<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/27/e5123527-01d8-4bd9-9657-d4077fafc8ec-266637493.jpg" alt="Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (Istimewa) " width="100%">
<figcaption>Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (Istimewa) </figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berdampak pada pengurangan anggaran maupun program pendidikan nasional, seperti yang berkembang di ruang publik. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2), Teddy menilai anggapan tersebut sebagai pemahaman yang keliru. &ldquo;Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Ada pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai dan guru-guru tidak diperhatikan. Saya mau jawab, itu narasi yang keliru,&rdquo; ujar Teddy. Ia menegaskan, MBG dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak pendidikan usia dini hingga tingkat menengah atas. Proses penganggarannya pun telah dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk melalui Badan Anggaran DPR. &ldquo;Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak,&rdquo; tegasnya. Menurut Teddy, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh program strategis pendidikan yang sudah berjalan sebelumnya tetap dilanjutkan. Bahkan, sejumlah inisiatif baru turut ditambahkan untuk memperkuat sektor pendidikan. &ldquo;Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah,&rdquo; katanya. Beberapa program yang tetap berlanjut antara lain Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar. Selain itu, pemerintah meluncurkan Sekolah Rakyat guna menjangkau anak-anak yang putus sekolah maupun yang belum pernah mengakses pendidikan formal. Menanggapi isu mengenai sekolah yang terbengkalai, Teddy menyebut persoalan tersebut sebagai tantangan lama yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai jenjang masing-masing. Meski demikian, pemerintah pusat tetap melakukan percepatan perbaikan sarana pendidikan. &ldquo;Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16 ribu sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, bisa dicek. Dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun,&rdquo; ujarnya. Terkait kesejahteraan tenaga pendidik, ia menyatakan perhatian pemerintah justru semakin diperkuat. Sejumlah kebijakan ditempuh, seperti peningkatan insentif guru honorer daerah dan kenaikan tunjangan bagi guru non-ASN, serta mekanisme penyaluran tunjangan yang kini langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru setiap bulan. &ldquo;Insentif guru honorer yang sebelumnya Rp200 ribu naik menjadi Rp400 ribu. Tunjangan guru non-ASN juga naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Dan sekarang tunjangan itu dibayarkan langsung ke guru setiap bulan, bukan lagi melalui transfer ke daerah,&rdquo; jelas Teddy. Sebelumnya, alokasi anggaran MBG sebesar Rp223,5 triliun dalam APBN 2026 menuai perhatian sejumlah pihak, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menanggapi sorotan tersebut, Teddy kembali menegaskan bahwa anggaran pendidikan tetap memenuhi ketentuan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBN dan tidak ada satu pun program pendidikan yang dihentikan akibat implementasi MBG.

Seskab Teddy pastikan program MBG tak kurangi anggaran pendidikan. Program tetap berjalan, termasuk insentif guru dan renovasi sekolah.

