<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/29/1000366538-2467596481.jpg" alt="Universitas Oxford, yang telah berdiri sejak tahun 1096, dikenal luas karena sistem tutorial tradisionalnya dan reputasi akademik yang telah terjaga selama berabad-abad. (theoxfordmagazine.com)" width="100%">
<figcaption>Universitas Oxford, yang telah berdiri sejak tahun 1096, dikenal luas karena sistem tutorial tradisionalnya dan reputasi akademik yang telah terjaga selama berabad-abad. (theoxfordmagazine.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bagi sebagian orang, menempuh pendidikan tinggi alias kuliah di UK seolah seperti mimpi yang sulit dijangkau. Padahal, untuk bisa kuliah di UK kuncinya adalah kemauan yang tegas diiringi dengan usaha yang kini bisa melalui berbagai jalur yang tersedia alias berani mencoba. Hal itu bukan omong kosong, tetapi merupakan tips langsung dari Wulan Koagauw, alumnus University of Brighton di UK. Menurut dia, langkah terpenting dan paling utama saat ingin kuliah di UK adalah berani mencoba. "Jangan pernah hentikan keinginan kita untuk mencoba," ujarnya saat menghadiri Malam Penganugerahan UK Alumni Awards di Jakarta Selatan, Jumat (6/2). Peneliti di Pusat Penelitian Oseanografi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu menyebut banyak orang yang ingin kuliah di UK justru terhambat oleh dirinya sendiri karena minder dan tak percaya diri. "Sehingga memang agar mencoba itu masih harus kayak dipancing seperti itu. Kalau menurut saya, coba saja," ucap Wulan. Persiapan-persiapan yang harus dilakukan untuk bisa kuliah di luar negeri sejatinya memiliki standar yang sama. Mulai dari penguasaan bahasa hingga menentukan jurusan yang paling dibutuhkan di negara tersebut. Oleh karena itu, Wulan menegaskan bahwa kuncinya tetap harus berani mencoba. Orang yang tak pernah mencoba, kesempatannya menjadi nol persen. "Pada saat kita apply, kemungkinannya 50-50, kegambar ya, kita coba aja dulu," pungkasnya. &nbsp;

Mau kuliah di UK? Peneliti BRIN dan alumni University of Brighton beri tips kunci sukses dengan berani mencoba dan persiapan matang bahasa.

Mau Kuliah di UK? Ini Tips dari Peneliti BRIN Alumnus University of Brighton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/10/1000155850-1648274303.jpg" alt="Ilustrasi memantau hilal sebagai penentuan awal Ramadhan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi memantau hilal sebagai penentuan awal Ramadhan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peneliti Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin memprediksi Ramadhan 1447 H di Indonesia akan jatuh pada 19 Februari 2026. Hal itu berdasarkan pada posisi "hilal lokal" pada 17 Februari mendatang. Thomas menerangkan, Kementerian Agama dan sebagian besar ormas Islam selama ini memanng menggunakan kriteria hilal lokal untuk menentukan awal Ramadhan. "Pada saat Maghrib 17 Februari posisi hilal/bulan masih di bawah ufuk. Jadi tidak mungkin dirukyat (diamati). Jadi, awal Ramadhan pada hari berikutnya, yaitu 19 Februari 2026," ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (5/2). Dengan begitu, Thomas menyebut bahwa prediksi jatuhnya awal Ramadhan 1447 H pada 19 Februari 2026 akan berbeda dengan putusan Muhammadiyah yang menggunakan "hilal global". "Akan ada perbedaan penentuan awal Ramadhan 1447. Sumber perbedaan bukan seperti sebelumnya yang terkait posisi hilal, tetapi lebih disebabkan oleh perbedaan 'hilal lokal dan hilal global'," tuturnya. Dia menjelaska, Muhammadiyah menggunakan "hilal global", yaitu asalkan hilal memenuhi kriteria visibilitas di mana pun dan konjungsi sebelum fajar di Selandia Baru, maka besoknya masuk awal bulan. "Pada 17 Februari posisi hilal/bulan telah memenuhi kriteria di Alaska dan konjungsi terjadi sebelum fajar di Selandia Baru, maka awal Ramadhan ditetapkan 18 Februari 2026," pungkas Thomas.

Peneliti BRIN prediksi Ramadhan 1447 H mulai 19 Februari 2026 versi pemerintah, beda dengan Muhammadiyah yang pakai hilal global.

