<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ini-daftar-66-titik-di-kota-solo-yang-terpasang-cctv-etle_m_.jpg" alt="Ilustrasi ETLE." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ETLE.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri terus melakukan transformasi penegakan hukum, di bidang lalu lintas dengan penerapan sistem Electronik Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik terus dimaksimalkan. Melalui program ini diharapkan meminimalisir penyimpangan anggota di lapangan dalam proses penegakan hukum. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, sudah 34 Kepolisian Daerah (Polda) dan 119 Kepolisian Resor (Polres) yang sudah menerapkan sistem ETLE. Dari 34 Polda, tercatat ada 295 kamera ETLE statis dan 794 kamera ETLE handheld. Sementara ETLE mobile on board sebanyak 63 dan ETLE portable ada 7. "4 Polda dengan kamera ETLE yang tergelar sampai tingkat Polres yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jateng, Polda Jatim dan Polda Sumsel," kata Dedi dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/2). Dalam penerapan penindakannya, Dedi menuturkan bahwa hingga Desember 2022, ada 42.852.990 kendaraan yang tertangkap kamera ETLE. Dari angka tersebut, 1.716.453 sudah tervalidasi datanya oleh petugas backoffice dan diteruskan dalam bentuk kirim surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan. Kemudian sudah ada 636.239 data yang sudah terkonfirmasi melakukan pelanggaran. Adapun proses konfirmasi terkendala dengan alamat pemilik kendaraan tidak valid dan tidak ada tracking pengiriman surat konfirmasi. Sementara dari data di atas, sudah ada 268.216 terbayar usai pemilik kendaraan terkonfirmasi dan diberikan blanko tilang serta kode bayar. Dedi menjelaskan, penerapan sistem ETLE mengurangi sentuhan langsung antara petugas dan pelanggar. Di mana pelanggaran yang dilakukan pengendara berawal dari tertangkapnya kendaraan pelanggar melalui kamera ETLE. Kemudian petugas back office melakukan verifikasi dan mengirimkan surat konfirmasi pelanggaran ke pelanggar melalui pos indonesia. Pelanggar bisa mengonfirmasi melalui web service atau datang ke posko. Setelah itu, pelanggar diberikan kode pembayaran tilang melalui sms atau email untuk dibayarkan melalui bank. "Semua mekanisme yang ada mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi suap ataupun bentuk pelanggaran lainnya," jelasnya. Dedi mengatakan, jika ditemukan adanya petugas yang terbukti melakukan pungli, maka akan ditindaktegas berupa sanksi seperti sanksi disiplin, sanksi kode etik hingga pidana. Dalam penerapan ETLE, Dedi menuturkan memang masih banyak kendala dan hambatan. Seperti anggaran pengiriman surat konfirmasi yang terbatas, mekanisme blokir ETLE yang masih manual, anggaran pengembangan ETLE Korlantas Polri yang belum optimal hingga SDM ETLE yang terbatas. "Meskipun begitu Polri akan berusaha maksimal guna menerapkan transformasi digital di bidang lalu lintas untuk melayani masyarakat," ujarnya.

