<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Sidang-Kode-Etik-Penyelenggara-Pemilu-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (ketiga kiri) didampingi anggota DKPP memimpin sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Sidang KEPP itu beragendakan mendengarkan keterangan peng" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (ketiga kiri) didampingi anggota DKPP memimpin sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Sidang KEPP itu beragendakan mendengarkan keterangan peng</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus dugaan kecurangan verifikasi parpol peserta Pemilu 2024 telah memasuki babak akhir. Setelah menjalani dua kali proses persidangan, kasus tersebut bakal segera diputus Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).  Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih pun berharap DKPP mengambil sikap dan keputusan tegas. Yakni menghukum pihak-pihak yang terlibat.  ”Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap bagi seluruh teradu,” ujar Kurnia Ramadhana, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam konferensi pers kemarin (22/2).  Menurut Kurnia, sanksi tegas harus diberikan karena tindakan kecurangan tersebut dapat dibuktikan. Baik dalam bentuk bukti video, rekaman, maupun dokumen berita acara.  Bahkan, ada KPU daerah yang telah melaporkan langsung peristiwa itu ke sekretariat koalisi. Hal tersebut menunjukkan adanya kecurangan yang terstruktur.  ”Dengan bukti yang valid itu dan dengan segala bentuk advokasi sebelumnya yang telah kami lakukan, ini merupakan kejahatan pemilu yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif,” imbuhnya.  Dalam persidangan di DKPP sebelumnya, KPU membantah tudingan ada kecurangan dalam verifikasi parpol. KPU yang menjadi teradu, mulai KPU Kabupaten Sangihe, KPU Sulawesi Utara, hingga Komisioner KPU RI Idham Holik, mengklaim bahwa semua proses sudah sesuai dengan undang-undang.

DKPP Dituntut Jatuhkan Sanksi Tegas untuk Pelaku Kecurangan Verifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Hari-Tanoe-Perindo.jpg" alt="TERJUN KE POLITIK: Tama Satrya Langkun bergabung ke Partai Perindo untuk melawan korupsi." width="100%">
<figcaption>TERJUN KE POLITIK: Tama Satrya Langkun bergabung ke Partai Perindo untuk melawan korupsi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegiat antikorupsi Tama Satrya Langkun yang juga eks peneliti ICW terjun ke politik. Dia memilih Partai Perindo sebagai tempat perjuangan baru.  Di partai yang diketuai Hary Tanoesoedibjo itu, Tama Satrya Langkun didaulat sebagai ketua DPP Bidang Hukum dan HAM sekaligus juru bicara (jubir) Partai Perindo.  "Dengan track record Mas Tama, maka posisi Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM sangat cocok buat Mas Tama," ujar Hary Tanoesoedibjo di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Jumat (1/4).  Hary Tanoe menuturkan, perjuangan Partai Perindo adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. "Untuk mewujudkan kesejahteraan, selain menaikkan produktivitas masyarakat, yang tidak kalah penting adalah kepastian hukum" ujar bos MNC itu.  "Partai perindo harus menjadi partai besar, agar kita bisa membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat sehingga perjuangan Partai Perindo mewujudkan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud," tegas Hary Tanoe penuh semangat.  Pengukuhan Tama Satrya Langkun dihadiri Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq dan pengurus DPP.  Dalam kesempatan yang sama, Tama mengungkap alasan bergabung dengan Partai Perindo. Dia menyebut Partai Perindo memiliki kesamaan. "Perjuangan Partai Perindo yang diungkapkan pak Hary sama dengan fokus yang saya perjuangkan selama ini," ujar mantan aktivias ICW itu.  "Selama ini saya concern dengan isu korupsi. Saya menganggap kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila anggaran pemerintah bisa dirasakan oleh masyarakat tanpa ada praktik-praktik korupsi," ujar Tama.  Menurut Tama, praktik korupsi saat ini tidak hanya terjadi di pemerintah pusat dan daerah saja, bahkan sudah merambah ke tingkat desa-desa.  "Saya ucapkan terima kasih kepada ketum yg telah memberikan ruang perjuangan baru buat saya. Saya yakin partai ini akan semakin besar apabila selalu menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi," ujar pria yang ditugaskan juga sebagai jubir Partai Perindo.

