<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/26/72trNCc81fNwF15Lxp2lkRZb1Fh5jipj7GLndybK-3170042542.jpg" alt="BPIP melakukan peluncuran dan sosialisasi Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila kepada Guru SD dan SMP di Kota Ambon. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BPIP melakukan peluncuran dan sosialisasi Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila kepada Guru SD dan SMP di Kota Ambon. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ambon kembali menunjukkan perannya sebagai kota toleransi dan keberagaman. Kali ini, ibu kota Provinsi Maluku itu menjadi tuan rumah peluncuran dan sosialisasi Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).&nbsp; Sosialisasi dilakukan kepada lebih dari 300 guru SD dan SMP se-Kota Ambon. Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi menegaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar dalam membentuk karakter bangsa. &ldquo;Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Ia harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi penerus,&rdquo; ujar Yudian. Prof. Yudian mengatakan, Kota Ambon telah berhasil menerapkan nilai-nilai kebangsaan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi, Ambon telah dikenal sebagai kota musik, kota toleransi, dan kota keberagaman.&nbsp; "Nilai Pela Gandong adalah bukti bahwa Pancasila tidak hanya diajarkan, tetapi benar-benar hidup di tengah masyarakat,&rdquo; ucap Yudian. Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menyambut positif langkah BPIP dalam memperkuat pendidikan ideologi kebangsaan. Pendidikan Pancasila merupakan kunci membentuk generasi yang berkarakter kuat, cinta tanah air, dan menjunjung tinggi toleransi. Dia pun menyebut transformasi Ambon sebagai kota damai pasca konflik sosial menjadi bukti kuatnya nilai Pela Gandong yang selaras dengan Pancasila.&nbsp;"Ambon siap menjadi garda terdepan dalam gerakan ini," tegas Bodewin Wattimena. Deputi Hubungan Antar Lembaga BPIP, Prakoso menyampaikan, terdapat 585 satuan pendidikan formal di Kota Ambon, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK dan SLB. &ldquo;Guru adalah kunci utama dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Buku teks ini adalah alat bantu penting untuk menyampaikan nilai-nilai itu secara hidup dan aplikatif,&rdquo; ujar Bodewin Wattimena. Dia juga menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang dialogis, partisipatif, dan kontekstual, agar lebih relevan dengan zaman. Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila ini telah ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum wajib berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.&nbsp;Sejak 2023, BPIP telah menerbitkan 24 buku teks, terdiri dari 12 buku untuk guru dan 12 buku untuk siswa dari jenjang PAUD hingga SMA. Seluruh buku telah disahkan oleh SK Menteri Dikbudristek dan tersedia dalam format digital untuk memudahkan akses di seluruh Indonesia.

BPIP melakukan peluncuran dan sosialisasi Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila kepada Guru SD dan SMP di Kota Ambon

BPIP Sosialisasikan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila ke Ratusan Guru SD dan SMP di Ambon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/redam-radikalisme-kemendikbud-hidupkan-lagi-mata-pelajaran-pmp_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi: Pendidikan Moral Pancasila (PMP) bakal dihidupkan lagi untuk meredam radikalisme di kalangan anak muda." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pendidikan Moral Pancasila (PMP) bakal dihidupkan lagi untuk meredam radikalisme di kalangan anak muda.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) akan memasukan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Melalui cara ini pemerintah berusaha memperkuat peranan Pancasila.  "Usulan menjadikan Pendidikan Pancasila menjadi muatan dan mata pelajaran wajib termuat dalam pasal 81 dan 84 pada naskah RUU Sisdiknas," kata Kepala Badan Standar, Asesmen, dan Kurikulum Pendidikan (BSKAP) Anindito Aditomo, Selasa (6/9).  Pada Undang-Undang Sisdiknas yang berlaku saat ini, Pendidikan Pancasila tidak tercantum sebagai muatan maupun mata pelajaran wajib pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah.  Selain mengatur adanya mata pelajaran wajib, RUU Sisdiknas juga mencantumkan adanya muatan wajib dalam kurikulum, yaitu matematika, ilmu pengetahuan alam (IPA), ilmu pengetahuan sosial (IPS), seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kecakapan hidup, dan muatan lokal.  "Pembelajaran muatan wajib tidak harus dilakukan dalam bentuk mata pelajaran masing-masing, tetapi bisa diorganisasikan secara fleksibel, relevan, dan kontekstual," jelasnya.  Dengan demikian, imbuh Anindito, satuan pendidikan dapat menghadirkan pembelajaran yang lebih kreatif dan lintas disiplin/multi disiplin. Sejalan dengan visi dan misi Kemendikbudristek untuk mewujudkan SDM unggul yang mencerminkan profil Pelajar Pancasila, semangat gotong royong yang merupakan intisari dari Pancasila dan merupakan salah satu profil Pelajar Pancasila, sangat diapresiasi oleh negara-negara peserta EdWG G20.  "Seperti pesan mas Menteri, semangat gotong royong hendaknya menjadi penguat komitmen negara-negara di dunia untuk memulihkan pendidikan pascapandemi. Pendidikan yang lebih inklusif dan menyejahterakan," pungkasnya.