Polri: 34 Polda dan 119 Polres Sudah Terapkan ETLE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Ruang-NTMC-Korlantas-Polri-Dery-Ridwansah-4-.jpg" alt="Petugas NTMC Korlantas Polri mengamati pergerakan arus lalu lintas pada layar di Gedung National Traffic Managemen Center (NTMC) Korlantas Polri, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Polri secara resmi telah meluncurkan sistem tilang elektorinik atau Electronic T" width="100%">
<figcaption>Petugas NTMC Korlantas Polri mengamati pergerakan arus lalu lintas pada layar di Gedung National Traffic Managemen Center (NTMC) Korlantas Polri, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Polri secara resmi telah meluncurkan sistem tilang elektorinik atau Electronic T</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ketika electronic traffic law enforcement (ETLE) diberlakukan, tidak sedikit pengendara yang mengakalinya. Yang sering dilakukan adalah mencopot pelat nomor polisi (nopol) di bagian belakang kendaraan agar tidak diketahui identitasnya sehingga bebas dari tilang elektronik.  Saat ini Korlantas Polri mengkaji dan mengevaluasi kebijakan larangan tilang manual. Ada dua kemungkinan dari hasil evaluasi itu: mengombinasikan <a href="https://www.jawapos.com/tag/tilang-manual/">tilang manual</a> dengan ETLE atau tetap tilang elektronik menggunakan ETLE secara penuh.  Kakorlantas Polri Irjen Firman Santyabudi menjelaskan, larangan tilang manual memang sedang dikaji. Terutama melihat fenomena dampak kebijakan tersebut. Kesadaran malah tidak tumbuh di masyarakat. ”Malah melakukan trik untuk mengakali tilang elektronik,” katanya kemarin (3/1). ”Semua sudah mengetahuilah, itu (mencopot pelat nomor, Red) tujuannya biar terhindar dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/tilang-elektronik/">tilang elektronik</a>. Biar bisa terus melanggar lalu lintas tanpa kena sanksi,” lanjut dia.  Meski demikian, Kakorlantas belum memastikan kapan tilang manual kembali diberlakukan bersamaan dengan tilang elektronik. ”Masih proses semua. Kami kaji setelah Operasi Lilin selesai,” kata dia.  Sebenarnya, Polri juga merespons trik yang kerap digunakan untuk lolos dari tilang elektronik. Menurut Firman, saat ini sedang dikembangkan pelat nomor yang memiliki sensor dan chip.  Perbaikan kualitas dalam layanan lalu lintas, kata dia, terus dilakukan. Begitu pula soal ETLE, <a href="https://www.jawapos.com/tag/korlantas-polri/">Korlantas Polri</a> terus melengkapi fasilitas tersebut. ”Masyarakat perlu memahami bahwa teknologi semacam ini mahal,” tuturnya.  Apabila masyarakat sudah patuh, Polri tidak perlu lagi menggunakan berbagai peralatan canggih yang mahal. ”Karena bagaimanapun sanksinya, jauh lebih bagus kalau kepatuhan dan kedisiplinan berkendara muncul dengan sendirinya,” ujar Firman.  Dia mengatakan, sebenarnya petugas sudah diinstruksi untuk memberikan teguran kepada pengendara yang mencopot pelat nomor di bagian belakang kendaraan. ”Memang tidak ditilang, tapi bisa kami tegur,” ungkapnya. Pengendara diminta untuk memasang pelat belakang tersebut di kantor korlantas. Hal itu bisa menjadi salah satu bentuk sanksi. ”Tidak harus tilang melulu,” imbuhnya.  Menurut dia, polisi lalu lintas memang perlu untuk mengedepankan edukasi dalam setiap pelanggaran lalu lintas. Itu bisa langsung diterapkan dengan memberikan pemahaman dan teguran. ”Tilang itu merupakan langkah terakhir. Ini harus dipahami,” tegasnya.  Meski begitu, tilang tetap perlu dilakukan untuk pelanggaran yang potensial memicu kecelakaan. Misalnya, melawan arus lalu lintas. ”Yang seperti ini perlu ditegur,” paparnya.  Apalagi, dalam Operasi Lilin 2022, diketahui angka kecelakaan meningkat 7,3 persen. Yang paling banyak terjadi adalah kecelakaan tunggal. Diikuti kecelakaan adu banteng alias tabrakan antar kendaraan. ”Bisa jadi itu karena kendaraan melawan arus, ini perlu dikaji,” katanya.  Sementara itu, Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, dalam Operasi Lilin 2022 sama sekali tidak ada kejadian yang menonjol. Karena itu, bisa dibilang Operasi Lilin sukses menjaga keamanan dan ketertiban pergerakan atau mobilitas masyarakat.  ”Memang akan dilanjutkan dengan Operasi Aman Nusa untuk mengantisipasi bencana alam. Polri berupaya maksimal membantu masyarakat, salah satunya dari potensi bencana alam,” paparnya.

