<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/image-5.jpg" alt="Ilustrasi pelajar. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelajar. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Laporan Bank Dunia bertajuk Macro Pocerty Outlook edisi April 2025, menyebut sekitar 60,3 persen atau 172 juta penduduk Indonesia masih terjebak dalam gelembung kemiskinan.&nbsp; Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk miskin tertinggi kedua di kawasan Asia Tenggara. Persis di bawah Laos yang berada di peringkat satu, dengan 68,5 persen dari total populasinya. Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga (Unair), Prof. Bagong Suyanto mempertanyakan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan yang selama ini digencarkan pemerintah Indonesia.&nbsp;Ia menilai program yang digagas pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), belum cukup efektif mendorong kemandirian masyarakat miskin dalam jangka panjang. &ldquo;Sepanjang program yang dikembangkan pemerintah itu bersifat amal karitatif seperti bantuan tunai dan sejenisnya, maka upaya pengurangan kemiskinan tidak akan efektif," tutur Bagong di Surabaya, Selasa (27/5). Menurutnya, program tersebut hanya memperpanjang napas, bukan memberdayakan masyarakat miskin. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengutamakan substansi program dibanding sekadar nama atau bentuk bantuan. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair itu juga menyoroti struktur sosial dan rendahnya literasi keuangan masyarakat, yang menjadi faktor penting, namun seringkali diabaikan dalam perumusan kebijakan.&nbsp;&ldquo;Pemberian modal usaha memang penting, tetapi lebih efektif jika diberikan dalam bentuk aset produksi. Contohnya, penjahit yang diberi mesin jahit, itu akan menaikkan pendapatan mereka secara signifikan,&rdquo; imbuhnya. Bagi Bagong, kemiskinan adalah permasalahan multidimensi yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan ekonomi. Penting untuk mempertimbangkan aspek sosial, pendidikan, bahkan diskriminasi struktural.&nbsp;&ldquo;Pendekatan pengentasan kemiskinan tidak boleh semata-mata ekonomi. Harus ada kebijakan yang sistematis dan menyentuh aspek sosial, pendidikan, dan pemberdayaan komunitas secara struktural,&rdquo; tukas Bagong. (*) <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 99px; top: 134px;">&nbsp;</div>

Laporan Bank Dunia ungkap 60,3% penduduk Indonesia terjebak kemiskinan, Prof. Bagong Suyanto soroti efektivitas kebijakan pemerintah.

Penduduk Indonesia Termiskin Kedua di ASEAN, Sosiolog Unair Pertanyakan Efektivitas Program Bantuan Pemerintah

<div class="box-header bg-blue-active"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Normalisasi-Bantaran-Sungai-Ciliwung-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Suasana rumah padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Sabtu (12/11/2022). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan normalisasi Ciliwung sepanjang 4,8 kilometer pada 2023. Data dari Dinas SDA DKI Jakarta, normalisasi Ciliwung ha" width="100%">
<figcaption>Suasana rumah padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Sabtu (12/11/2022). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan normalisasi Ciliwung sepanjang 4,8 kilometer pada 2023. Data dari Dinas SDA DKI Jakarta, normalisasi Ciliwung ha</figcaption>
</figure> </div> <div class="box-header bg-blue-active">&nbsp;</div> <div class="box-header bg-blue-active">JawaPos.com &ndash; Indonesia saat ini menduduki urutan keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Namun, pada 2045 Indonesia bakal terpental dari lima besar. Posisinya disalip Nigeria dan Pakistan. Data tersebut muncul dalam paparan Bappenas di forum Musrenbangnas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020&ndash;2050 di Jakarta kemarin (16/5). Pada paparan tersebut dijelaskan, India mulai tahun ini menjadi negara berpenduduk terbanyak mengalahkan Tiongkok. Posisi Tiongkok disalip karena pertumbuhan penduduknya negatif sejak 2021. Sementara itu, Afrika dan Asia Selatan masih mengalami pertumbuhan penduduk cukup tinggi. Karena itu, Nigeria dan Pakistan bisa menyalip Indonesia dan masuk daftar lima negara dengan populasi terbanyak pada 2045 nanti. &rdquo;Di 2045 posisi Indonesia menurun ke urutan keenam karena pertumbuhan penduduk Indonesia melambat sejak (tahun) 2030-an,&rdquo; kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Proporsi penduduk Indonesia berdasar usia juga bakal mengalami perubahan. Pada kelompok 0&ndash;14 tahun di 2020 mencapai 24,56 persen akan turun menjadi 19,61 persen di 2045. Kemudian, kelompok usia 65 tahun ke atas naik dari 6,16 persen pada 2020 menjadi 14,61 persen pada 2045. Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin yang menghadiri paparan Bappenas tersebut menyampaikan, angka yang perlu dicermati adalah jumlah penduduk usia muda bakal mengecil. Sebaliknya, yang tua-tua semakin banyak. Dia menganjurkan supaya dibuat program untuk menjaga keseimbangan proporsi penduduk berdasar usia. &rdquo;Jadi, jangan menunda nikahnya gitu,&rdquo; katanya. Menurut dia, keseimbangan itu penting. Ma&rsquo;ruf juga menyinggung program keluarga berencana. (wan/c19/fal) <h3>&nbsp;</h3> </div> <div class="box-body">&nbsp;</div>