Perangi Korupsi, Eks Peneliti ICW Pilih Perindo Jadi Tempat Perjuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/moeldoko-antara.jpg" alt="Moeldoko" width="100%">
<figcaption>Moeldoko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Erwin Natosman Oemar menegaskan, sudah berulang kali menjelaskan bahwa hasil penelitian ICW tidak menuding pihak manapun, terlebih terhadap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang disebutkan mencari keuntungan melalui peredaran Ivermectin. Hal ini menyikapi langkah Moeldoko yang akan melaporkan ke aparat kepolisian.  "Telah pula kami sampaikan dalam tiga surat jawaban somasi kepada Moeldoko melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan. Sebab, jika dicermati lebih lanjut, siaran pers yang berjudul 'Polemik Ivermectin: Berburu Rente di Tengah Krisis' selalu menggunakan kata indikasi dan dugaan," kata Erwin dalam keterangannya, Rabu (1/9).  "Lagi pula Moeldoko salah melihat konteks penelitian tersebut, karena yang digambarkan ICW adalah indikasi konflik kepentingan antara pejabat publik dengan pihak swasta, bukan sebagai personal/individu," imbuhnya.  Mengenai ekspor beras, lanjut Erwin, pihak Moeldoko terus menerus mendaur ulang isu tersebut. Padahal, dalam berbagai kesempatan sudah tegas menyampaikan bahwa pernyataan itu adalah mis informasi, karena yang benar adalah mengirimkan kader HKTI atau petani ke Thailand untuk mengikuti program pelatihan.  Selain itu, khusus untuk ekspor beras ini, ICW juga telah meminta maaf atas kekeliruan pernyataan tersebut. Baginya, persoalan mis informasi bukan hal utama, sebab poin krusial yang harus dijelaskan oleh Moeldoko adalah apa motivasinya bertemu atau berkomunikasi dengan Sofia Koswara lalu meminta pengurusan surat izin edar Ivermectin.  "Apa karena kedekatan Sofia Koswara dengan anaknya karena tergabung dalam perusahaan yang sama? Sebagaimana dalam penelitian ICW," papar Erwin.  Dia menegaskan, pelaporan atau pengaduan ke pihak kepolisian adalah hak setiap warga negara secara personal/individu. Dia tak mempermasalahkan terkait langkah Moeldoko tersebut.  "Jadi, silahkan saja jika Moeldoko ingin meneruskan persoalan ini ke penegak hukum. Namun, kami menyayangkan langkah itu. Sebab, hasil penelitian ICW semata-mata ditujukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, terlebih di tengah pandemi Covid-19," tegas Erwin.  Seharusnya Moeldoko dengan posisinya yang berada di lingkar dalam Istana Negara mestinya bijak dalam menanggapi kritik. Bukan justru langsung menempuh jalur hukum tanpa ada argumentasi ilmiah tentang indikasi konflik kepentingan dalam penelitian ICW.  Erwin menegaskan, indikasi persoalan Moeldoko sebenarnya tidak hanya terkait dugaan konflik kepentingan dalam peredaran Ivermectin. Namun, patut diingat bahwa Moeldoko juga sempat membagi-bagikan obat Ivermectin melalui organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang bekerjasama dengan PT Harsen Laboratories di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.  "Maka, atas dasar tindakan itu, muncul satu pertanyaan penting yang harus dijawab Moeldoko juga 'Bukankah membagi-bagikan produk farmasi yang belum jelas uji kliniknya apalagi secara bebas ke masyarakat merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU Kesehatan?'," tegas Erwin.  "Berangkat atas pertanyaan di atas, kami turut meminta pertanggungjawaban Moeldoko," ucap Erwin menandaskan.  Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tak segan mengambil langkah hukum jika ICW tidak meminta maaf atas laporannya terkait dugaan peredaran obat Ivermectin. Dia mengaku, sudah melayangkan surat sebanyak tiga kali agar ICW mau meminta maaf.  "Anda minta maaf, klarifikasi, cabut pertanyaan, selesai. Tapi kalau tidak dilaksanakan saya lapor polisi. Ini sikap saya, kita harus ksatria menjadi orang, akan dihormati orang lain," tegas Moeldoko, Selasa (31/8).  Mantan Panglima TNI ini menyebut, ICW tidak pernah punya itikad baik. Dia menuding, cara yang dilakukan peneliti ICW Egi Primayoga merupakan pembunuhan karakter.  "Cara sembrono seperti ini kalau dibiarkan akan merusak. Ini adalah character assassination, pembunuh karakter seseorang yang kebenarannya belum jelas, apalagi dengan pendekatan-pendekatan cocoklogi, dicocok-cocokan, ini apa-apaan begini?," pungkasnya.