Korlantas Polri Kaji Berlakukan Lagi Tilang Manual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Penerapan-Tilang-Elektronik-Sepeda-Motor-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Sosialisasi penerapan" width="100%">
<figcaption>Sosialisasi penerapan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah melakukan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) kepada pengendara sepeda motor mulai Senin (3/2) kemarin. Pada hari pertama pemberian sanksi tilang, tercatat angka pelanggaran lalu lintas masih cukup tinggi.  Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar mengatakan, pada hari pertama total pelanggaran yang terpotret kamera ETLE sebanyak 161 kali. Pelanggaran terbanyak yakni masuk jalur Transjakarta.  "Jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi yaitu pelanggaran sepeda motor melintas busway sejumlah 91 pelanggaran," kata Fahri kepada wartawan, Selasa (4/2).  Secara keseluruhan, pelanggaran sepeda motor terbanyak terjadi di sekitar halte Duren Tiga koridor 6 Transjakarta. Jumlah pelanggaran di sana mencapai 54 pelanggaran, terdiri dari 53 pelanggaran sepeda motor melintas jalur Transjakarta dan 1 pengendara tidak menggunakan helm  "Jumlah pelanggaran yang tercapture pada tanggal 3 Februari 2020 dibandingkan dengan tanggal 2 Februari mengalami penurunan sejumlah 13 pelanggaran," tambah Fahri.  Sebelumnya, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf mengatakan, uji coba Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk pengendara sepeda motor sudah mulai diberlaku sejak Senin (27/1). Hingga akhir bulan ini, baru masuk tahap uji coba. Dan mulai Februari 2020 sudah masuk penindakan hukum.  “Sekarang sampai 31 Januari kita lakukan uji coba dan tanggal 1 Februari langsung kita tindak,” kata Yusuf di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/1).  Pada 1 dan 2 Februari, Ditlantas baru sebatas menindak dengan teguran. Ditlantas menargetkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan sepeda motor bisa berkurang hingga 50 persen setelah sistem ini berlaku. Angka itu, didapat setelah melakukan kajian mendalam.  Untuk fase pertama, Polda Metro Jaya hanya memberlakukan ETLE motor di 3 ruas jalan. Yakni Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, dan Koridor 6 Transjakarta atau sepanjang Mampang hingga Ragunan.

Hari Pertama Sistem ETLE Diterapkan, 161 Motor Ditilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sebulan-uji-coba-4260-pengendara-melanggar-etle_m_.jpg" alt="Ilustrasi ETLE yang akan diterapkan di Jakarta padaa 1 Oktober 2018" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ETLE yang akan diterapkan di Jakarta padaa 1 Oktober 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya segera menerapkan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) di jalur Transjakarta. Kini sudah ada dua kamera canggih yang dipasang di busway Pasar Minggu-Mampang.  "Kita sudah menempatkan dua kamera, yakni di jalan koridor mulai dari Pasar Minggu sampai ke arah Mampang," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir di Polda Metro Jaya, Senin (23/9).  Nasir menjelaskan, ruas busway tersebut dipilih lantaran terpantau cukup tinggi jumlah pelanggarnya. Sehingga, menjadi prioritas untuk ditertibkan. "Jadi terutama kalau pagi macet. Apalagi di Jalan Mampang macet dari Traffic Light (TL) 1 ke TL lain nyambung semua itu. Pelanggarannya di situ," terangnya.  Rencananya program ini akan diterapkan pada Oktober mendatang. Semua jenis kendaraan termasuk roda dua akan dikenakan tilang apabila tertangkap kamera ETLE memasuki busway.  Dalam penerapan kebijakan baru ini, Nasir memastikan pihaknya tak akan melakun sosialiasi maupun uji coba. Sebab, sudah sejak dulu diberlakukan kendaraan apapun tidak dibolehkan masuk jalur khusus Transjakarta.  "Ini sudah uji coba berkali-kali. Kita tidak sosialisasikan. Secara teknis mengganggu dari sistem mereka atau tidak, kalau tidak ada penggangguan dan sistem berjalan, maka dianggap sudah fix gitu," tegasnya.  Di sisi lain, Nasir mengatakan, anggaran untuk dua kamera itu dibebankan semuanya kepada pihak PT Transjakarta. Diharapkan dengan adanya sistem ini bisa membuat efektif upaya sterilisasi di jalur Transjakarta.  "Mereka (PT TransJakarta) saat ini sedang kontrak kerja dengan pihak ketiga terkait dengan anggaran. Kalau nanti dipenuhi ya akan dipasang semua titik mungkin sesuai dengan kebutuhan mereka," tukasnya.  Sebelumnya, Ditlantas Polda Metro Jaya bersama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Isinya berupa kerja sama pemasanganan kamera ETLE di jalur Transjakarta.  Dirut PT Transjakarta Agung Wicaksono mengatakan, pengadaan kamera ETLE ini bertujuan untuk mencegah masuknya kendaraan bermotor ke jalur transjakarta. Sebab berdasarkan data pada 2016-2018, sterilisasi kendaraan di jalur busway grafiknya menurun. Yakni dari 55 persen menjadi 51 persen.  Dengan demikian, kondisi ini berdampak pada ketepatan waktu kedatangan bus Transjakarta dan kenyamanan para pelanggan. Pemasangan kamera E-TLE di jalur Transjakarta ditargetkan selesai pada akhir September sekarang. Sehingga penindakan bisa dilakukan pada 1 Oktober 2019.

