<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wiranto-kita-kejar-dan-habisi-mereka_m_.jpg" alt="Menkopolhukam Wiranto berjanji akan segera menuntaskan maslah KKB di Papua." width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Wiranto berjanji akan segera menuntaskan maslah KKB di Papua.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah terus berupaya menyelesaikan kasus pembantaian sadis di Distrik Yigi, kabupaten Nduga, Papua. Pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) menjadi salah satu fokus menyelesaikan perkara ini. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, fenomena adanya KKB bukan hanya terjadi di Indonesia. Melainkan di negara lain juga terjadi. "Di negeri ini ada kekuatan bersenjata yang melakukan pembunuhan, melakukan pengacauan, di negara manapun juga ada. kita kejar kita habisi mereka," ujar Wiranto di Grand Sahid Hotel Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (13/12). Mantan Panglima TNI itu menilai, KKB ini mesti ditindak tegas. Supaya tidak mengganggu stabilitas keamanan negara yang berujung pada terganggunya sektor kepentingan nasional. "Jangan sampai mengganggu kepentingan negara yang besar ini, jangan mengganggu persatuan negara ini. Yang jelas itu bisa kita selesaikan enggak usah diributkan," jelasnya. Lebih lanjut, mantan Ketua Umum Hanura itu masih berharap kasus di Nduga bisa diselesaikan dengan cara yang baik tanpa kekerasan. Namun, jika KKB ini tetap melakukan perlawan dan melanjutkan aksi kejinya, maka dia pun tidak menolak jika TNI-Polri mengambil langkah represif dalam menangani mereka. "Ingat itu semata-mata demi menjaga keutuhan NKRI.&nbsp;&nbsp;Mereka KKB yang jelas-jelas melakukan pembunuhan brutal, ya harus kita selesaikan. Artinya ada satu pembenaran bagi polisi dan TNI untuk menghabisi, mengejar mereka," kata Wiranto. "Tapi kalau bisa kita selesaikan dengan cara-cara baik. Itu kalau bisa. Mereka (KKB, Red) sadar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi bagus, tapi kalau tidak bisa dan mengorbankan masyarakat banyak, mengganggu kepentingan nasional, mengganggu stabilitas nasional ya tindak tegas," tandasnya.

Wiranto: Kita Kejar dan Habisi Mereka!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hadapi-medan-sulit-kopassus-dan-brimob-diturunkan-kejar-kkb-di-papua_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Anggota Kopassus" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Anggota Kopassus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparat gabungan TNI-Polri terus berupaya menyelesaikan kasus pembantaian sadis di Nduga, Papua. Pengerahan pasukan tambahan pun dilakukan demi mempercepat penuntasan perkara ini. Hal tersebut dibenarkan langsung oleh Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto. Mereka diproyeksikan untuk menyokong pergerakan petugas yang sudah bertugas lebih awal. "Saya sampaikan bahwa memang ada satuan bantuan non organik, tidak hanya organik pasukan Brimob TNI di Papua dikerahkan," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/12). Pasukan tambahan ini didatangkan dari luar Papua. Mereka merupakan anggota Kopassus dan Brimob. "Kita datangkan dari pasukan non organik bukan dari Papua, apakah itu Brimob dan Kopassus," jelas Wiranto. Mantan Panglima TNI itu menerangkan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan geografis wilayah Papua. Menurutnya daerah pengejaran pelaku, memiliki Medan yang berat sehingga butuh pengerahan banyak pasukan. "Karena memang itu dibutuhkan untuk operasi pengejaran yang tidak mudah, karena medannya sulit sekali," pungkasnya.