Moeldoko Akan Polisikan Peneliti ICW, Kuasa Hukum: Silakan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/twk_bukan_dasar_1.jpg" alt="SIKAP PEGAWAI: Novel Baswedan (depan kanan) mewakili 75 pegawai KPK melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota dewas Indriyanto Seno Adji. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SIKAP PEGAWAI: Novel Baswedan (depan kanan) mewakili 75 pegawai KPK melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota dewas Indriyanto Seno Adji. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perlawanan pegiat antikorupsi terkait 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK), sebagai alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) berujung pada peretasan. Akun penyidik senior KPK Novel Baswedan hingga peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mengalami peretasan.  Direktur Information and Communication Technology atau ICT Institute Heru Sutadi menyampaikan, pengambil alihan akun terhadap para pegiat antikorupsi dinilai merupakan bentuk penyadapan. Pihak penyadap bisa mengetahui isi percakapan.  Hal ini seperti dialami oleh sejumlah peneliti ICW, mereka yang giat membela 75 pegawai KPK yang gagal menjadi ASN justru diretas. "Pengambil alihan akun bisa juga seperti menyadap. Seolah orang bisa baca isi whatsApp kita juga," kata Heru kepada JawaPos.com, Jumat (21/5).  Heru menyebut, sistem Telegram seharusnya lebih sulit dari aplikas WhatsApp. Tetapi justru, Novel Baswedan pada Kamis (20/5) malam, nomor teleponnya diretas, bersamaan dengan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko yang tiba-tiba nama keduanya muncul pada akun Telegram. "Kalau ke sistem Telegram sulit, apalagi lebih sulit daripada WA dan message tidak disimpan di sana," ucap Heru.  Heru tak memungkiri, penyadapan harus memiliki teknologi canggih. Menurutnya operator telekomunikasi memang bisa mengetahui percakapan telepon maupun sms para penggunanya. Tetapi justru penyadapan terhadap akun media sosial hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dia menyebut, hanya aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk menyadap pihak-pihak tertentu.  "Kalau percakapan atau sms bisa disadap dari operator telekomunikasi. Pakai alat dan hampir semua APH (aparat penegak hukum) punya alat sadapnya," ucap Heru.  Meski demikian, Heru tak merinci alat sadap seperti apa yang digunakan. Terlebih, Heru menegaskan hanya aparat penegak hukum yang bisa melakukan penyadapan. Hal ini pun diatur dalam Undang-Undang. "Kalau menyadap tidak boleh, hanya aparat penegak hukum yang mendapat kewenangan sesuai UU saja," ungkap Heru.  Heru menegaskan, pengambil alihan akun pun tidak dibenarkan, sekalipun itu dilakukan oleh aparat penegak hukum. "Tapi kalau mengambil alih akun, tidak boleh pasti. Tapi ada yang bisa melakukan, baik personal maupun terorganisir," pungkas Heru.  Sebelumnya, Novel Baswedan mengakui nomor telepon miliknya diretas ke dalam akun Telegram. Secara bersamaan, kontak keduanya yakni Novel dan Sujanarko muncul di akun Telegram. "Iya mas, saya (Novel Baswedan) dan pak Sujanarko," kata Novel kepada JawaPos.com, Kamis (20/5).  Senada juga disampaikan oleh Sujanarko. Pria yang karib disapa Koko ini menyampaikan, dirinya tidak mempunyai akun Telegram. "Akun Telegram atas nama Sujanarko juga dibajak per jam 20.31 WIB. Ini bukan pak Koko yang pegang, pak Koko nggak pakai Telegram," ucap Koko.  Koko khawatir peretasan itu berdampak buruk kepada rekan-rekan lain yang tidak mengetahui, kalau dirinya tidak menggunakan akun Telegram. Karena itu dia meminta agar tidak menghubungi dirinya melalui Telegram. "Kasih tahu teman-teman lain ya, siapa tahu disalah gunakan," imbau Koko.  Selain Novel dan Sujanarko, delapan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mengalami peretasan. ICW memang belakangan ini giat membela 75 pegawai KPK yang gagal menjadi ASN.

