<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/01/purbaya-1-jan-233086919.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara soal usulan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2026." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara soal usulan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2026.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengakui bahwa penerimaan negara sepanjang 2025 belum sesuai dengan target yang dipatok dalam APBN. Salah satu penyebab utamanya berasal dari penerimaan pajak yang masih berada di bawah ekspektasi. &ldquo;Pajak seperti yang Anda lihat sebelumnya berada di bawah target APBN. Kita tidak memungkiri itu,&rdquo; ujar Purbaya dalam media briefing di Jakarta, dikutip Kamis (1/1). Meski demikian, Purbaya belum membeberkan angka final penerimaan pajak tahun 2025. Data resmi baru akan diumumkan pekan depan bersamaan dengan konferensi pers APBN KiTA yang rencananya digelar pada Rabu (7/1). Namun begitu, jika mengacu pada data sementara, hingga November 2025 penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.634,43 triliun atau sekitar 74,65 persen dari target yang ditetapkan. Di sisi lain Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah secara sadar menahan sejumlah langkah penarikan pajak baru. Kebijakan tersebut diambil demi menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sempat melambat di sebagian besar tahun lalu. &ldquo;Terus ada beberapa upaya penarikan pajak yang saya tunda sampai ekonominya bagus. Kan percuma kalau saya kerjakan juga, uangnya tidak masuk, malah memperburuk ekonomi,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, ia juga menyoroti soal perlambatan ekonomi pada sembilan bulan pertama 2025 membuat penerimaan pajak meleset dari perkiraan awal. Dalam kondisi tersebut, pemerintah memilih bersikap hati-hati agar kebijakan fiskal tidak justru menekan dunia usaha dan daya beli masyarakat. &ldquo;Kita nggak memungkiri itu karena ekonominya jelek sembilan bulan pertama tahun ini. Jadi ada beberapa upaya penarikan pajak yang saya tunda sampai ekonominya bagus,&rdquo; tutur Purbaya. Purbaya menegaskan, pendekatan yang diambil Kementerian Keuangan bersifat counter-cyclical, yakni tidak menambah beban ekonomi di tengah proses pemulihan yang masih berjalan. Ia meyakini strategi tersebut akan membuahkan hasil dalam waktu dekat. &ldquo;Jadi kita lakukan kebijakan counter-cyclical, saya tidak membebani ekonomi secara berlebihan sehingga proses recovery yang baru terjadi bisa berjalan terus,&rdquo; ujarnya. Dengan berbagai indikator yang mulai membaik, Purbaya optimistis kondisi ekonomi nasional akan semakin jelas arahnya pada awal 2026. Bahkan, ia memproyeksikan akselerasi pemulihan mulai terasa sejak akhir Kuartal I-2026. &ldquo;Saya yakin akhir Kuartal I-2026 sudah akan lebih jelas bahwa ekonomi kita memang bergerak ke arah yang semakin cepat,&rdquo; pungkasnya.

Menkeu Purbaya akui penerimaan negara 2025 belum capai target APBN. Pajak melemah akibat ekonomi lesu 9 bulan pertama.