Indonesia saat ini menduduki urutan keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Namun, pada 2045 Indonesia bakal terpental.

2045, Indonesia Keluar dari 5 Besar Negara Berpenduduk Terbanyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-04-at-14.41.17.jpg" alt="Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekitar 90 persen bahan baku industri farmasi masih impor. Karena itu ketika ada kenaikan dolar, berisiko memengaruhi produksi.  Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby mengatakan, ada 200 juta lebih penduduk Indonesia yang tergabung dalam program JKN. Namun, peserta yang aktif hanya 202 juta. Artinya, ada 43 juta orang yang tidak aktif.  ”Yang tidak aktif itu maksudnya kalau sakit belum tentu juga menggunakan fasilitas kesehatan dengan JKN,” kata Mahlil Ruby di Rakernas dan Seminar Nasional Inter Profesi Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI.  Mahlil menilai, market industri farmasi di Indonesia masih terbuka. Berdasar catatan, sepanjang 2022, ada 330 juta utilitas kesehatan yang digunakan. Itu artinya, lanjut dia, ketika ada yang menggunakan utilisasi kesehatan pasti menggunakan obat atau farmasi.  Menurut Mahlil, PR besar industri farmasi di Indonesia adalah tak sedikit akses kesehatan belum baik dan mencari tahu siapa yang menikmati angka anggaran untuk farmasi.  ”Sepanjang 2022, kami itu membayar Rp 113,3 T ke rumah sakit. Ada 40-45 persen untuk bahan farmasi, sekitar Rp 60 T untuk farmasi," papar Mahlil Ruby.  Tahun ini, Mahlil menyatakan, pihaknya mengucurkan anggaran sebanyak Rp 142 T untuk fasilitas kesehatan. ”Saya berharap di rakernas kali ini bisa menelurkan program yang pro industri farmasi ke depan,” tambah Mahlil Ruby.  Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menyoroti, baru 61 persen pekerja farmasi yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, dia mendorong agar 39 persen pekerja farmasi bisa mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan Yakin Industri Farmasi Dipastikan Terus Tumbuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Vaksin-Booster-Untuk-Syarat-Mudik-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="Tenaga medis menyuntikan vaksin booster ke peserta di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah mene" width="100%">
<figcaption>Tenaga medis menyuntikan vaksin booster ke peserta di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah mene</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 56,1 juta atau tepatnya 56.107.904 penduduk Indonesia telah mendapatkan vaksinasi dosis penguat. Angka itu berdasar data Kementerian Kesehatan pada Minggu (31/7) pukul 12.00 WIB.  Terdapat penambahan sebanyak 272.114 penduduk Indonesia yang melakukan vaksinasi ketiga atau dosis penguat dibandingkan hari sebelumnya. Sedangkan yang telah melakukan vaksinasi dosis kedua sebanyak 170.099.599 orang atau mengalami penambahan 43.905 orang dibandingkan hari sebelumnya.  Jumlah yang telah melakukan vaksinasi dosis pertama 202.478.708 penduduk Indonesia, atau mengalami penambahan 35.497 orang. Target sasaran vaksin sebanyak 208.265.720 orang.  Kemenkes melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/ 3615 /2022 yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menyelenggarakan vaksinasi penguat kedua yang menyasar total 1,9 juta orang nakes mulai 29 Juli.  Pemberian vaksinasi Covid-19 dosis booster kedua tersebut diberikan dengan interval enam bulan sejak vaksinasi dosis booster pertama yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan atau di pos pelayanan vaksinasi Covid-19.  Sementara itu, data Kementerian Kesehatan hingga Minggu (31/7) pukul 12.00 WIB menyebutkan, penambahan kasus Covid-19 terbanyak terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah 2.198 kasus harian. Diikuti Jawa Barat dengan 641 kasus harian dan Banten dengan 543 kasus harian. Total penambahan kasus harian di Tanah Air sebanyak 4.205 kasus.  Jumlah kasus sembuh terbanyak terjadi di DKI Jakarta sebanyak 2.478, kemudian diikuti Banten 954 kasus sembuh, dan Jawa Barat 508 kasus sembuh. Total kasus sembuh di Tanah Air sebanyak 4.597 kasus.  Untuk jumlah kasus meninggal harian terbanyak terjadi di DKI Jakarta dan Bali masing-masing dua kasus. Untuk daerah lain masing-masing satu kasus yakni Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Lampung, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, dan Riau.  Kasus yang kurang dari 10 sebanyak 20 provinsi, sementara provinsi yang nol kasus sebanyak delapan provinsi. Jumlah spesimen yang diperiksa sebanyak 74.639 spesimen.  Pemerintah terus menyerukan pada masyarakat untuk kembali memperketat protokol kesehatan, seiring meningkatnya kasus di Tanah Air. Selain itu juga didorong untuk melakukan vaksinasi dosis ketiga atau penguat.  Kementerian kesehatan mengajak masyarakat untuk terus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) guna meningkatkan daya tahan tubuh di tengah pandemi Covid-19. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, PHBS merupakan komponen penting yang perlu dibudayakan dan menjadi gaya hidup masyarakat guna mengantisipasi berbagai penyakit termasuk juga Covid-19.  Misalnya, menurut dia, hal yang paling mudah dalam PHBS adalah mencuci tangan sebagai salah satu upaya mencegah penularan Covid-19. ”Terlebih lagi jika ditambahkan kegiatan lain seperti membersihkan pekarangan, melakukan aktivitas fisik, olahraga akan meningkatkan imunitas,” terang Siti seperti dilansir dari Antara.