Peneliti BRIN Prediksi Ramadhan 1447 H versi Pemerintah 19 Februari, Beda dengan Muhammadiyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/JKT_-Jokowi-penuhi-panggilan-Bareskrim-Polri_SALMAN-TOYIBI-3JPG-1155992401.jpg" alt="Presiden ketujuh Joko Widodo. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden ketujuh Joko Widodo. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Isu mengenai keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah menjadi sorotan publik, setelah dipermasalahkan oleh sejumlah pihak, seperti mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo. Menanggapi hal ini, Peneliti senior riset dan politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Syafuan Rozi, menilai bahwa polemik ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk merusak citra dan warisan kebijakan Jokowi selama menjabat sebagai presiden. Menurutnya, isu administratif seperti ijazah bisa digunakan sebagai celah strategis oleh pihak-pihak yang tidak menyukai kebijakan-kebijakan peninggalan Jokowi. "Fragmentasi sosial dan politik dalam negara demokrasi wajar terjadi, termasuk dalam hal ini isu (keabsahan) ijazah Pak Jokowi. Ada kelompok yang barangkali selalu memperhatikan aspek administrasi yang kebetulan bisa jadi dianggap celah," kata Syafuan kepada wartawan, Kamis (22/5). "Ada pula kelompok yang tidak mengedepankan aspek itu, dan yang terpenting adalah kinerja, pengalaman dan integritasnya saat menjadi pemimpin nasional," sambungnya. Syafuan meyakini, masih banyak masyarakat yang lebih menilai rekam jejak Jokowi ketimbang urusan administratif semacam ijazah. Menurutnya, kinerja, pengalaman, dan arah kebijakan selama masa kepemimpinan Jokowi jauh lebih penting dibanding hal administratif akademik yang masih dipertanyakan oleh sebagian kelompok. "Kita lihat, bagaimana Pak Jokowi begitu sabar saat menjabat Walikota Solo, ketika merelokasi pedagang kaki lima, kinerjanya selama menjabat gubernur Jakarta dan puncak karirnya menjadi presiden," jelas Syafuan. Syafuan juga menegaskan, masyarakat yang terfragmentasi, akan selalu muncul kelompok yang secara konsisten menyoroti sisi negatif atau kelemahan dari pemimpin negara.&nbsp; Lebih lanjut, ia menilai bahwa isu ijazah Jokowi bisa jadi merupakan bentuk perlawanan terhadap warisan kebijakan yang telah dibangun selama satu dekade kepemimpinan. Karena itu, Ia menyarankan agar masyarakat lebih kritis terhadap motif di balik munculnya isu ijazah palsu. "Nah, bisa jadi, kelompok yang selalu mengkritisi hal ini, tidak menyukai warisan kebijakan Pak Jokowi," pungkasnya.

Isu ijazah palsu Jokowi jadi sorotan, Peneliti BRIN sebut ini strategi untuk merusak warisan kebijakan.

Peneliti BRIN Sebut Isu Ijazah Palsu Sengaja Digulirkan untuk Menggerus Warisan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/31/q9ZrW6V3NAmcRijb34VbnWo5IMbiDQd7n1P0Zukv-1051136541.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto mengunggah momen Lebaran bersama dengan keluarganya, Didit Hediprasetyo dan Titiek Soeharto. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto mengunggah momen Lebaran bersama dengan keluarganya, Didit Hediprasetyo dan Titiek Soeharto. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aktivitas tak biasa dilakukan putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo dengan mendatangi sejumlah elit politik di Indonesia. Kiprah didit, dinilai menjadi representasi dari sikap politik Prabowo yang ingin merangkul semua kalangan. Untuk diketahui, dalam momen lebaran, Didit bertemu dengan tiga tokoh besar yang juga mantan Presiden. Yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga Megawati Soekarno Putri yang secara politik masih diluar pemerintahan Prabowo-Gibran. Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati mengatakan, pola silaturahmi yang dilakukan oleh anggota keluarga presiden kepada beberapa elit politik senior terutama mantan presiden baru kali ini terjadi. "Hal ini tentu bisa diartikan bisa dimaknai secara alamiah mengingat ini juga bertepatan dengan momen idul fitri," ujarnya saat dihubungi Jawa Pos, Kamis (3/4). Meski demikian, Wasisto tak menampik jika safari Didit punya perspektik politik. Yang paling terlihat adalah, kunjungan ini sebagai representasi sikap politik Prabowo. Terbukti, Didit juga mendatangi Megawati yang notabene diluar koalisi. "Hal itu yang pernah diungkapkan presiden untuk merangkul semua kalangan elit politik. Oleh karena itu Mas Didit sebagai bentuk representasi simbolis Prabowo," imbuhnya. Terkait efektivitas Didit sebagai juru damai antar elit, Wasisto menilai hal itu harus menunggu. Sebab, itu bagian dari proses yang sedang dijalani putra Presiden ke delapan itu. Namun baginya, safari itu menjadi pondasi penting. "Paling tidak, Didit telah meletakkan batu fondasi silaturahmi antar elit politik yang selama ini bersebrangan," jelasnya. Terkait kans Didit terjun dalam politik praktis, Wasisto menilai kans itu terbuka. Sebagai anak presiden ke 8 dan cucu presiden ke 2, pria yang akrab di dunia fashion itu dinilai punya modal politik yang cukup. "Namun itu tergantung pada peran dan tugas yang diberikan oleh ayahnya ke depan," jelasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno mendukung serangkaian inisiatif pertemuan Didit Hediprasetyo putra dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Eddy, inisiatif Didit untuk bertemu tokoh-tokoh bangsa termasuk mantan Presiden Megawati Soekarnoputri meneduhkan dinamika politik di momentum yang tepat. &ldquo;Inisiatif Mas Didit bertemu Bu Mega menunjukkan bahwa di atas perbedaan dan dinamika politik, pada akhirnya yang menyatukan semua adalah merah putih,&rdquo; ujarnya. Momentumnya juga tepat di hari lebaran. Sehingga meneduhkan dinamika politik sekaligus menjadikan keberagaman sebagai kekuatan. Secara khusus, Doktor Ilmu Politik UI ini mendukung komitmen Presiden Prabowo untuk merangkul berbagai komponen bangsa dalam usaha mencapai target pembangunan dan khususnya pertumbuhan ekonomi 8 persen. "Jadi bukan soal koalisi atau oposisi, tapi bentuk saling mendukung dalam kebijakan pemerintah yang pro rakyat dan on the track untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan," jelasnya. Eddy juga menyampaikan apresiasinya terhadap Didit yang bisa diterima oleh semua pihak sebagai representasi yang melampaui perbedaan-perbedaan politik. "Kalau situasi politiknya stabil, demokrasi berkualitas dan pertumbuhan ekonomi terus naik maka pada akhirnya rakyat yang diuntungkan dengan kesejahteraan yang semoga terus meningkat," tutup Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Ciannjur ini.&nbsp;

Didit Hediprasetyo, putra Presiden Prabowo, menjalin silaturahmi dengan elit politik untuk merangkul semua kalangan menjelang Idul Fitri.