Akun Novel-Peneliti ICW Diretas, Kewenangan Penyadapan Milik Aparat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Agenda pemberantasan korupsi di tanah air mendapat tamparan. Transparency International Indonesia (TII) memaparkan bahwa <a href="https://www.jawapos.com/tag/indeks-persepsi-korupsi/">indeks persepsi korupsi</a> (corruption perceptions index/CPI) anjlok. Poin Indonesia turun signifikan jika dibandingkan dengan 2019. Dari angka 40 ke 37.  Turunnya poin indeks persepsi korupsi itu membuat peringkat Indonesia merosot menjadi ke-102.  Selevel dengan Gambia. Padahal, dengan 40 poin pada 2019, Indonesia berada di ranking ke-85. Bukan hanya itu, merosotnya indeks persepsi korupsi tersebut membawa Indonesia mundur ke 2016. Saat itu poin Indonesia juga berada di angka 37.  Sepanjang periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, baru tahun lalu indeks persepsi korupsi di Indonesia turun. Kali terakhir indeks persepsi korupsi Indonesia turun pada 2007.  Manajer Departemen Riset TII Wawan Suyatmiko menjelaskan, indeks tersebut bersumber dari pengambilan data sepanjang 2020. Persisnya mulai awal tahun sampai Oktober.  Menurut dia, ada beberapa hal yang mengakibatkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/corruption-perceptions-index/">CPI</a> Indonesia turun. Di antaranya, berkaitan dengan isu ekonomi dan investasi. ’’Secara umum, beberapa indikator penyusun CPI yang berhubungan dengan sektor ekonomi dan investasi serta kemudahan berusaha mengalami stagnasi,’’ kata Wawan dalam paparan secara daring kemarin (28/1).  Kemudian, terjadi penurunan poin penyusun indeks persepsi korupsi yang terkait dengan isu politik dan demokrasi. ’’Itu berarti politik (di Indonesia) masih rentan terhadap kejadian korupsi,’’ imbuhnya.  Khusus sektor penegakan hukum, kata Wawan, data TII menunjukkan kenaikan poin pada salah satu indikatornya. Namun, tidak ada perubahan pada indikator perbaikan kualitas layanan yang berhubungan dengan korupsi.  Di sisi lain, TII juga menarik data CPI mulai 2012 sampai 2017. Hasilnya cukup mengejutkan. ’’Korupsi telah menggeser alokasi anggaran layanan publik yang esensial, salah satunya kesehatan,’’ terang dia.  Data TII mencatat, 180 negara dengan persentase korupsi yang tinggi pelit membagi anggaran untuk sektor kesehatan. ’’Negara dengan korupsi tinggi cenderung mengeluarkan uang lebih sedikit untuk kesehatan,’’ jelas Wawan.  Terkait dengan pandemi Covid-19, TII menghasilkan analisis data yang menyebutkan bahwa korupsi berkontribusi terhadap kemunduran demokrasi selama pandemi. ’’Negara dengan tingkat korupsi tinggi merespons krisis dengan cara kurang demokratis,’’ imbuhnya.  Melihat penurunan tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pemerintah dan lembaga pemberantasan korupsi di tanah air. ’’Data TII menjelaskan bahwa politik hukum pemerintah semakin jauh dari agenda penguatan pemberantasan korupsi,’’ ungkap <a href="https://www.jawapos.com/tag/peneliti-icw/">peneliti ICW</a> Kurnia Ramadhana.  