<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/22/05148ee4-6e20-494c-96be-7f8727025461-1384446674.jpeg" alt="PEMASANGAN LAMPU: Teraru Beauty bersama warga melakukan pemasangan lampu penerangan di perbatasan Desa Cipanjalu dan Desa Ciporeat, Kabupaten Bandung. (Dok: Teratu Beauty)" width="100%">
<figcaption>PEMASANGAN LAMPU: Teraru Beauty bersama warga melakukan pemasangan lampu penerangan di perbatasan Desa Cipanjalu dan Desa Ciporeat, Kabupaten Bandung. (Dok: Teratu Beauty)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Teratu Beauty yang merupakan beauty local brand asal Bandung kini genap berusia 4 tahun. Pada 2019, Teratu Beauty didirikan oleh beauty influencer, Alifah Ratu Saelynda. Sebagai hadiah dari rasa syukur di anniversary tahun ke-4 ini, Teratu Beauty melakukan social campaign bertema "Terangi Bumi Pertiwi". Kegiatan sosial tersebut berupa pembangunan penerangan jalan di desa pelosok yang sangat minim, bahkan tidak ada penerangan jalan di malam hari. Ricky Aditiya Fandi, Direktur PT Teratu Beauty Kosmekreasi yang menaungi Teratu Beauty mengatakan, titik pertama Terangi Bumi Pertiwi dilakukan di perbatasan Desa Cipanjalu dan Desa Ciporeat. Keduanya berada di Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung.&nbsp; "Satu dari ribuan titik di Bumi Pertiwi yang bisa menjadi tempat kita bisa melakukan kebaikan, bisa mengabdi kepada Bumi Pertiwi, bisa melihat lebih dekat realita masyarakat di bawah, bisa lebih terhubung dari hati ke hati dengan masyarakat," ungkap Ricky.&nbsp; Dia menjelaskan, di desa tersebut jalanan tanpa penerangan harus dilalui oleh kurang lebih 2.000 kepala keluarga. Saat malam hari, penerangan menjadi hal vital karena kerap kali membahayakan pengguna jalan yang melintas di lokasi ini. Kurang dari dua bulan, proyek pertama kegiatan Terangi Bumi Pertiwi telah selesai dilaksanakan. Tim Teratu Beauty dibantu warga sekitar bergotong-royong memasang 40 titik tiang lampu. Berawal dari pemilihan lokasi, menandai titik yang akan dipasangkan tiang, membuat lubang untuk tiang satu per satu, memasangkan lampu dan juga cek setiap lampu yang sudah terpasang sepanjang 1,2 km. "Teratu Beauty berharap setelah adanya penerangan dapat menjaga keselamatan, bermanfaat untuk kondusivitas keamanan, dapat mendukung kegiatan warga sekitar agar lebih produktif, dan juga perekonomian masyarakat pun dapat meningkat. Ini menjadi awal perjalanan Terangi Bumi Pertiwi," imbuh Ricky. Sementara, warga Desa Cipanjalu mengaku sangat senang dan berterima kasih atas bantuan penerangan jalan yang dilakukan Teratu Beauty. "Saya pribadi terima kasih sekali karena ada pencahayaan. Banyak warga ini di Palintang senang sekali kalau jalan sudah terang. Mondar-mandirnya juga enak," ungkap Dada, salah seorang Tokoh Masyarakat Desa Cipanjalu.

Teratu Beauty yang merupakan beauty local brand asal Bandung kini genap berusia 4 tahun. Mereka melakukan kegiatan sosial di Kab. Bandung.