Pendidikan Pancasila Jadi Mata Pelajaran Wajib di RUU Sisdiknas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/menguatkan-pancasila-mencegah-ideologi-radikal_m_.jpg" alt="Ilustrasi Pancasila. Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) merupakan bentuk dari upaya pemerintah menjaga Ideologi Pancasila." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pancasila. Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) merupakan bentuk dari upaya pemerintah menjaga Ideologi Pancasila.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai penanaman karakter Pancasila dalam aspek pendidikan sudah berjalan dengan maksimal. Namun, ini tentu harus ditingkatkan. Mengenai itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, saat ini memang penanaman karakter Pancasila juga tengah dijalankan oleh Kemendikbudristek. "Penanaman nilai-nilai Pancasila secara regulasi dalam kurikulum di satuan pendidikan (sekolah) memang tengah berjalan," tutur dia kepada JawaPos.com, Kamis (19/8). Namun, hal tersebut bukan merupakan hal baru. Penanaman karakter ini sudah berjalan sejak kepemimpinan Mendikbud Muhadjir Effendy pada periode 2016-2019 melalui Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal. Artinya, sebelum kepemimpinan Mendikbudristek Nadiem Makarim, penanaman karakter Pancasila kepada pelajar di Indonesia sudah dilakukan. Hal itu pun dia akui berjalan dengan baik. "Jadi sebenarnya, kami menilai jika istilah Profil Pelajar Pancasila (PPP) yang tengah dikembangkan dan disosialisasikan Kemendikbudristek saat ini secara substansial meniru PPK yang dibuat era Mendikbud Pak Muhajir Effendy. Dengan kata lain, Profil Pelajar Pancasila (PPP) ala Mas Nadiem Makarim bukan hal baru," imbuhnya. Selain itu, dirinya juga menyinggung terkait adanya mata pelajaran baru Pendidikan Pancasila yang sempat ramai diperbincangkan. Padahal, substansinya sama seperti mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang sudah eksis selama ini. "Ini membuat mata pelajaran Pendidikan Pancasila akan menambah beban pelajaran bagi peserta didik, tentu juga akan kontraproduktif dengan semangat penyederhanaan kurikulum yang saat ini tengah dilakukan Kemdikbudristek," tuturnya. Bahkan, beredar juga isu bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan mendorong dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum dibentuknya mata pelajaran Pendidikan Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal ini dikhawatirkan akan menghidupkan kembali pelajaran PMP seperti era orde baru. "Pelajaran yang sangat indoktrinatif, normatif, tidak dialogis dan membosankan. Kami lebih setuju memperkuat nilai-nilai Pancasila yang sudah termuat dalam Kurikulum 2013," tandas Satriwan.

