<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/SAPMA-PP-Bamsoet.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong dikembalikannya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Menengah Pertama, Menengah Atas, hingga Perguruan Tinggi.  Hilangnya mata pelajaran PMP sejak diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 telah merapuhkan fondasi bangsa akibat ketidakpemahaman generasi bangsa terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa.  Menurut Bamsoet, kehadiran mata pelajaran PMP sejak tahun 1975, tak terlepas dari peran MPR RI melalui TAP MPR 1973 yang disempurnakan pada tahun 1978 dan 1983. Lalu berakhir sejak diberlakukannya UU 20/2003. MPR RI saat ini tengah mendorong agar PMP kembali menjadi mata pelajaran wajib di berbagai jenjang pendidikan.  “Tanpa pemahaman terhadap ideologi, bangsa kita tak ubahnya seperti kapal besar yang tersesat di tengah samudera tanpa kompas sebagai penunjuk arah,” ujar Bamsoet saat mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI secara virtual kepada Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP), dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (22/6).  Turut hadir antara lain Ketua Umum SAPMA PP Aulia Arief dan Sekjen SAPMA PP Willy Danandityo. Sedangkan ratusan kader SAPMA PP lainnya mengikuti secara virtual.  Mantan Ketua DPR RI ini menekankan dengan hadirnya kembali mata pelajaran PMP akan semakin menguatkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dijalankan MPR RI sejak tahun 2004.  PMP akan menyasar peserta didik, sedangkan Sosialisasi Empat Pilar MR RI menyasar berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian pondasi kebangsaan sekaligus pembangunan karakter dan jati diri bangsa Indonesia semakin kokoh. Sumber daya manusia akan semakin kompeten, kapabel, berkarakter dan bermental luhur.  Generasi muda bangsa dan Pancasila adalah dwitunggal yang tidak boleh dipisahkan. Pemuda adalah generator dan dinamisator pembangunan yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan.  Sementara, Pancasila adalah ideologi, pandangan hidup dan dasar negara yang akan menjadi rujukan dan panduan bagi generasi muda untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamatkan konstitusi.  Bamsoet juga menjelaskan, seiring cepatnya laju roda zaman dan lompatan kemajuan di berbagai bidang kehidupan yang dibungkus dalam bingkai modernitas, tantangan merawat dan menjaga Pancasila semakin nyata. Globalisasi dan perkembangan teknologi telah menawarkan produk-produk dan gaya hidup yang dikemas sedemikian rupa sehingga terlihat menarik, khususnya bagi generasi muda.  “Bila kita lalai dan abai, nilai-nilai asing tersebut pada akhirnya akan merongrong jati diri, tradisi dan budaya, moralitas serta warisan kearifan lokal bangsa. Nilai-nilai Pancasila hanya hadir di ruang utopia, sila-silanya menjadi hapalan di luar kepala, tetapi implementasinya tidak terasa nyata," jelas Bamsoet.  Bamsoet juga menerangkan, salah satu upaya menghadirkan nilai-nilai Pancasila adalah melalui implementasi pada berbagai bidang, khususnya pendidikan. Di belahan bumi manapun, berlaku adagium yang sama bahwa pendidikan adalah faktor kunci kemajuan suatu negara.  Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk pendidikan mengenai ideologi Pancasila.  “Implementasi Pancasila dalam dunia pendidikan adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai sistem nilai, bukan sekadar bahan untuk dihafal atau dimengerti saja, melainkan juga perlu diterima dan dihayati, dipraktikan sebagai kebiasaan, bahkan dijadikan sifat yang menetap pada diri orang Indonesia,” terang Bamsoet.  Wakil Ketua Umum SOKSI ini juga menyoroti kehadiran Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa telah mengamanatkan semua kampus wajib membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKM-PIB), yang berada di bawah pengawasan rektor. Organisasi mahasiswa ekstra kampus diijinkan bergabung dan menjadi bagian dari pengawal ideologi Pancasila melalui UKM-PIB.  “Kader SAPMA PP harus aktif bergabung dalam UKM-PIB sehingga bisa terlibat langsung dalam meminimalisir dan mengcounter berkembangnya paham-paham yang menegasikan eksistensi Pancasila," pungkas Bamsoet.