Safari Didit Cerminkan Sikap Politik Prabowo, Punya Modal Terjun ke Politik Praktis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/malambe-pulau-tumpukan-sampah-laut-yang-terkirim-dari-negara-tetangga_m_192691.jpeg" alt="Tumpukan sampah laut yang memadati sepanjang pantai Desa Malambe, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Gorontalo Utara." width="100%">
<figcaption>Tumpukan sampah laut yang memadati sepanjang pantai Desa Malambe, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Gorontalo Utara.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Belakang ini warga Indonesia dibuat geram dengan skandal korupsi PT Timah yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 271 triliun. Masyarakat semakin murka, karena para koruptor tersebut hanya mendapatkan hukuman yang relatif ringan jika dibandingkan dengan kerugiannya. Namun, sejatinya, kerugian yang negara yang diakibatkan oleh kasus korupsi tersebut bisa tampak seperti uang receh belaka jika dibandingkan kerugian yang terjadi karena sampah plastik yang mengotori lautan Indonesia. Peneliti dengan kepakaran pencemaran laut dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Muhammad Reza Cordova, M.Si, Ph.D, memaparkan, dalam tujuh tahun terakhir kerugian yang diakibatkan karena pencemaran sampah plastik di lautan Indonesia mencapai sekitar Rp 2.000 triliun, &rsquo;&rsquo;Kami melakukan riset dari 2018 sampai 2023, itu per tahun kerugiannya sekitar Rp 225 triliun per tahun. Jadi, masuk ke tahun ke tujuh pada 2024, kerugiannya bisa mencapai sekitar Rp 2.000 triliun. Ini bukan proyeksi semata, tapi sudah terjadi,&rsquo;&rsquo; ucap profesor termuda BRIN tersebut saat ditemui di Gedung Pusat Penelitian Oseanografi BRIN di kawasan Ancol, Jakarta Utara, itu. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/14/Prof-Reza-Cordova-125037590.jpg" alt="Peneliti dengan kepakaran pencemaran laut dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Muhammad Reza Cordova, M.Si, Ph.D." width="100%">
<figcaption>Peneliti dengan kepakaran pencemaran laut dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Muhammad Reza Cordova, M.Si, Ph.D.</figcaption>
</figure> Peneliti kelahiran 3 November 1986 itu menyatakan, munculnya kerugian tersebut berasal dari beragam sektor. Di antaranya adalah dari aspek kesehatan yang turut memengaruhi manusia juga hewan dan tumbuhan, secara ekonomi, pariwisata, hingga turunnya reproduksi ikan. Reza menambahkan, kerugian yang sangat masif itu muncul karena sampah plastik yang ada di lautan Indonesia volumenya juga sangat besar. &rsquo;&rsquo;Pada 2017-2018 kami memulai perhitungan tersebut untuk data nasional, Dari penelitian itu, ditemukan ada 249 ribu sampai 500 ribu ton sampah plastik yang bocor ke wilayah laut Indonesia per tahun,&rsquo;&rsquo; urai Peneliti Utama BRIN tersebut. Secara global, Indonesia pun sudah terlanjur mendapatkan predikat sebagai salah satu negara pencemar lautan terbesar di dunia. Data itu didasarkan pada penelitan dari Jenna Jambeck dari University of Georgia yang menyatakan bahwa plastik dari Indonesia yang bocor ke laut adalah 1,29 juta ton per tahun. Sedangkan di urutan pertama adalah Tiongkok yang menghasilkan sampah plastik sebanyak 3,53 juta ton per tahun yang bocor ke laut. Reza mengatakan, istilah kebocoran digunakan, karena seharusnya sampah yang masuk ke laut itu seharusnya bisa didaur ulang agar tidak sampai mengotori lautan. Penyebab kebocoran sampah plastik ke laut itu sendiri adalah dari kegiatan manusia. Seperti kegiatan rumah tangga, industri, dan pasar. Termasuk kegiatan yang ada di laut seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, transportasi laut, atau budidaya laut. Tapi, sebagian besar adalah sampah yang berasal dari darat yang terbawa atau bocor masuk ke laut. Persentasenya mencapai 80 persen. &rsquo;&rsquo;Jadi kan sampah plastik atau jenis apapun sebenarnya bisa ditangani dulu dari sumbernya, kemudian, residunya baru dibawa ke TPA. Tapi sayanganya, pengelolaan sampah yang ada di Indonesia kan tidak optimal,&rsquo;&rsquo; paparnya. Doktor bidang polusi lingkungan dari Tokyo University of Agriculture itu menuturkan, sampah yang berasal dari domestik seharusnya bisa ditahan dulu. Dari rumah dipilah dulu yang organik sama nonorganik. Organiknya seharusnya ditahan. Jadi pupuk misalnya, kemudian yang plastik didaur ulang. Sayangnya, yang sudah dikelola, berdasarkan data terakhir pada 2023, baru kurang dari 50 persen, sekitar 40 persen saja seluruh sampah yang terkelola. Dia bilang, performa pengelolaan sampah yang ada di Indonesia memang rendah. Dia berkata, kalau lihat dari Jakarta saja relatif bagus. Lebih dari 90 persen sampah