<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/OK-kemenag-3-3812117787.jpg" alt="Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD-Pontren) Kemenag Basnang Said. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD-Pontren) Kemenag Basnang Said. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) sedang menggodog regulasi baru terkait pesantren. Ke depan pesantren tidak bisa sembarangan mendirikan lembaga pendidikan formal. Hanya pesantren yang memenuhi kriteria atau syarat saja yang mendapatkan izin tersebut. Rencana tersebut dibahas di dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait Penyusunan Kisi-kisi Ujian Mata Pelajaran Umum dan Mata Pelajaran Dirasah Islamiyah di Jakarta. Kebijakan itu diambil dalam rangka penataan tata kelola pesantren. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD-Pontren) Kemenag Basnang Said mengatakan, sesuai UU 18/2019 tentang Pesantren, terdapat dua jalur pendidikan di pesantren. Yakni, jalur formal dan jalur nonformal. Pada jalur formal, terdapat dua bentuk utama, yaitu Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM). Sementara, untuk jalur nonformal lebih berfokus pada pendidikan berbasis pengkajian kitab kuning. "Atau dikenal sebagai salafiyah murni," katanya kemarin (6/2). Basnang menekankan pentingnya transformasi kelembagaan bagi program pendidikan kesetaraan yang selama ini diselenggarakan oleh pesantren salafiyah. "Pesantren yang memenuhi standar dapat beralih ke jalur pendidikan formal," katanya. Sementara itu pesantren yang belum memenuhi standar, tetap dapat menjalankan pendidikan pengkajian kitab kuning sesuai amanat UU tentang Pesantren. Di bagian lain Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag Imam Syaukani mengatakan, lulusan pesantren salafiyah memiliki pengakuan legal di mata hukum negara. Santri lulusan pesantren salafiyah dapat melanjutkan studi baik di jalur pendidikan formal maupun nonformal. "Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dan mengikuti ujian yang ditetapkan," kata dia. Data terbaru Kemenag menunjukkan jumlah santri di seluruh pesantren di Indonesia mencapai 4,8 juta. Perinciannya, santri laki-laki sebanyak 2,48 juta; santri perempuan berjumlah 2,36 juta. Dari jumlah tersebut, 2 juta santri perempuan tinggal di pondok (mukimin) dan santri laki-laki yang tinggal di pondok sejumlah 2,38 juta santri. (wan/ali)

Kemenag sedang menggodog regulasi baru terkait pesantren. Ke depan pesantren tidak bisa sembarangan mendirikan lembaga pendidikan formal.

Meski Lulusannya Diakui Negara, Kemenag Perketat Pendirian Pendidikan Formal Pesantren

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/04/uu-pesantren-997319137.jpg" alt="Sosialisasi UU 18/2019 tentang Pesantren di Pesantren As" width="100%">
<figcaption>Sosialisasi UU 18/2019 tentang Pesantren di Pesantren As</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pendidikan di pesantren semakin mendapatkan pengakuan negara, seiring terbitnya UU 18/2019 tentang Pesantren. Sebaliknya pesantren juga harus meneguhkan komitmennya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai bentuk perwujudannya, ijazah yang dikeluarkan pondok pesantren harus mencantumkan lambang negara Indonesia, yaitu burung garuda. Dengan pengakuan pemerintah ini, santri bisa melanjutkan sekolah ke manapun, melamar kerja di manapun, bahkan dapat melamar sebagai anggota TNI-Polri dan kedinasan lainnya. Dengan legalitas yang diakui, maka isu yang diperjuangkan pesantren hanyalah tentang kualitasnya. &ldquo;Melalui peran Majelis Masyayikh dan Dewan Masyayikh, diharapkan pesantren dapat terus berkembang dan memberikan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan komitmen kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang damai,&rdquo; urainya. (*) &nbsp;

Pendidikan di pesantren semakin mendapatkan pengakuan negara, seiring telah terbitnya UU 18/2019 tentang Pesantren.