ICW berharap pemerintah merespons cepat paparan tersebut. ’’Semestinya menjadi koreksi keras bagi kebijakan pemberantasan korupsi,’’ imbuhnya. Dia menyatakan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah selama ini terbukti melemahkan agenda pemberantasan korupsi. ’’Skor itu dengan sendirinya membantah seluruh klaim pemerintah yang menarasikan penguatan KPK dan pemberantasan korupsi,’’ tegasnya.  Kurnia menyebutkan, salah satu pangkal masalah pemberantasan korupsi adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada 2019. Salah satunya Revisi UU KPK. Selain itu, UU Omnibus Law Cipta Kerja dinilai turut memberikan pengaruh. Sebaliknya, nasib Revisi UU Tindak Pidana Korupsi, Rancangan UU Perampasan Aset, dan Rancangan UU Pembatasan Transaksi Tunai yang dibutuhkan untuk melawan korupsi mandek. ’’Menggantung tanpa pembahasan,’’ kritiknya.  Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mengatakan, tiga lembaga penegak hukum, yakni KPK, Polri, dan kejaksaan, harus duduk bersama membahas strategi pemberantasan korupsi. Menurut dia, tidak boleh ada rivalitas negatif dalam penegakan hukum.  Dia menyebut, penurunan indeks persepsi korupsi sebenarnya sesuatu yang biasa. Semua negara mengalaminya. Namun, data yang disampaikan TII bisa menjadi warning bagi tiga instansi penegak hukum yang menjadi lokomotif dalam pemberantasan korupsi.  Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD membela diri dengan menyatakan bahwa indeks persepsi korupsi hanya sebatas persepsi, bukan fakta. ”Oleh sebab itu, bagi pemerintah, hasil sigi TII itu ya kami terima sebagai masukan yang baik,” imbuhnya.  Menurut dia, persepsi berkaitan dengan skor itu muncul lantaran dua hal. Yakni, kontroversi perubahan UU KPK yang diopinikan melemahkan KPK dan pengurangan hukuman koruptor oleh Mahkamah Agung (MA). Selain itu, Mahfud menyebutkan, data yang diambil TII hanya sampai Oktober tahun lalu. Padahal, pada November dan Desember, terjadi penindakan terhadap dua pejabat tinggi, yakni menteri kelautan dan perikanan serta menteri sosial.  Meski begitu, Mahfud menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan TII menjadi catatannya. Pemerintah memastikan tetap dan terus memberikan perhatian lebih terhadap pemberantasan korupsi.  Di bagian lain, Komisioner KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/nurul-ghufron/">Nurul Ghufron</a> menambahkan, data TII menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya urusan KPK. Melainkan menjadi tanggung jawab bersama. ”Mungkin turunnya (indeks persepsi korupsi 2020) karena momen Covid-19 itu mengakibatkan relaksasi-relaksasi,” imbuhnya.  Kelonggaran yang dimaksudkan untuk mengakselerasi penanggulangan Covid-19, kata dia, malah dimanfaatkan pihak tertentu untuk korupsi. Karena itu, upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan KPK harus diteruskan dengan penindakan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/01/2021/indeks-persepsi-korupsi-turun-kpk-pemberian-amplop-dianggap-biasa/">Indeks Persepsi Korupsi Turun, KPK: Pemberian Amplop Dianggap Biasa</a>  KPK juga menilai bahwa episentrum korupsi di Indonesia adalah masih lemahnya sistem politik, khususnya partai politik. KPK sudah memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem politik, termasuk di antaranya pembenahan partai politik. Begitu pula dalam upaya pencegahan korupsi di masa pandemi. KPK mendorong penguatan peran dan fungsi lembaga-lembaga pengawas. Salah satunya, pemberdayaan aparatur pengawas intern pemerintah (APIP).  Dari Istana, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menyatakan bahwa presiden menentang aksi korupsi. ”Selalu menekankan kepada kementerian dan lembaga serta seluruh kebijakan pemerintah untuk melakukan pencegahan korupsi,” ujarnya kemarin saat dihubungi Jawa Pos. Menurut dia, sikap Jokowi cukup tegas terkait korupsi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=jB4VNe-E750