yang terkelola. Tapi di daerah lain bagaimana? Misalnya di Bogor. Di Kota Bogor tak lebih dari 50 persen, sedangkan di Kabupaten Bogor hanya 30&ndash;40 persen. &rsquo;&rsquo;Itu daerah yang dekat dengan ibu kota padahal. Bagaimana dengan daerah yang jauh dari ibu kota? Itu lebih parah. Ujung tombak pengelolaan sampah itu adalah di pemda setempat. Nah, pemdanya ini tergantung dari anggarannya. Kalau anggaran Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, besar, walaupun nggak optimal juga. Kalau di kota-kota kecil, dananya relatif kecil. Hanya sekitar Rp 150 juta per tahun. Apa yang mau dilakukan?,&rsquo;&rsquo; serunya. Lalu, setelah ditelisik lebih lanjut, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak turun langsung ke peraturan teknis. Terutama, ditambah dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan sampah menjadi tidak terlalu penting bagi daerah bersangkutan. Nah, ketika pengelolaan sampah oleh pemda tidak optimal yang dilakukan masyarakat adalah mengubur dan membakar sampah. Sisanya baru dibuang. Reza mengatakan, berdasarkan hasil riset yang sudah dilakukan timnya, tidak terlalu banyak sampah yang langsung dibuang ke badan air (sungai, danau, atau laut) antara 2-6 persen. Lebih dari 30 persen dibakar, lebih dari 20 persen dikubur. Kemudian, dari sampah yang dibuang langsung ke badan air itu tidak langsung bocor ke laut dalam waktu yang cepat. Dia akan nyangkut di infrastruktur bangunan, gedung, jembatan, terkena akar tumbuhan. Yang bocor ke laut mungkin 2-4&nbsp; persen saja. &rsquo;&rsquo;Jangankan yang ada di daerah rendah. Yang di hulu sungainya saja, itu sudah penuh duluan sungainya karena tidak ada penjemputan sampah 100 persen ke sana (permukiman di hulu sungai),&rsquo;&rsquo; terangnya. Dia menemukan fakta di lapangan bahwa, banyak orang berpikir: Out of Sight, Out of Mind. Apa yang tidak saya lihat, berarti bersih. Akhirnya mereka lakukan membuang atau membakar atau mengubur saja, asalkan sudah tidak terlihat mata lagi, tanpa mereka tahu itu menimbulkan bahaya. Lain halnya jika fasilitas pengelolaan sampahnya mumpuni, penjemputannya ada. &rsquo;&rsquo;Nah, itu yang membuat kita sudah penduduknya banyak, pengelolaannya nggak optimal, garis pantainya banyak, sampah ini akhirnya menjadi masalah serius,&rsquo;&rsquo; kata dia. &rsquo;&rsquo;Memang benar kalau ada yang bilang Indonesia ini darurat sampah plastik, karena memang nggak ada yang peduli,&rsquo;&rsquo; lanjutnya. Reza menyatakan, ada tiga pihak yang harus bertangguung jawab. Pertama adalah pemerintah, termasuk pemerintah pusat dan daerah. Kemudian adalah industri, lalu masyarakat secara luas. &nbsp; Pemerintah pusat ingin sampah itu dikelola dengan baik. Tapi di daerah tidak bisa optimal karena anggarannya minim. Padahal idealnya harus sinkron secara keseluruhan karena adanya otonomi daerah. &rsquo;&rsquo;Saya pernah menulis di Science Popular, saya bilang pelayanan dasar di Pemda itu kan ada pendidikan, kesehatan. Seharusnya, urusan pengelolaan sampah itu masuk ke situ juga (pelayanan dasar Pemda, Red),&rsquo;&rsquo; terangnya. Sampah juga berkaitan dengan kesehatan. Kalau sampah tidak dikelola dengan baik. Minimal ada banyak tikus. Tikus sudah jelas membawa berbagai macam penyakit. Belum kemudian jika berbicara dampak dari mikroplastik dan nanoplastik untuk makhluk hidup. &rsquo;&rsquo;Peneliti juga bisa memberikan policy brief kepada pemerintah, tapi balik lagi, keinginan dari pemerintah maunya seperti apa? Apakah cuma ngomong saja tanpa dilaksanakan atau sebaliknya,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Salah satu materi dalam policy brief kepada pemerintah itu adalah kajian yang menyatakan bahwa ada minimal 11 titik kebocoran sampah dari sungai utama yang ada di Jawa dan Bali. Kalau itu bisa ditutup, 30 persen sampah plastik Indonesia itu berkurang yang bocor ke laut. Itu karena penduduk Jawa dan Bali lebih dari 160 juta orang. Kajian itu juga menemukan fakta bahwa 7 sungai yang ada di Jakarta, sampahnya lebih kecil 10 kali lipat dibandingkan 1 sungai di Bekasi dan 1 sungai di Tangerang, karena Pemprov DKI punya jaring sampah per 5 sampai 10 km. Tapi itu anggarannya besar. Tidak semua Kabupaten/Kota bisa melakukan itu. Jaring sampah belum cukup menahan kebocoran sampah ke laut. Harus dari sumbernya. Pemerintahnya harus punya regulasi yang diimplementasikan dengan baik, industrinya mau mendaur ulang sampah, masyarakat harus lebih sadar dalam melakukan pengolahan sampah, seperti melakukan pemilahan dan lebih bijak dalam konsumsi penggunaan plastik dalam kegiatan mereka. Minimal tiga sektor itu dilakukan. Kemudian menjemput sampah dan membuat RDF (refused derived fuel/tempat