Menkeu Purbaya Akui Penerimaan Negara 2025 Meleset, Soroti Pelemahan Ekonomi 9 Bulan Pertama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Hari-bakti-perben-1_11.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Kementerian Keuangan/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Kementerian Keuangan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Membuka awal tahun, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tercatat cemerlang. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, per 31 Januari 2023, APBN tercatat surplus Rp 90,8 triliun. Jumlah itu setara 0,43 persen terhadap PDB.  "Kalau kita bandingkan dengan (surplus) tahun lalu, naiknya tiga kali lipat. Makanya, growth-nya 207,1 persen," ujarnya pada konferensi pers Rabu (22/2).  Ani –sapaan Menkeu– memerinci bahwa surplus tersebut berasal dari pendapatan negara Rp 232,2 triliun yang lebih besar daripada belanja negara yang mencapai Rp 141,4 triliun. Pendapatan negara itu tercatat 9,4 persen dari target. Tahun ini target pendapatan negara dalam APBN dipatok mencapai Rp 2.463 triliun.  Pendapatan negara ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 186,3 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan pajak Rp 162,2 triliun; kepabeanan dan cukai Rp 24,1 triliun; serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 45,9 triliun.  "Dari sisi pendapatan negara, kita overshoot. Lebih tinggi daripada target dan tumbuhnya tinggi juga," katanya.  Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik itu dipengaruhi aktivitas ekonomi yang meningkat pada Desember sejalan dengan libur Natal dan tahun baru. Serta, dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  "Ini adalah salah satu yang menggambarkan di satu sisi kita melihat pemulihan ekonomi yang bagus. Dan, reformasi, terutama UU HPP, yang sudah mulai dilaksanakan memberikan kontribusi dari capaian penerimaan perpajakan yang meningkat sangat kuat," jelasnya.  KINERJA APBN PER 31 JANUARI 2023  -Pendapatan negara: Rp 232,2 triliun (naik 48,1 persen YoY)  -Belanja negara: Rp 141,4 triliun (naik 11,2 persen YoY)  -Surplus: Rp 90,8 triliun (0,43 persen terhadap PDB)  -Keseimbangan primer: Rp 113,9 triliun  Sumber: Kemenkeu

Surplus APBN Januari Naik Tiga Kali Lipat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG-20210725-WA0007.jpg" alt="Bea Cukai gagalkan pengiriman ratusan ribu rokok ilegal yang dibawa truk pengangkut mobil ambulans rusak di Gerbang Tol Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ditjen Bea Cukai Wilayah Jateng-DIY/Antara" width="100%">
<figcaption>Bea Cukai gagalkan pengiriman ratusan ribu rokok ilegal yang dibawa truk pengangkut mobil ambulans rusak di Gerbang Tol Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ditjen Bea Cukai Wilayah Jateng-DIY/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai sumber pendapatan negara masih mencatatkan kinerja yang gemilang. Salah satunya dari sisi kepabeanan dan cukai.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai memiliki prestasi yang tetap terjaga karena terus tumbuh signifikan. Dia memerinci, per April, total penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 108,4 triliun. Atau 44,2 persen dari target APBN 2022 yang sebesar Rp 245 triliun.  Capaian bulan lalu itu tumbuh 37,7 persen atau naik Rp 29,1 triliun dari realisasi Maret Rp 79,3 triliun. "Ini adalah pertumbuhan yang sangat kuat," ujar Menkeu.  Ani –sapaannya– menjelaskan, capaian itu didukung bea masuk yang tumbuh 33,2 persen sebagai dampak membaiknya ekonomi nasional. Faktor lainnya dipengaruhi impor nasional berupa barang modal, bahan baku, dan barang konsumsi yang masih tumbuh tinggi di sektor perdagangan maupun gas dan otomotif.  Sementara, cukai naik 30,8 persen akibat implementasi kebijakan dan efektivitas pengawasan. Faktor lain yang memengaruhi adalah kebijakan relaksasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) serta membaiknya sektor perhotelan dan pariwisata.  Bea keluar bahkan mengalami kenaikan sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 102,1 persen. Kondisi itu dipengaruhi tingginya harga dan meningkatnya volume ekspor tembaga akibat larangan ekspor crude palm oil (CPO).  "Kita berharap, dengan pemulihan kembali, kebijakannya akan bisa mengembalikan lagi tren untuk penerimaan dari CPO kita," tutur mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.

Hingga April, Penerimaan Bea dan Cukai Tembus Rp 108,4 Triliun

penerimaan APBN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penerimaan APBN

Berita Terkini

Menkeu Purbaya Akui Penerimaan Negara 2025 Meleset, Soroti Pelemahan Ekonomi 9 Bulan Pertama

Surplus APBN Januari Naik Tiga Kali Lipat

Hingga April, Penerimaan Bea dan Cukai Tembus Rp 108,4 Triliun

Download Aplikasi JawaPos.com