<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/BSU-GURU-NGAJI_NUR-CHAMIM-5-370328172.jpg" alt="Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025" width="100%">
<figcaption>Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Awal 2026 diwarnai oleh sejumlah kabar baik bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dikabarkan tengah mempercepat penyaluran berbagai program bantuan sosial yang telah lama dinantikan. Salah satu bantuan yang ramai diperbincangkan adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600 ribu yang disebut-sebut berpotensi cair pada awal Januari 2026. Banyak kalangan pekerja berharap program ini kembali dilanjutkan guna membantu meringankan beban ekonomi di tengah situasi yang belum sepenuhnya stabil. Meski demikian, perlu dicatat bahwa hingga kini pemerintah belum menyampaikan pengumuman resmi terkait jadwal penyaluran BSU tersebut. Cara Cek Status Penerima BSU Berikut cara mengecek status penerima BSU! 1. Cek BSU Melalui website Kemnaker &bull; Kunjungi bsu.kemnaker.go.id &bull; Masukkan data lengkap seperti NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, dan email &bull; Isi kode keamanan &bull; Klik tombol &lsquo;Cek Status&rsquo; Jika memang lolos verifikasi, sistem akan segera menampilkan notifikasi status penerima dan informasi mengenai pencairan dana. &nbsp; 2. Cek BSU Melalui Aplikasi JMO &bull; Unduh aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) &bull; Daftar atau login dengan akun BPJS Ketenagakerjaan &bull; Klik menu Bantuan Subsidi Upah (BSU) &bull; Status kepesertaan dan penyaluran akan ditampilkan secara otomatis. Apabila memang tak terdaftar, aplikasi akan menampilkan keterangan bahwa pengguna tak memenuhi syarat. Apabila tidak terdaftar, aplikasi akan menampilkan keterangan bahwa pengguna belum memenuhi syarat. Kriteria Umum Penerima BSU Berdasarkan persyaratan pada penyaluran BSU sebelumnya yang merujuk pada informasi resmi Kementerian Ketenagakerjaan serta BPJS Ketenagakerjaan, terdapat sejumlah kriteria umum bagi calon penerima bantuan, antara lain: &bull; Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sah &bull; Terdaftar dan masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan &bull; Menerima upah atau gaji di bawah batas maksimum yang ditetapkan pemerintah &bull; Tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara (PNS), anggota TNI, maupun Polri &bull; Tidak sedang memperoleh bantuan sosial lain dalam periode yang sama, seperti program Kartu Prakerja &bull; Ketentuan rinci dapat mengalami penyesuaian sesuai kebijakan terbaru yang nantinya diumumkan oleh pemerintah Jadwal Resmi Penyaluran BSU Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017022291/sebanyak-19188-sppg-siap-beroperasi-serentak-mulai-8-januari-2026">Sebanyak 19.188 SPPG Siap Beroperasi Serentak Mulai 8 Januari 2026</a> Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) terakhir dilakukan pada Agustus 2025. Hingga kini, pemerintah belum menyampaikan informasi lanjutan terkait kemungkinan penyaluran tahap berikutnya, termasuk pada Januari 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan, BSU pada dasarnya dirancang sebagai instrumen untuk menopang daya beli pekerja sekaligus menekan risiko terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menilai, bantuan subsidi upah memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, khususnya bagi pekerja berpenghasilan menengah ke bawah. Namun demikian, realisasi penyaluran bantuan tersebut masih bergantung pada hasil evaluasi terhadap kondisi fiskal serta perkembangan ekonomi nasional. Sampai awal Januari 2026, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600.000. Kementerian Ketenagakerjaan meminta masyarakat tetap menunggu serta mengikuti informasi terbaru dari sumber resmi. Selain itu, pemerintah mengimbau publik agar lebih waspada dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum terverifikasi, terutama yang mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

BSU Rp600 ribu berpotensi cair Januari 2026. Simak cara cek status, kriteria penerima, dan jadwal penyaluran BSU terbaru dari pemerintah.