pengelolaan sampah terpadu) buat sarana daur ulang yang nanti dikerjasamakan dengan industri. Jika berbagai itu dilakukan, dia yakin dalam waktu dua tahun, sesuai dengan Rencana Aksi Penanganan Sampah Laut, sampah akan dikelola dengan baik. RDF di Indonesia tidak bisa mengolah semua jenis plastik. Jumlahnya lebih dari 100 tapi belum cukup, karena hanya terfokus di Jawa dan Bali. Dia pun menyatakan keprihatinannya, karena rendahnya pengelolaan sampah di dalam negeri sampai mendapatkan atensi dari orang-orang di luar Indonesia. Nah, salah satu dari warga asing yang peduli dengan lingkungan hidup di Indonesia adalah Benedict Wermter atau biasa dikenal dengan nama Bule Sampah. Sejak awal kedatangannya ke Indonesia sebagai turis pada 2017 silam, pria yang biasa disapa Beni itu segera mendapati salah satu masalah yang dihadapi negeri yang telah menawan hatinya ini: sampah. Itulah yang kemudian mendorong peneliti, penulis, dan jurnalis investigatif asal Jerman tersebut membuat platform yang menyediakan informasi dan edukasi, khususnya terkait sampah plastik. Sejak tahun lalu, dia aktif mengedukasi masyarakat Indonesia melalui media sosial dengan nama akun Bule Sampah. Kemudian, dia terjun dalam dunia pengelolaan sampah di Indonesia dengan menjadi co-founder Veritas Indonesia Lingkungan (VEL) bersama Recovered Indonesia (RECO), perusahaan pengolahaan sampah plastik yang fokus di pesisir dan daerah terpencil di Indonesia. &rsquo;&rsquo;Saya ikut terpanggil karena negara-negara barat juga ikut andil membanjiri Indonesia dengan sampah plastik. Jadi saya juga harus ikut peduli,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Jurnalis investigatif yang fokus mengangkat isu-isu lingkungan hidup itu menyatakan, kalau pada dasarnya ada overproduksi plastik sekali pakai yang dibuang ke lingkungan, karena sebagian besar yang bocor ke lautan adalah sampah plastik sekali pakai seperti sachet atau botol plastik. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/14/sampah-laut-670596235.jpg" alt="Sebagian dari sampah laut yang berhasil diangkat ke ataas kapal pada South Java Deep Sea Expedition (SJADES). Sebagian besar di antaranya adalah plastik sekali pakai. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sebagian dari sampah laut yang berhasil diangkat ke ataas kapal pada South Java Deep Sea Expedition (SJADES). Sebagian besar di antaranya adalah plastik sekali pakai. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &rsquo;&rsquo;Ada juga fenomena yang disebut sebagai musim sampah yang sedang kita hadapi sekarang, karena saat musim hujan seperti saat ini, semakin banyak sampah plastik yang mengalir ke laut, seperti di Bali. Sampah-sampah itu bisa jadi berasal dari berbagai pulau di Indonesia atau bahkan berasal dari negara lain yang masuk ke wilayah laut Indonesia kemudian terdampar di pantai-pantai,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Kemudian mengenai upaya untuk menanggulangi sampah plastik, Beni pun memberikan pernyataan senada dengan Reza. Bahwa tanggung jawab ada pada tiga sektor yaitu pemerintah, industri, serta masyarakat luas. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/bule-sampah-3248046199.png" alt="Benedict Wermter alias Bule Sampah turun ke lapangan melihat salah satu daerah di Bali yang dipenuhi sampah plastik." width="100%">
<figcaption>Benedict Wermter alias Bule Sampah turun ke lapangan melihat salah satu daerah di Bali yang dipenuhi sampah plastik.</figcaption>
</figure> &rsquo;&rsquo;Ini adalah masalah masyarakat yang menggunakan plastik kemudian tidak membuangnya dengan layak. Pada akhirnya, tanggung jawab terbesar ada pada kita, ada pada individual yang menggunakan plastik sekali pakai tersebut,&rsquo;&rsquo; terang pria yang menikahi perempuan Indonesia itu. &rsquo;&rsquo;Tapi pemerintah juga harus menyediakan sarana pengolahan sampah, kita juga butuh mekanisme kontrol dan pada dasarnya juga butuh penegakan hukum. Terakhir, pelaku industri juga harus mengurusi sampah plastik dengan melaksanakan extended producer responsibility (EPR),&rsquo;&rsquo; lanjutnya. EPR sendiri adaah sebuah mekanisme yang membuat produsen (sektor industri) ikut bertanggung jawab atas sampah yang sudah mereka hasilkan. Termasuk sampah plastik. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah sampah dari produk terkait, meningkatkan daur ulang dari produk, dan memastikan sampah dikelola dengan cara yang ramah lingkungan. Di Indonesia, EPR turut diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 75, Tahun 2019 atau yang disebut dengan Peta Jalan Pengurangan Sampah. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 317px; top: 1923.13px;">&nbsp;</div>