P2G Nilai Tak Perlu Ada Konten Lain Soal Penanaman Karakter Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/tatap-muka-1.jpg" alt="Siswa Kelas 8 SMP Negeri 6 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (20/10), mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sumarwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Siswa Kelas 8 SMP Negeri 6 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (20/10), mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sumarwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sudah menyatakan bahwa Pancasila akan tetap ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP). Instrumen ini akan tetap ada dan wajib dalam kurikulum di setiap jenjang pendidikan.  Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai, kewajiban untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah ini menjadi sebuah pertanyaan. Sebab, Pancasila sudah masuk dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).  "Jadi apakah Kemendikbud ingin menambah mata pelajaran baru, yaitu pendidikan Pancasila yang dilepaskan dari PPKn. Karena ini sudah muncul pada pasa 40 ayat dua poin B ini baru muncul dalam revisi PP 57/2021," ucapnya dalam siaran YouTube Vox Point Indonesia, Senin (25/4).  Hal itu masih belum jelas, kata dia mungkin juga PPKn ini yang dihilangkan dan menggantinya dengan mata pelajaran Pancasila. Ia pun menduga ini sejalan dengan keinginan Badan Pembinaan Ideolgi Pancasila (BPIP).  "BPIP ingin mengembalikan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di pendidikan dasar dan menengah. Jadi justru yang kami pertanyakan apakah Kemendikbud akan menghidupkan lagi PMP?," ujarnya.  Menurutnya, menghidupkan PMP akan menjadi bersifat indoktrinatif (memaksakan gagasan) dan menjemukan. Pasaknya, PMP sendiri ini sangat dekat dengan pembelajaran zaman orde baru.  "Yang sangat tidak kita harapkan kalau PMP-nya model zaman Orba, lagi pula sudah enggak ada PMP di LPTK, semua PPKn. Ini yang harus diklirkan," tegasnya

Pancasila di PP SNP Masih Jadi Pertanyaan, P2G: PPKn Diganti?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/bamsoet-lanti-PAW.jpg" alt="bamsoet MPR" width="100%">
<figcaption>bamsoet MPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kembali menyesalkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) yang tidak mencantumkan Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah/pelajaran wajib. Serta hilangnya frasa agama dalam Visi Pendidikan Indonesia yang tercantum dalam Rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035, dan tidak adanya jejak pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus pahlawan nasional KH Hasyim Asyari serta Presiden RI ke-4 sekaligus guru bangsa KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam kamus sejarah online yang diterbitkan dan dikelola Kemendikbud.  "Walaupun Kemendikbud sudah menyatakan akan merevisi PP SNP serta mengoreksi Rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 dan Kamus Sejarah Online, kejadian ini tetap menjadi catatan yang harus mendapat perhatian serius dari Kemendikbud. Agar kedepannya lebih bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan," ujar Bamsoet saat melantik Muhammad Rizal sebagai anggota MPR RI menggantikan (alm) Ali Taher, dari Fraksi PAN Daerah Pemilihan Banten III, di Komplek Majelis, Jakarta, Rabu (21/4).  Bamsoet menegaskan, selain tidak selaras dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mewajibkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah/pelajaran wajib, PP SNP tersebut dibuat tanpa informasi yang lengkap dan pertimbangan yang mendalam. Serta mencerminkan sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap Pancasila dan bahasa Indonesia.  "Sejatinya Kemendikbud harus menjadi garda terdepan yang memastikan Pancasila dan bahasa Indonesia ditanamkan kepada seluruh peserta didik, agar tumbuh rasa nasionalisme dan cinta tanah air sejak dini. Bukan justru sebaliknya, terkesan menghilangkan Pancasila dan bahasa Indonesia dalam mata kuliah/pelajaran wajib peserta didik," tegas Bamsoet.  Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, Muhammad Rizal yang baru saja dilantik menjadi anggota MPR RI, sebelumnya sudah lama mengabdikan diri di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR. Beberapa jabatan penting pernah ia pegang. Antara lain sebagai Kepala Pusat Pengkajian, Kepala Biro Humas, Kepala Biro Persidangan, dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan. Jejak pengabdian yang panjang tersebut bisa menjadi bekal dalam memudahkan yang bersangkutan melaksanakan wewenang dan tugas konstitusional di MPR RI.  Khususnya dalam mengawal visi MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan; Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat, yang memiliki tugas mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI. Yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, kepada setiap elemen bangsa untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, memperkuat ketahanan budaya, serta membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan beradab.  "Termasuk dalam memberikan masukan dan koreksi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mencerminkan semangat Empat Pilar MPR RI," pungkas Bamsoet.