Berkomitmen Ikut Jaga NKRI, Ijazah Pesantren Harus Berlogo Garuda   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/4283ecdd-5b99-4a70-8f66-741c8a6e3b2a.jpg" alt="Sekretaris Majelis Masyayikh KH Muhyiddin Khotib (kiri) bersama Direktur JP TV, saat media visit ke Graha Pena, Jawa Pos, Jakarta, Rabu (2/11). JawaPos" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Majelis Masyayikh KH Muhyiddin Khotib (kiri) bersama Direktur JP TV, saat media visit ke Graha Pena, Jawa Pos, Jakarta, Rabu (2/11). JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Masyayikh hadir sebagai lembaga baru di Indonesia. Yakni lembaga negara non struktural berdasar amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Sebagai lembaga baru yang independen, Majelis Masyayikh hadir guna mewujudkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren di Indonesia.  Sekretaris Majelis Masyayikh KH Muhyiddin Khotib mengungkapkan, sebagai lembaga baru, Majelis Masyayikh pada tahun pertama berdiri lebih menguatkan internal kelembagaan. Termasuk meluaskan pemahaman ke berbagai mitra.  ”Di antaranya yakni ke media yang salah satunya Jawa Pos. Kunjungan media adalah langkah silaturahmi untuk mempererat jaringan, bertukar gagasan. Sehingga Majelis Masyayikh dapat dikenal masyarakat luas,” ungkap KH Muhyiddin Khotib saat media visit ke Graha Pena, Jawa Pos, Jakarta, Rabu (2/11).  Sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, KH Muhyiddin menjelaskan, tugas pokok Majelis Masyayikh adalah menjamin mutu pendidikan pesantren. Yang utamanya meliputi kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, dan evaluasi. Termasuk terkait sarana dan prasarana pesantren.  ”Majelis Masyayikh berperan besar menetapkan kriteria mutu yang akan diusahakan pencapaiannya oleh pesantren. Pesantren harus lebih maju dari berbagai hal,” ujar KH Muhyiddin Khotib.  Sementara itu, anggota Majelis Masyayikh Tgk Faisal M. Ali menambahkan, Majelis Masyayikh adalah lembaga independen yang dibentuk berdasar undang-undang. Untuk tahap awal, ada sembilan pengurus Majelis Masyayikh dan tenaga ahli.  ”Kalau ada kepentingan pesantren, sudah ada kita di tengah-tengah untuk menjembatani. Jadi, tidak harus lagi pesantren langsung ke pemerintah,” jelas Tgk Faisal M. Ali.  Kehadiran Majelis Masyayikh, lanjut Tgk Faisal, juga bukan untuk menyeragamkan kurikulum atau lainnya di pesantren. Akan tetapi untuk menjaga keragaman kazanah keilmuan di pesantren. Mengingat, pesantren sudah ada dari sebelum ada lembaga-lembaga di Indonesia.  ”Kemudian, dari tahun ke tahun minat masyarakat untuk ke pesantren itu juga tidak kurang. Hanya, dukungan dana dari pemerintah memang bisa dikatakan masih belum maksimal,” ucap Tgk Faisal M. Ali.

Majelis Masyayikh Hadir untuk Menjamin Mutu Pendidikan Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220513_175341.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Humas Pemprov Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Humas Pemprov Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bersama DPRD Jateng menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jateng, Kota Semarang, Selasa (16/8). Melalui Perda baru nanti, pemerintah akan menyiapkan pendidikan pesantren yang berkualitas dan berdaya saing.  Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, pendidikan di pesantren harus berkualitas. Hal ini karena pendidikan di pesantren datang dari kehendak rakyat.  "Pendidikan yang lebih baik, lebih bermutu, lebih berkualitas. Tapi punya kekhasan karena pesantren ini memang dari, oleh, untuk rakyat dan diselenggarakan oleh mereka," kata Ganjar usai rapat parurna.  Ganjar menegaskan, pihaknya akan terus memerhatikan kualitas pendidikan pesantren. Sehingga, kata Ganjar, para santri bisa belajar lebih banyak hal dan prestasi mereka pun dapat terus meningkat.  "Hari ini butuh perhatian, dan kemudian mereka bisa mengajarkan pasti nilai agama, yang kedua kita juga ingin santri-santri kelak juga punya life skill, punya knowlage yang bagus," tutur dia lewat keterangan tertulisnya.  Dia berharap, para santri mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat ke depannya. Ganjar juga berharap para santri menjadi SDM unggul melalui fasilitasi pemerintah. "Kita coba bantu, kita dorong, mudah-mudahan anak-anak kita yang mondok itu juga bagian dari cara kita menyiapkan SDM yang bagus," tuturnya.  "Insya Allah nanti kalau DPRD dengan eksekutifnya bareng-bareng, proses fasilitasi (pesantren)-nya bisa kita segera lakukan," pungkas Ganjar.