CPI Indonesia Anjlok, ICW: Koreksi Kebijakan Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Kurnia-Ramadhana.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PANITIA seleksi calon pimpinan (capim) KPK sudah bekerja dan hari ini akan menetapkan sepuluh nama yang lolos. Nama-nama itu selanjutnya diserahkan kepada presiden dan bakal diteruskan ke DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).  Ada beberapa catatan yang kami temukan dalam proses seleksi capim KPK kali ini.  Pertama, sejak awal kami sudah menegaskan bahwa kami ragu dengan komposisi pansel seperti itu bisa menghasilkan pimpinan KPK yang benar-benar kredibel dan memenuhi ekspektasi publik. Kenapa?  Beberapa tahapan seleksi menunjukkan bahwa pansel tidak terlalu memahami isu pemberantasan korupsi dan kelembagaan KPK. Sampai sejauh ini, pansel tidak meletakkan isu integritas sebagai indikator utama penilaian. Hal tersebut terbukti dari 20 nama capim yang berasal dari penyelenggara negara dan penegak hukum. Kami menemukan data para kandidat yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara).  Padahal, LHKPN menjadi sebuah isu penting dan menjadi kewajiban menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999. Jadi, bagaimana mungkin penyelenggara negara dan penegak hukum yang tidak patuh masih tetap diloloskan pansel.  Poin kedua terkait rekam jejak calon. Masih ditemukan beberapa nama dalam 20 besar yang diduga mempunyai catatan kurang baik di masa lalu. Misalnya, ada figur yang diduga pernah melanggar kode etik ketika dulu bekerja di KPK. Ada juga figur yang diduga pernah mengintimidasi seorang pegawai KPK. Selain itu, ada figur yang diduga pernah menerima gratifikasi, tapi yang bersangkutan tidak melaporkannya ke KPK.  Dan, ketika kami melihat proses wawancara dan uji publik, terlihat banyak calon mengusulkan poin yang kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi. Ada yang mengusulkan revisi UU KPK dan membentuk dewan pengawas. Bahkan, ada seorang calon yang menyebut UU KPK harus diubah. KPK tidak tepat lagi untuk menindak pelaku korupsi yang berasal dari penegak hukum. Juga, menyebut operasi tangkap tangan (OTT) KPK merupakan tindakan keliru. Ini tentu logika-logika yang tidak tepat.  Maka, kami menilai, 20 nama yang dihasilkan pansel tidak terlalu memuaskan. Tidak memberikan harapan yang cerah bagi pemberantasan korupsi, setidaknya sampai 2023.  Sudah banyak tokoh yang bersuara, mulai Sinta Nuriyah Wahid, Mahfud MD, hingga Buya Syafii Maarif, yang mengingatkan Presiden Jokowi agar menyelamatkan KPK. KPK tidak bisa dipimpin orang-orang yang memiliki catatan kurang baik di masa lalu yang akibatnya tidak baik untuk hidup KPK empat tahun ke depan.  Kami berharap presiden mengevaluasi kinerja pansel secara keseluruhan. Kami memandang pansel saat ini antikritik. Tidak mengakomodasi masukan dari masyarakat. Jika nanti tidak puas dengan sepuluh nama yang diajukan pansel, presiden bisa dan berhak untuk mengembalikan nama-nama tersebut dan menjaring ulang. Jadi, jangan dipaksakan nama-nama yang diduga memiliki masalah tetap diloloskan dan diajukan ke DPR.  *) Peneliti Indonesia Corruption Watch  **) Disarikan dari wawancara dengan Agas Putra Hartanto

