<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/bhima-2513952262.jpg" alt="Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. (dok. pribadi Bhima)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. (dok. pribadi Bhima)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa memiliki rencana untuk menyederhanakan nominal Rupiah atau redenominasi dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. Hal tersebut sesuai dengan tugas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah.&nbsp; Rencana tersebut juga tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu Tahun 2025-2029.&nbsp; Bhima Yudhistira, Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies), turut menyoroti Rencana Purbaya ini. Menurut dia, jika memang direncanakan rampung pada 2027 nanti, tentu persiapannya tidak akan cukup. &ldquo;Persiapan tidak bisa 2-3 tahun, tapi 8-10 tahun yang berarti 2035 adalah waktu minimum implementasi redenominasi,&rdquo; kata Bhima saat dihubungi JawaPos.com, Senin (10/10). Dia mengungkapkan bahwa redenominasi rupiah harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Sebab, beberapa negara yang mencoba langkah tersebut seringkali berujung hiperinflasi seperti Brasil, Ghana, dan Zimbabwe. &ldquo;Perlu masa transisi persiapan nominal uang baru, hingga pertukaran uang lama di Bank Indonesia dan cabang bank. Kalau pembahasan Rancangan Undang-Undang selesai 2027 terlalu singkat. Jadi bukan waktu yang tepat,&rdquo; jelas dia. Berbeda dengan Bhima, Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, menjelaskan berbagai dampak positif dari redenominasi bagi perekonomian. Salah satunya memberikan efisiensi pada sistem pembayaran dan akuntansi. &ldquo;Juga mendorong modernisasi ekonomi. Bisa menjadi momentum pembaruan sistem keuangan, digital payment, dan tata kelola fiskal yang lebih efisien. Redenominasi juga bisa mendorong adaptasi sektor swasta terhadap sistem pembayaran elektronik,&rdquo; terangnya kepada JawaPos.com. Selain itu, redenominasi juga bisa memberikan efek psikologis positif di masyarakat, serta mempermudah transaksi internasional. Sementara itu, dia juga menjabarkan sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, seperti moral hazard yang kemudian bisa memberikan efek inflasi dan biaya sosialisasi dan implementasi yang bisa saja tinggi. &ldquo;Kedua hal tersebut perlu diantisipasi oleh Pemerintah dengan menyiapkan roadmap yang terukur. Overall, dampak positif ini akan didapatkan dengan sosialisasi dan penyiapan infrastruktur yang sangat baik,&rdquo; imbuhnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Rencana redenominasi rupiah oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di tahun 2027, dampak dan tantangan yang perlu dihadapi.

Ekonom: Penerapan Redenominasi Rupiah pada 2027 Terlalu Singkat, Idealnya Baru Siap 2035