kerugian yang negara yang diakibatkan oleh kasus korupsi tersebut bisa tampak seperti uang receh belaka jika dibandingkan kerugian

Lautan Indonesia Darurat Sampah Plastik! Akibatkan Kerugian hingga Rp 2.000 Triliun, Peneliti BRIN Minta Semua Pihak segera Lakukan Aksi Nyata

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/WhatsApp-Image-2023-09-21-at-112802-3240187971.jpeg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir bersama Presiden Jokowi (Instagram/@erickthohir)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir bersama Presiden Jokowi (Instagram/@erickthohir)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa dirinya menerima informasi intelijen soal kondisi partai politik termasuk keinginan partai tidak bisa dimaklumi. Bahkan Jokowi dinilai telah terindikasi menyalahgunakan kekuasaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tudingan itu mencuat dalam diskusi Bahaya Penyalahgunaan Intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara virtual pada Kamis (21/9). Peneliti sekaligus Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan BRIN Muhamad Haripin, mengatakan pernyataan Jokowi itu dapat dipahami, tetapi bukan lantas memakluminya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haripin mengatakan pernyataan Jokowi bahwa dia mengetahui dan menerima informasi intelijen soal partai politik itu adalah suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan. &rsquo;&rsquo;Atau setidaknya ada indikasi penyalahgunaan intelijen untuk kepentingan kekuasaan,&rsquo;&rsquo; katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia pernyataan Jokowi itu berpotensi menimbulkan pelanggaraan hak kebebasan warga. Bahkan bahaya yang lebih serius, pernyataan Jokowi itu bisa mengancam proses menjelang pelaksaan Pemilu tahun depan. Serta mengancam nilai kebangsaan di dalam Pancasila.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haripin mengatakan pernyataan Jokowi itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apalagi pernyataan itu mengindikasikan adanya mobilisasi lembaga intelijen untuk memata-matai partai politik. Dia menegaskan upaya ini adalah penyalahgunaan kekuasaan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rsquo;&rsquo;Tugas intelijen itu mengumpulkan dan mengolah informasi soal ancaman keamanan nasional,&rsquo;&rsquo; kata dia. Lembaga intelijen tidak bertugas untuk mengumpulkan bahan keterangan (baket) tentang kebijakan politik. Baik itu partai politik koalisi maupun partai politik oposisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013008744/polda-metro-serahkan-berkas-perkara-5-tersangka-film-dewasa-jaksel-ke-jaksa">Polda Metro Serahkan Berkas Perkara 5 Tersangka Film Dewasa Jaksel ke Jaksa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian Haripin mengatakan aksi spionase terhadap partai politik mencederai prinsip luber dan jurdil dalam Pemilu. Lebih jauh lagi mobilisasi intelijen itu bisa menjadi sebuah intimidasi negara dan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik di tengah situasi menuju Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas kondisi itu, Haripin mengatakan DPR mestinya harus mengusut tuntas kejadian tersebut. Menurut dia Komisi I DPR dan Tim Pengawas Intelijen berwenang menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan intelijen. &rsquo;&rsquo;Bentuk panitia khusus gabungan Komisi I dan Komisi III agar proses investigasi berjalan lebih komperhensif,&rsquo;&rsquo; katanya.&nbsp; Proses dan hasil investigasi DPR itu harus disampaikan secara terbuka ke publik.</div>

’’Tugas intelijen itu mengumpulkan dan mengolah informasi soal ancaman keamanan nasional,’’ kata dia.

Peneliti BRIN: Jokowi Terindikasi Menyalahgunakan Kekuasaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/25/brin-1203442105.jpeg" alt="Peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin minta maaf kepada warga Muhammadiyah." width="100%">
<figcaption>Peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin minta maaf kepada warga Muhammadiyah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengadilan Negeri (PN) Jombang akhirnya menjatuhkan vonis satu tahun penjara kepada bekas peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin, Selasa (19/9). Seperti diberitakan Radar Surabaya (Jawa Pos Grup), terdakwa Andi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pindana menyebarkan informasi yang bertujuan untuk memicu rasa kebencian atau permusuhan antara individu atau kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Vonis itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) selama 1,5 tahun. Majelis hakim PN Jombang yang diketuai Bambang Setyawan menyebutkan, hal yang memberatkan adalah tindakan terdakwa menimbulkan kegaduhan nasional. Tindak terdakwa juga berpotensi menimbulkan rasa kebencian kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. &ldquo;Terdakwa juga berterus terang dan mengakui perbuatannya. Terdakwa juga masih berusia muda, sehingga bisa mengubah perbuatannya ke depan,&rdquo; kata Bambang. Menanggapi putusan tersebut, baik jaksa maupun kuasa hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir. Majelis memberikan tenggang waktu selama tujuh hari untuk memberikan jawaban. Sementara itu, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jombang Abdul Wahid menilai vonis satu tahun penjara untuk Andi Pangerang Hasanuddin terlalu rendah. Pasalnya, permasalahan tersebut level nasional. &ldquo;Kami menilai vonis satu tahun itu terlalu rendah. Karena itu isu nasional, bukan lokalitas. Ada dua permasalahan serius, ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan. Kalau ancaman menghina atau mencela tidak masalah. Tapi ini ancaman pembunuhan satu per satu warga Muhammadiyah,&rdquo; ujar Abdul Wahid seusai menghadiri persidangan kemarin. Karena itu, pihaknya akan melaporkan hasil persidangan tersebut ke PW Muhammadiyah Jawa Timur dan PP Muhammadiyah. Muhammadiyah juga terus melakukan pemantauan mengingat pihak jaksa masih pikir-pikir.

Pengadilan Negeri (PN) Jombang akhirnya menjatuhkan vonis satu tahun penjara kepada bekas peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin.