Ulang Tahun Ke-4, Teratu Beauty Bangun Penerangan Jalan di Dua Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/PJU-surabaya.jpg" alt="EVALUASI BERKELANJUTAN: Lampu penerangan jalan umum di kawasan bundaran Satelit. Jika dinilai kurang, PJU akan ditambah sesuai kebutuhan. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>EVALUASI BERKELANJUTAN: Lampu penerangan jalan umum di kawasan bundaran Satelit. Jika dinilai kurang, PJU akan ditambah sesuai kebutuhan. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya mengajukan tambahan anggaran dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD perubahan 2022. Nilainya cukup besar, mencapai Rp 34,9 miliar. Rencananya, anggaran itu dipakai semua untuk pengadaan penerangan jalan umum (PJU).  Pengajuan tambahan anggaran itu disampaikan Kepala Dishub Surabaya Tundjung Iswandaru dalam rapat dengar pendapat di Komisi C DPRD Surabaya, Kamis (15/9). ”Kami kebut untuk pengadaan tahun ini,” kata Tundjung.  PJU baru itu akan ditempatkan di 5.100 titik. Lokasi penempatannya pun sudah diidentifikasi. Selain di akses protokol, ada di jalan-jalan kawasan perkampungan dan permukiman yang belum memiliki fasilitas penerangan memadai. ”Dari usulan yang masuk, mayoritas pemasangan (PJU, Red) berada di perkampungan,” jelas Tundjung.  Anggaran pengadaan PJU, lanjut Tundjung, cukup besar. Sebab, rencana pengadaan tahun-tahun sebelumnya tidak terealisasi. Mulai 2018 hingga 2021. Sementara itu, jumlah usulan PJU baru terus bertambah. ”Pengadaan juga tertunda selama pandemi,” ucapnya.  Wakil rakyat mewanti-wanti agar anggaran pengadaan PJU harus terserap. Sebab, pengadaan lampu penerangan jalan sangat dibutuhkan masyarakat. Selain dari pendataan dishub, usulan pengadaan PJU berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan. ”Harus bisa terserap. Karena ini untuk masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati.  Agar bisa terserap secara maksimal, dishub harus mempercepat lelang. Proses tender berjalan per titik kawasan. Karena itu, penyedianya juga berbeda-beda. Bukan lelang sekaligus secara keseluruhan di 5.100 titik.  Selain lewat mekanisme lelang, pengadaan PJU bisa berjalan dengan sistem swakelola. ”Saya kira dishub sudah menghitung dengan cermat. Kami minta di sisa tahun anggaran ini harus tuntas,” tegas Aning.

Biar Surabaya Makin Terang, Dishub Tambah PJU di 5.100 Lokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/TENAGA-SURYA-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Lampu penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) di Kabupaten Gresik mulai berfungsi. Lampu bantuan dari Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) itu berada di 325 titik yang tersebar di sembilan kecamatan.  PJU di Gresik memang masih banyak dibutuhkan. Dinas Perhubungan Pemkab Gresik mencatat masih kurang 3 ribu unit untuk mencapai layak penerangan. Baik di desa maupun wilayah perkotaan.  Kepala Bidang Sarana-Prasarana Dishub Pemkab Gresik Arditra menyatakan, pemasangan PJUTS itu cukup membantu. Apalagi, 325 titik yang dipasang mayoritas berada di jalan desa.  Meski demikian, kewenangan dishub sejauh ini baru sebatas PJU yang berada di jalan kabupaten. Karena itu, untuk pemeliharaan, PJUTS tersebut akan kembali didata. ’’Nanti kami pilah lebih dulu, mana yang berada di titik jalan kabupaten atau jalan desa,’’ ucapnya.  Saat ini, imbuh Arditra, PJUTS itu sudah berfungsi. Lampu dari tenaga surya tersebut sudah menerangi jalan-jalan di Gresik. Dia menyebutkan, pemasangan PJU itu bersumber dari APBN tahun 2022.  Pihaknya pun mengakui bahwa jalanan di Gresik belum cukup terang. Di beberapa titik, terlihat masih kekurangan penerangan jalan. Bahkan juga di wilayah kota. ’’Memang masih kurang banyak untuk PJU, tapi kekurangan 3 ribu itu tersebar di seluruh wilayah, bukan hanya di kota,’’ tutupnya.