Perda Pesantren Disahkan, Pendidikan di Jateng Diharapkan Berkualitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OKE-TEBUIRENG_MG_2876-1.jpg" alt="Santri saat belajar di Pondok Putra Pesantren Tebuireng Jombang." width="100%">
<figcaption>Santri saat belajar di Pondok Putra Pesantren Tebuireng Jombang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pondok pesantren (Ponpes) sejak sebelum Indonesia merdeka sudah memberikan sumbangsih bagi masyarakat. Begitu juga dengan sekarang, di mana banyak tokoh nasional Indonesia yang merupakan jebolan pesantren.  "Kita tau bahwa pesanteren adalah lembaga tertua di Indonesia yang masih eksis, apapun perubahan yang terjadi pesantren tetap eksis sampai hari ini dan InshaAllah sampai kiamat pesantren akan tetap eksis," ungkap Kyai Reza Ahmad Zahid dalam diskusi daring, Selasa (13/10).  Hal ini, kata dia karena pesantren selalu berpegang teguh pada prinsip dasar yang diajarkan. Perkembangan teknologi tidak membuat ponpes tergerus, namun menjadi penambah ilmu di lingkungan ponpes itu sendiri.  "Apapun yang terjadi di lingkungan pesantren, itu tidak merubah prinsip dan spirit pesantren. Perubahan yang ada di lingkungan pesantren bukan perubahan yang menggeser dari nilai utama, namun berupa perkembangan yang ada di pesantren," jelas dia.  Salah satu contoh adalah perkembangan sistem dan metode pendidikan pembelajaran. Dulu yang diketahui, cara mentrasformasikan keilmuan di ponpes adalah dengan cara kyai memberikan pengajian kepada santri atau santri yang mendatangi kyai untuk membaca kitab dan mengaji di depan kyai.  Hal itu masih terjadi sampai sekarang, yang terbaru adalah pembelajaran secara daring di tengah pandemi. Menyalurkan ilmu melalui media digital menjadi hal yang lumrah saat ini. "Sekarang banyak kita temukan kyai di medsos, ada pesantren virtual dan grup WA," kata dia.  Selain itu, perkembangnan yang ada di lingkungan ponpes juga terjadi pada penambahan materi ajar. Namun, penambahan materi ini tentunya tidak menghilangkan materi dasar di ponpes.  "Kita ketahui ada beberapa pesantren yang berpegangan pada satu kitab sebagai materi ajar utama, ada yang kajian ilmu nahwu, shorof dan lain-lain. Ini adalah satu gambaran di mana materi ajar itu bertambah di ponpes tidak menghilangkan materi dasar, dan tidak sedikit yang menambahkan materi umum seperti pembelajarn bahasa inggris," jelas dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gbE-evhE4oY&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Pondok Pesantren Tetap Eksis Meski Zaman Terus Berubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/gus-romli-beberkan-program-menyongsong-meteor-yang-dikira-kiamat_c_291799.jpg" alt="Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Fallahil Mubtadiin (MFM) KH Muhammad Romli Soleh atau Gus Romli." width="100%">
<figcaption>Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Fallahil Mubtadiin (MFM) KH Muhammad Romli Soleh atau Gus Romli.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang saat ini sedang dibahas badan legislasi (Baleg) DPR. Regulasi inisiatif pemerintah itu dipastikan tidak akan mengganggu terhadap keberadaan pondok pesantren (ponpes) tradisional. Karena sudah diatur dalam peraturan tersendiri.  "Pesantren ada UU (undang-undang) khusus. Ketentuannya tunduk pada pada UU Pesantren (UU Nomor 18 Tahun 2019, red)," ujar Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Teddy Anggoro saat dihubungi di Jakarta, Selasa (1/9).  Hal itu menanggapi pernyataan, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Mardani Ali Sera, sebelumnya mengklaim, RUU Ciptaker yang mengubah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang membuka peluang pemidanaan terhadap ulama dan atau kiai pemilik ponpes tradisional. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/15/07/2020/masuk-tim-pembahas-ruu-cipker-kspn-siap-perjuangkan-agenda-buruh/">Masuk Tim Pembahas RUU Cipker, KSPN Siap Perjuangkan Agenda Buruh</a></li> </ul> Karena, dalam draf RUU Ciptaker Pasal 68 ayat (5) mensyaratkan penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.  Bagi Teddy, analisis dan kesimpulan soal UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas tersebut menurutnya keliru. Dirinya lantas mencontohkan dengan penerapan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan. Ketentuan ini takkan mengancam warga jika tidak melakukan tindakan kriminal tersebut.  "Dia (Pasal 351 KUHP, red) mengancam buat yang melakukan. Konsep itu dulu yang harus kita samakan," jelasnya.  Menurut Teddy, tujuan RUU Ciptaker juga hanya menyangkut soal pendidikan komersial, bukan pesantren. Kedua, menciptakan pekerjaan dan lapangan kerja. "Harapannya dengan adanya regulasi baru itu semoga membantu menurunkan peningkatan pengangguran karena Covid-19 ini (coronavirus baru)," tandasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8XdCU6627TM