Eks Peneliti BRIN Andi Pangerang Hanya Divonis Setahun, Muhammadiyah Sebut Hukuman Terlalu Ringan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/07/WhatsApp-Image-2023-08-07-at-162501-2851203547.jpeg" alt="Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Soekarnoputri mengingatkan para peneliti lembaga tersebut untuk tak menjadikan penerbitan jurnal internasional sebagai target utama riset. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Soekarnoputri mengingatkan para peneliti lembaga tersebut untuk tak menjadikan penerbitan jurnal internasional sebagai target utama riset. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Teknologi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri mengingatkan para peneliti lembaga tersebut untuk tak menjadikan penerbitan jurnal internasional sebagai target utama riset. Diketahui,&nbsp;sebanyak 127 periset BRIN&nbsp;hadir dalam acara &ldquo;BRIN Mendengar&rdquo; yang diadakan di Gedung Nayaka Loka, di lingkungan Kebun Raya Candikuning, Baturiti, Tabanan, Bali, Senin (7/8). Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dan Wakil Kepala BRIN Laksamana Madya (Laksdya) Amarulla Octavian ikut dalam acara itu. Tak hanya itu, jajaran Dewan Pengarah BRIN hadir lengkap, seperti Sri Mulyani, Soeharso Monoarfa, Bambang Kesowo, hingga Emil Salim. Pernyataan Megawati itu berawal dari pernyataan Peneliti dari Pusat Riset Perternakan BRIN Provinsi NTB, Panda Pandjaitan, yang menceritakan, bagaimana dirinya terus mengembangkan nutrisi atau sumber protein untuk sapi menggunakan lamtoro taramba. Dimana targetnya mendapatkan satu induk satu anak dalam setahun. Dari hal tersebut 3.000 sampai 4.000 petani sudah mengembangkan hal tersebut. Namun, untuk mencari alternatif lain, maka akan dilakukan dengan memanfaatkan rumput laut, yang paling banyak di NTB. Lalu Kepala Pusat Riset Bio Industri Laut dan Perairan Darat BRIN NTB, Fahrurrozi menjelaskan, pihaknya mengoleksi beberapa mikro dan makro algae di perairan Indonesia, kemudian melakukan hilirisasi dan industrialiasi rumput laut. Selain itu, lanjut dia, menjadi percontohan untuk 100 hektar untuk budi daya rumput laut yang kemudian berkolaborasi dengan bagian di pertanian, peternakan, perairan, pangan, dan energi sedang berusaha penuh untuk menjalankan program tersebut. Namun, Fahrurrozi menyebut ada hambatan berupaya pembibitan. &ldquo;Harapan kami pusat riset yang di Lombok itu bisa dijadikan center (pusat) pembibitan rumput laut dan alga,&rdquo; jelas dia. Selain itu periset BRIN dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, Subekti menyinggung hasil penelitian para peneliti bisa masuk jurnal ilmiah internasional, yang dipandangnya masih sulit. &ldquo;Biaya untuk publikasi. Saya menyampaikan apa yang dirasakan teman-teman juga, bahwa anggaran untuk itu mungkin belum bisa diberikan langsung atau cepat. Mungkin saya mengusulkan,&rdquo; jelas Subekti. Saat diberi giliran menanggapi, Megawati mengingatkan, jangan hanya memikirkan bahwa hasil riset mereka hanya untuk diterbitkan di jurnal luar negeri semata. Sebab target yang utama untuk para periset BRIN sebaiknya adalah, bagaimana riset dilakukan untuk memajukan Indonesia. Jangan menjadi kendor karena masalah jurnal semata. Dia menceritakan percakapannya dengan Presiden Jokowi. &ldquo;Saya bilang Pak Jokowi, Pak aku tuh dah jengkel loh pak, enggak ada lagi semangat tempurnya. Research-nya hanya mikir (bagaimana) nanti kalau bisa (hasil risetnya) masuk ke jurnal,&ldquo; ujar Megawati. Selain itu, Presiden Kelima RI ini juga mengingatkan akan pentingnya hak cipta hasil riset segera diurus oleh para peneliti BRIN. Mematenkan riset itu jauh lebih penting dibanding hanya sekedar dipamerkan ke luar negeri. Sebab jika paten tak diurus, dan hasil penelitian malah dibeli asing, produk yang dihasilkan akan menguntungkan pihak asing saja. &ldquo;Ini keputusan saya sebagai ketua dewan pengarah ketika rapat pertama, seluruh yang namanya researcher, kalau mendapatkan hasil, harus dipatenkan. Kalian tahu enggak sih kenapa orang asing itu nyari (hasil riset peneliti Indonesia)? Karena mereka akan jual. Kalau kalian hanya mau duitnya, (riset kalian akan) dibeli, hanya karena mau masuk ke jurnal, terus dia yang menggunakan. (Kalau sudah begitu) kalian tidak akan pernah (benar-benar) terkenal, kecuali di dalam negeri,&rdquo; ungkap Megawati. Megawati&nbsp;juga menyinggung soal tanaman alga yang telah dipatenkan terlebih dahulu oleh Korea untuk mendongkrak perekonomian negara mereka. &ldquo;Saya tahu research algae itu sekarang diambil sama Korea,&rdquo; kata Megawati. Dia pun menunjuk peneliti yang menyampaikan soal alga untuk menanyakan kepatenan akan penelitiannya tersebut. &ldquo;Kamu udah dipatenkan apa belum? Iya atau tidak,&rdquo; tanya Megawati. &nbsp;

Megawati Soekarnoputri mengingatkan para peneliti lembaga tersebut untuk tak menjadikan penerbitan jurnal internasional sebagai target utama