Ratusan PJU Tenaga Surya di Gresik Sudah Berfungsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/PJU-surabaya.jpg" alt="EVALUASI BERKELANJUTAN: Lampu penerangan jalan umum di kawasan bundaran Satelit. Jika dinilai kurang, PJU akan ditambah sesuai kebutuhan. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>EVALUASI BERKELANJUTAN: Lampu penerangan jalan umum di kawasan bundaran Satelit. Jika dinilai kurang, PJU akan ditambah sesuai kebutuhan. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) resmi mengumumkan kenaikan tarif listrik untuk golongan rumah tangga mampu 3.500 volt ampere (VA) ke atas. Tarif baru bakal berlaku mulai 1 Juli 2022.  Lebih terperinci, selain menyasar golongan rumah tangga menengah ke atas, kenaikan tarif listrik dikenakan pada gedung instansi pemerintah dan penerangan jalan. Kenaikan ditetapkan 17,64 persen untuk kelompok rumah tangga mampu R2 dengan daya 3.500–5.500 VA, R3 dengan daya 6.600 VA ke atas, gedung pemerintahan P1 berdaya 6.600 VA–200 kVA tegangan rendah, dan penerangan jalan atau P3 tegangan rendah.  Gedung instansi pemerintah kategori P1, antara lain, kantor kecamatan, kelurahan, kepala desa, dan kantor dinas dengan daya listrik 6.600 VA–200 kVA. Sementara itu, gedung-gedung instansi pemerintah kategori P2 meliputi kantor bupati, wali kota, pelayanan publik, gedung DPR/DPRD, dan kantor kejaksaan dengan daya listrik di atas 200 kVA. Sedangkan kategori P3/TR untuk penerangan jalan umum.  Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo membeberkan, total pelanggan rumah tangga di golongan R2 mencapai 1,7 juta. Sementara itu, golongan R3 tercatat 316 ribu pelanggan. ”Sedangkan 74,2 juta pelanggan yang masih butuh bantuan tidak mengalami perubahan tarif,” ujarnya dalam sesi konferensi pers kemarin (13/6).  Darmawan menegaskan bahwa tidak ada kenaikan bagi golongan rumah tangga di bawah 3.500 VA. Hal serupa berlaku bagi golongan bisnis dan industri yang mencakup seluruh golongan daya listrik. ”Tidak dinaikkannya tarif listrik untuk golongan bisnis dan industri dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka inflasi,” terang Darmawan.  Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan, kenaikan tarif listrik dihitung dari kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang dihitung dari nilai kurs rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan harga batu bara. ”Pada 2022 saja, diproyeksikan pemerintah perlu menyiapkan kompensasi Rp 65,9 triliun,” urainya.  Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, pemerintah mempunyai enam skenario kenaikan tarif listrik yang akan berlaku mulai 1 Juli 2022. Namun, dalam keputusan akhir, pemerintah memilih untuk mengerek tarif listrik pada beberapa golongan saja. Tidak semuanya. Kebijakan itu juga diberlakukan karena beberapa masukan. Pertama, masukan DPR yang mengatakan bahwa sebaiknya kompensasi listrik untuk keluarga mampu dihentikan. Kedua, ketidakpastian global membuat harga minyak terus melonjak. ”Dengan demikian, APBN membengkak karena kompensasi yang harus dibayar ke PLN juga meningkat,” tegasnya.  Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira Adhinegara memberikan tanggapan mengenai kebijakan pemerintah tersebut. Menurut Bhima, meskipun dampak ke inflasi relatif kecil karena pemerintah masih menahan tarif golongan 1.300 VA ke bawah, penyesuaian tarif untuk golongan 3.500 VA ke atas idealnya dilakukan secara bertahap. Kendati demikian, Bhima sangat mendukung apabila tarif listrik gedung pemerintahan dinaikkan. Sebab, sejauh ini banyak pemda yang dinilai masih menahan uang di perbankan. ”Jadi, cash flow pemda sebenarnya siap menanggung tarif adjustment (penyesuaian) listrik,” ujar Bhima.  Dia juga menanggapi positif tarif listrik industri yang tidak naik. Khususnya sektor industri perhotelan dan industri padat karya. Sebab, menurut dia, sektor itu harus dikecualikan dari golongan yang dikenai kenaikan. Di sisi lain, Bhima memberikan catatan bahwa banyak pelaku usaha rumahan yang menggunakan tarif golongan 3.500 VA. ”Jadi, tidak semua untuk rumah tinggal. Kalaupun rumah tinggal, kadang dijadikan kos-kosan atau kontrakan yang disewakan kepada pekerja. Jadi, harus hati-hati dan bersiap membuka pengaduan dari pelanggan yang keberatan listriknya naik,” ungkapnya.

Kenaikan Tarif Listrik Sasar Gedung Pemerintah dan Penerangan Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/PJU-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Masalah penerangan jalan yang kerap dikeluhkan warga akhirnya mendapat perhatian tahun ini. Pemkab Sidoarjo akan membangun 847 titik penerangan jalan umum (PJU) baru. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 14,5 miliar.  Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Arie Prabowo menyebutkan, seluruhnya akan dibangun tahun ini. Saat ini proses lelang belum berlangsung. ’’Ini sedang berjalan kontrak konsultan perencanaan,’’ kata Arie.  Setelah detail perencanaan selesai, termasuk proses survei ke titik yang akan dibangun, baru dilanjutkan proses lelang.  Arie mengatakan, paling banyak PJU dibangun di eks Kawedanan Krian. Meliputi Kecamatan Krian, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Prambon, dan Kecamatan Tarik. ’’Total di eks Kawedanan Krian ada 215 titik,’’ ujar Arie.  Selain itu, dia memerinci ada pembangunan PJU di Porong sebanyak 207 titik, Kecamatan Sidoarjo (205), Kecamatan Taman (210), dan Desa Rejeni, Kecamatan Krembung (10).  Arie menuturkan, di lokasi itu sebelumnya ada keluhan yang masuk ke Pemkab Sidoarjo. ’’Sempat masuk keluhan di Kecamatan Balongbendo, tahun ini kami bangun di sana seperti di Dusun Sirapan, Desa Kemangsen; Dusun Luwung, Desa Sumokembangsri; dan Dusun Sonosari, Desa Seketi,’’ paparnya.  Selain pembangunan PJU baru, Pemkab Sidoarjo gencar mengganti lampu yang rusak. Penggantian lampu sudah dilakukan. ’’Sampai dengan hari ini (kemarin, Red) sudah ada 1.895 penggantian lampu,’’ katanya.  Dia berharap, selain untuk penerangan, program pemeliharaan lampu sekaligus pembangunan PJU baru itu membuat lingkungan lebih aman.

