<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/august-mellaz-2880292985.jpg" alt="August Mellaz selaku Anggota KPU RI, resmi umumkan 12 nama panelis yang terlibat dalam debat kelima pilpres 2024." width="100%">
<figcaption>August Mellaz selaku Anggota KPU RI, resmi umumkan 12 nama panelis yang terlibat dalam debat kelima pilpres 2024.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Komisi Pemilihan Umum (KPU) gelar rapat koordinasi menjelang debat kelima pilpres 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta pada Rabu (31/1). Berdasarkan hasil rapat final koordinasi penyelenggaraan debat kelima Pilpres 2024, KPU mengumumkan 12 nama panelis yang akan terlibat dalam menyusun pertanyaan yang akan diajukan. Dilansir dari ANTARA, Rabu (31/1), August Mellaz selaku&nbsp;Anggota KPU RI mengungkapkan bahwa 12 nama panelis tersebut telah memberikan konfirmasi terkait keterlibatan mereka sebagai panelis, Nantinya, para panelis akan menjalani masa karantina selama dua hari sebelum acara debat dengan masa karantina dimulai pada hari Jumat (2/2). "Jadi, kami sudah mendapatkan konfirmasi kesediaan dari 12 orang panelis yang nanti akan terlibat dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk debat yang kelima mendatang sesuai dengan tema yang kami tetapkan," ujar Mellaz saat ditemui selepas apat final koordinasi penyelenggaraan debat kelima Pilpres 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (31/1). August mengungkapkan bahwa para panelis sebagian besar terdiri dari kalangan akademisi, disertai dengan beberapa praktisi yang aktif dalam berbagai organisasi masyarakat sipil. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014069305/besok-dkpp-sidangkan-aduan-pelanggaran-berat-oleh-kpu">Besok, DKPP Sidangkan Aduan Pelanggaran Berat oleh KPU</a> Adapun nama-nama panelis yang terlibat dalam debat kelima pilpres 2024 yakni, Prof. Dr. Aminuddin Syam, SKM, M.Kes, M.Med.Ed (Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin); Prof. Asep Saepudin Jahar, MA, Ph.D. (Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2023-2027); Bahruddin (Inisiator Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah); Damar Juniarto, S.Sos (Akademisi di UPN Veteran Jakarta). Kemudian, Prof. Emiritus PM Laksono Ph.D. (Guru Besar Antropolog, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada); Imam Prasodjo (Sosiolog Universitas Indonesia); Onno widodo Purbo.PhD. (Ahli Teknologi Informasi/Wakil Rektor institut Teknologi Tangerang Selatan); Dra. Reni Kusumowardhani M.PSI., (Psikolog Himpunan Psikologi Indonesia). Tak hanya itu saja, nama panelis lainnya yakni, Timboel Siregar,&nbsp;<a href="http://s.si/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://S.SI&amp;source=gmail&amp;ust=1706794829139000&amp;usg=AOvVaw24l4CDEd4EA35praVq4Eyr">S.SI</a>, SH, MM (Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia); Tolhas Damanik, M.Ed (Penasihat Hak Disabilitas pada General Election Network for Disability Access); Drs. Tukiman Tarunasayoga MS, Ph.D. (Dosen Pascasarjana Program Penyuluhan Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta); dan Prof. Vina Adriany, M.Ed, Ph.D. (Guru Besar di bidang PAUD dan Gender, Universitas Pendidikan Indonesia). Adapun dua moderator yang akan memandu selama debat berlangsung yakni Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Debat kelima pilpres 2024 ini akan diselenggarakan oleh stasiun televisi terkemuka, yakni TV One, ANTV dan Net TV. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014058245/kpu-angkat-bicara-soal-pilpres-bakal-berlangsung-satu-atau-dua-putaran-sebut-kuncinya-ada-pada-ini">KPU Angkat Bicara Soal Pilpres Bakal Berlangsung Satu atau Dua Putaran, Sebut Kuncinya Ada Pada Ini</a> Debat kelima pilpres 2024 akan diselenggarakan pada Minggu, 4 Februari 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.&nbsp;Dalam debat kelima ini akan mempertemukan para calon presiden, yakni Anies Baswedan (capres nomor urut 1), Prabowo Subianto (capres nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (capres nomor urut 3). Ketiga calon presiden ini dipertemukan guna membahas isu terkait kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. &nbsp;***

Jelang debat kelima, KPU resmi umumkan 12 nama panelis yang akan terlibat dalam debat kelima pilpres 2024.