Megawati Ingatkan Peneliti BRIN Jangan Hanya Bangga Hasil Penelitian Terbit di Jurnal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/7_1-4283878072.png" alt="Sidang perdana mantan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin dalam kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, Rabu (12/7)." width="100%">
<figcaption>Sidang perdana mantan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin dalam kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, Rabu (12/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin, 29, menjalani sidang perdana dalam kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jaksa Aldi Demas Akira membacakan kronologi kasus ujaran kebencian tersebut hingga dakwaan di depan majelis hakim dan kuasa hukum terdakwa. &rdquo;Kami menuntut dengan dua dakwaan. Yakni pasal 45 a ayat (2) juncto pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kedua, pasal 45 b jo pasal 29 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE,&rdquo; kata Aldi Demas Akira seperti dilansir dari Antara di Jombang. Aldi menjelaskan, pasal pertama unsurnya menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan kebencian dan permusuhan untuk individu/kelompok. Pasal kedua, unsurnya adalah mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. &rdquo;Dalam perkara ini, akan menghadirkan 10 orang saksi,&rdquo; terang Aldi Demas Akira. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Palupi Pusporini, mengatakan bahwa dakwaan tersebut telah diterima sehingga tidak mengajukan keberatan. &rdquo;Kami dari kuasa hukum terdakwa menilai dakwaan sudah cukup, tidak perlu mengajukan keberatan dan sesuai dengan statemen hakim,&rdquo; kata Palupi. Sidang tersebut digelar secara daring. Terdakwa tidak hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Jombang, sementara majelis hakim, jaksa, dan kuasa hukum hadir secara langsung di pengadilan. Sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa (18/7) dengan agenda pemeriksaan saksi. Rencananya sidang akan digelar secara offline dengan secara langsung menghadirkan terdakwa maupun saksi. Sidang kasus ujaran kebencian tersebut dilakukan Andi Pangerang Hasanuddin, mantan peneliti BRIN. Kasus tersebut bermula saat akun Facebooknya mengomentari perdebatan penentuan Idul Fitri. Kemudian Andi Pangerang Hasanuddin menulis tulisan ancaman kepada warga Muhammadiyah. Komentarnya tersebut langsung viral. Bahkan, sejumlah pengurus Muhamadiyah mulai dari tingkat kabupaten, wilayah, hingga pengurus pusat, bereaksi. Mereka kemudian melaporkan perkara tersebut. Andi Pangerang Hasanuddin kemudian ditangkap di rumah orang tuanya, Desa/Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Dia juga dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai peneliti BRIN. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Mantan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Andi Pangerang Hasanuddin, menjalani sidang perdana kasus ujaran kebencian di PN Jonbang

Kasus Ujaran Kebencian, Mantan Peneliti BRIN Jalani Sidang di Jombang 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/Rilis-Andi-Pangerang-Hasanuddin-Salman-Toyibi-5-1-4207055934.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Andi Pangerang Hasanuddin di perlihatkan saat konferensi pers di Jakarta, Senin (1/5/2023). Bareskim Polri menahan tersangka Andi Pangerang Hasanuddin akibat komentar" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Andi Pangerang Hasanuddin di perlihatkan saat konferensi pers di Jakarta, Senin (1/5/2023). Bareskim Polri menahan tersangka Andi Pangerang Hasanuddin akibat komentar</figcaption>
</figure> Kasus Ancaman Pembunuhan Warga Muhammadiyah JawaPos.com &ndash; Andi Pangerang Hasanuddin, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang terlibat ujaran kebencian, akhirnya dipecat. Sanksi pecat itu disampaikan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko kemarin (27/5). BRIN juga menjatuhkan sanksi kepada Thomas Djamaluddin. Namun, sanksi untuk pria yang juga peneliti BRIN itu lebih ringan. Yakni, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan tertulis. Laksana menjelaskan, keputusan tersebut merupakan hasil rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku serta Majelis Hukuman Disiplin ASN BRIN. &rdquo;Sebagai tindak lanjut kasus ujaran kebencian di media sosial yang melibatkan dua periset, BRIN telah bergerak cepat untuk melakukan pemeriksaan internal melalui mekanisme sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN bagi keduanya,&rdquo; katanya. Sidang bagi Andi berlanjut dengan sidang Majelis Hukuman Disiplin ASN. Sebab, Andi dinilai terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Peraturan Pemerintah 94/2021 tentang Disiplin PNS. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/25/IMG_20230424_203607-3974843989.jpg" alt="Kepala BRIN Laksana Tri Handoko membenarkan bahwa Andi Pangerang Hasanuddin adalah aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di lingkungan BRIN." width="100%">
<figcaption>Kepala BRIN Laksana Tri Handoko membenarkan bahwa Andi Pangerang Hasanuddin adalah aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di lingkungan BRIN.</figcaption>
</figure> Kepala BRIN sebagai pejabat pembina kepegawaian menyetujui bahwa Andi dinyatakan bersalah dan dikenai hukuman disiplin tingkat berat. Dengan keputusan itu, Andi diberhentikan sebagai PNS. Laksana juga telah menyetujui penjatuhan sanksi moral bagi Thomas berupa perintah untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan tertulis. &rdquo;Saat ini pemberhentian diproses Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BRIN mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku,&rdquo; ujarnya. Kasus ini bermula ketika Thomas menuliskan pendapat di laman akun Facebook-nya terkait dengan perbedaan hari Lebaran 2023. Waktu itu Muhammadiyah memutuskan untuk berlebaran terlebih dahulu. Keputusan pemerintah, Lebaran jatuh di hari setelahnya. Andi lantas terlibat adu komentar dengan seseorang. Dia kemudian emosional dan menulis kalimat ancaman kepada warga Muhammadiyah. (lyn/c14/oni)

Andi Pangerang Hasanuddin, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang terlibat ujaran kebencian, akhirnya dipecat.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Peneliti BRIN

Berita Terkini