Seskab Teddy Ungkap Program MBG Tak Pangkas Anggaran dan Tak Pengaruhi Program Pendidikan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/WhatsApp-Image-2025-08-18-at-214358-1677728435.jpg" alt="PGRI sesalkan pernyataan Menteri Keuangan yang menyatakan profesi guru sebagai beban negara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PGRI sesalkan pernyataan Menteri Keuangan yang menyatakan profesi guru sebagai beban negara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kualitas pendidikan Indonesia menjadi salah satu yang dipersoalkan. Jawaban negara nyaris selalu sama, ganti kurikulum sebagai solusi. Padahal, persoalan mendasar pendidikan bukan terletak pada dokumen kurikulum, melainkan pada kekacauan tata kelola guru. Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Wijaya menyatakan, Indonesia menghadapi krisis guru yang nyata dan struktural. Data Kementerian Pendidikan menunjukkan Indonesia kekurangan lebih dari 1,3 juta guru, terutama akibat gelombang pensiun yang tidak diimbangi rekrutmen cepat dan terencana karena moratorium pengangkatan Guru. &rdquo;Kekosongan guru di sekolah-sekolah negeri kerap dibiarkan berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Seolah absennya guru bukan masalah serius bagi hak belajar murid untuk mendapatkan pengalaman belajar. Ironisnya, negara seolah terbiasa dengan situasi darurat ini,&rdquo; papar Wijaya. <h3>Guru Diurus Banyak Lembaga, tapi Tak Ada yang Bertanggung Jawab Penuh</h3> Menurut dia, urusan guru tercecer di banyak tangan. Ada kementerian, lembaga teknis, pemerintah daerah, hingga badan kepegawaian. Dia menjelaskan, di tingkat pusat, pengelolaan guru hanya ditangani setingkat direktorat jenderal GTK. Di daerah, keputusan sering tersandera keterbatasan fiskal dan tarik-menarik birokrasi. &rdquo;Akibatnya, tidak ada satu pun institusi yang benar-benar bertanggung jawab penuh atas nasib guru nasional dari hulu ke hilir yang memang perlu untuk dibenahi,&rdquo; terang Wijaya. &rdquo;Kita bisa melihat dampaknya sangat nyata, guru pensiun tidak segera diganti. Sekolah menambal kekosongan dengan guru honorer bergaji minim, karir guru tidak pasti dan kerap diskriminatif, perlindungan hukum guru lemah, kriminalisasi mudah terjadi,&rdquo; imbuh dia. Wijaya mengatakan, kebijakan guru tumpang tindih dan kontradiktif. Mulai dari masalah seragam terjadi tumpang tindih antara Kemendagri dan BKN perihal waktu penggunaan batik Korpri. &rdquo;Dalam kondisi seperti ini, wajar jika profesi guru makin tidak menarik bagi generasi muda. Negara membutuhkan guru berkualitas, tetapi justru gagal menciptakan sistem yang memuliakan, mensejahterakan dan melindungi profesi guru,&rdquo; tandas Wijaya. <h3>Mengapa Badan Guru Nasional Mendesak Dibentuk</h3> Usul Pengurus Besar PGRI tentang pembentukan Badan Khusus Guru, menurut dia, sesungguhnya bukan tuntutan berlebihan. Melainkan jawaban rasional atas kegagalan sistemik yang sudah berlangsung lama. Selama ini, lanjut Wijaya, negara terlalu percaya bahwa persoalan guru bisa diselesaikan dengan regulasi parsial dan kebijakan sektoral. Fakta di lapangan membuktikan sebaliknya. &rdquo;Oleh karena itu, badan diperlukan karena kebijakan guru terlalu terfragmentasi dan membutuhkan satu komando nasional. Data guru tidak terintegrasi antar K/L, membuat perencanaan selalu meleset dari kebutuhan riil,&rdquo; jelas Wijaya. Padahal dia menambahkan, ada data pokok pendidikan (DAPODIK) yang memiliki basis data lengkap tentang guru (tempat tugas, kualifikasi akademik, kualifikasi sertifikat pendidik, dll). Perlindungan profesi guru nyaris tidak sistematis. Sehingga guru bekerja dalam rasa cemas. &rdquo;Hadirnya Permendikdasmen No. 4 tahun 2026 selalu menyisakan kehampaan implementasi di lapangan. Belum lagi pengelolaan karier dan distribusi guru tidak adil, terutama bagi honorer dan daerah 3T. Tanpa lembaga khusus setingkat nasional yang kuat, reformasi pendidikan hanya akan berputar-putar di permukaan,&rdquo; ungkap Wijaya. <h3>Kurikulum Boleh Berubah, tapi Guru Tidak Bisa Diabaikan</h3> Wijaya menegaskan, negara perlu jujur mengakui, sebanyak apa pun kurikulum diubah, hasilnya tidak akan signifikan jika gurunya kelelahan, tidak aman, dan tidak dihargai. Pendidikan adalah kerja manusia, bukan sekadar sistem administrasi. Guru sebuah profesi, menurut dia, bukan cukup dengan label pahlawan tanpa tanda jasa yang dibalut dengan narasi pengabdian. Guru harus bermartabat, sejahtera dengan adanya pendapatan minimal dan terlindungi. &rdquo;Bonus demografi yang sering dibanggakan justru bisa berubah menjadi bencana jika negara gagal memastikan ketersediaan guru yang profesional, sejahtera dan terlindungi. Tanpa guru, ruang kelas hanyalah bangunan kosong; tanpa guru yang bermartabat, sekolah kehilangan ruhnya,&rdquo; ucap Wijaya. Ujian Keberpihakan Negara Dia menyatakan, badan khusus guru adalah ujian keberanian politik negara. Apakah negara benar-benar berpihak pada guru sebagai subjek utama pendidikan, atau terus menjadikan guru sebagai objek kebijakan yang berubah-ubah? Dan acapkali disajikan dengan kebijakan yang tidak menyentuh akar masalah sebenarnya. &rdquo;Selama ini guru diagungkan dalam pidato peringatan hari Guru, tetapi diabaikan dalam kebijakan. PGRI telah membuka jalan dengan usulan konkret dan rasional. Kini, giliran negara menjawab: berani membenahi akar masalah, atau terus mengulang kesalahan lama dengan wajah kebijakan baru?&rdquo; tandas Wijaya. Jika pendidikan ingin maju, generasi emas 2045 hadir, lanjut dia, guru harus dimuliakan, disejahterakan dan dilindungi dalam menjalankan tugas keprofesiannya. Bila guru ingin dimuliakan, negara wajib menghadirkan sistem dan lembaga yang melindungi serta memberdayakan mereka. &rdquo;Badan khusus Guru menjadi pilihannya,&rdquo; ucap Wijaya.

PB PGRI usulkan pembentukan Badan Khusus Guru sebagai jawaban rasional atas kegagalan sistemik pendidikan yang sudah berlangsung lama