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/02/New-Project-63-1838414772.jpg" alt="Ilustrasi dua orang berbincang menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa kini jadi muatan lokal wajib di Surabaya. (Wahyu Widiatmoko/Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dua orang berbincang menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa kini jadi muatan lokal wajib di Surabaya. (Wahyu Widiatmoko/Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi. Termasuk Bahasa Jawa yang oleh Pemkot Surabaya kini dijadikan muatan lokal wajib. Lebih dari itu, bahasa ibu menjadi kunci penting dalam membangun identitas, menanamkan nilai budaya, sekaligus memperkuat ikatan emosional anak dengan keluarga. Psikolog Klinik Ganesha Bayua Putra menekankan pentingnya pembiasaan bahasa daerah sejak dini bagi anak. Dalam hal ini termasuk Bahasa Jawa. &ldquo;Bahasa Jawa itu kaya nilai. Dari pilihan kata dan gaya tutur, anak belajar sopan santun, rasa hormat, dan empati. Ini bekal berharga untuk perkembangan sosial-emosional mereka,&rdquo; jelasnya. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Surabaya kini menerapkan kebijakan baru: Bahasa Jawa menjadi muatan lokal wajib dalam Kurikulum Merdeka wajib digunakan setiap hari Kamis dalam komunikasi di level SD dan SMP. Program yang populer dengan sebutan &ldquo;Kamis Berbahasa Jawa&rdquo; ini diharapkan bisa memantik anak lebih akrab dengan bahasa daerahnya. Namun, Ganesha mengingatkan bahwa sekolah saja tidak cukup. &ldquo;Sekolah memulai, tapi rumah yang menentukan. Kalau di rumah anak tetap dibiasakan berbahasa Jawa, itu akan menjadi identitas yang mengakar,&rdquo; tegasnya. <h2>Mulai dengan Percakapan Ringan dalam Bahasa Jawa</h2> Orang tua bisa memulai dengan hal sederhana: menyapa anak dengan sapaan Jawa seperti &ldquo;le&rdquo; atau &ldquo;nduk&rdquo;, bercakap ringan dalam Bahasa Jawa, hingga membacakan dongeng rakyat. Tidak harus sempurna atau fasih, yang penting konsistensi dan niat menghadirkan bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa ibu juga menjadi penghubung penting antar generasi. Banyak anak kesulitan berkomunikasi dengan kakek-neneknya karena terbiasa hanya dengan Bahasa Indonesia atau asing. &ldquo;Kalau anak bisa ngobrol dengan embahnya pakai Bahasa Jawa, hubungan emosional mereka jadi lebih dekat. Anak merasa dimengerti, embah merasa dihormati,&rdquo; ujar Ganesha. Momen sederhana seperti mendengar dongeng dari embah atau bercanda dalam bahasa daerah bisa menjadi kenangan indah yang menumbuhkan rasa aman dan nyaman di rumah. Meski penting, Ganesha mengingatkan agar pemakaian Bahasa Jawa tidak dipaksakan. &ldquo;Kalau dipaksa, anak justru menolak. Bahasa ibu harus hadir dengan cara menyenangkan,&rdquo; katanya. Permainan tradisional, lagu dolanan, film kartun, hingga video edukatif bisa menjadi media kreatif agar anak menikmati prosesnya. Bahkan jika orang tua tidak lancar berbahasa Jawa, mereka tetap bisa berperan sebagai fasilitator. Misalnya dengan memutar dongeng berbahasa Jawa atau mendorong anak menyapa orang yang lebih tua dengan bahasa halus. Kebijakan Pemkot Surabaya yang mendorong penggunaan Bahasa Jawa di sekolah dinilai selaras dengan upaya membentuk anak berkarakter kuat. &ldquo;Kalau anak punya akar yang kuat, dia lebih percaya diri, paham nilai, dan tidak gampang terbawa arus,&rdquo; tutur Ganesha. Di tengah arus globalisasi, kebiasaan sederhana berbahasa ibu di rumah dan sekolah bisa menjadi fondasi yang membuat anak tumbuh sebagai pribadi yang tangguh, berakar pada budaya, tapi tetap siap menghadapi dunia yang beragam.

Program yang populer dengan sebutan “Kamis Berbahasa Jawa” ini diharapkan bisa memantik anak lebih akrab dengan bahasa daerahnya.

