<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/BHIMA-YUDHISTIRA.jpg" alt="BHIMA YUDHISTIRA (JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BHIMA YUDHISTIRA (JAWA POS)</figcaption>
</figure>SETELAH ada rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), program kartu prakerja diubah secara total. Termasuk juga payung hukumnya.  Tapi, kartu prakerja sejak awal secara konsep menurut saya kurang pas dalam situasi pandemi.  Jadi, adanya perubahan payung hukum tidak serta-merta membuat kartu prakerja itu lebih efektif. Apalagi memasukkan program kartu prakerja sebagai stimulus.  Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, memastikan target peserta lebih tepat sasaran itu cukup sulit. Sebab, kita melihat akses korban PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap informasi kartu prakerja itu masih terbatas. Kedua, pencocokan data itu memang masih bermasalah antara BPJS Ketenagakerjaan dan kartu prakerja.  Terakhir, terkait dengan penunjukan mitra platform digital. Jika tanpa melalui lelang barang dan jasa, harus dipastikan tidak ada aliran uang secara langsung maupun tidak langsung dari APBN kepada platform.  Nah, para platform digital ini tertarik bergabung ke kartu prakerja karena ada dana Rp 5,6 triliun yang disiapkan untuk pembiayaan pelatihan digital. Tetap saja, setiap ada Rp 1 dana APBN yang masuk ke dalam platform, karena merupakan entitas bisnis, wajib hukumnya melalui lelang barang dan jasa. Apalagi ini jumlah anggarannya cukup besar. Kalau tidak hati-hati nanti menyebabkan kerugian negara.  Saran saya, lebih baik program kartu prakerja dihentikan. Dana seluruhnya dialihkan untuk bantuan sosial secara langsung.  Ini yang menurut saya menjadi kontradiksi. Di satu sisi, pemerintah mau membenahi sistem penunjukan langsung. Sementara di sisi lain, platform juga enggan bergabung jika keuntungan yang didapat kecil. Karena ini bukan kerja sosial. Jadi, menurut saya, ini justru menambah kerumitan program kartu prakerja. Lebih tidak efektif lagi.  Apalagi, di dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2020, peserta disuruh mengembalikan dana insentif ketika tidak memenuhi dan menyelesaikan pelatihan. Dan juga kalau sasaran pesertanya tidak tepat.  Jika demikian, justru pengawasannya akan jauh lebih susah. Sebab, surat keterangan PHK itu bisa didapat dengan mudah. Khususnya, bagi pekerja-pekerja sektor informal.  Banyak juga yang kemudian sulit untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi, apakah benar-benar peserta kartu prakerja itu merupakan korban PHK. Itu akan sangat sulit, masih tetap ada celahnya.  Selain itu, adanya Perpres Nomor 76 Tahun 2020 memberikan jalan tol bagi komite kerja dan manajemen pelaksana. Sebab, segala kebijakan, ketentuan, dan pelaksanaan yang telah diambil komite kerja dan manajemen pelaksana dianggap sah. Sepanjang dilakukan dengan iktikad baik. Artinya, ketika kebijakan maupun pelaksanaan yang dilakukan sebelumnya sebenarnya keliru, itu dibenarkan. Dan sah.  Saya kira itu masih bisa direvisi lagi. Tidak menutup kemungkinan. Karena kalau masih tidak sesuai dengan rekomendasi dari KPK, ada potensi kerugian negara dari model penunjukan platform sebelumnya. Seharusnya itu sudah terkena pidana.  Inilah yang saya bilang, dari mulai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 ada pasal kekebalan di situ itu menjadi dasar juga. Jadi, bahaya di tengah situasi pandemi ada program pemerintah yang berpotensi menimbulkan celah korupsi. Tapi, seakan diberi kekebalan hukum.  *) Disarikan oleh wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=MG9xbEqeabM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=dK5C-9dTUCY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=QIjlvMkI8QI