Wakil Sekjen PGRI: Darurat Guru Nasional, Saatnya Negara Menghadirkan Badan Guru Nasional!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-164049-1407860702.jpg" alt="Sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya rekognisi, afirmasi, dan fasilitas, bagi pendidikan pesantren. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya rekognisi, afirmasi, dan fasilitas, bagi pendidikan pesantren. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pesantren Al-Khairaat menjadi tuan rumah acara sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya rekognisi, afirmasi, dan fasilitas, bagi pendidikan pesantren. Acara dihadiri oleh tokoh-tokoh dan pemangku kepentingan yang memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren. Termasuk narasumber yang hadir yaitu Prof. Dr. Hj. Amrah Kasim, M.A, Dr. Abdul Waidl, M.Ud, dan H.S Ahmad Hadi Rumi, S.Pd.I. Tenaga Ahli Majelis Masyayikh Abdul Waidl menyebut, pentingnya pengakuan formal terhadap pendidikan nonformal pesantren. &rdquo;Melalui UU ini, santri dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja dengan ijazah yang diakui secara nasional,&rdquo; jelas Abdul Waidl. Dia juga menekankan bahwa pendidikan pesantren setara dengan pendidikan formal lainnya, baik dalam kualitas kurikulum maupun mutu lulusan. &rdquo;Pesantren tidak hanya sebagai penyelenggara pendidikan, tetapi juga sebagai satuan pendidikan yang memiliki mekanisme dan jenjang tersendiri, seperti ula, wusto, hingga ulya,&rdquo; imbuh Abdul Waidl. Waidl menjelaskan, pentingnya standar kurikulum yang disusun pesantren, namun tetap memperhatikan empat pelajaran yang diminta pemerintah. Yakni pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan IPA/IPS. &rdquo;Ini bertujuan agar santri dapat beradaptasi dengan pendidikan formal, sehingga dapat melanjutkan ke SMP atau SMA tanpa kesulitan,&rdquo; kata Abdul Waidl. Anggota Majelis Masyayikh Amrah Kasim mengungkapkan, latar belakang historis pesantren sebagai pusat perlawanan kolonialisme dan pemberdayaan sosial. Saat ini kini telah berkembang menjadi lebih dari 40.000 lembaga di Indonesia. &rdquo;Pesantren merupakan fondasi kuat dalam membentuk karakter bangsa. Namun, sistem pendidikan nasional sebelumnya belum sepenuhnya mewadahi pesantren. Melalui UU ini, kualitas dan kapasitas pesantren dapat ditingkatkan, dan negara diharapkan hadir untuk mendukung peran pesantren secara penuh,&rdquo; ujar Amrah. Dia menjelaskan, UU ini memiliki tiga prinsip utama yaitu rekognisi (pengakuan), afirmasi (penguatan), dan fasilitasi (dukungan). melalui UU ini, diharapkan lulusan pesantren mendapat pengakuan yang sama dengan lembaga formal lainnya. &rdquo;Pesantren memiliki peran strategis dalam pembangunan karakter bangsa. Namun, banyak realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa ijazah pesantren sering kali tidak diakui oleh lembaga dan institusi,&rdquo; tegas Amrah. Amrah melanjutkan, Majelis Masyayikh baru-baru ini meluncurkan Dokumen Standar Penjaminan Mutu (SPM) Pesantren, yang menjadi langkah penting dalam memastikan implementasi UU Pesantren. &rdquo;Dokumen ini tidak hanya sekadar pedoman teknis, tetapi juga sebagai referensi operasional yang menjelaskan standar pendidikan pesantren secara kualitatif,&rdquo; ungkap Amrah. Dia menambahkan, pengembangan sistem penjaminan mutu ini akan berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pengajar, dan asesmen kelembagaan. Majelis Masyayikh bertanggung jawab memastikan bahwa mutu pendidikan pesantren tetap terjaga. &rdquo;Kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa lulusan pesantren itu hebat dan memiliki sistem penjaminan mutu yang kuat,&rdquo; ujar dia. Dia juga menyoroti bahwa Dewan Masyayikh di tingkat pesantren akan menjadi penggerak utama dalam mengimplementasikan standar yang telah ditetapkan, dengan penilaian berkala oleh asesor yang ditunjuk. Amrah menyatakan pentingnya komitmen pesantren dalam menghadapi tantangan sosial, seperti isu terorisme, kekerasan seksual, dan disintegrasi sosial. &rdquo;Pengakuan pemerintah bukanlah untuk diabaikan, melainkan sebagai kesempatan untuk menunjukkan mutu pesantren sebagai lembaga pendidikan unggulan yang mencetak generasi berakhlak mulia dan moderat,&rdquo; tutur Amrah.

Pesantren merupakan fondasi kuat dalam membentuk karakter bangsa. Namun, sistem pendidikan nasional sebelumnya belum mewadahi pesantren

Majelis Masyayikh Sebut UU Pesantren Buka Jalan Bagi Rekognisi dan Inovasi Nasional bagi Masa Depan Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/18/Untitled1-2810809364.jpg" alt="Kegiatan Penguatan Jaringan Pendidikan Pancasila Melalui Penggunaan Buku Teks Utama Pancasila di Medan, Sumatera Utara, Jumat (17/5)." width="100%">
<figcaption>Kegiatan Penguatan Jaringan Pendidikan Pancasila Melalui Penggunaan Buku Teks Utama Pancasila di Medan, Sumatera Utara, Jumat (17/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus berupaya mengoptimalkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional. Kepala BPIP Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D menegaskan, secara garis besar Pendidikan Pancasila berbeda dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) sebelumnya. &rdquo;Dimana dalam penerapan BTU Pendidikan Pancasila muatannya terdiri dari materi kognitif 30 persen dan 70 persen praktik,&rdquo; ujar KH Yudian Wahyudi saat menjadi pembicara kunci pada kegiatan Penguatan Jaringan Pendidikan Pancasila Melalui Penggunaan Buku Teks Utama Pancasila di Medan, Sumatera Utara, Jumat (17/5). Pendidikan Pancasila dinyatakan sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. &rdquo;Dengan demikian, implementasi BTU Pendidikan Pancasila yang menitikberatkan pada Pancasila dalam tindakan diharapkan dapat mampu mengokohkan para pelajar terhadap pengetahuan, keyakinan dan habituasi,&rdquo; papar KH Yudian Wahyudi. Dia berharap kegiatan tersebut dapat sarana untuk memaksimalkan pengimplementasian BTU Pendidikan Pancasila di setiap jenjang satuan pendidikan di Indonesia. Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara bidang pendidikan kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat, Suherman mengapresiasi kegiatan tersebut. Pihaknya menyambut baik diselenggarakannya kegiatan itu dengan melibatkan tenaga pendidik di Sumatera Utara. Dia menjelaskan, Pendidikan Pancasila sangat diperlukan supaya ideologi negara kuat serta memiliki pengembangan pengetahuan, pengalaman, dan strategi pembelajaran yang efektif. Menurut dia, Sumatera Utara adalah provinsi yang kaya akan keberagaman budaya, agama, dan suku. Keberagaman itu adalah kekayaan yang harus dijaga dan dipelihara melalui pendidikan Pancasila. &rdquo;Melalui Pendidikan Pancasila kita dapat membangun masyarakat yang inklusif toleran dan harmonis dengan demikian kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,&rdquo; ujar Suherman. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso melaporkan, BPIP terus berupaya menginternalisasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya melalui BTU Pendidikan Pancasila. &rdquo;Upaya ini kita terus bekerja sama dengan berbagai sektor salah satunya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,&rdquo; papar Prakoso. &rdquo;Kita harapkan dengan dilaksanakannya BTU Pendidikan Pancasila ini, dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, berkarakter Pancasila dan memiliki keterampilan,&rdquo; ucap Prakoso. Dia mengatakan, tujuan diimplementasikannya BTU Pendidikan Pancasila diharapkan dapat mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