Bahasa Jawa Jadi Muatan Lokal Wajib di Surabaya, Psikolog Ingatkan Pentingnya Peran Orang Tua dalam Penerapannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/JKT_INDONESIA-BEBAS-ODOL-DO-TAHUN-2026_HANUNG-HAMBARA_01072025-1-3905657048.jpg" alt="Sejumlah truk Over Dimensi Over Load (ODOL) melintas di jalan tol Jakarta-Tangerang, Selasa (1/7/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah truk Over Dimensi Over Load (ODOL) melintas di jalan tol Jakarta-Tangerang, Selasa (1/7/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah, DPR, dan sejumlah asosiasi pengemudi logistik Indonesia sepakat membentuk tim bersama untuk merumuskan kebijakan kendaraan zero Over Dimension Over Loading&nbsp;(ODOL). Kebijakan ini ditargetkan bisa mulai diterapkan pada tahun 2027, sehingga tidak ada lagi truk ODOL yang melintas di jalanan. "Menuju zero ODOL tadi di 2027, kami telah bersepakat baik dengan pemerintah maupun pihak Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara (APLN) akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman Asosiasi," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8) sebagaimana dilansir dari Antara. Hal itu disampaikan dasco usai pertemuan pimpinan DPR bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, pimpinan Komisi V DPR RI, dan sejumlah asosiasi pengemudi logistik. Dia menjelaskan, kesepakatan tersebut diambil menyusul atensi yang diberikan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap percepatan implementasi Indonesia Zero ODOL. "Tadi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi) bahwa Presiden itu memperhatikan dengan cermat mengenai masalah over dimensi dan overload," ucapnya. Pada kesempatan tersebut, Menhub Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah segera menyiapkan teknis lebih lanjut terkait kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut. "Kami menyepakati bahwa perlunya komitmen bersama untuk memberlakukan zero ODOL, dan beberapa hal yang harus kami siapkan berkaitan dengan pemberlakuan zero ODOL akan segera kami laksanakan sebagaimana yang telah disepakati bersama pada rapat tadi," tuturnya. Dia menyambut baik pertemuan itu, yang menegaskan komitmen bersama dalam mendukung implementasi&nbsp;Indonesia Zero ODOL pada 2027. "Rapat pagi ini yang diinisiasi oleh DPR RI sangat baik sehingga ke depannya kita memiliki agenda yang jelas untuk memenuhi zero ODOL ini," katanya. Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API) Suroso menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawal dan mengimplementasikan kebijakan zero ODOL pada 2027. "Kami sudah sepakat zero ODOL di 2027 harus dijalankan dan ditegakkan di negeri kita ini. Kita pengemudi akan sepakat semuanya," ujarnya. Sebelumnya, Dudy Purwagandhi menegaskan kebijakan kendaraan ODOL perlu dipercepat sebelum 2027 untuk mencegah kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dia menjelaskan, kebijakan zero ODOL telah lama direncanakan sejak 2009, namun terus mengalami penundaan hingga saat ini. "Mundur mungkin ya, tapi saya harapkan tidak sampai terlalu lama. karena kalau sampai 2027, itu seperti yang sudah saya bilang, semakin kita mengundur maka kita akan memberikan peluang terjadinya kecelakaan yang lebih banyak," kata Menhub. <h2>AHY Dorong Upah Layak untuk Sopir Angkutan Barang</h2> Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga angkat bicara soal ODOL. Dia meminta ada prioritas pengawasan kendaraan angkutan barang dan pemberian upah yang layak bagi sopir atau pengemudi truk untuk mengimplementasikan Indonesia Zero ODOL. &ldquo;Pengaturan peningkatan kesejahteraan bagi para pengemudi kendaraan angkutan barang, ini juga harus menjadi perhatian kita,&rdquo; ucap AHY saat membuka Rakor Pembahasan Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan/ODOL di Jakarta, Kamis (17/7). Penguatan aspek ketenagakerjaan dengan standar kerja yang layak bagi pengemudi, terutama mengenai upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum akan menjadi bagian dari rencana aksi nasional dalam mengimplementasikan Indonesia Zero ODOL. Selain itu, AHY juga menyoroti pentingnya pengawasan, pencatatan, dan penindakan kendaraan angkutan barang untuk menyelesaikan permasalahan ODOL yang sudah berlarut-larut.

Kebijakan ini ditargetkan bisa mulai diterapkan pada tahun 2027, sehingga tidak ada lagi truk ODOL yang melintas di jalanan.

Sepakati Pembentukan Tim Bersama Rumuskan Aturan Kendaraan ODOL, Targetkan Penerapan di 2027

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/05/WhatsApp-Image-2025-04-05-at-164502-1429936703.jpeg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo di rest area 456, dia memantau persiapan one way nasional arus balik lebaran 2025. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo di rest area 456, dia memantau persiapan one way nasional arus balik lebaran 2025. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Puncak arus balik Lebaran Idul Fitri 2025 diperkirakan jatuh pada Minggu (6/4) besok. Karena itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit memerintahkan jajarannya untuk menerapkan sistem satu arah atau one way nasional pada Minggu besok. "Rencananya, mulai besok akan diberlakukan sistem one way nasional.&nbsp;Kami akan terus pantau kondisi lapangan agar puncak arus balik bisa berjalan dengan aman dan lancar,&rdquo; kata Listyo saat meninjau langsung rest area kilometer 456 di wilayah Salatiga, Jawa Tengah, Sabtu (5/4). Listyo memastikan, pihaknya terus memantau arus lalu lintas, termasuk pelaksanaan sistem satu arah. Menurut dia, selama arus mudik, one way lokal sudah dilakukan dua kali, sementara untuk arus balik sudah diterapkan satu kali. &ldquo;Karena waktu arus balik lebih pendek dibanding arus mudik, kami minta seluruh jajaran untuk siaga penuh di lapangan,&rdquo; tegasnya. sehingga tidak sampai terjadi hambatan dalam arus balik. Lebih lanjut, Listyo mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap kelelahan pengemudi. Ia mengimbau masyarakat tidak memaksakan berkendara jika sudah merasa lelah. &ldquo;Segera istirahat di rest area terdekat. Kami sudah siapkan berbagai pelayanan dan rekayasa lalu lintas, baik di jalan tol maupun jalur arteri,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Kapolri Jenderal Listyo Sigit memerintahkan jajarannya menerapkan sistem one way nasional untuk mengatur arus balik Lebaran 2025.