Dialokasikan Rp 14,5 M, Pemkab Sidoarjo Bakal Bangun Ratusan PJU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/PJU-surabaya.jpg" alt="EVALUASI BERKELANJUTAN: Lampu penerangan jalan umum di kawasan bundaran Satelit. Jika dinilai kurang, PJU akan ditambah sesuai kebutuhan. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>EVALUASI BERKELANJUTAN: Lampu penerangan jalan umum di kawasan bundaran Satelit. Jika dinilai kurang, PJU akan ditambah sesuai kebutuhan. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Keluhan warga RW 6, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Surabaya, terkait kondisi jalan kampung yang gelap ketika malam akhirnya mendapat solusi. Dinas perhubungan (dishub) sudah menyiapkan anggaran untuk pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU).  Hal itu tercantum dalam rencana umum pengadaan (RUP) dishub tahun anggaran 2022. Sudah ada anggaran sekitar Rp 200 juta yang disiapkan. ’’Itu realisasi hasil musrenbang (musyawarah rencana pembangunan, Red),” ujar Camat Pakal Tranggono Wahyu Wibowo kemarin (12/5).  Dalam musrenbang kelurahan, warga setempat memang mengeluhkan terkait kondisi jalan kampung yang gelap. Pengadaan secara swadaya dirasa belum bisa dilakukan karena bakal memberatkan masyarakat. Karena itu, usulan untuk menambah PJU di RW 6, Kelurahan Babat Jerawat, dimasukkan ke dalam musrenbang. ’’Itu domainnya dishub,” kata Tranggono.  Secara terpisah, Kepala Dishub Kota Surabaya Tundjung Iswandaru menjelaskan, berdasar sistem organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru, PJU menjadi domain perhubungan. Karena itu, usulan tersebut masuk ke dinasnya. ’’Sebelumnya di DKRTH yang sekarang dilebur jadi satu di DLH,” paparnya.  Tundjung memastikan penambahan PJU tersebut akan direalisasikan tahun ini. Dengan demikian, warga tidak lagi mengeluhkan jalanan yang gelap ketika malam hari. ’’Ini ada beberapa wilayah memang yang mengusulkan PJU. Baik di jalan kampung maupun di makam. Ya nanti bertahap,” jelasnya.  Perbaikan dan pemasangan PJU kini menjadi wewenang dishub setelah pada periode sebelumnya menjadi kewenangan DKRTH. PJU menjadi salah satu prioritas untuk meningkatakan keamanan dan kenyamanan pengendara dan pemakai jalan lainnya. selain itu, untuk menekan angka kriminalitas di jalanan.

Respons Keluhan Warga, Dishub Surabaya Pasang PJU di Babat Jerawat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/PJU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-  Wajah Sidoarjo bakal semakin terang. Pemkab melalui Dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK) akhir tahun ini akan menambah tiang dan jaringan penerangan jalan umum (PJU). Alokasi anggarannya mencapai Rp 11,6 miliar.  Kepala Bidang Pertamanan dan PJU DLHK Sidoarjo Edy Sutiono menyebut akhir tahun ini tiang PJU itu dipasang. Jika ditotal, berada di sebanyak 1.408 titik.  Ada tiga paket pengadaan dalam pemasangan PJU itu. Pertama, pemasangan di Kecamatan Krian, Prambon, Balongbendo, Wonoayo, dan Tarik dengan nilai pagu Rp 5,1 miliar.  Lalu, kedua, di wilayah Kecamatan Taman, Waru, Gedangan, Sukodono, dan Sedati dengan nilai pagu Rp 4,9 miliar. Ketiga, di Kecamatan Sidoarjo, Buduran, dan Candi dengan nilai Rp 1,6 miliar. Dengan demikian, diharapkan keluhan warga terhadap jalanan gelap di Sidoarjo tidak ada lagi. ”Semakin aman dan nyaman,’’ kata Edi.  Potensi aksi kriminalitas pun bisa diminimalisasi. Dengan kondisi jalan terang, harapannya tidak ada tindak kejahatan di jalan. ”Juga meminimalikan kecelakaan lalu lintas di malam hari,’’ katanya.  &nbsp;

Dianggarkan Rp 11,6 Miliar, Wajah Sidoarjo Bakal Makin Terang