56,1 Juta Penduduk Indonesia Sudah Vaksinasi Dosis Penguat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/BAMSOET-11-01-.jpg" alt="Bamsoet (MPR)" width="100%">
<figcaption>Bamsoet (MPR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyoroti tingkat pendidikan masyarakat Indonesia. Dia mengungkapkan dalam statistik pendidikan 2021 yang baru dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pendidikan penduduk Indonesia didominasi penduduk berpendidikan rendah. Dia berharap kondisi ini terus diperbaiki.  Pria yang akrab disapa Bamsoet menuturkan jumlah penduduk yang tamat jenjang pendidikan menengah masih 29,21 persen. Kemudian yang lulus jenjang pendidikan tinggi hanya 9,67 persen. Di luar itu lulusan sekolah dasar atau bahkan tidak tamat sekolah dasar.  "Meskipun angka tersebut terus mengalami peningkatan secara konsisten, namun gambaran statistik itu mengisyaratkan masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan angka partisipasi," katanya dalam pertukaran nota kesepahaman antara Universitas Terbuka (UT) dengan Universitas Perwira Purbalingga (Unperba) pada Jumat (8/4).  Bamsoet yang juga Ketua Pembina Yayasan Perguruan Karya Bhakti menuturkan pemerataan akses pendidikan sangat penting.  Khususnya pemerataan akses pendidikan tinggi. Dia mengatakan negara mengamanatkan bahwa pendidikan tinggi harus dapat dijangkau dan diakses oleh masyarakat seluas-luasnya. Politisi Partai Golkar itu mengatakan perguruan tinggi bukan menjadi barang eksklusif yang hanya dapat dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat.  "Karena pada prinsipnya, hak untuk mendapatkan pendidikan adalah hak setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi," kata Bamsoet.  Sebagaimana ditekankan dalam Pasal 28 C ayat 1, Pasal 28 E ayat 1, dan Pasal 31 ayat 1 UUD Tahun 1945. Bamsoet apresiasi kerjasama UT dan Universitas Perwira Purbalingga. Khususnya dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas layanan pendidikan tinggi.  Dalam kesempatan yang sama Rektor UT Ojat Darojat mengatakan kerja sama itu dalam rangka kegiatan akademik maupun operasional. Dia mengatakan UT dibesarkan melalui kemitraan resource sharinf untuk efisiensi biaya kuliah. "Jumlah mahasiswa dan jumlah alumni yang sangat besar, meningkatkan layanan secara massif," katanya.  Ojat menuturkan dalam suasana pandemi semua perguruan tinggi diselenggarakan secara virtual. Untuk itu UT hadir menjembatani dengan membantu masyarakat dan mahasiswa untuk mengkases bahan ajar atau perkuliahan virtual. Perkuliahan virtual atau digital juga bisa memperluas akses masyarakat menempuh pendidikan tinggi. Sehingga angka partisipasi pendidikan tinggi bisa terus ditingkatkan.