Lantik PAW Anggota MPR, Bamsoet Ungkap Pentingnya Pendidikan Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/WhatsApp-Image-2020-07-13-at-18.58.43.jpeg" alt="Saifullah Tamliha - Humas MPR for JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Saifullah Tamliha - Humas MPR for JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota MPR dari Fraksi PPP Saifullah Tamliha menceritakan tentang pendidikan Pancasila yang diajarkan di bangku sekolah pada era sebelum reformasi.  Dulu, pada era Orde Baru, semasa di bangku sekolah Saifullah kerap menjadi juara dalam lomba cerdas cermat dan pidato tentang Pancasila. Kata dia, pada masa Orde Baru, siswa sekolah diberikan pelajaran Pancasila yang bernama Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan di bangku kuliah bernama mata kuliah Pancasila.  Setelah era reformasi dimulai dan berjalan, semua produk atau kebijakan yang dikeluarkan oleh orde baru dianggap tidak baik. Menurut dia, dari sinilah mata pelajaran PMP di sekolah terdampak dan ikut dihilangkan. “(Pancasila) Hilang selama reformasi berlangsung,” ujar Saifullah Tamliha di sela-sela diskusi Empat Pilar MPR di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, (13/7). Diskusi tersebut bertema ‘Membentuk Karakter Bangsa: Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan?’  Politikus asal Kalimantan Selatan itu mengungkapkan, saat MPR di bawah kepemimpinan Taufik Kiemas, Pancasila kembali disosialisasikan lewat Sosialisasi 4 Pilar MPR. Bahkan selama Saifullah Tamliha menjadi anggota MPR, dia kerap melakukan sosialisasi Pancasila. “Saya kerap melakukan Sosialisasi 4 Pilar,” ujarnya di hadapan puluhan wartawan yang mengikuti acara itu.  Saifullah Tamliha menegaskan, warga negara harus memiliki roh kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sangat baik anak-anak sekolah diberi materi ideologi kebangsaan. “Anak saya tiga, semuanya lahir di masa reformasi,” ucapnya.  Kehampaan materi ideologi di sekolah perlu diisi. Memberi materi Pancasila sejak kecil sangat penting, karena  pada masa itu materinya mudah masuk ke dalam jiwa anak bangsa. “Jadi Pancasila perlu masuk dunia pendidikan,” tuturnya. “Masuknya Pancasila dalam dunia pendidikan merupakan koreksi total dari era reformasi,” tambahnya.  Saat ini sosialisasi Pancasila dilakukan MPR dan BPIP. Jika hanya mengandalkan dua lembaga negara tersebut, maka tidak cukup. Perlu tokoh lain yang melakukan hal serupa, yakni guru.  Saifullah yakin jika nilai-nilai Pancasila hidup dalam benak masyarakat Indonesia akan membuat Indonesia maju. "Juga tidak akan ada koruptor,” tegasnya.  Dalam kesempatan yang sama M. Nabil Haroen mengatakan, selama ini Pancasila hanya menjadi narasi dan masih miskin implementasi. Jika dibiarkan, maka membahayakan.  Nabil Haroen juga juga pernah merasakan hidup semasa Orde Baru sehingga merasakan pendidikan Pancasila di sekolah. Menurut dia, seharusnya bangsa ini menjaga hal-hal yang baik. “Dulu PMP baik dan seharusnya dipertahankan,” tegasnya.  Sebagai anggota MPR, saat sosialisasi dirinya merasa bahwa Pancasila adalah sesuatu yang penting. Disebut banyak negara yang ingin mengadopsi nilai-nilai Pancasila. Pancasila tak hanya perlu masuk dalam kurikulum pendidikan namun juga perlu masuk dalam sendi-sendi kehidupan bangsa dan bernegara. “Mari kita kawal dan implementasikan Pancasila,” ajak Gus Nabil kepada semua.

Anggota MPR Ini Koreksi Pendidikan Pancasila Era Reformasi