BSU 2026 Akan Cair? Berikut Cara Cek Status, Kriteria Penerima, dan Jadwal Penyaluran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ilustrasi_BSU-tahap-5-cair_1265_711-e1667219831143.webp" alt="Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5 sudah mulai dicairkan sejak Rabu (12/10) kemarin. ANTARA" width="100%">
<figcaption>Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5 sudah mulai dicairkan sejak Rabu (12/10) kemarin. ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bantuan Subsidi Upah atau BSU akan segera dicairkan oleh pemerintah. Bantuan pemerintah ini diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk 2 bulan yang dibayarkan sekaligus dengan total sebesar Rp 600 ribu.&nbsp; Mengutip Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025, pekerja yang menjadi penerima BSU ini adalah peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan&nbsp; sampai dengan bulan April 2025.&nbsp; Selain itu, penerima BSU adalah pekerja yang menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3.500.000 per bulan. Nantinya, BSU ini akan disalurkan melalui Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri) dan BSI.&nbsp; Guna memastikan apakah seorang pekerja mendapatkan BSU 2025 atau tidak, setiap orang bisa melakukan pengecekan secara online hanya dengan memakai Nomor Induk Kependudukan atau NIK.&nbsp; Seluruh pekerja bisa melakukan pengecekan secara mandiri melalui laman resmi &nbsp;https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/, untuk mengetahui apakah termasuk atau tidak sebagai penerima BSU 2025.&nbsp; Bagi seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan diminta untuk berhati-hati terhadap informasi terkait Bantuan Subsidi Upah di luar web resmi BPJS Ketenagakerjaan. Informasi resmi tentang Bantuan Subsidi Upah hanya ada di web bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.&nbsp; Berikut ini cara mudah untuk cek penerima BSU secara online hanya menggunakan NIK:&nbsp; 1. Kunjungi laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/ 2. Isi nomor KTP, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor handphone hingga alamat email. 3. Pastikan nomor HP &amp; email kamu benar agar bisa mendapatkan informasi penyaluran BSU. Upayakan data yang dimasukkan sesuai dengan data terbaru yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. 4. Klik lanjutkan 5. Tunggu sampai hasil validasi data keluar. 6. Jika kamu adalah penerima BSU 2025 maka akan diminta informasi rekening. Meliputi nomor rekening, nama bank, nama pemilik rekening. Setelah itu, kamu bisa mengecek pembaruan status penerima dan pencairan BSU 2025 secara berkala. 7. Namun jika kamu bukan penerima BSU 2025, maka akan muncul informasi: Mohon maaf, Anda belum termasuk dalam kriteria calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).&nbsp; Untuk diketahui, ada sejumlah ketentuan pekerja yang berhak menerima BSU 2025, terdiri dari:&nbsp; 1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan. 2. Peserta Aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 April 2025 kategori Pekerja Penerima Upah (PU). 3. Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan. 4. Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan. 5. Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemerintah akan mencairkan BSU 2025 sebesar Rp 600 ribu, berikut cara pengecekan penerima secara online.