Alihkan Saja untuk Bantuan Sosial Langsung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BHIMA-YUDHISTIRA-ADHINEGARA.jpg" alt="BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA" width="100%">
<figcaption>BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA</figcaption>
</figure>PENETAPAN tersangka terhadap Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi menjadi cerminan lemahnya fungsi pengawasan regulator. Kelemahan itu khususnya menyangkut pengawasan pada institusi yang mengelola dana publik. Lalu, terkait dengan proses Jiwasraya menunjuk manajer investasi.  Sebab, di situ letak permasalahannya.  Ada beberapa faktor kesalahan manajer investasi yang ditunjuk. Misalnya, terlalu agresif menempatkan dana pada instrumen yang risikonya cukup tinggi. Padahal, asuransi merupakan instrumen dana investasi jangka panjang. Nah, hal itu menimbulkan masalah likuiditas yang berakibat pada gagal bayar polis nasabah Jiwasraya. Jadi, di situ memang harus ada tanggung jawab dari OJK.  Persoalan yang terjadi saat ini harus menjadi pelajaran. Sebab, ini bukan yang pertama. Sebelumnya, kita ingat ada persoalan AJB Bumiputera yang memang belum diselesaikan secara optimal. Kemudian saat ini ada Jiwasraya.  Menurut saya, OJK harus melakukan perbaikan di internal kelembagaan. Misalnya, pengawasan silang (peer review) antar pegawai. Sehingga kalau ada rekannya yang melakukan pelanggaran bisa diselesaikan secara internal. Jadi, ada semacam whistleblower (pelapor pelanggaran) di internal OJK.  Selain itu, akar masalahnya harus diselesaikan. Mengingat, dana OJK berasal dari pungutan (iuran) lembaga keuangan. Baik perbankan, asuransi, maupun perusahaan pasar modal lainnya. Sementara itu, pada saat bersamaan, OJK harus mengawasi lembaga tersebut.  Kondisi itu rawan menimbulkan konflik kepentingan atau penyalahgunaan pengawasan. Jadi, ada tata kelola yang tidak pas dan harus diubah. Sebaiknya, pembiayaan OJK berasal dari APBN. Dengan begitu, pengawasan bisa berjalan lebih optimal.  Seharusnya OJK bisa mencontoh Bank Indonesia (BI) yang memiliki badan supervisi. OJK seharusnya memiliki pengawasan juga. Tidak hanya diawasi Komisi XI DPR RI, tetapi juga lembaga supervisi khusus internal.  Akibat kasus tersebut, bagaimana menghadapi investor? Pertama, proses hukum harus tuntas dan dipercepat. Kedua, menjual aset-aset para tersangka maupun manajemen investasi yang merugikan Jiwasraya. Kemudian hasil penjualan aset tersebut bisa digunakan untuk membayar klaim atau polis yang jatuh tempo nasabah Jiwasraya. Itu solusi yang paling cepat dilakukan.  Untuk memperbaiki reputasi, OJK harus melakukan reformasi kelembagaan. Trust itu pilar yang paling penting untuk lembaga keuangan. Dengan begitu, kejadian serupa tidak terulang. Harus ada reformasi kelembagaan itu. Jika tidak, saya khawatir akan menjadi bom waktu yang menimbulkan terulangnya kasus yang sama.  Seharusnya, dalam kondisi pandemi pemerintah mampu mengembalikan kepercayaan nasabah Jiwasraya. Yakni, dengan memberikan bail out atau suntikan dana secara langsung. Mengingat, pada saat bersamaan pemerintah memberikan banyak sekali stimulus. Dan, mereka jelas-jelas korban yang harus diprioritaskan. Pilihan skemanya banyak. Salah satunya bisa berasal dari dana gabungan BUMN keuangan.  *) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=7EOKPMZvfqE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hMO48-gB5WI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=tkiyPoh5HBY

Perbaiki Tata Kelola Kelembagaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/arti-dan-sosok-pahlawan-bagi-ekonom-muda-bhima-yudhistira_m_167771.jpeg" alt="Ekonom Indef Bima Yudhistira" width="100%">
<figcaption>Ekonom Indef Bima Yudhistira</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar kabar bahwa kawasan zona merah Covid-19 seperti Jakarta dan sekitarnya akan dilakukan lockdown. Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo memastikan tidak ada penutupan jalan di seluruh pintu masuk Jakarta. Warga luar Jakarta yang hendak masuk masih diperbolehkan melalui perbatasan manapun.  Ibu kota sendiri merupakan sentral perekonomian Indonesia. Jika memang ada lockdown, apa yang akan terjadi terhadap perekonomian Indonesia?  Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa kebijakan yang akan diambil pemerintah ini akan membuat ekonomi secara nasional anjlok. Sebab, 70 persen perputaran uang berada di Jakarta.  "Jika lockdown di Jakarta, pastinya semua distribusi barang jasa dan aktivitas ekonomi akan berada dalam titik 0," kata dia kepada JawaPos.com, Senin (30/3).  Kemudian, menurutnya, masa pemulihan ekonomi ini akan membutuhkan waktu yang lama. Bahkan, disebutkan bisa membutuhkan waktu hingga 3 tahun agar pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali di atas 5 persen.  "Ekonomi Indonesia butuh 2 sampai 3 tahun untuk recovery diatas 5 persen. Itu pun belum mempertimbangkan faktor berlanjutnya perang dagang dan resesi global," tuturnya.  Pemerintah pun disarankan untuk menyediakan kebutuhan dasar secara menyeluruh kepada warga yang terdampak pada saat penerapan lockdown. Mulai dari masyarakat miskin, rentan miskin hingga pekerja informal.  "Kemudian pemenuhan kebutuhan pokok harus dilakukan door to door ke tiap rumah. Terakhir adalah memberi stimulus Rp 1.000 triliun minimum untuk menjamin tidak adanya PHK dan fasilitas kesehatan yang memadai," tutupnya.  Di waktu yang berbeda, Ekonom Indef Andry Satrio Nugroho juga sebelumnya mengatakan bahwa Indonesia harus merelakan ekonominya demi menyelamatkan kelangsungan hidup masyarakatnya.  "Kebijakan lockdown perlu meski memiliki konsekuensi menghentikan pekerja untuk bekerja dan memperlambat konsumen untuk konsumsi. kalau hanya memperhatikan ekonomi, ini akan jadi malapetaka ke depan. pilihan terbaiknya adalah menekan angka kematian, tapi juga menekan agar hilangnya PAD (pendapatan asli daerah) tidak besar melalui kebijakan ekonomi," katanya.

Isu Jabodetabek Lockdown, Apa yang Terjadi Pada Perekonomian?

Peneliti Indef

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Peneliti Indef

Berita Terkini

Alihkan Saja untuk Bantuan Sosial Langsung

Perbaiki Tata Kelola Kelembagaan

Isu Jabodetabek Lockdown, Apa yang Terjadi Pada Perekonomian?

Download Aplikasi JawaPos.com