Pendidikan di Pesantren Tak Terpengaruh dengan RUU Ciptaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pondok-Pesantren-Tazkia-Jawa-Pos-Photo-2.jpg" alt="Pondok Pesantren Tazkia." width="100%">
<figcaption>Pondok Pesantren Tazkia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengesahan RUU Pesantren oleh DPR mendapat respons positif dari pengelola pendidikan Islam. Dengan adanya UU itu pengembangan pesantren bisa lebih baik pada masa mendatang.  Optimisme itu diungkapkan oleh Pengurus Pusat Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (MADANI). "Terima kasih kepada semua pihak, terutama pada PPP (Partai Parsatuan Pembangunan) yang dari awal sudah menginsiasi dan mengawal UU Pesantren," ujar Ketua Umum PP Madani Idy Muzayyad di Jakarta, Rabu (25/9).  Idy berharap, dengan adanya UU Pesantren ini kementerian terkait dapat segera mengimplementasikannya. Supaya, manfaat dari UU tersebut dapat dirasakan langsung oleh kalangan pesantren. Bahkan pesantren yang notabene juga bergerak di bidang pesantren mendapat pengakuan dan perhatian lebih besar dari negara.  "Negara berkewajiban memberikan dukungan, baik menyangkut sarana prasarana maupun pembinaan terhadap sistem di dalam pesantren," ungkap Idy. Selama ini persantren terbukti menjadi salah satu pilar utama pendidikan di Indonesia. Pesantren mampu ikut membentuk karakter bangsa yang kuat.  “Banyak SDM yang dilahirkan pesantren mampu memberikan kontribusi besar bagi bangsa ini. Diharapkan dengan disahkannya UU Pesantrean, lembaga pendidikan Islam ini makin banyak melahirkan kader berkualitas dan handal yang mampu bersaing di tingkat global.”

Pengelola Pesantren Menanti Perhatian Lebih dari Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/janji-maruf-ke-ulama-anggarkan-rp-20-triliun-untuk-pesantren-di-apbn_m_.jpg" alt="Cawapres 01 Ma" width="100%">
<figcaption>Cawapres 01 Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin berjanji memperhatikan pendidikan pesantren. Dia mengusulkan anggaran Rp 10 triliun sampai Rp 20 triliun untuk pendidikan pesantren. Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf saat menghadiri acara silaturahmi bersama alim ulama dan tokoh masyarakat Tanara di Pondok Pesantren An-Nawati, Tanara, Serang, Banten Selasa (19/2). "Itu sudah saya sampaikan sebelum saya ditunjuk sebagai cawapres," terang dia. Menurut dia, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 2.000 triliun lebih. Sebesar 20 persen diperuntukkan untuk pendidikan. 20 persen nominalnya sekitar Rp 400 triliun. "Apa tidak mungkin sekitar Rp 10 triliun sampai Rp 20 triliun bisa diperuntukan untuk pendidikan pesantren," kata dia. Mantan Rais Am PB NU itu mengatakan, Presiden Jokowi memberikan perhatian besar kepada pesantren, santri, dan ulama. Yang menetapkan hari santri adalah Jokowi. Itu berarti Jokowi cinta kepada santri dan ulama. Setelah ini akan disahkan RUU tentang Pesantren. Dengan peraturan baru itu, pesantren akan semakin mendapat perhatian. "Pesantren akan dapat dana dari APBN," ungkap mantan anggota DPR itu. Dia menegaskan bahwa Jokowi tidak hanya meminta dukungan ulama, tapi juga mengandeng ulama menjadi wakil presiden. Maka dia pun meminta masyarakat Banten mendukung pasalon Jokowi - Ma'ruf untuk meraih kemenangan pada pilpres 17 April mendatang.