BPIP berupaya mengoptimalkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional

Pendidikan Pancasila Berbeda dengan PPKn, BPIP Terus Kuatkan Jaringan lewat BTU Pendidikan Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/01/ZAKAT-1-2043001972.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain sebagai jembatan menuju kesuksesan, pendidikan juga menjadi kunci untuk membuka pintu rezeki yang lebih luas. Di Indonesia sendiri, setiap tahunnya kita memperingati hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei.&nbsp; Dalam memajukan pendidikan, agama Islam juga memiliki peranan pentingnya tersendiri. Islam selalu mengajarkan nilai-nilai yang mendorong seseorang untuk belajar dan menuntut ilmu. Bahkan, sangat banyak lembaga Islam yang memberikan kontribusi beasiswa yang didapat melalui zakat. Lalu, bagaimana peran Islam, terutama melalui zakat, secara khusus terhadap kemajuan dunia pendidikan nasional? Berikut ini penjelasannya yang dapat kita simak bersama! Definisi Zakat <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/01/ZAKAT-2-3163153654.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Definisi zakat secara umum terbagi menjadi 2, yaitu secara bahasa dan syariat. Zakat secara bahasa, memiliki arti bertambah atau bertumbuh. Sedangkan secara syariat Islam, zakat artinya adalah suatu ibadah dan kewajiban setiap Muslim atas harta mereka, yang syarat dan tata caranya telah ditentukan secara khusus oleh Allah SWT. Dalam Islam, penerima zakat sendiri terbagi menjadi 8 golongan. Dimana salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah (fiisabilillah). Ada pun menurut Islam, orang-orang yang menuntut ilmu termasuk ke dalam golongan ini.&nbsp; Berdasarkan hal tersebut, maka manfaat dari zakat tentu dapat kita rasakan di dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, Islam melalui zakat dapat dikatakan berkontribusi secara langsung&nbsp; untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jenis-jenis Zakat <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/01/zakat-6-3778293105.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Berdasarkan jenisnya, zakat dapat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (maal). Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas diri dan jiwa kita di bulan Ramadan. Ada pun banyaknya zakat fitrah yang perlu kita keluarkan adalah sekitar 1 sha&rsquo; atau setara dengan sekitar 3 kilogram beras. Sedangkan zakat maal, merupakan zakat yang harus kita keluarkan ketika sudah memiliki sejumlah harta selama 1 tahun. Zakat maal wajib dibayarkan sebesar 2,5% dari total harta kita, dan dapat dibayarkan kapan saja ketika sudah melewati 1 tahun dan sebelum perhitungan di tahun berikutnya. Perhitungan zakat maal dilakukan berdasarkan jenis harta yang kita miliki. Beberapa diantaranya adalah perhitungan zakat untuk harta dalam bentuk uang, emas, perak, saham, properti, dan lain-lain. Namun secara umum, zakat maal wajib dikeluarkan dalam bentuk uang jika kita telah memiliki minimal harta yang setara dengan 85 gram emas. Zakat maal inilah yang biasanya digunakan dan distribusikan untuk membantu kemajuan dunia pendidikan. Apalagi jika lembaga pendidikan tersebut secara khusus bertujuan untuk mensyiarkan agama Islam. Hal ini dapat di-qiyas-kan sebagai bentuk berjuang di jalan Allah SWT. Bahkan tidak hanya lembaga pendidikan dan sekolah, masjid-masjid pun dapat menerima dana penyaluran zakat maal. Hal ini dapat dilakukan jika masjid tersebut dibangun di wilayah yang penduduknya muslim namun kurang sekali pengamalan Islamnya. Sehingga, keberadaan masjid itu memang menjadi sebuah nilai perjuangan tersendiri karena bermisi menegakkan ajaran dan agama Islam. Sebagai gambaran, berdasarkan <a href="https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1823926">&lsquo;Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 8, No. 2&rsquo; tahun 2008</a> lalu, menunjukkan&nbsp; bahwa zakat maal berkontribusi sekitar 81,5% untuk perkembangan sektor pendidikan kota Medan. Hal ini menjadi bukti nyata kontribusi zakat maal terhadap kemajuan sektor pendidikan nasional. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/01/ZAKAT-3-424877388.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Zakat sejatinya merupakan dana umat yang harus disalurkan kembali kepada umat dan masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan dan pendistribusian zakat yang efektif dan tepat guna. Pengelolaan zakat sendiri melibatkan proses pengumpulan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pendistribusian, serta pemanfaatan zakat secara luas. Ada pun pendistribusian zakat, digunakan untuk memajukan ekonomi baik melalui keterampilan yang mau pun sektor perdagangan. Melalui pendistribusian dalam bentuk keterampilan ini lah, zakat diberikan kepada lembaga pendidikan atau pun masjid yang membutuhkan. Dari sini harapannya, lembaga-lembaga pendidikan tersebut dapat membantu syiar agama Islam di kemudian hari. Melihat proses yang cukup kompleks ini, maka pengelolaan zakat sebaiknya dijalankan oleh sebuah lembaga yang sudah terpercaya dan tidak bisa dilakukan secara perorangan. Lembaga pengelola zakat juga dapat menjangkau berbagai daerah yang lebih luas agar pemanfaatannya lebih tepat guna. Islam sendiri sudah mempertimbangkan hal ini sejak dahulu. Hal ini dapat kita lihat dari pembentukan badan amil zakat, yang sudah sejak dulu memiliki tugas untuk menjalankan pengelolaan zakat mulai dari awal penerimaan dana hingga pendistribusiannya kepada umat yang membutuhkan. Penyaluran Zakat Mal <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/01/ZAKAT-4-1209660598.