Cara Mudah Cek Penerima BSU Rp 600 Ribu Secara Online, Cukup Pakai NIK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Screenshot_20220904-160522_Gallery.jpg" alt="Ilustrasi penyaluran BLT. Yusuf Nugroho/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyaluran BLT. Yusuf Nugroho/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Manajemen Waroeng SS atau Spesial Sambal mengatakan pemotongan gaji karyawan untuk penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) pernah dilakukan pada 2021. Hal itu dilakukan karena BSU dinilai tidak merata dan membuat karyawannya tidak rukun.  Selain itu, Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono, mengatakan kebijakan pemotongan gaji diambil lantaran pihaknya pernah nombok sebesar Rp 1,6 Miliar. Jumlah tersebut digunakan untuk menambal ketidakmerataan BSU tahap 1 dan 2 di perusahaannya pada 2021.  "Benar (pemotongan gaji sudah dilakukan sejak 2021). Di bantuan tahap tiga hingga empat pada Oktober 2021 saya pernah ambil kebijiakan itu. Sedangkan bantuan tahap satu hingga dua kita nomboki," kata Yoyok kepada JawaPos.com, Minggu (30/10).  Menurut Yoyok, pada penyaluran BSU 2021 tahap 1 dan 2 pihaknya pernah membayari hingga habis Rp 1,6 M untuk pegawai yang tidak menerima BSU. Ini dilakukan tak lain agar semua karyawan bisa sama-sama mendapat bantuan.  "Waktu itu (BSU 2021) Waroeng SS membayari Rp 1,6 M untuk diberikan kepada pegawai yang tidak dapat (BSU) agar sama-sama (mendapat bantuan)," imbuhnya.  Oleh sebab itu, kata Yoyok, dari pengalaman tahun 2021 pihaknya memilih kebijakan untuk melakukan pemotongan gaji. "Dari pengalaman itu (BSU 2021), maka BSU tahap 3-4 di September-Oktober 2021, lalu tahap 5-6 sekarang, kami memilih kebijakan seperti yang viral saat ini," tuturnya.  Ia juga membeberkan, sejak September dan Oktober 2021 dari ribuan karyawan Waroeng SS hanya sebagian saja yang mendapat BSU. Hal tersebut kemudian menyebabkan sebagian karyawan yang tidak menerima BSU menjadi tidak rukun.  "Iya, hanya sebagian yang dapat (tahun 2021). Saat ini juga hanya sebagian yang dapat. Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka karena langsung (ditransfer) ke masing-masing, kita tidak tahu," imbuhnya.  Meski begitu, Yoyok tidak menyebutkan angka pasti jumlah karyawan yang menerima BSU dan telah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Ia hanya menyebut, dalam standar Waroeng SS, karyawan yang masa kerjanya sudah 1 tahun otomatis didaftarkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.  "Karyawan yang sudah masa kerja 1 tahun kami daftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan semua dibayar perusahaan tanpa ada potongan gaji. Jumlah pasti (karyawan yang terdaftar) saya cek dulu," ujarnya.  Yoyok menegaskan lebih baik jangan ada bantuan untuk karyawannya jika hanya membuat ketidakrukunan. Ia mengaku telah habis-habisan membangun keharmonisan ribuan karyawan tapi justru rusak karena bantuan.  "Saya lebih milih jangan ada bantuan apapun untuk pasukan saya kalau (hanya sebagian) tidak semua dapat (BSU). Habis-habisan kami membangun 4.000-an orang jadi satu keluarga, satu barisan, satu komando untuk sejahtera bersama. Rusak karena bantuan-bantuan langsung yang verifikasinya kami tidak paham," tegasnya.  Bahkan menurut Yoyok, kebijakan sunat gaji ini selalu menjadi polemik di media sosial. Meski begitu, ia siap untuk menjelaskan sekalipun harus sampai ke meja hijau.  "Akan jadi polemik kalau di medsos, September 2021 pernah terjadi seperti ini (kebijakan potong gaji viral). Panjang sekali penjelasannya. Kalaupun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," tandas Yoyok.