Hadapi Medan Sulit, Kopassus dan Brimob Diturunkan Kejar KKB di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wiranto-ceritakan-kondisi-korban-penembakan-di-papua_m_.jpg" alt="Menkopolhukam Wiranto ketika memberikan keterangan pers disela-sela rakortas di Kemenkopolhukam, Selasa (11/12)." width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Wiranto ketika memberikan keterangan pers disela-sela rakortas di Kemenkopolhukam, Selasa (11/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasi penanggulangan penembakan sadis di Nduga, Papua terus dikakukan. Selain melakukan penyelamatan terhadap korban hilang, pengejaran terhadap pelaku juga terus dimaksimalkan. Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengatakan dari data yang didapatnya sebanyak 17 orang dinyatakan tewas. Mereka dipenuhi luka tembak dan tebasan senjata tajam. "Dari laporan yang saya terima tadi Polri dan TNI merupakan pasukan terpadu untuk operasi penyelamatan ini maka sudah dapat diidentifikasi 17 orang mati, ditembak, dibacok," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/12). Selain itu, petugas saat ini tengah berfokus mencari 4 korban hilang. Mereka belum diketahui pasti keadaannya. Namun dari informasi rekan-rekan korban,&nbsp;keempatnya ini sebelum melarikan diri mengalami luka tebasan senjata tajam. "Kemudian 4 ditemukan selamat masih hidup, lalu 4 masih dalam pencarian," imbuh Wiranto. Sementara itu, mantan Panglima TNI itu menjelaskan bahwa sudah ada 27 warga yang dinyatakan selamat dan sudah dievakuasi. Mereka terdiri dari pekerja PT Istaka Karya, petugas kesehatan, hingga karyawan sekolah. "Kemudian Ada 27 yang kita telah evakuasi dan selamat, tidak hanya pekerja jembatan, tetapi ada pekerja Luskesmas, Telkom, karyawan Sekolah Menengah Pertama (SMP)," pungkasnya.

Wiranto Ceritakan Kondisi Korban Penembakan di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/peristiwa-penembakan-di-papua-dinilai-jadi-evaluasi-tni-hingga-bin_m_.jpg" alt="Ilustrasi: llustrasi pertempuran. Seorang prajurit TNI yang terkapar saat dipandu oleh rekannya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: llustrasi pertempuran. Seorang prajurit TNI yang terkapar saat dipandu oleh rekannya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufi Dasco Ahmad menilai, kasus penembakan 31 warga sipil di Nduga, Papua harus menjadi bahan evaluasi semua institusi terkait, mulai dari Polri, TNI, hingga BIN. Sebab, kasus tersebut tidak sederhana dan memerlukan respons yang komprehensif. "Sehingga tidak bisa hanya menyudutkan salah satu institusi. Prioritas saat ini adalah bagaimana bisa mencari empat karyawan Istaka Karya yang belum ditemukan dan secara cepat menangkap para pelaku penembakan," kata Dasco dalam keterangannya, Senin (10/12). Menurutnya, pencarian empat karyawan tersebut penting untuk menunjukkan negara all out memproteksi setiap warga negara. Penangkapan terhadap pelaku secara cepat juga penting untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa. "Kami berharap agar semua institusi terkait bisa saling bersinergi dengan memanfaatkan semua jaringan, sumber daya dan teknologi yang ada untuk menyelesaikan persoalan ini," ucapnya. Oleh karenanya, rakyat menanti sikap tegas pemerintah dalam merespons aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Nduga, Papua. "Saat ini rakyat menanti sikap tegas negara dalam merespons aksi tidak berperikemanusiaan yang dilakukan KKB di Nduga," tukas Dasco.