Puncak Arus Balik Lebaran 2025 Diprediksi Besok, Kapolri Listyo Sigit Instruksikan Penerapan Sistem One Way Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/cicil-Emas-3132003306.jpg" alt="Ilustrasi: Izin usaha bulion PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah terbit. (BSI for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Izin usaha bulion PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah terbit. (BSI for JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bagi Anda yang hendak menabung di perbankan dengan konsep syariah, tentu menemukan istilah akad. Istilah akad ini biasanya digunakan di setiap produk perbankan syariah. Nah, bagi anda yang belum tahu, simak penjelasan lengkap tentang jenis, prinsip, dan penerapannya di Indonesia. Akad dalam ekonomi syariah merujuk pada perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan prinsip syariah. Akad ini menjadi landasan hukum yang mengikat dan menjamin keadilan serta transparansi dalam setiap transaksi. Prinsip utama dalam akad syariah adalah menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Dengan demikian, setiap transaksi harus jelas, adil, dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Jenis-Jenis Akad dalam Ekonomi Syariah Terdapat berbagai jenis akad dalam ekonomi syariah, masing-masing dengan karakteristik dan tujuan yang berbeda. Adapun jenis-jenis akad adalah sebagai berikut: 1. Akad Jual Beli (Bai&rsquo;) - Murabahah: Jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. - Salam: Pembelian barang dengan pembayaran di muka, tetapi pengiriman barang dilakukan di kemudian hari. - Istishna&rsquo;: Kontrak pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu yang disepakati. 2. Akad Sewa (Ijarah) - Ijarah: Penyewaan aset atau barang dengan pembayaran sewa yang disepakati. - Ijarah Muntahia Bittamlik: Sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh penyewa. 3. Akad Bagi Hasil - Mudharabah: Kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. - Musyarakah: Kerja sama dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai porsi modal. 4. Akad Pinjaman (Qard) - Qard Hasan: Pinjaman tanpa bunga yang diberikan sebagai bentuk bantuan atau dana sosial. 5. Akad Wakalah - Wakalah Bil Ujrah: Pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu tugas dengan imbalan tertentu. Penerapan Akad dalam Ekonomi Syariah di Indonesia Di Indonesia, akad syariah telah diterapkan dalam berbagai sektor keuangan, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal. Lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Asuransi Syariah atau Takaful, dan Reksa Dana Syariah menggunakan berbagai jenis akad untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, dalam perbankan syariah, akad mudharabah dan murabahah sering digunakan untuk produk pembiayaan dan deposito. Sementara itu, di sektor asuransi, akad tabarru&rsquo; (dana kebajikan) menjadi dasar operasional asuransi syariah. Tantangan dan Peluang Pengembangan Akad Syariah Meskipun perkembangan ekonomi syariah di Indonesia cukup pesat, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah pemahaman masyarakat yang masih terbatas mengenai akad syariah. Selain itu, regulasi dan standarisasi akad syariah juga perlu terus disempurnakan untuk memastikan keadilan dan transparansi. Di sisi lain, potensi ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Peningkatan literasi keuangan syariah dan inovasi produk berbasis akad syariah dapat menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa akad dalam ekonomi syariah merupakan fondasi penting yang menjamin setiap transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip Islam. Dengan memahami berbagai jenis akad dan penerapannya, masyarakat dapat lebih percaya diri dalam memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah. Bagi Anda yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang ekonomi syariah, pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru dari lembaga keuangan syariah terpercaya di Indonesia.

Bagi Anda yang hendak menabung di perbankan dengan konsep syariah, tentu menemukan istilah akad.  Berikut penjelasannya.