Potong Gaji Karyawan Waroeng SS Penerima BSU Pernah Terjadi pada 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ilustrasi_BSU-tahap-5-cair_1265_711-e1667219831143.webp" alt="Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5 sudah mulai dicairkan sejak Rabu (12/10) kemarin. ANTARA" width="100%">
<figcaption>Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5 sudah mulai dicairkan sejak Rabu (12/10) kemarin. ANTARA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memproses pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 Rp 600.000 kepada 776.556 orang pekerja atau buruh. Dana tersebut bisa dicek di rekening masing-masing atau diambil sesuai operasional Bank Himbara.  Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menjelaskan, penyaluran tahap 6 tersebut diperuntukan bagi penerima BSU yang memiliki rekening di Bank Himbara. Sejatinya, penyaluran BSU tahap 6 akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.  Namun, lanjutnya, setelah dilakukan perbaikan data, sejumlah calon penerima BSU dapat menyampaikan data rekening aktif di Bank Himbara. Sehingga, penyaluran BSU tahap 6 masih diperuntukkan bagi mereka yang telah memiliki rekening di Bank Himbara.  "Dari data yang tidak dapat tersalurkan kita kembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan, ternyata ada yang bisa dilakukan perbaikan data rekeningnya. Jadi minggu ini kita salurkan," kata Menaker Ida dalam keterangan tertulis, Kamis (20/10).  Ida menyebut, data yang tengah diproses pada penyaluran tahap 6 ada sebanyak 776.556 orang. Sehingga secara keseluruhan, BSU tahap I sampai dengan 6 sudah tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau setara 71,64 persen.  Seperti diketahui, BSU Tahun 2022 ini merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah pasca kenaikan harga pangan dan bahan bakar minyak (BBM). Program ini diharapkan dapat membantu 14,6 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.  Secara keseluruhan, total anggaran subsidi upah tahun 2022 ini sebesar Rp 9,6 triliun dengan masing-masing pekerja akan mendapat bantuan sebesar Rp 600.000.  Adapun syarat pekerja yang berhak mendapatkan BSU, meliputi Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kepemilikan (NIK); Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Juli 2022; dan memiliki gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta atau setara upah minimum provinsi kabupaten/kota.  Kemudian, bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI atau Polri serta belum menerima program bantuan pemerintah lain, seperti kartu prakerja, program keluarga harapan, dan bantuan produktif untuk usaha mikro.

Cek Rekening! BSU Tahap 6 untuk 776.556 Pekerja Sudah Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220916-WA0018-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 249.740 pekerja calon penerima bantuan subsidi upah atau BSU dinyatakan tidak lolos dalam verifikasi tahap 1 pekan lalu. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membeberkan alasannya.  Menurut Ida, pekerja yang dinyatakan tidak lolos BSU tahap 1 disebabkan karena tidak memiliki nomor rekening dari bank himbara. Adapun yang dinyatakan lolos ada sebanyak 4.112.052 orang dari sebelumnya sejumlah 4.361.792 pekerja.  "Kami lakukan screening dengan peraturan yang telah kami buat tadi. Akhirnya yang lolos itu 4.361.792 pekerja. Setelah itu ada verifikasi dan validasi dari perbankan yang tidak lolos ada 249.740 pekerja. Tidak lolos itu artinya mereka tidak memiliki nomor rekening di bank (himbara)," kata Ida Fauziyah dalam keterangan pers secara virtual, Jumat (16/9).  Terkait itu, Ida memastikan pihaknya akan tetap menyalurkan BSU kepada pekerja yang dinyatakan tidak lolos verifikasi perbankan. Adapun pilihannya, lanjut Ida, pemerintah akan membukakan rekening himbara atau disalurkan melalui PT Pos Indonesia.  "Nantinya kami akan salurkan, ada dua pilihannya, yaitu dibukakan rekening di bank himbara atau kami akan salurkan di PT Pos," ujar Ida.  Meski begitu, ternyata pekerja juga bisa melakukan pembaruan data atau update nomor rekening himbara secara pribadi dengan mudah. Yakni, melalui laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.  Sebelum mengunjungi laman tersebut dipastikan pekerja sudah memiliki nomor rekening di bank himbara. Seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN.  Berikut ini cara update nomor rekening himbara untuk keperluan BSU:  1. Buka laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id  2. Masukan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor handphone terkini, dan email terkini 3. Klik lanjutkan  4. Setelah itu akan muncul status apakah Anda termasuk calon penerima BSU atau tidak. Jika termasuk, maka akan muncul kalimat berikut ini di layar:  “Anda termasuk dalam kriteria calon penerima BSU sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.”  5. Silahkan masukkan nomor rekening bank. Pastikan rekening masih aktif dan atas nama sendiri. Isi secara benar nomor kepesertaan BPJamsostek, nama bank, nama rekening, dan nomor rekening.  6. Lalu, klik kirim data.  7. Update data selesai. Setelah itu, pekerja tinggal menunggu waktu untuk mendapatkan keterangan sebagai berikut:  "Data anda masih dalam proses validasi sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022."  Sebelumnya, Menaker juga mengumumkan soal syarat penerima BSU yang harus sesuai sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. Syarat penerima BSU, yaitu warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kepemilikan (NIK).  Lalu, tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Juli 2022. Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta atau setara upah minimum provinsi kab/kota. Serta, bukan PNS dan anggota TNI atau Polri.