Peristiwa Penembakan di Papua Dinilai Jadi Evaluasi TNI Hingga BIN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/filipina-dan-ambon-disebut-jadi-pemasok-senjata-kkb-papua-duitnya_m_.jpg" alt="Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) saat memamerkan senjata yang mereka miliki." width="100%">
<figcaption>Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) saat memamerkan senjata yang mereka miliki.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pasokan senjata Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) masih terus menjadi perdebatan publik. Senapan modern itu digunaan untuk membantai belasan pekerja Trans-Papua dan prajurit TNI juga Brimob. Polda Papua mengaku kesulitan mengadang pasokan senjata ke kelompok yang dipimpin Egianus Kogoya tersebut. Faktor kerasnya alam menjadi hambatan utama. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol A.M. Kamal menuturkan, senjata KKB itu diperoleh dari berbagai sumber. Ada yang berasal dari luar negeri seperti Filipina, dan dalam negeri seperti Ambon. &rdquo;Kalau dari lokal itu senjata itu biasanya bekas daerah konflik,&rdquo; kata Kamal. Kamal juga menuturkan senjata-senjata itu bisa berada di tangan pemberontak karena ada banyak jalur tikus di Papua. Karena itu polri berusaha keras untuk menyekatnya dengan patroli berkala. &rdquo;Tapi, yang menjadi masalah adalah kondisi geografis dan kerasnya alam Papua,&rdquo; paparnya. Lautan luas dengan kondisi alam hutan pegunungan membuat KKB mudah menyelundupkan senjata. Dia menuturkan, dana yang dimiliki KKB untuk mendatangkan senjata-senjata itu juga belum diketahui asalnya. &rdquo;Kalau nanti tertangkap pasti bisa diketahui,&rdquo; paparnya. Terkait penyelamatan dan evakuasi lima pekerja yang belum ditemukan, Kamal mengatakan, bahwa operasi pencarian masih berlangsung. &rdquo;Kemungkinan tiga orang dieksekusi dan dua lainnya memisahkan diri dari kelompok yang telah ditemukan,'' paparnya.&nbsp; Sementara itu, Pengamat militer sekaligus Mantan Wakasad Letjen (Purn) Kiki Syahnakri menuturkan, penyekatan pasokan senjata itu hanya salah satu cara, namun harus dilakukan upaya terpadu. "Saat ini masalah utamanya adalah ketidakadilan sosial di Papua. Ini yang memicu munculnya KKSB,&rdquo; tuturnya. Karena itu, penyekatan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan keadilan sosial terhadap masyarakat Papua. Dengan begitu, hati rakyat Papua bisa direbut kembali. &rdquo;Bila dihadapi secara militer, tentunya penyekatan juga secara otomatis masuk dalam tugas itu,&rdquo; terangnya. Dia juga mengusulkan penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga. Namun, bukan berasal dari asing atau luar negeri. Pihak ketiga ini bisa dari kelompok lokal seperti dewan gereja dan organisasi adat di Papua. &rdquo;Mereka yang menengahi, jangan asing. Sebab, kita mengetahui ada campur tangan asing dalam kejadian di Papua,&rdquo; urainya. Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah mencontoh perundingan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). KKB di Papua bisa membentuk partai lokal sebagai bagian dari upaya memperbaiki ketidakadilan sosial di Papua.

Filipina dan Ambon Disebut Jadi Pemasok Senjata KKB Papua, Duitnya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kkb-lakukan-pembantaian-sadis-sandiaga-soroti-hal-ini_m_.jpg" alt="Sandiaga Uno saat bertemu dengan pendukungnya" width="100%">
<figcaption>Sandiaga Uno saat bertemu dengan pendukungnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno angkat suara terkait peristiwa pembantaian sadis di Yigi, kabupaten Nduga, Papua. Aspek ekonomi dianggap sebagai pemicu peristiwa nahas ini terjadi. Sandi menjelaskan, dalam keadaan seperti ini, harus hadir sebuah pemerintahan yang kuat. Serta hadir mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi setiap warga negara. "Kalau kita tidak punya pemerintahan yang kuat dan pola pemerintahan tegas, dan hadir, tentunya kebijakan yang memastikan keadilan dan kemakmuran ya kita akan mengalami konflik-konflik seperti ini," ujar Sandi di Cipulir, Jakarta Selatan, Sabtu (8/12). Lebih lanjut, Sandi menyesalkan peristiwa yang terjadi di Papua ini. Mengingat pemerintah yang tengah bekerja membangun infrastruktur demi kemaslahatan rakyat, justru terhambat oleh oknum kelompok separatis ini. "Papua ini sangat disayangkan, saat kita sedang giat-giatnya membangun kita dihadapkan situasi kekerasan oleh KKB. Ini harus dicari akar permasalahannya," jelasnya. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar pemerintah bersikap tegas. Segala bentuk ancaman kedaulatan negara harus ditanggulangi sebaik mungkin. "(Pemerintah harus, Red) mengirimkan pesan bahwa kita menolak segala bentuk kekerasan, kita akan perangi segala bentuk ancaman integrasi NKRI, dan kita yakinkan bahwa dalam keadaan adil makmur Insya Allah akar permasalahan itu akan terselesaikan," pungkas Sandi.