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia 2030, pendidikan merupakan salah satu dari 17 program utama yang wajib kita perhatikan bersama. Lewat program ini, negara ingin memastikan pendidikan yang berkualitas, setara, serta mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua masyarakat Indonesia. Berdasarkan tujuan ini, pemanfaatan dana zakat untuk perkembangan pendidikan merupakan hal yang selaras dengan SDGs Indonesia 2030. Oleh karena itu sebagai umat Islam yang memiliki kewajiban akan zakat maal, sudah seharusnya kita turut mendukung dan menyukseskan program tersebut. Ada pun, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah angka partisipasi sekolah dan tingkat kenaikan kualitas lembaga pendidikan berdasarkan jumlah siswa yang berprestasi. Program Pendidikan Nasional Pemanfaatan pertama adalah dengan menyalurkan dana zakat untuk memperbaiki program pendidikan nasional. Beberapa sektor yang dapat disalurkan adalah dari segi gedung, sarana, serta prasarana seperti untuk peningkatan kualitas guru pengajar. Secara khusus, keberhasilan pemanfaatan ini dapat dilihat dari seberapa banyak sekolah yang berpartisipasi dalam program serta seberapa jauh peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah tersebut.&nbsp; Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Tidak hanya dari segi sarana dan prasarana, zakat juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya ini sendiri, dalam dunia pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu dari segi murid dan juga tenaga pengajarnya. Ada pun untuk murid, santri, dan penuntut ilmu, zakat dapat bermanfaat dalam bentuk beasiswa. Sedangkan untuk tenaga pengajar, kontribusi zakat yang dapat diberikan adalah berupa program sekolah guru. Program ini bertujuan untuk meningkatkan standar pendidikan dan kualitas pengajar. Kontribusi Zakat untuk Pendidikan <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/01/ZAKAT-5-2005324027.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Setelah mengetahui mengenai penjelasan, pengelolaan, pendistribusian, serta penyaluran zakat maal, kini saatnya kita mengetahui lebih lanjut mengenai kontribusi nyata zakat untuk kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Dompet Dhuafa sendiri memiliki program pendidikan nasional yang dijalankan melalui Lembaga Pengembangan Insani Dompet Dhuafa (LPI DD). Program bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga merupakan bentuk nyata penyaluran zakat untuk perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. LPI DD diterapkan dengan fokus pada pendidikan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk dari sektor formal, informal, dan bahkan nonformal. Dengan semangat &amp;quot;Kebermanfaatan Harus Terus Mengalir&amp;quot;, program ini bertujuan untuk mengembangkan manfaatnya tidak hanya untuk penerima manfaat langsung, tetapi juga untuk mendorong mereka agar turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan sekitarnya. Bahkan, manfaat dari program pendidikan ini telah dirasakan secara langsung oleh 242.806 orang penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia. LPI DD sendiri terbagi ke dalam beberapa sub-program yang bertujuan untuk menjadikan penyaluran zakat maal agar lebih tepat sasaran. Pemberian Beasiswa Beasiswa diberikan kepada pelajar yang memiliki prestasi akademik yang baik. Beberapa beasiswa tersebut juga diberikan sebagai bentuk penghargaan bagi siswa yang kurang mampu secara finansial, namun memiliki prestasi yang cukup baik. Adapun beberapa manfaat dari pemberian zakat dalam bentuk beasiswa adalah sebagai berikut. - Membantu pelajar berprestasi yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. - Sebagai bentuk bantuan untuk keberlangsungan pendidikan. - Menciptakan sumber daya manusia yang pintar dan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat. Program Beasiswa yang diinisiasi Dompet Dhuafa melalui LPI DD sebagai bentuk aksi nyata mendukung kemajuan pendidikan Indonesia antara lain Beasiswa Aktivis Nusantara dan Beasiswa Etos atau Etos ID. Tujuan besar Etos ID sendiri yaitu &ldquo;Memutus rantai Kemiskinan&rdquo; dengan mewujudkan SDM strategis di daerah melalui peningkatan (Improvement) dan pengembangan (Development) kapasitas serta integritas pemuda (mahasiswa) sebagai penggerak pembangunan daerah menuju Indonesia berdaya dengan prioritas sasaran dari kampus Pulau Jawa menjadi luar Pulau Jawa. Program dalam Etos ID meliputi Youth Inspiration Camp, Kuliah Tak Gentar, Career Project, dan Community of Interest. Kaji dampak yang dilakukan oleh Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST) pada tahun 2022 menunjukkan 58% Alumni Penerima Manfaat (PM) menciptakan project sosial, 65% PM mengalami titik balik menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal spiritual dan sosial, hingga 79% beralih ke kuadran sejahtera. Bentuk Sekolah Program pelatihan guru merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para tenaga pendidik. Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme guru. Pelatihan ini sendiri mencakup teknik perencanaan pembelajaran dan metode pembelajaran yang efektif. Sehingga, para guru diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di masa yang akan datang. Program sekolah pengembangan yang telah diinisiasi LPI DD antara lain:&nbsp; Sekolah Guru Indonesia, yaitu program ini merupakan pengkaderan kepemimpinan guru yang berkomitmen melahirkan guru transformatif yang memilki kompetensi mengajar, mendidik dan berjiwa kepemimpinan sosial.&nbsp; Sekolah Literasi Indonesia, yaitu program yang berfokus pada pengembangan budaya literasi di seluruh ekosistem pendidikan meliputi pendidikan formal, informal, dan non formal. SLI hadir sebagai ikhtiar dalam membangun dan meningkatkan kualitas manusia melalui literasi. Mari ikut berkontribusi melalui<a href="https://digital.dompetdhuafa.org/zakat/maal"> penyaluran zakat maal Dompet Dhuafa</a> dan jadikan dunia pendidikan agar lebih baik, untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah!