Cara Update Nomor Rekening Himbara Bagi Pekerja Calon Penerima BSU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-gaji-perangkat-desa-apkasi-sebut-bakal-bebani-apbd_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kenaikan gaji untuk perangkat desa membuat pemerintah kabupaten merasa terbebani untuk mengalokasikannya dari APBD." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kenaikan gaji untuk perangkat desa membuat pemerintah kabupaten merasa terbebani untuk mengalokasikannya dari APBD.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar bersubsidi sedikit terlambat. Bantuan sosial untuk kelompok pekerja itu baru bisa disalurkan besok (12/9) setelah sempat disebutkan cair pada Jumat (9/9).  Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya telah memproses pencairan dana BSU tahap pertama pada Jumat malam. Pada tahap pertama, dana sebesar Rp 2,61 triliun untuk 4,36 juta orang pekerja atau buruh tersebut telah diteruskan kepada bank Himbara (himpunan bank milik negara) selaku bank penyalur.  Selanjutnya, dana disalurkan langsung ke rekening para penerima BSU tahap pertama. ”Para penerima BSU tahap pertama dapat mengecek di rekening Himbara masing-masing dan mengambil dana BSU secara bertahap mulai Senin (12/9),” tuturnya.  Anwar menegaskan bahwa diperlukan waktu untuk proses verifikasi, validasi, dan pemadanan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 10/2022. Hal itu sebagai upaya untuk menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas.  Dari proses tersebut, sebanyak 5,09 juta data awal dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) diverifikasi dan validasi serta dipadankan. Hasilnya, diperoleh data 4,36 juta yang dapat menerima BSU di tahap pertama. ”Kami memahami bahwa BSU 2022 sangat ditunggu oleh pekerja/buruh. Namun, selain cepat, kami juga harus menjaga prinsip ketepatan sasaran dan akuntabilitas,” paparnya.  Yang belum masuk penerima BSU tahap pertama tidak perlu khawatir. Pasalnya, sebagaimana pelaksanaan BSU pada tahun-tahun sebelumnya, BSU 2022 juga dicairkan secara bertahap. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 8,805 triliun untuk BSU yang akan disalurkan kepada sekitar 14 juta pekerja atau buruh. ”Saya mengingatkan juga, tahap pertama ini penerima BSU yang sudah memiliki rekening bank Himbara ya,” jelasnya.  Lebih lanjut, Anwar menginfokan bahwa masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait BSU melalui kanal bsu.kemnaker.go.id. Termasuk di dalamnya pengecekan status penyaluran,  Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai BSU 2022 tidak akan bisa efektif melindungi daya beli buruh. Apalagi, pekerja atau buruh sudah tidak mendapatkan kenaikan upah minimum (UM) sejak tiga tahun terakhir. ”Ini hanya ’gula-gula’ saja agar buruh tidak protes. Tidak mungkin uang Rp 150 ribu akan menutupi daya beli di tengah inflasi yang meroket,” ungkap Presiden KSPI Said Iqbal.  Karena itu, kata dia, buruh akan melakukan perlawanan dengan turun ke jalan. Aksi yang digelar selama sebulan ini akan mengusung tiga isu. Yakni, tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah minimum 2023 sebesar 10–13 persen.  Demo akan dititikberatkan di kantor-kantor gubernur, bupati/wali kota, atau DPRD. Output yang diharapkan dalam aksi daerah itu adalah meminta gubernur atau bupati/wali kota membuat surat rekomendasi penolakan kenaikan BBM kepada presiden dan pimpinan DPR RI. ”Kalau tidak didengar, bulan Oktober aksi akan diperluas lagi,” tegasnya.  Puncaknya, pada akhir November, buruh akan memper_siapkan pemogokan nasional dengan cara stop produksi keluar dari pabrik. Mogok nasional akan diikuti 5 juta buruh di 15 ribu pabrik. Aksi melibatkan kelompok buruh di 34 provinsi dan 440 kabupaten/kota.