Tingkat Pendidikan Penduduk Indonesia Didominasi Berpendidikan Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Vaksin-Pfizer-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 melaporkan jumlah warga Indonesia yang telah menerima dosis vaksin secara lengkap mencapai 86,27 juta jiwa hingga Rabu (17/11), pukul 12.00 WIB.  Data Satgas Covid-19 yang diterima Rabu, jumlah penduduk yang telah mendapat suntikan dua dosis vaksin Covid-19 per hari ini (17/11) bertambah 909.032 menjadi 86.279.716 orang.  Sementara itu, jumlah penerima vaksin dosis pertama yang tercatat hari ini sebanyak 713.506 jiwa. Dengan tambahan tersebut, maka jumlah penerima vaksinasi dosis pertama kini menjadi 132.006.377 jiwa.  Adapun total vaksinasi untuk dosis ketiga bertambah sebanyak 3.413 menjadi 1.197.579 orang. Pemerintah berencana memvaksinasi sebanyak 208.265.720 juta orang.  Dengan demikian maka tercatat, suntikan dosis pertama vaksin Covid-19 sudah diberikan pada 63,38 persen dari total 208.265.720 warga yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19. Sementara warga yang sudah selesai menjalani vaksinasi baru meliputi 41,42 persen dari total sasaran.  Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera meningkatkan cakupan vaksinasi sebagai modal menghadapi potensi lonjakan kasus. "Cakupan vaksin penting sebagai modal menghadapi lonjakan kasus  yang mulai terjadi, dan harus diupayakan tercapai sebelum terjadinya lonjakan ketiga," ujarnya.  Ia menegaskan, semua jenis vaksin yang masuk dan beredar di Indonesia sudah dipastikan keamanan, kualitas, dan efektifitasnya berdasarkan uji yang dilakukan oleh Badan POM dan pemantauan instansi serta organisasi profesi terkait. "Saya juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak memilih-milih merek vaksin yang digunakan," ucapnya. (*)

Penerima Vaksin Lengkap Covid-19 capai 86,27 Juta Jiwa Penduduk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/images-2.jpeg" alt="Harley-Davidson Road Glide Special dengan warna baru edisi khusus. (Harley-Davidson)" width="100%">
<figcaption>Harley-Davidson Road Glide Special dengan warna baru edisi khusus. (Harley-Davidson)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) buka suara terkait dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia di internet. Kementerian yang digawangi Johnny G.Plate itu menyebut akan menyelidiki dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia yang tengah ramai diperbincangkan di dunia maya.  Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi menjelaskan, pihaknya langsung melakukan pendalaman untuk menelusuri dugaan kebocoran data tersebut. "Merespon dugaan kebocoran data pribadi 279 juta penduduk Indonesia pada Kamis (20/5), Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Kemenkominfo langsung melakukan penelusuran dugaan kebocoran data pribadi tersebut," ujar Dedy saat dikonfirmasi.  Dia melanjutkan, hingga Kamis (20/5) pukul 20.00 WIB, tim masih bekerja dan sejauh hal tersebut dilakukan belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kebocoran data pribadi dalam jumlah yang masif seperti yang ramai diberitakan sebelumnya. "Kesimpulan ini diambil setelah dilakukan beberapa tahap pemeriksaan secara hati-hati terhadap data yang beredar," lanjut Dedy.  Dedy menambahkan, penelusuran dan penyelidikan masih akan terus dilakukan secara mendalam dan perkembangan hasil penyelidikan akan disampaikan kemudian. Dia juga menyebutkan Kemenkominfo juga akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.  Terkait dengan dugaan kebocoran data tersebut, dirinya juga menyambut Kemenkominfo meminta agar seluruh penyedia platform digital dan pengelola data pribadi, untuk semakin meningkatkan upaya dalam menjaga keamanan data pribadi yang dikelola dengan menaati ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku serta memastikan keamanan sistem elektronik yang dioperasikan.  "Kementerian Kominfo juga mengajak seluruh masyarakat untuk semakin berhati-hati dan waspada dalam melindungi data pribadinya dengan tidak membagikan data pribadi kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan, memastikan syarat dan ketentuan layanan yang digunakan, secara berkala memperbarui password pada akun-akun elektronik yang dimiliki, dan memastikan sistem keamanan perangkat yang digunakan selalu up-to-date," tandas Dedy.  Seperti diberitakan sebelumnya, ada sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia diduga telah dibobol dan dijual di forum online. Data bocor ini diduga berasal dari kebocoran salah satu instansi pemerintah.  Data-data yang dijual meliputi nama, Nomor Identitas Kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat, alamat email, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan data pribadi lainnya. Data yang bocor ini diduga berasal dari institusi pemerintah yakni BPJS Kesehatan. Informasi ini berdasarkan sebuah cuitan dari akun Twitter @ndagels dan @nuicemedia yang diunggah Kamis (20/5).