Zakat adalah suatu ibadah dan kewajiban setiap Muslim atas harta mereka, yang syarat dan tata caranya telah ditentukan.

Manfaat Zakat untuk Kemajuan Dunia Pendidikan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/hardiknas-449545466.jpg" alt="KURIKULUM MERDEKA: Upacara Hardiknas secara hybrid di halaman kantor Kemendikbudristek pada Selasa (2/5). Peserta mengenakan busana adat dari berbagai daerah Nusantara." width="100%">
<figcaption>KURIKULUM MERDEKA: Upacara Hardiknas secara hybrid di halaman kantor Kemendikbudristek pada Selasa (2/5). Peserta mengenakan busana adat dari berbagai daerah Nusantara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pendidikan nasional sejauh ini dinilai masih cukup banyak masalah. Selain itu, tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Karena itu, DPR RI meminta pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Anggota DPR RI Fahmy Alaydroes mengatakan, perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini harus menjadi momen penting untuk merefleksikan kondisi pendidikan di Indonesia. Fahmy menyoroti beberapa permasalahan yang terjadi. Di antaranya, rekrutmen guru yang belum merata ke seluruh wilayah pelosok Indonesia. "Belum lagi persoalan kompetensi dan kesejahteraan mereka. Padahal, guru merupakan pilar utama untuk penyelenggaraan pendidikan," ujarnya. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, sistem pendidikan nasional harus mampu beradaptasi menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Peran serta semua pihak sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan di tanah air. &rsquo;&rsquo;Apalagi, berbagai perubahan dewasa ini menuntut manusia Indonesia menjadi bangsa pembelajar agar mampu cepat beradaptasi,&rsquo;&rsquo; katanya. (lum/c7/hud)

Pendidikan nasional sejauh ini dinilai masih cukup banyak masalah. Selain itu, tertinggal dibandingkan dengan negara lain.