Jangan Paksakan Calon Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/datang-ke-resepsi-pernikahan-pimpinan-kpk-dikritik-icw_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK, Febry Diansyah. Febry menjamin bahwa kehadiran pimpinan KPK dalam acara resepsi pernikahan putra Ketua DPR Bambang Soesatyo, tak bakal mengganggu independensi KPK." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK, Febry Diansyah. Febry menjamin bahwa kehadiran pimpinan KPK dalam acara resepsi pernikahan putra Ketua DPR Bambang Soesatyo, tak bakal mengganggu independensi KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai sikap pimpinan KPK yang menghadiri resepsi pernikahan putra Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, Senin (10/9) mengurangi citra KPK. "Ini bisa mengurangi citra KPK yang kredibel," ujarnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (13/9). Menurut Adnan semua tindakan pimpinan KPK mengacu pada aturan Pasal 36 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, disebutkan bahwa Pimpinan dilarang mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung. Baik dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. "Itu karena Bamsoet pernah dipanggil sebagai saksi dalam kasus e-KTP. Kasus itu sendiri belum selesai, maka semestinya pimpinan KPK bisa menjaga jarak dengan siapapun yang dianggap berkaitan dengan kasus itu," jelasnya. Tak hanya itu, Adnan juga mempertanyakan sikap pimpinan yang terkesan aktraktif seperti memainkan alat musik saat resepsi berlangsung. Termasuk semeja dengan Pengacara kondang Hotman Paris, serta juga turut inframe dalam V-log Hotman. "Misalkan jika diundang dalam acara resmi dan bersifat pribadi seperti pernikahan, bisa saja hadir tanpa harus menjadi pihak yang atraktif seperti yang ditunjukkan dengan menjadi pengisi acara," pungkasnya. Terpisah, Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut mengenai resepsi tersebut, pimpinan hanya memenuhi undangan. Jadi, tidak ada kaitan kasus atau tugas lainnya akan terganggu. "Konteksnya harus diperhatikan. kehadiran untuk memenuhi undangan resepsi pernikahan. Jadi tidam ada kaitan dengan kasus atau pelaksanaan tugas yang ada," tukasnya saat dikonfirmasi JawaPos.com. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membantah kredibel atau profesional KPK akan terganggu akan kehadirannya di resepsi tersebut. "Kita profesional saja kalo mereka korupsi ya KPK bertindak. Buktinya SN dulu jadi ketua DPR kita tindak," imbuhnya. "Saat itu kan kapasitas Bamsoet sebagai saksi bukan tersangka. Banyak menteri yang pernah jadi saksi datang ke KPK dan menemui pimpinan," tambahnya. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga mengaku pihaknya akan tetap integritas walau sempat semeja, serta memainkan alat musik Saxophone juga hadir memenuhi undangan resepsi dari pernikahan putra Bamsoet. "Itu lah yang disebut integritas, kan periode kami ya KPK menangkap Anggota DPR besoknya, padahal malamnya satu meja makan malam lupa, walau hadir engga akan menganggu indepedensi," tutupnya. Untuk diketahui, resepsi pernikahan putra Bamsoet itu digelar pada Senin (10/9) di Jakarta Conventation Center (JCC). Ada empat pimpinan KPK yang hadir, yaitu Alexander Marwata, Basaria Pandjaitan, Saut Situmorang dan Laode M Syarif namun tak tampak Agus dalam acara tersebut.