Jelang Debat Kelima Pilpres 2024, KPU Resmi Umumkan 12 Nama Panelis

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/hasyim-1637416857.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari ketika diwawancara soal hasil evaluasi debat perdana calon presiden-wakil presiden di Denpasar, Rabu (13/12/2023). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari ketika diwawancara soal hasil evaluasi debat perdana calon presiden-wakil presiden di Denpasar, Rabu (13/12/2023). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Lancar dengan gelaran debat perdana capres-cawapres 2024 pada 12 Desember 2023 lalu, KPU akan kembali mempertemukan ketiga paslon dalam helatan debat kedua pada 22 Desemver 2023 mendatang. Berbeda dari sebelumnya, pada debat kedua mendatang, hanya para cawapres yang akan tampil dan unjuk gigi dengan tema yang meliputi &lsquo;Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional&rsquo;. Menyongsong helatan besar itu, KPU pun sudah menunjuk sebanyak 11 panelis dari berbagai latar belakang, untuk kemudian berjibaku merumuskan pertanyaan yang akan diajukan dalam debat. Berikut ini daftar 11 panelis yang sudah ditentukan oleh KPU, dilansir dari Antara, Selasa (19/12): - Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman RI Periode periode 2018-2020 - Adhitya Wardhono, Ekonom dan Pengajar FEB Universitas Jember - Agustinus Prasetyantoko, Ekonom dan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya periode 2015-2023 - Fauzan Al Rasyid, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung - Hendri Saparini, Ekonom dan Pendiri CORE Indonesia - Hyronimus Rowa, Wakil Rektor bidang Akademik dan Inovasi IPDN - Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM - Retno Agustina Ekaputri, Rektor Universitas Bengkulu periode 2021-2025 - Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro - Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif INDEF dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta - Yosa Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies/CSIS Ketua KPU, Hasyim Asy&rsquo;ari, mengatakan bahwa kesebelas panelis ini akan menjalani karantina jelang pagelaran debat cawapres 2024. &ldquo;Untuk tim panelis, sebagaimana yang lalu, yang besok ini juga begitu. Karena debatnya tanggal 22, maka karantina mulai tanggal 20 Desember 2023 dan sehari setelahnya,&rdquo; kata Hasyim. &nbsp;***

Inilah daftar 11 panelis yang sudah ditentukan oleh KPU, pada debat kedua Capres-Cawapres pada 22 Desember 2023.

Jelang Debat Kedua Capres-Cawapres 2024, Ini Dia Daftar 11 Panelis yang Rumuskan Pertanyaan Debat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/taufan_damanik-1651096976.jpg" alt="Panelis Debat Capres 2024, Ahmad Taufan Damanik saat masih menjabat sebagai Ketua Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)" width="100%">
<figcaption>Panelis Debat Capres 2024, Ahmad Taufan Damanik saat masih menjabat sebagai Ketua Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Ahmad Taufan Damanik selaku Panelis debat calon presiden 2024 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih harus membentuk pengadilan hak asasi manusia ad hoc untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu. "Setelah langkah non yudisial dilakukan maka seharusnya diikuti langkah yudisial dengan membentuk pengadilan HAM," Ahmad Taufan Damanik di Padang, dikutip dari Antara pada Rabu (13/12). Maka dari itu, Taufan mengatakan pertanyaan capres Ganjar Pranowo kepada capres Prabowo Subianto terkait pembentukan pengadilan HAM sejalan dengan upaya penegakan HAM. Ketua Komnas HAM periode 2017-2022 tersebut menilai aneh jika ada pihak yang mempersoalkan pertanyaan mengenai pembentukan pengadilan HAM. Lebih lanjut, menurutnya apabila salah satu pasangan calon ingin melanjutkan program Presiden Jokowi, seharusnya mekanisme yudisial dilaksanakan. Namun Taufan menyayangkan pertanyaan Ganjar tersebut, ia menilai belum ada jawaban atau penjelasan yang tegas dari capres Prabowo Subianto, terutama untuk mendorong peradilan HAM atas kejadian masa lalu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013494431/pemilihan-tema-ham-dalam-debat-capres-diapresiasi-oleh-dirjen-ham">Pemilihan Tema HAM dalam Debat Capres Diapresiasi oleh Dirjen HAM</a> Ia menyatakan pembentukan pengadilan HAM tidak hanya terfokus pada satu kasus, seperti penghilangan paksa, namun juga menyangkut penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Taufan juga mengungkapkan bahwa upaya non yudisial telah dilakukan pemerintah ketika dirinya masih menjadi ketua Komnas HAM. Penyusunan draf non yudisial melibatkan sejumlah pihak, antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kantor Staf Presiden (KSP), serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikomandoi oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md. "Jadi, kalau dibilang Pak Menkopolhukam tidak tanggung jawab, justru dia yang sudah menyelenggarakan," ucap Taufan. Saat ini, ia menambahkan, masyarakat menuntut agar penyelesaian pelanggaran HAM berat seharusnya dapat dituntaskan sampai ke mekanisme yudisial melalui pengadilan HAM. "Mestinya pertanyaan Pak Ganjar itu dilihat sebagai konsistensi terhadap kebijakan yang dijalankan Jokowi sekarang," pungkasnya. ***

Ahmad Taufan Damanik nyatakan Capres dan Cawapres yang terpilih harus membentuk pengadilan HAM, guna selesaikan pelanggaran di masa lalu.

Panelis Debat Capres Sebut Presiden Terpilih Harus Membentuk Pengadilan HAM

penelis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penelis

Berita Terkini

Jelang Debat Kelima Pilpres 2024, KPU Resmi Umumkan 12 Nama Panelis

Jelang Debat Kedua Capres-Cawapres 2024, Ini Dia Daftar 11 Panelis yang Rumuskan Pertanyaan Debat

Panelis Debat Capres Sebut Presiden Terpilih Harus Membentuk Pengadilan HAM

Download Aplikasi JawaPos.com