Dari Momentum Hardiknas, DPR Minta Ada Refleksi Pendidikan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PAMERAN-PENDIDIKAN-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pameran pendidikan yang digelar Dinas Pendidikan (Dispendik) Pemkab Gresik sudah berakhir. Dalam acara penutupan pada Sabtu (26/11), juga diumumkan para pemenang lomba menulis surat cinta untuk bupati dan wakil bupati.  Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani merasa senang atas terlaksananya berbagai lomba. Salah satunya, lomba menulis surat cinta yang ditujukan kepadanya dan Wakil Bupati Aminatun Habibah. Menurut dia, dengan adanya lomba menulis tersebut, minat baca anak sejak dini di Gresik akan meningkat.  Yani, sapaan Bupati Fandi Akhmad Yani, menyebutkan, dengan adanya lomba literasi seperti itu, Kabupaten Gresik turut menyumbangkan IQ nasional pada masa yang akan datang. IQ nasional Indonesia, ungkap dia, terendah nomor dua se-Asia Tenggara.  ’’IQ nasional kita peringkat ke-30 se-Asia dan peringkat ke-130 sedunia. Akan tetapi, ketertinggalan itu bisa dikejar dengan literasi. Yakni, membiasakan anak-anak sejak dini menulis dan membaca apa pun dengan senang. Karena hanya dengan literasi, IQ kita bisa tumbuh,’’ ujarnya.  Literasi sangat penting di era digital. Menurut Yani, skill menulis dalam industri di masa depan akan dibutuhkan pada profesi dan pekerjaan apa pun. Karena itu, pihaknya mendorong anak-anak agar mau menulis meskipun sederhana. Untuk itu, Yani berharap ke depannya lomba literasi dapat dilakukan setiap tahun mulai tahun depan.  ’’Maka, mudah-mudahan mulai 2023, kami dapat menggalakkan semangat literasi sejak dini. Kami tidak bisa menyiapkan tantangan di masa depan untuk anak-anak, tapi setidaknya bisa menyiapkan anak-anak kami terhadap tantangan di masa depan. Salah satunya, gerakan literasi sejak dini,’’ ucapnya.  Mantan ketua DPRD Gresik itu berpesan kepada para juara lomba menulis surat cinta agar terus semangat dalam latihan menulis dan meningkatkan skill mereka. Dengan demikian, mereka nanti siap berkompetisi di tingkat nasional untuk mengikuti lomba literasi lain dan bersaing kompetitif dengan seluruh pelajar se-Indonesia.  ’’Selamat untuk anak-anakku yang juara. Tetap semangat dan terus berlatih menulis dengan baik. Jangan berpuas diri dulu, jadikan prestasi ini sebagai lecutan untuk meningkatkan skill menulis kalian agar nanti kalian mampu bersaing dengan kompetitif dalam lomba menulis tingkat nasional yang pesertanya pelajar seluruh Indonesia,’’ tuturnya.  Yani juga mengingatkan agar Dispendik Gresik selalu waspada dan melek akan perkembangan zaman. Menurut dia, jika ingin mengubah atmosfer pendidikan di Gresik, salah satu caranya adalah meningkatkan kinerja SDM dispendik.  ’’Mustahil dapat mewujudkan perubahan kalau cara dan kinerja tidak berubah. Jangan sampai kita terjebak dalam situasi yang sama terus. Maka, dispendik sekarang harus berbeda dengan yang dulu,’’ tegas Yani.  Selain lomba literasi, Yani mengapresiasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik atas terselenggaranya berbagai macam lomba, pentas seni, pameran inovasi sekolah, penghargaan kepada para guru berprestasi, dan ratusan stan UMKM lokal.  ’’Pameran ini adalah bentuk sebuah kreativitas dari dinas pendidikan. Atas terselenggaranya pameran ini, saya harapkan menjadi sebuah motivasi untuk mendalami serta mengembangkan dunia pendidikan di Kabupaten Gresik menjadi lebih baik,’’ tandasnya.

Sumbang IQ Nasional, Bupati Dorong Pelajar Gresik Giat Berliterasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-15-at-13.28.16.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, partai politik harus terus menggembleng kadernya melalui proses yang sistemik, akademis, namun mengakar. Dalam setiap pelatihan kader, ilmu lapangan juga sangat penting.  Menurut Hasto tak ada negara maju tanpa standar pendidikan tinggi, begitupun dengan partai politik. Menurutnya, parpol yang tak pernah menggembleng kadernya akan kehilangan energi juang dan orientasi masa depan.  “Itu pula yang dilakukan PDI Perjuangan dengan kaderisasi ini. Kita juga harus melakukan hal yang sama dengan negara maju. Menggembleng kader agar selalu punya energi juang dan orientasi ke depan,” kata Hasto, Senin (21/3).  “Di pelatihan ini, PDI Perjuangan hendak memajukan kepemimpinan kader partai melalui proses yang sistemik dan akademis,” imbuhnya.  Lebih jauh, PDIP mendidik kadernya sehingga memiliki satu kesatuan tekad yang bulat; satu spirit kader yang menjadi energi perjuangan yang terus menyala-nyala.  “Menggelorakan spirit perjuangan inilah yang menjadi inti sari kaderisasi. Jadi ketika ada survei politik yang menempatkan elektoral PDI Perjuangan selalu tertinggi, kader tidak akan ternina-bobokkan. Elan perjuangan akan terus menyala dan kader jangan masuk ke zona nyaman,” urai Hasto.  Sementara itu, Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Komaruddin Watubun menyebut, pelatihan ini juga menggembleng kedisiplinan kader partai. Dia mengingatkan pesan Bung Karno soal partai pelopor, kader partai pelopor harus punya disiplin teori, tindakan dan organisasi.  “Anda bisa bermimpi sampai ke langit tapi tanpa ada kedisiplinan, maka tak ada gunanya. Sebagai kader partai ideologis, kita harus mengingat pesan Bung Karno,” pungkas Komaruddin.

Hasto: Tak Ada Negara Maju Tanpa Standar Pendidikan Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/siswa-boleh-ikut-2-kali-utbk-sbmptn-ini-syarat-syaratnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi UN. Peserta SBMPTN 2019 diberbolehkan mengikuti dua kali tes." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi UN. Peserta SBMPTN 2019 diberbolehkan mengikuti dua kali tes.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih dalam perancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. Kebijakan tersebut pun dinilai banyak pihak masih belum jelas.  Salah satunya Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah Alpha Amirrachman yang mempertanyakan soal Asesmen Nasional (AN) yang menggantikan Ujian Nasional (UN).  Kata dia, apakah ada negara lain yang memakai sistem penilaian seperti AN selain Indonesia, jika ada maka harus dibuktikan negara mana saja dan bagaimana kualitasnya. Apabila tidak, apa bisa dipastikan kualitas pendidikan Indonesia akan meningkat.  "Terkait AN ini masih belum jelas konsepnya, apakah model asesmen seperti ini sudah pernah ada di negara lain, mungkin bisa diberikan contoh faktual dan konkrit," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI secara virtual, Selasa (12/1).  Hal ini dilakukan agar kebijakan pendidikan di Indonesia, benar dapat menjadi nilai positif bagi peningkatan pelajar di masa mendatang. Di mana hal ini juga bersinggungan agar tidak adanya kebijakan bersistem trial and error, jadi harus mengetahui kesalahan dulu, baru diperbaiki.  "Sebagai pelajaran, supaya kita tidak terjebak dalam kebijakan trial dan error," imbuhnya.  AN pun juga masih belum jelas konsepnya untuk mengukur sejauh mana kemampuan kognitif, afektif dan motorik siswa bisa ditingkatkan. Maka dari itu, perlu adanya perbandingan dengan negara yang memakai sistem ini.  Harapannya, AN ini dapat membuat ekosistem pendidikan yang meningkatkan kemampuan kognitif, afektif serta motorik. Perlu juga semangat kolaboratif dan kompetitif yang positif bagi siswa agar terpacu meningkatkan kemampuannya.  "Menjadi yang terbaik tanpa menghilangkan sifat belas kasih kepada sesama. Kita sangat paham semangat kolaborasi ini sangat trending, tapi jangan lupa semangat kompetisi yang positif dan kondusif ini juga perlu dipelihara di antara siswa," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/uMWw5wyXZV0