ETLE Segera Diterapkan di Busway Pasar Minggu-Mampang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wow-484-kendaraan-diblokir-karena-langgar-etle_m_.jpg" alt="Sistem ETLE Polda Metro Jaya" width="100%">
<figcaption>Sistem ETLE Polda Metro Jaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan penegakan hukum dengan sistem electronic traffic law enforcement (ETLE) telah diberlakukan sejak 1 November lalu. Selama pelaksanaannya ada 484 kendaraan yang terblokir karena melanggar sistem ETLE tersebut. Kasubdit Bin Gakkum Dirlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan, ada beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Sehingga pihaknya harus melakukan pemblokiran. "Sitem penegakan hukum ETLE secara efektif sudah berjalan 46 hari, sejak 1 November sampai 16 Desember. Selama sistem tersebut berjalan sudah 484 kendaraan yang diblokir dengan berbagai berbagai pertimbangan dari aspek hukum," kata Budiyanto, Selasa (18/12). Pertimbangan yang dimaksud yakni pelanggar yang sudah dikirim surat konfirmasi, dan telah di berikan ruang waktu selama 5 hari tidak melakukan konfirmasi. Kemudian pelanggar juga tidak membayar denda tilang selama batas waktu yang telah diberikan yakni satu pekan. Ia merinci untuk kendaraan yang terekam melakukan pelanggaran sebanyak 4.950. Dari jumlah itu terkonfirmasi sebanyak 3.210 kendaraan. Kemudian 889 pelanggar telah mengonfirmasi dan 519 pelanggar membayar denda tilang. Sedangkan yang mendapatkan vonis sebanyak 716 dan terblokir 484 kendaraan. Ia menyebutkan dalam Perma No 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan bahwa penetapan amar putusan denda tilang tanpa kehadiran pelanggar, hasil putusan dapat dilihat pada laman resmi atau website di Pengadilan Negeri di 5 wilayah DKI atau dapat langsung menanyakan kepada Kejaksaan sebagai eksekutor. "Kemudian bagi pelanggar yang sudah dikirim surat konfirmasi segera dapat mengkonfirmasi atau memberikan klarifikasi ke Subdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya," ucapnya.

