul,” jelas Bima.  Mengenai kesiapan server, alumnus teknik mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya itu memastikan sudah siap dengan dukungan sistem Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Berdasar pengalaman tahun lalu, sebanyak 4,5 juta pendaftar mengakses web sistem seleksi calon ASN (SSCASN) di hari pertama pendaftaran.  Bima memperkirakan, mayoritas pendaftar akan melihat-lihat lowongan dan menghitung potensi kompetisinya. Bagaimana mengantisipasi pendaftaran di hari-hari terakhir? ”Antisipasinya di angka itu (4,5 juta orang). Biasanya pendaftar window shopping dulu. Mereka sudah banyak belajar dari pengalaman tahun lalu,” ujarnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/LOWONGAN-ASN2-640x446.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ilustrasi penerimaan CPNS, Pemerintah resmi membuka rekrutmen ASN mulai hari ini, Senin (11/11) . (Dok.JawaPos.com)  Dia berharap sistem tidak kacau seperti tahun lalu. Apalagi, waktu pendaftaran dibuka selama 14 hari. Mulai 11 hingga 24 November. Bima juga mengingatkan pendaftar agar membaca dengan teliti formasi dan syarat pendaftaran yang dipilih. Terutama lokasi dan kualifikasi pendidikan. ”Sebab, tahun lalu banyak sekali yang gagal di seleksi administrasi karena tidak teliti membaca,” terangnya.  Meski begitu, pemerintah tetap membuka layanan komplain bila dalam seleksi nanti masih ada yang protes jika tidak lolos tes administrasi. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja menuturkan, pemerintah memberikan kesempatan kepada peserta tes CPNS untuk memprotes, bertanya, maupun menyatakan ketidakpuasan terhadap hasil seleksi administrasi. Masa sanggahan diberikan selama tiga hari. Mulai 16 sampai 19 Desember. Keputusan apakah sanggahan tersebut diterima atau ditolak diumumkan pada 26 Desember.  ”Kami ingin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan CPNS. BKN akan membuka pos pengaduannya online maupun hotline dari BKN. Dan administrasi itu yang menyeleksi instansi tujuan pelamar,” tutur Setiawan.  Dalam percakapan di pesan singkat, Bima menunjukkan surat pengumuman formasi CPNS Kabupaten Pulau Morotai. Surat tersebut ditujukan kepada ”para pencari kerja di mana saja berada”. ”Saking takutnya tidak ada pendaftar di daerah terpencil,” selorohnya.  Meski terlihat konyol, hal tersebut menunjukkan tidak meratanya persebaran ASN di Indonesia. Bima mengakui, itulah sulitnya mencari pendaftar untuk menjadi ASN dokter, teknisi, dan guru untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan terluar). Yang lebih jadi masalah, lanjut Bima, ada pemerintah daerah yang sering memilih putra daerahnya sendiri karena tekanan pencari kerja tinggi. Tidak ada koordinasi dengan pemerintah pusat. Khususnya, Papua dan Papua Barat. ”Akibatnya selalu antara kebutuhan dan ketersediaan tidak nyambung,” keluhnya. Belum lagi ditambah masalah kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang belum merata.

Rekrutmen PNS Resmi Dibuka Hari Ini, Beberapa Kementerian Menyusul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemprov-jateng-usulkan-kuota-penerimaan-asn-sebanyak-24-ribu-orang_m_.jpg" alt="Ilustrasi ASN" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ASN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengusulkan jumlah atau kuota penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya ditambah menjadi 24 ribu. Dari jumlah sebanyak itu, sebagian besar ASN akan ditempatkan di kabupaten/kota. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng, Sri Puryono mengatakan bahwa, pihaknya telah mengusulkan perihal ini kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB). "Masih menunggu dari kementrian. Kita sudah mengusulkan, tapi pastinya yang menentukan adalah pemerintah pusat," ujarnya, Kamis (16/8). Dirinya merinci, dari jumlah sebanyak itu hanya sekitar empat ribu orang saja yang ditempatkan di wilayah provinsi. Sedangkan 20 ribu sisanya untuk pemerintah kabupaten/kota. Lebih lanjut, Sekda menambahkan, usulan ini disesuaikan dengan kebutuhan personel di masing-masing tingkatan daerah. Meskipun demikian, ia mengatakan, kebanyakan yang dibutuhkan adalah untuk formasi pendidikan dan kesehatan. "Karena memang ini yang dibutuhkan. Untuk pendidikan ya seperti tenaga guru. Kesehatan itu seperti dokter dan paramedis," ujarnya. Pada proses penerimaan ini, Sri pun menegaskan bahwa tak akan dilakukan pemrioritasan apapun. Dalam hal ini adalah mereka pekerja honorer di lingkungan manapun. "Tidak ada di situ, pokoknya nanti ikut tes semua," cetusnya.

Pemprov Jateng Usulkan Kuota Penerimaan ASN Sebanyak 24 Ribu Orang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penerimaan asn

Berita Terkini