KKB Lakukan Pembantaian Sadis, Sandiaga Soroti Hal Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anak-korban-penembakan-keji-di-papua-akan-dapat-beasiswa-pendidikan_m_.jpg" alt="14 jenazah korban penembakan KKB tiba di Lanud Hassanudin Makassar, Jumat petang (7/12)." width="100%">
<figcaption>14 jenazah korban penembakan KKB tiba di Lanud Hassanudin Makassar, Jumat petang (7/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- 16 jenazah korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah dipulangkan dari Papua, Jumat petang (7/12). 14 di antarnya ditebangkan ke Landasan Udara (Lanud) Hasanuddin Makassar, Kabupaten Maros, Sulsel. Sedangkan 2 sisanya langsung diterbangkan ke Medan, transit Jakarta. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha (RPU) Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro memastikan, jumlah korban yang tewas pada insiden penembakan di Nduga, Papua, fix 16 orang. "Sudah tidak ada korban lain itu sudah keseluruhan," ungkap Aloysius di sela-sela kedatangan jenazah di Lanud Hasanuddin. Untuk korban yang selamat, sementara ini masih bertahan di Papua. Mereka masih menjalani perawatan medis lanjutan. Hanya saja, ia belum bisa menyebutkan total pasti korban yang selamat. "Karena hari ini sudah ada press conference dengan Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahyanto), jadi saya pikir sudah jelas semua. Termasuk yang dirawat di Timika," tambahnya. Untuk seluruh keluarga korban yang meninggal, Aloysius menjanjikan santunan sejumlah dana dari pihak kemeterian. Tak hanya itu, pemerintah juga menjamin beasiswa gratis untuk melanjutkan pendidikan hingga SMA bagi anak-anak korban. "Kami atas nama Kemeterian BUMN mengucapkan duka cita yang sangat mendalam. Untuk ahli waris korban akan difasilitasi dan diberikan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," janjinya. Berikut rincian pasti jenazah 16 korban yang teridentifikasi: Kota Makassar 1. Fais Syaputra 2. Agustinus K Kabupaten Gowa 3. M Agus Toraja 4. Carly Fatrino 5. Lipanus Nano 6. Anugrah 7. Dino Kondo 8. Daniel Karre (Danni) 9. Markus Allo Kota Palu 10. Yosafat 11. Yusran 12. Aris Usi Tenggarong 13. Samuel Pakiding NTT 14. Emanuel Beli Naikteas Bano Medan 15. Jefri Simare-mare 16. Efrandi Hutagaol

Anak Korban Penembakan Keji di Papua Akan Dapat Beasiswa Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-mpr-kecam-peristiwa-pembantaian-di-papua_m_.jpg" alt="Ketua MPR Zulkifli Hasan. Zulhas-sapaannya- mengutuk keras aksi pembantaian terhadap 31 pekerja Papua." width="100%">
<figcaption>Ketua MPR Zulkifli Hasan. Zulhas-sapaannya- mengutuk keras aksi pembantaian terhadap 31 pekerja Papua.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah kutukan terus mengarah kepada pelaku pembantaian terhadap pekerja jembatan di Yigi, kabupaten Nduga, Papua. Peristiwa ini digolongkan sebagai tindakan keji bahkan mengancam kedaulatan NKRI. Ketua MPR, Zulkifli Hasan alias Zulhas menilai pembantaian di Papua ini merupakan kejahatan berat. Pasalnya sudah termasuk melanggar azas kemanusiaan. "Itu bayangkan orang bekerja dibunuh, bertentangan dengan kemanusiaan. Itu pelanggaran berat," ujar Zulhas di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (7/12). Meski demikian, Zulhas mengapresiasi penuh keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap melanjutkan pembangunan. Mengingat infrastruktur sangat dibutuhkan oleh rakyat Papua. "Saya apresiasi bapak Presiden terus lanjutkan pembangunan dan harus ada tindakan tegas (buat pelaku)," sambungnya. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai sistem pengamanan bukan hal sulit untuk diwujudkan. Mengingat dari kekuatan keamanan negara sangat mencukupi. "TNI-Polri kita sangat kuat pasti bisa amankan (pembangunan proyek di Papua)," pungkas Zulhas.