Apa itu Akad dalam Ekonomi Syariah? Begini Penjelasan dan Penerapannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/trump-2-1703473191.jpg" alt="Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (carscoops.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (carscoops.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan pengecualian tarif 25 persen bagi mobil yang berasal dari Kanada dan Meksiko selama satu bulan ke depan. Dengan syarat mereka harus mematuhi aturan perdagangan bebas yang berlaku. Keputusan ini diumumkan oleh Gedung Putih pada Rabu (5/3). Sebuah pengumuman yang menghentikan penurunan tertajam Wall Street dalam tiga bulan terakhir. Seperti dilansir dari Reuters, Trump juga menyatakan terbuka untuk mendengar tentang produk lain yang harus dibebaskan dari tarif bea masuk. Meski begitu, Trump menegaskan bahwa AS tidak akan menghentikan perang dagang dengan Kanada dan Meksiko. Sebab, ia masih berusaha mendesak kedua negara itu untuk mencegah penyelundupan fentanil.&nbsp; Setelah menelepon Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Trump berujar bahwa dirinya belum yakin situasinya telah membaik. "Ia mengatakan bahwa situasinya telah membaik, tetapi saya berkata, 'Itu tidak cukup baik&rsquo;. Panggilan telepon itu berakhir dengan cara yang 'agak' bersahabat!,&rdquo; tulis Trump di platform Truth Social miliknya.&nbsp; Sementara itu, data publik menunjukkan hanya 0,2 persen dari semua fentanil yang disita di AS berasal dari seberang perbatasan Kanada. Sebagian besar berasal dari perbatasan selatan. Negosiasi antara Ottawa dan Washington terus berlanjut dan belum ada kesepakatan yang dicapai. Sebagai informasi, penangguhan selama satu bulan memicu rebound pada saham otomotif. Tetapi ketegangan perdagangan telah menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan-perusahaan AS dan melemahkan kepercayaan konsumen. Itu menyebabkan aksi jual saham beberapa hari terakhir. Saham General Motors naik 7,2% dan Ford naik 5,8% pada Rabu (5/3), tetapi kedua saham tersebut masih turun pada tahun ini. Tentu tarif Trump menimbulkan problem ekstrem bagi produsen mobil. Sebab, mereka memproduksi kendaraan di ketiga negara dan sering mengirim suku cadang melintasi perbatasan Amerika Utara berkali-kali.

Presiden AS Donald Trump memberikan pengecualian tarif 25 persen bagi mobil yang berasal dari Kanada dan Meksiko selama satu bulan ke depan.

Trump Tunda Penerapan Tarif Otomotif 25 Persen untuk Kanada dan Meksiko, tapi Tetap Tak Akan Hentikan Perang Dagang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/01/IMG_20250301_143033-1-882404572.jpg" alt="Pevita Pearce. (Instagram @pevpearce)" width="100%">
<figcaption>Pevita Pearce. (Instagram @pevpearce)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Aktris Pevita Pearce tidak mengikuti ketetapan dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dalam hal penentuan 1 Ramadhan, yang menandai dimulainya kewajiban menjalankan ibadah puasa. Bintang film Tenggelamnya Kapal Van der Wijck mengikuti arahan dari pemerintah Malaysia dalam hal melaksanakan ibadah puasa. Sebab, Pevita saat ini berada di Negeri Jiran yang merupakan negara suaminya, Mirzan Meer. Berbeda dengan Indonesia, Pemerintah Malaysia telah menetapkan bahwa tanggal 1 Ramadhan jatuh pada Minggu (2/3) besok.&nbsp; "Aku mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Kita di Malaysia baru menjalankan puasa besok," kata Pevita Pearce dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Sebelum melaksanakan ibadah puasa Ramadhan, Pevita meminta maaf kepada penggemar, netizen, dan publik atas kesalahan yang telah dilakukannya, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja.&nbsp; Pevita Pearce ingin memasuki bulan Ramadhan dengan hati yang bersih dan mendapatkan maaf dari orang-orang. "Aku berdoa semoga puasa tahun ini dimudahkan, diberikan kesehatan, dan dijauhkan dari godaan-godaan," tutur Pevita. Netizen pun mengucapkan selamat kepada Pevita Pearce yang baru akan memulai ibadah puasa besok. "Selamat menjalankan ibadah puasa juga mbak Pev," komentar salah satu netizen. "Iya aku maafin kok. Mau gimana pun kamu bukan jodoh aku," timpal yang lainnya. Netizen lainnya justru salfok pada penampilan Pevita yang dianggap sangat cantik. Padahal video itu, dalam keyakinan netizen, dibuat saat Pevita baru bangun tidur. "Pevita bangun tidur langsung bikin reels, cakep banget ya Allah," komentar salah satu warganet. "Selamat menjalankan ibadah puasa juga cantik... Duh pengen banget punya anak wajah kayak mbak Pevita Pearce, cantiknya alami banget."

Aktris Pevita Pearce tidak mengikuti ketetapan dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dalam hal penentuan 1 Ramadhan.

Beda dengan Penetapan pemerintah RI, Pevita Pearce Akan Puasa Ramadhan Minggu 2 Maret Besok, Minta Maaf kepada Penggemar

Penerapan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Penerapan

Berita Terkini