Janji Ma'ruf ke Ulama, Anggarkan Rp 20 Triliun untuk Pesantren di APBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/resmi-jadi-ruu-pesantren-bakal-dapat-perhatian-lebih-dari-pemerintah_m_.jpg" alt="Ilustrasi: pendidikan pesantren" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pendidikan pesantren</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan belum sepenuhnya mendapat perhatian pemerintah. Porsi anggaran yang diberikan pemerintah kepada pesantren tak sebesar lembaga pendidikan lain. Hal itulah yang membuat DPR kemarin (16/10) mengesahkan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai RUU inisiatif DPR. Sebanyak 10 fraksi di DPR menyatakan sepakat mengesahkan RUU inisiatif DPR. RUU yang diusulkan Fraksi PKB dan Fraksi PPP itu telah dibahas di internal badan legislasi sebelum diajukan ke paripurna. "Kami sepakati RUU Pesantren sebagai RUU inisiatif DPR," kata Utut Adianto, pimpinan sidang paripurna DPR. Sekretaris Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan, salah satu poin penting yang diangkat dalam RUU Pesantren adalah alokasi anggaran. Selama ini, pesantren maupun lembaga pendidikan keagamaan kurang mendapat perhatian dalam menjalankan kegiatan.&nbsp;

Resmi Jadi RUU, Pesantren Bakal Dapat Perhatian Lebih dari Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ruu-pesantren-diterima-baleg-dpr-pkb-perjuangan-belum-selesai_m_.jpg" alt="Ketua Fraksi PKB MPR Jazilul Fawaid" width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi PKB MPR Jazilul Fawaid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan akhirnya diterima oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR menjadi RUU inisiatif DPR. Hal itu mendapat apresiasi oleh Ketua Fraksi PKB MPR Jazilul Fawaid. Menurut Jazilul, RUU pesantren menjadi tonggak keadilan dalam persoalan ketidakadilan di dunia pendidikan. "Sudah lebih dari satu tahun PKB membentuk tim khusus untuk memperjuangkan RUU ini. Mudah-mudahan hal ini menjadi titik awal membangun pemerataan keadilan pendidikan, terutama dunia pesantren yang sejak dulu kurang mendapatkan perhatian," terang Jazil di Senayan, Jumat (14/9). Lulusan Pesantren Ihyaul Ulum, Gresik itu menyebut, PKB merupakan partai berbasis masyarakat pesantren atau nahdliyin, dan bahkan politisinya pun rata-rata juga lulusan pesantren. Dengan adanya RUU inisiatif pesantren ini, berarti selangkah lagi menjadi UU. Hingga pada akhirnya negara akan lebih menguatkan pendidikan pesantren, baik dari segi pendanaan, pengakuan maupun sinkronisasi kurikulum dengan lembaga pendidikan yang dikelola negara melalui kementerian agama maupun kemendikbud. "Memang perjuangan tidak sampai di sini saja. Kami akan tetap mendorong agar disahkan menjadi UU. Setelah itu PKB juga akan ikut aktif mengawal penerapan UU ini hingga benar-benar dirasakan dampaknya oleh pesantren,&rdquo; tuturnya. Dia menambahkan RUU ini akan menjadi sejarah awal penguatan pesantren, sebab, sebagai isntitusi pendidikan tertua di Indonesia, pesantren belum sepenuhnya mendapat pengakuan negara. "Jangan ditanya sumbangsih pesantren terhadap negara, banyak sekali, kalau masyarakat di kampung-kampung sih sudah banyak yang mengakui peran pesantren, tapi pengakuan negara belum sepenuhnya, kini saatnta negara memberikan pengakuan yang pantas untuk pesantren,&rdquo; kata Jazilul.

RUU Pesantren Diterima Baleg DPR, PKB: Perjuangan Belum Selesai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pendidikan pesantren

Berita Terkini