Kemenkominfo Selidiki Dugaan Bocornya 279 Juta Data Penduduk Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/wisuda-toga-sarjana-pixbay.jpg" alt="Iluswtraswi: wisuda. (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Iluswtraswi: wisuda. (pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan bahwa penduduk yang mencapai jenjang pendidikan tinggi masih rendah di Indonesia. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasionel (Susenas) pada 2017, penduduk yang berpendidikan tinggi hanya 8,5 persen dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas.  Kata Hasto, angka pada 2017 itu belum jauh berubah sampai saat ini. Dia juga mengungkapkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia hanya berada pada jenjang menengah pertama.  "Mayoritas penduduk kita yaitu 65 persen berpendidikan kurang dari SMP," jelas dia dalam webinar Implikasi Hasil Sensus Penduduk 2020 Terhadap Kebijakan Pembangunan Kependudukan, Kamis (4/2).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/07/12/2020/57-persen-perguruan-tinggi-indonesia-masih-terakreditasi-c/">57 Persen Perguruan Tinggi Indonesia Masih Terakreditasi C</a>  Oleh karenanya, menurut dia hal tersebut yang akan menjadi tantangan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Apalagi, masih banyaknya anak usia pendidikan yang mengalami stunting atau kondisi gagal tumbuh yang menyebabkan mereka kesulitan dalam mencapai hasil maksimal.  "Tingkat kecerdasan anak Indonesia berada pada urutan 72 dari 78 negara. 54 persen dari angkatan kerja sekarang ini adalah mantan penderita stunting," ucapnya.  Selain itu, dunia pendidikan juga menghadapi tantangan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi (iptek). Hasto mengatakan bahwa hal ini akan menjadi tantangan bagi Indonesia.  "Pendidikan harus mempersiapkan SDM yang mampu bersaing, menghadapi tantangan global dan juga penyelenggaran dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja secara digital harus disesuaikan," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UFEDy2G7Wp0

Penduduk Indonesia yang Mengenyam Perguruan Tinggi Cuma 8,5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/bantuan-surabaya.jpg" alt="DISTRIBUSI SAMPAI KELURAHAN: Petugas menyalurkan paket-paket bantuan sembako dari istana kepresidenan yang dititipkan pada Pemkot Surabaya di Kelurahan Wonokusumo, Rabu (6/5). (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DISTRIBUSI SAMPAI KELURAHAN: Petugas menyalurkan paket-paket bantuan sembako dari istana kepresidenan yang dititipkan pada Pemkot Surabaya di Kelurahan Wonokusumo, Rabu (6/5). (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk penduduk terdampak Covid-19 masih karut marut di tingkat masyarakat. Sebagian merasa berhak mendapatkan, tetapi bansos tak kunjung datang. Ada juga merasa bansos yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi mereka.  Situasi seperti itu tidak diharapkan Presiden Jokowi. Orang nomor satu di republik ini malah berharap bansos yang diberikan pemerintah bisa menjangkau 55 persen masyarakat dari total penduduk Indonesia.  "Jadi kita harapkan bisa menjangkau 55 persen dari total penduduk kita," ujar Jokowi saat memantau pembagian sembako di Jalan Ir Juanda, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5).  Dengan total jangkauan itu, kata Jokowi, masyarakat yang menerima bantuan tidak hanya masyarakat yang tidak mampu saja, tetapi semua yang terdampak virus korona. "Jadi baik itu yang kurang mampu maupun yang terdampak kena Covid-19," katanya.  Dengan mengalirnya bansos dari pemerintah, harapan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, daya beli masyarakat tetap kuat. Bansos yang diberikan pemerintah pun lebih bermanfaat. "Dengan adanya bansos ini bisa memperkuat daya beli masyarakat hingga nanti konsumsi domestik menjadi normal kembali," ungkapnya.  Saat ini semenjak adanya pandemi covid-19, pemerintah menggelontorkan beragam jenis bantuan atau bansos. Mulai dari bantuan tunai, bantuan sembako, program keluarga harapan, dan bantuan langsung tunai (BLT) desa, bantuan lainnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=i7Ji6xoY3lk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=mhCoBuAf_vs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=YvaUszIDkwg

Jokowi Berharap Bansos Bisa Jangkau 55 Persen Penduduk Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penduduk indonesia

Berita Terkini