Wow! 484 Kendaraan Diblokir Karena Langgar ETLE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tidak-kunjung-jera-tren-pelanggaran-etle-meningkat_m_.jpg" alt="ETLE" width="100%">
<figcaption>ETLE</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penindakan pelanggaran lalu lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Jakarta tidak&nbsp; membuat angka pelanggaran lalu lintas menurun. Terbukti dari data yang diperoleh, pelanggar lalu lintas kian bertambah. Berdasarkan data penindakan ETLE di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tercatat dari awal diberlakukan ETLE pada 1 November hingga 6 Desember 2018, tercatat pelanggar lalu lintas mencapai 4.321 pengendara yang melanggar. Angka tersebut dari hasil tangkapan plat nomor oleh kamera CCTV yang terpasang di Jalan Medan Merdeka dan Jalan Thamrin. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Yusuf menjelaskan, dari angka pelanggaran tersebut yang sudah terkonfirmasi baru tercatat 2.581. Selebihnya adalah pelanggar lalu lintas yang sudah mengkonfirmasi, sudah membayar, sedang dalam proses pengadilan, menerima putusan dan sudah terblokir. "Tercatat 193 kendaraan roda empat mendapat sanksi pemblokir STNK. Angka tersebut terhitung sejak 1 November hingga 6 Desember kemarin," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Jumat (7/12). Berdasarkan grafik penindakan ETLE, terhitung tanggal 9 hingga tanggal 13 Desember, jumlah pelanggaran tercatat sangat signifikan hingga 200 kendaraan per hari. Grafik pelanggaran sempat menurun dari 14 hingga 27 November. Akan tetapi, pelanggaran semakin meningkat dari 28 hingga 6 Desember. Tercatat rata-rata pelanggaran 70 kendaraan per harinya. "Kami akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan ETLE di Jakarta. Tahun depan jumlah titik pengawasan dan jumlah kamera CCTV akan ditambah," ujar Yusuf.

Tidak Kunjung Jera, Tren Pelanggaran ETLE Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/193-stnk-mobil-diblokir-sejak-etle-diterapkan_m_.jpg" alt="Ilustrasi ETLE yang akan diterapkan di Jakarta padaa 1 Oktober 2018" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ETLE yang akan diterapkan di Jakarta padaa 1 Oktober 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebulan lebih pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Jakarta. Tercatat 193 kendaraan roda empat mendapat sanksi pemblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Angka tersebut terhitung sejak awal pemberlakuan 1 November hingga 3 Desember 2018. Pemblokiran STNK itu disebabkan karena pengendara yang melanggar tidak kunjung membayar denda dari batas waktu yang ditentukan. Jumlah keseluruhan pengendara yang melanggar, tercatat mencapai 451 kendaraan. Baik roda dua maupun roda empat. Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakkan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto mengatakan, penerapan kebijakan ETLE di Jakarta berlangsung lancar. Bahkan, mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas dengan alat kamera CCTV itu tidak ada kendala berarti. "Terhitung sejak awal diberlakukan, tanggal 1 November hingga 3 Desember kemarin, jumlah pengendara yang ditindak mencapai 451 kendaraan," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (4/12). Budiyanto menegaskan, sesuai dengan aturan berlaku, STNK tidak akan bisa diperpanjang sebelum membayar denda atas pelanggaran yang dilakukan. Sementara, 258 pengendara lainnya sudah membayar denda. Oleh karena itu, STNK mereka tidak diblokir. "Daei 451 pengendara, 258 pelanggar itu sudah mendapat penetapan vonis dari pengadilan," kata Budiyanto.