Soal Asesmen Nasional, PP Muhammadiyah: Ada di Negara Lain?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Unjuk-Rasa-Mahasiswa-Tolak-RUU-KPK-Dery-Ridwansah-4.jpeg" alt="Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Dalam aksinya yang hingga sampai malam, mereka menolak Revisi UU KPK yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Dalam aksinya yang hingga sampai malam, mereka menolak Revisi UU KPK yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) masih terus menuai polemik dari berbagai kalangan. Salah satunya untuk bidang pendidikan, yang di dalamanya sangat mengkomersilkan pendidikan yang ada di negeri ini.  Pengamat Pendidikan Darmaningtyas mengatakan, RUU Omnibus Law Ciptaker bertentangan dengan konstitusi pendidikan, yakni di mana setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan.  "Maka pendidikan tidak dapat diperlakukan sebagai komoditas sebagaimana yang dikehendaki oleh WTO (World Trade Organization)," jelas Darmaningtyas dalam webinar, Senin (31/8).  Semangat komersialisasi, privatisasi serta liberalisasi cukup menonjol dalam batang tubuh RUU tersebut. Bisa dikatakan bahwa ideolegi yang ditawarkan dalam RUU Ciptaker adalah neoliberal. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/31/08/2020/pakar-anggap-banyak-hal-negatif-pada-ruu-cipta-kerja-bidang-pendidikan/">Pakar Anggap Banyak Hal Negatif pada RUU Cipta Kerja Bidang Pendidikan</a></li> </ul> "Diakui atau tidak, ideologinya neoliberal yang seluruh pasalnya (mengutamakan ekonomi) ada di RUU Ciptaker, mengabaikan aspek kebudayaan sebagai pondasi pendidikan nasional. Pendidikan ditempatkan sebagai tempat usaha, sedangkan ini pendiriannya disebut izin usaha. Ini menyesatkan, bagi kita harus dilawan," tegasnya.  Lalu, ia juga menyampaikan, agar UU Pendidikan Tinggi, UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Kedokteran, UU Kebidanan, UU Perfileman dan UU Sistem Pendidikan Nasional dikeluarkan dalam pembahasan RUU Ciptaker.  "Baiknya dikeluarkan dari pembahasan dari batang tubuh RUU Omnibus Law. UU terkait dengan pendidikan dan kebudayaan dikeluarkan dari pembahasan Omnibus Law. Silahkan RUU dibahas atau menjadi UU, tapi terkait dengan pendidikan dan kebudayaan tolong dikeluarkan," ujarnya.  Selain itu, kata Darmaningtyas, publik juga bisa melihat dari perubahan Pasal 65 UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Pasal 90 UU Pendidikan Tinggi (Dikti). Di mana ada kaitannya dengan persyaratan lembaga asing mendirikan pendidikan di Indonesia.  Jadi karena ideologi RUU ciptaker, ideologi kapitalis yang didorong WTO maka nafsu besarnya adalah menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan terbuka untuk investasi asing.  "RUU Ciptaker ini ingin memberikan karpet merah pendidikan asing untuk mendirikan cabang di Indonesia," ungkapnya.  Adapun, di kedua UU tersebut, persyaratan cabang di Indonesia adalah terakreditasi di negaranya dan harus bekerjasama dengan PTN dan PTS terakreditasi. Namun, di RUU Ciptaker diubah.  "Maka dibiarkan di RUU Omnibus Law (Ciptaker) tidak ada lagi persyaratan itu, ya lembaga pendidikan abal-abal di negara sana pun juga boleh mendirikan atau buka cabang di Indonesia," terangnya.  Pasal-pasal tersebut dihapus adalah untuk memberikan kebebasan pendidikan tinggi asing masuk ke Indonesia. Meskipun, abal-abal atau tidak terakreditasi.  "Kalau (pasal) itu masih ada, yang terbukti abal-abal di negaranya bisa terjerat hukum. Jadi sanksi-sanksi yang ada di RUU Ciptaker ini lebih banyak sanksi administratif, paling penutupan aja. Wajar apabila dalam UU ini semua sanksi dihapuskan karena ingin membuka kemudahan dalam tenaga asing dan pengajar di Indonesia tanpa mengikuti ketentuan yang ada," imbuhnya.

Baunya Neoliberal, Cabut Klaster Pendididkan dari RUU Cipta Kerja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pendidikan nasional

Berita Terkini