Datang Ke Resepsi Pernikahan, Pimpinan KPK Dikritik ICW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/nyelekit-icw-kritik-poin-rekomendasi-pansus-angket-kpk_m_153541.jpeg" alt="Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW), Donnal Fariz" width="100%">
<figcaption>Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW), Donnal Fariz</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama bekerja, Panitia Khusus Hak Angket KPK telah mengeluarkan sebelas poin rekomendasi. Namun delapan dari sebelas poin itu mendapat kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW, Donnal Fariz menyebut bahwa delapan poin rekomendasi itu tidak membuktikan KPK melakukan pelanggaran hukum ketika mengusut suatu kasus.&nbsp; Poin pertama adalah, ketika pansus menyebut KPK sebagai lembaga superbody yang tidak bisa dikritik dan diawasi. Faktanya, kata Donnal, KPK itu diawasi sejumlah lembaga.&nbsp; "Dalam hal anggaran, KPK diawasi BPK, lembaga pengadilan dalam hal penegakkan hukum dan DPR dalam hal kinerja. Bahkan upaya penyadapan KPK diaudit," ucapnya di kantornya, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (27/8). Lalu poin kedua yang dikritik ketika pansus menyebut KPK mengarah kepada kebebasan atau lepas dari cabang-cabang kekuasaan. Padahal kata dia, hal itu sudah diatur dalam undang-undang.&nbsp; "Padahal kan ini undang-undang yang meletakkan KPK sebagai organ khusus," kata dia. Poin rekomendasi ketiga adalah pansus menyebut KPK dibentuk bukan atas mandat konstitusi tetapi undang-undang. Sehingga KPK harus mendapat pengawasan ketat. "Hal itu sangat tidak jelas. Tanpa hak angket DPR bisa melakukan pengawasan terhadap UU KPK, dilakukan salah satunya dengan rapat dengar pendapat (RDP)," cibir dia. Kemudian ada poin yang menyatakan, bahwa KPK dalam menjalankan fungsi dan kewenangan belum patuh atas asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU KPK. Padahal kata Donnal, dalam lingkup penindakan, KPK berpedoman pada hukum UU Tipikor. Poin lainnya yang dikritik yakni dalam fungsi koordinasi dan supervisi. Pada sisi koordinasi, poin rekomendasi menyatakan KPK berjalan tanpa mempertimbangkan penegak hukum lain. Lalu ada poin rekomendasi yang menyebut KPK cenderung menangani sendiri kasus tanpa koordinasi. "Temuan itu adalah bohong. Dapat dilihat dari website Anti Corruption Clearing House, bahwa hingga 31 Maret 2017 KPK melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan," ujar dia. Donnal juga menerangkan, poin rekomendasi lainnya yang mereka kritik ketika pansus menilai fungsi KPK dalam penyelidikan dan penyidikan tidak sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dia menyebut poin itu sangat fatal. "Padahal diketahui bila UU KPK itu berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002. UU KPK itu lex spesialis. KPK yang dianggap spesial khusus justru dianggap tidak taat KUHAP," kata dia. Untuk poin terakhir yang dikritik ICW adalah berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM). Poin rekomendasi menyatakan keberatannya bila KPK merumuskan dan menata SDM, tidak berasal dari unsur lembaga aparatur negara lainnya. "UU KPK dalam Pasal 25 ayat 1 poin 2 memberikan jaminan bagi KPK untuk mengangkat pegawainya sebagai bentuk independensi terhadap pengaruh kekuasaan lain. Di situ kan jelas aturannya," tukas dia.&nbsp;

Nyelekit, ICW Kritik Poin Rekomendasi Pansus Angket KPK

peneliti icw

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#peneliti icw

Berita Terkini