193 STNK Mobil Diblokir Sejak ETLE Diterapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anies-4-juta-sepeda-motor-dan-700-ribu-mobil-belum-bayar-pajak_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Anies Baswedan." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Anies Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam launching electronic traffic law encforcement (E-TLE) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat Minggu (25/11) pagi tadi. Dirinya menyatakan dukungannya terhadap program penindakan ETLE yang dilakukan aparat kepolisian . Sebagai bentuk dukungannya untuk Direktorat Lalu lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Anies akan mengatakan, jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan data kependudukan yang akan berintegrasi dengan pihak Dirlantas Polda Metro Jaya. "Jadi kami mendukung diterapkannya teknik digital dalam penegakkan hukum lalu lintas di Jakarta, dan juga registrasi kendaraan bermotor. Kita bentuk dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) adalah data-data kependudukan. Untuk semua data-data Dukcapil kita neglink dengan apa yang ada di Polda," ungkap Anies pada wartawan Minggu (25/11) di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Dalam bentuk dukungannya, mantan Menteri Pendidikan itu mengaku mempunyai kepentingan didalamnya. Dirinya sempat mencatat terdapat 700.000 kendaraan roda empat dan 4 juta kendaraan bermotor yang belum membayarkan denda pajaknya. "Kita juga berkepentingan. Karena kita ini memiliki (data) sekitar 700.000 kendaraan roda empat yang belum membayar pajak. Nilainya kira-kira sekitar Rp. 1,2 triliun," ungkapnya. "Kemudian ada 4 juta kendaraan roda dua yang belum membayar pajak. Itu kira-kira Rp. 585 miliar," imbuhnya. Sementara orang nomor satu di Jakarta itu berharap, penerapan E-TLE dapat mempercepat proses pembayaran terhadap pelunasan hutang pajak, dari jumlah kendaraan yang disebutkannya. "Dengan adanya enforcement menggunakan digital ini, harapannya agar bisa mempercepat. Karena kalau kita tahu tadi dicontohkan jika ada pelanggaran, maka dendanya akan dikirim kepada orang yang namanya sebagai pemilik," ujar Anies. Kendati demikian, Anies merasa teknologi tersebut masih mempunyai kekurangan. Pasalnya, jika kendaraan yang lakukan pelanggaran sudah berpindah tangan, maka denda tidak akan terbayarkan. "Nah. Salah satu yang kita hadapi adalah, kendaraan yang pindah kepemilikan pencatatan tidak berpindah. Pajaknya tidak dibayarkan," terangnya.