Ketua MPR Kecam Peristiwa Pembantaian di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-perlu-lagi-diplomasi-dpr-minta-tni-ambil-alih-operasi-kkb_m_.jpg" alt="Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian di Papua." width="100%">
<figcaption>Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian di Papua.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dengan pemerintah Indonesia terus memanas. Setelah mereka membantai pekerja jembatan di Yigi, kabupaten Nduga, Papua, dan beberapa prajurit TNI juga Polri, kini mereka mengancam akan terus melakukan perlawan terhadap upaya pembangunan di tanah mutiara hitam itu.&nbsp; Karena itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Satya Wira Yudha menilai bahwa kelompok kriminal bersenjata (<a href="https://www.jawapos.com/nasional/hankam/06/12/2018/ungkap-pemasok-senjata-kkb-di-papua-dpr-bakal-lakukan-ini" target="_blank">KKB</a>) ini sudah bagian dari aksi pemberontakan.&nbsp;Sebab tujuan dari aksi mereka&nbsp; yaitu untuk memisahkan diri dari Indonesia. "Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas. Karena kita sudah berhadapan dengan kelompok separatisme yang ingin memisahkan Papua dengan NKRI," ujar Satya kepada wartawan, Jumat (7/12). Politikus Golkar ini juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak perlu ragu-ragu membasmi kelompok itu karena ini sudah menyangkut masalah kedaulatan negara. Terlebih sudah ada korban yang cukup banyak," lanjutnya. Atas dasar itu, Satya juga mengusulkan agar TNI segera mengambil alih operasi terhadap KKB ini. Pasalnya sudah masuk kategori ancaman kedaulatan negara. Bukan lagi persoalan kriminal. "Betul (diserahkan ke militer, Red) apalagi mereka bersenjata dan sudah tidak bisa dilakukan diplomasi," sambung Satya. Sementara itu terkait sejumlah seruan agar aparat tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap KKB ini, Satya berpendapat lain. Apabila jalur diplomasi tidak bisa menyelesaikan perkara ini, maka langkah tegas harus tetap diambil pemerintah demi menjaga kedaulatan negara. "Komnas HAM bisa membantu TNI-Polri untuk melakukan diplomasi kepada mereka. Kalau jelas-jelas mereka itu separatisme karena ingin memisahkan dari NKRI maka pemerintah harus bersikap," pungkasnya.

Tak Perlu Lagi Diplomasi, DPR Minta TNI Ambil Alih Operasi KKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/16-jenazah-korban-penembakan-brutal-di-papua-diterbangkan-ke-makassar_m_.jpg" alt="Ilustrasi penembakan brutal di Papua." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penembakan brutal di Papua.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belasan jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Nduga, Papua bakal diterbangkan menuju Kota Makassar, Jumat sore (7/12). Hingga berita ini ditulis, segala kebutuhan proses pemulangan jenazah sedang dilakukan. Kabid Humas Polda Sulsel Kombespol Dicky Sondani membenarkan pemberangkatan seluruh jenazah dari Papua. Total ada 16 jenazah yang akan diterbangkan. 12 di antaranya berasal dari Sulawesi Selatan. "Rencana, mendarat di Lanud Hasanuddin Makassar menggunakan pesawat Hercules," kata Dicky, Jumat (7/12). Sementara saat ini pihak keluarga masing-masing korban masih menunggu kedatangan jenazah di rumah duka masing-masing. Sebagian dari mereka juga ada yang menunggu langsung di Lanud Hassanudin. Belum diketahui tepat pukul berapa jenazah akan tiba di Makassar. "Untuk jamnya akan kami informasikan lebih lanjut, dan nama-nama korban. Kemungkinan malam hari baru tiba," tambah Dicky. Berdasarkan data PT Istaka Karya, terdapat 28 orang pekerja yang berada di lokasi pengerjaan jembatan kawasan Yigil, Distrik Yall, Nduga, saat terjadi penyerangan.&nbsp; Berikut rincian sementara warga Sulsel yang menjadi korban: Toraja: - Martinus Sampe, 25 - Ayub - Jeprianto, 25 - Matius Palinggi, 53 - Anugrah, 17 - Alipanus, 27 - Agustinus T, 35 - Dino Kondo - Carly Zatrino, 25 - Daniel Karre, 41 - Markus Allo - Aris Usi - Yusran - Yuosafat - Petrus Ramli Makassar: - Jonny Arung - Fais Syaputra - M Ali Akbar - Hardi Ali Gowa - M Agus

16 Jenazah Korban Penembakan Brutal di Papua Diterbangkan ke Makassar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penembakan pekerja trans papua

Berita Terkini