Subsidi Upah Pekerja Cair Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Pekerja-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pekerja saat jam pulang Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2021). Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berencana untuk melakukan pencairan BSU pada Juni atau Juli 2021 senilai Rp1,2 juta. Foto: Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat jam pulang Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2021). Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berencana untuk melakukan pencairan BSU pada Juni atau Juli 2021 senilai Rp1,2 juta. Foto: Dery Ridwansah</figcaption>
</figure>JawaPos.com – BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) mulai menyerahkan data calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) kepada pemerintah. Pada tahap pertama, 1 juta data telah diberikan untuk dilakukan pengecekan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, serah terima data itu merupakan tanda dimulainya program BSU pada 2021. Nanti data BSU tersebut dicek dan diskrining kembali oleh Kemenaker. Tujuannya, memastikan kesesuaian format data dan menghindari duplikasi data. ”Lalu, pemadanan dengan data bantuan pemerintah lainnya,” ujarnya dalam konferensi pers secara daring kemarin (30/7).  Ida menyatakan, pihaknya bersama BPJamsostek telah melakukan exercise data calon penerima. Etimasinya kini mencapai 8,7 juta pekerja/buruh. Jumlah itu naik sekitar 700 ribu dari target awal sebanyak 8 juta calon penerima. ”Data sangat dinamis sesuai Permenaker 16/2021,” ungkapnya.  Mekanisme penyaluran BSU tetap sama seperti tahun lalu. BSU disalurkan langsung ke rekening bank para penerima bantuan melalui bank-bank milik negara yang terhimpun dalam Himbara. Khusus di Provinsi Aceh, dana BSU disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI). Bagi penerima bantuan yang belum memiliki rekening di bank Himbara, Kemenaker akan membukakan rekening secara kolektif. ”Agar penyaluran dana bantuan dapat lebih mudah, efektif, dan efisien,” ungkapnya.  BSU pada 2021, kata Ida, sedikit berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini BSU diberikan Rp 500 ribu per bulan selama dua bulan. Sesuai permenaker, ada syarat pekerja/buruh bisa mendapat BSU. Di antaranya, WNI yang dibuktikan dengan NIK, terdaftar sebagai peserta aktif jaminan sosial tenaga kerja di BPJamsostek yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan Juni 2021.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/23/07/2021/bsu-diminta-tepat-sasaran-beberapa-hal-ini-perlu-dikritisi/">BSU Diminta Tepat Sasaran, Beberapa Hal Ini Perlu Dikritisi</a>  Bantuan kali ini juga lebih mengutamakan pekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan realestat, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan. BSU juga diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan, atau progam bantuan produktif usaha mikro.  Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyono mengapresiasi penggunaan kembali data yang dikelola institusinya untuk BSU.