Anies: 4 Juta Sepeda Motor dan 700 Ribu Mobil Belum Bayar Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anies-4-juta-sepeda-motor-dan-700-ribu-mobil-belum-bayar-pajak_m_-1.jpg" alt="Gubernur DKI Anies Baswedan." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Anies Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam launching electronic traffic law encforcement (E-TLE) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat Minggu (25/11) pagi tadi. Dirinya menyatakan dukungannya terhadap program penindakan ETLE yang dilakukan aparat kepolisian . Sebagai bentuk dukungannya untuk Direktorat Lalu lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Anies akan mengatakan, jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan data kependudukan yang akan berintegrasi dengan pihak Dirlantas Polda Metro Jaya. "Jadi kami mendukung diterapkannya teknik digital dalam penegakkan hukum lalu lintas di Jakarta, dan juga registrasi kendaraan bermotor. Kita bentuk dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) adalah data-data kependudukan. Untuk semua data-data Dukcapil kita neglink dengan apa yang ada di Polda," ungkap Anies pada wartawan Minggu (25/11) di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Dalam bentuk dukungannya, mantan Menteri Pendidikan itu mengaku mempunyai kepentingan didalamnya. Dirinya sempat mencatat terdapat 700.000 kendaraan roda empat dan 4 juta kendaraan bermotor yang belum membayarkan denda pajaknya. "Kita juga berkepentingan. Karena kita ini memiliki (data) sekitar 700.000 kendaraan roda empat yang belum membayar pajak. Nilainya kira-kira sekitar Rp. 1,2 triliun," ungkapnya. "Kemudian ada 4 juta kendaraan roda dua yang belum membayar pajak. Itu kira-kira Rp. 585 miliar," imbuhnya. Sementara orang nomor satu di Jakarta itu berharap, penerapan E-TLE dapat mempercepat proses pembayaran terhadap pelunasan hutang pajak, dari jumlah kendaraan yang disebutkannya. "Dengan adanya enforcement menggunakan digital ini, harapannya agar bisa mempercepat. Karena kalau kita tahu tadi dicontohkan jika ada pelanggaran, maka dendanya akan dikirim kepada orang yang namanya sebagai pemilik," ujar Anies. Kendati demikian, Anies merasa teknologi tersebut masih mempunyai kekurangan. Pasalnya, jika kendaraan yang lakukan pelanggaran sudah berpindah tangan, maka denda tidak akan terbayarkan. "Nah. Salah satu yang kita hadapi adalah, kendaraan yang pindah kepemilikan pencatatan tidak berpindah. Pajaknya tidak dibayarkan," terangnya.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wakapolri-tidak-perlu-lagi-ada-polisi-di-jalan_m_-scaled.jpg" alt="Penerapan ETLE di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Penerapan ETLE di Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Launching electronic traffic law enforcement (E-TLE) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat pagi tadi berlangsung meriah. Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat dan artis Ibu kota Jakarta. Wakapolri Komisaris Jendral (Komjen) Pol Ari Dono mengatakan, dalam penerapan teknologi tersebut diadakan di seluruh Jakarta. Bukan hanya berbicara berapa banyak yang ditangkap dan berapa banyak yang melakukan pelanggaran. Namun, bagaiamana masyarakat bisa tertib dalam berkendara. "Harapannya kedepan, bahwa kesadaran masyarakat yang tadinya dipaksa akan tumbuh dengan sendirinya, lalu lintas tertib dengan sendirinya. Tak perlu ada lagi polisi di jalan, akan berkurang polisi," kata Komjen Pol Ari Dono di kawasan Bundaran HI Minggu (25/11). Ari Dono menambahkan, pelanggaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat dalam berlalu lintas akan dengan sendirinya berkurang, karena menurutnya peraturan tersebut sudah tertanam dalam benak masyarakat. Sehingga akan timbul kesadaran dengan sendirinya. "Karena yang ada dibenak masyarakat kita sudah ada mata dimana-mana, makanya kemudian kesadaran masyarakat meningkat," imbuhnya. Ari Domo menerangkan rencana dari program yang dicetuskan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya ini rencananya akan diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia nantinya. "Insyaallah. Saya sampaikan tadi, sistem sudah ada. Tinggal menambah kekuatan saja, tambah hardware, maka akan bisa tergelar (penerapan E-TLE di seluruh wilayah Indonesia). Tentunya disesuaikan juga dengan kekuatan masing-masing daerah, karena tidak terlepas dari anggaran," terang Komjen Pol Ari Dono. Selain itu dirinya berharap, dalam penerapan tilang elektronik ini tidak hanya menjadi beban bagi pemerintah, atau dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) agar masyarakat lain (para pemilik perusahaan) dengan memasang close circuti television (CCTV) di pinggir jalan. "Kami harapkan ini tak dibebankan saja pada pemerintah, tapi kesadaran masyarakat lain atau dibuat sebuah aturan Perda. Misalnya dalam membangun jaringan di pinggir jalan, wajib memasang CCTV dengan spek tertentu. Sehingga dengan otomatis, program pemerintah bisa berjalan," ucapnya.

Wakapolri: Tidak Perlu Lagi Ada Polisi di Jalan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penerapan etle

Berita Terkini

Polri: 34 Polda dan 119 Polres Sudah Terapkan ETLE

Korlantas Polri Kaji Berlakukan Lagi Tilang Manual

Hari Pertama Sistem ETLE Diterapkan, 161 Motor Ditilang

ETLE Segera Diterapkan di Busway Pasar Minggu-Mampang

Wow! 484 Kendaraan Diblokir Karena Langgar ETLE

Tidak Kunjung Jera, Tren Pelanggaran ETLE Meningkat

193 STNK Mobil Diblokir Sejak ETLE Diterapkan

Anies: 4 Juta Sepeda Motor dan 700 Ribu Mobil Belum Bayar Pajak

Anies: 4 Juta Sepeda Motor dan 700 Ribu Mobil Belum Bayar Pajak

Wakapolri: Tidak Perlu Lagi Ada Polisi di Jalan

Download Aplikasi JawaPos.com