Buruh Calon Penerima Bantuan Subsidi Upah Mencapai 8,7 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/wakil-ketua-kpk.jpg" alt="PENCEGAHAN: Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Menaker Ida Fauziyah menjelaskan penyaluran bantuan subsidi upah di gedung KPK, Jumat (2/10). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PENCEGAHAN: Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Menaker Ida Fauziyah menjelaskan penyaluran bantuan subsidi upah di gedung KPK, Jumat (2/10). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Program bantuan subsidi upah (BSU) tidak luput dari monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil pemantauan sementara, KPK meminta pemerintah mengkroscek data penerima BSU ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Tujuannya memastikan bahwa penerima memang benar-benar bergaji di bawah Rp 5 juta sesuai kriteria.  Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyatakan, penyaluran program tersebut semestinya berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dan dikroscek dengan data penerima program bantuan lain. Salah satunya program kartu prakerja. ”Data (penerima, Red) harus berbasis NIK supaya terjamin orangnya ada,” tuturnya di gedung KPK, Jakarta, kemarin (2/10).  Sebagaimana diketahui, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 37,74 triliun untuk BSU. Bantuan mulai disalurkan akhir Agustus lalu kepada pekerja. Salah satu syarat penerima adalah gaji di bawah Rp 5 juta. Dari kriteria itu, pemerintah menargetkan 15.725.232 pekerja sebagai penerima manfaat bantuan tersebut. Besarannya Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan dan dibayarkan setiap dua bulan.  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menambahkan, pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap rupiah uang negara dari program tersebut tepat sasaran. Karena itu, pihaknya meminta data penerima BSU tidak hanya berdasar data BPJS Ketenagakerjaan. Namun dipadankan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Kementerian Sosial (Kemensos).  Selain itu, data penerima semestinya dipadukan dengan data penerima kartu prakerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan data perpajakan. ”Itu semua dalam rangka memastikan (program BSU, Red) efektif dan efisien,” ucap Ghufron dalam konferensi pers bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/10/2020/bsu-rp-600-ribu-untuk-guru-madrasah-kemenag-rekening-harus-aktif/">BSU Rp 600 ribu untuk Guru Madrasah, Kemenag: Rekening Harus Aktif</a>  Ghufron menegaskan, langkah pemantauan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan publik tentang kinerja KPK yang selalu mendampingi program pemerintah. Menurut dia, pendampingan semacam itu lebih baik daripada menangkap. ”Bagi KPK, lebih baik mendampingi, memastikan setiap rupiah sampai kepada rakyat,” tuturnya.  Sementara itu, Ida Fauziyah menyebutkan, realisasi penyaluran BSU per 30 September sebanyak Rp 14,884 triliun. Uang tersebut disalurkan kepada 12,4 juta pekerja. Tahap pertama, penyaluran dilakukan dalam lima gelombang. Nah, untuk gelombang kelima, realisasi penerima masih dalam proses penghitungan dan diperkirakan selesai dalam beberapa hari ini.  Ida mengungkapkan, ada beberapa kendala dalam penyaluran BSU. Di antaranya rekening penerima bantuan yang bermasalah. Misalnya, rekening duplikasi, tutup, tidak valid, dibekukan, hingga tidak sesuai NIK. Kendala lain adalah data yang dikirim BPJS tidak lengkap. ”Per 30 September terdapat 130.183 rekening yang bermasalah,” imbuh dia.  Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) memvalidasi data para guru honorer maupun tenaga kependidikan di madrasah dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN). Itu seiring dengan kebijakan pemerintah memperluas sasaran penerima program subsidi gaji untuk para guru honorer.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/10/2020/kemenag-siapkan-data-penerima-bsu-rp-600-rribu/">Kemenag Siapkan Data Penerima BSU Rp 600 Ribu</a>  Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag Muhammad Zain menjelaskan, proses validasi data di antaranya bertujuan untuk memastikan nomor rekening para guru dan tenaga kependidikan. Data terkini di Simpatika Kemenag menunjukkan bahwa guru honorer di madrasah mencapai 617.467 orang.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=w586ouM0R4U&amp;ab_channel=jawapostvofficial

KPK Minta Data Penerima BSU Dikroscek ke Ditjen Pajak

penerima bsu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penerima bsu

Berita Terkini