Ketua MPR Minta PMP Diajarkan Lagi di Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/menguatkan-pancasila-mencegah-ideologi-radikal_m_.jpg" alt="Ilustrasi Pancasila. Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) merupakan bentuk dari upaya pemerintah menjaga Ideologi Pancasila." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pancasila. Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) merupakan bentuk dari upaya pemerintah menjaga Ideologi Pancasila.</figcaption>
</figure>Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) sempat menjadi kontroversi. Bagi yang tidak setuju, penerbitan Perppu ini dianggap sebagai ancaman serius bagi kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dengan kata lain, rezim Jokowi dianggap memutar jarum jam sejarah, dengan mundur kembali ke masa Orde Baru. Namun sebenarnya ada kepentingan yang lebih strategis, bahwa Perppu Ormas sebagai ikhtiar menangkal keberadaan organisasi yang secara ideologis berafiliasi pada organisasi sejenis di luar Indonesia. Bagi kepentingan keselamatan bangsa, Presiden memiliki wewenang atau diskresi untuk membubarkan sebuah organisasi yang berpotensi menentang Pancasila. Saat mengumumkan terbitnya perppu, pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto antara lain menyatakan: Perppu sebagai landasan hukum untuk mencegah kehadiran ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Benar, ketahanan ideologi Pancasila perlu diperkuat, karena saat ini banyak paham transnasional yang berusaha masuk ke Tanah Air. Bila kita telusuri, Perppu Ormas ini merupakan satu rangkaian dengan pendirian lembaga BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), bagian dari meningkatnya kesadaran praktik Pancasila di level negara. Ideologi transnasional acapkali menabrak empat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Hal itu bisa terjadi karena ideologi asing cenderung radikal. Hal itu bisa dilihar hari ini, ketika politik identitas semakin marak. Emosi pribadi dan komunitas diaduk-aduk berdasarkan latar belakang primordial (agama, suku, dan seterusnya). Keberagaman adalah kunci, berdasarkan semangat Bhineka Tunggal Ika pula, pemerintahan Jokowi tetap memberi ruang bagi organisasi atau komunitas lain yang berbasis kegiatan spiritual dan budaya lokal, seperti komunitas sunda wiwitan (Kuningan, Jabar), sedulur sikep (Blora dan Rembang), dan seterusnya. Termasuk bagi komunitas Ahmadiyah dan Syiah, yang bisa jadi akan terus menerima intimidasi dari kelompok intoleran, namun alasan formal untuk membubarkannya senantiasa sumir. Pewarisan Generasi Milenial Politik identitas harus dihentikan, itulah mengapa kita harus memilih Jokowi, agar keberagaman bangsa tetap terawat. Situasi sekarang benar-benar kompleks, bagaimana rivalitas politik telah masuk ke berbagai sektor kehidupan. Politik identitas sedang marak, dan dikhawatirkan akan mengganggu memori kolektif generasi milenial. Jangan sampai sampai tertanam dalam memori kolektif generasi milenial, bahwa politik identitas adalah keniscayaan. Juga jangan sampai muncul anggapan, bahwa politik identitas bisa menjadi cara dalam memenangkan sebuah kontestasi politik. Ini sungguh bahaya. Harus diakui generasi milenial sedang mengalami krisis figur, dan kiranya Jokowi bisa mengisi kekosongan itu. Pencarian figur yang bisa dijadikan rujukan selalu menjadi problem dari generasi ke generasi. Seorang figur yang telah memperoleh predikat Pahlawan Nasional, tidak secara otomatis menjadikan dirinya dikenal publik, khususnya bagi generasi milenial. Pada fase ini muncul figur Jokowi. Sejak dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2014, Presiden Jokowi senantiasa ingin mewujudkan gagasan Indonesia sebagai rumah bersama, tempat bernaung bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, atau kelompok. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi selalu mengingatkan, agar masyarakat selalu bersatu, rukun dan bersaudara, kendati ada pemilihan bupati, wali kota, gubernur, bahkan pemilihan presiden sekalipun. Pandangan Jokowi muncul berdasar kenyataan, Indonesia sebagai negara yang sangat besar dan luas, memang terbentuk dari penduduk yang beragam dari segi agama, suku, adat istiadat, bahasa daerah, dan seterusnya. Nilai luhur bangsa merupakan modal sosial yang bisa diandalkan untuk menjadi negara dan bangsa yang besar. Sesuai visi kebangsaan Jokowi, nilai-nilai inklusivitas perlu dijaga dan dirawat di Indonesia. Sembari merawat nilai-nilai kebangsaan, Presiden Jokowi tetap memperhatikan aspek kesejahteraan rakyat, dalam hal ini kepastian pemilikan tanah bagi warga. Sertifikasi di era Presiden Jokowi sudah berlangsung demikian masif, dan memperoleh sambutan baik dari rakyat. Walau bagaimanapun, negeri ini sudah &ldquo;terlanjur&rdquo; dikenal sebagai negeri agraris, sehingga kepastian pemilikan tanah, termasuk perhutanan sosial, menjadi sangat bermanfaat untuk kegiatan produktif. Bahkan Presiden Jokowi mempersilahkan bila sertifikat itu akan dijadikan agunan bank, asal untuk kegiatan yang benar-benar produktif. Sebagai sosok yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha, tentu Bapak Presiden paham betul, bagaimana sulitnya bagi wong cilik untuk memperoleh modal awal bila ingin berwira usaha. Jokowi juga memberi kemudahan bagi generasi milenial dalam melakukan bisnis. Setiap elemen masyarakat dengan cara masing-masing sebenarnya telah mengamalkan Pancasila, hanya tidak perlu diungkapkan secara terbuka, biar rakyat saja yang menilai. Termasuk juga generasi milenial. Komitmen kebangsaan mereka diekspresikan dengan cara mereka sendiri, semisal melalui usaha rintisan (startup) dan unicorn. Dengan cara itu mereka telah membuka peluang kerja, dan mengurangi beban anggaran negara. *Penulis adalah Sekretaris Jenderal Forum Nasional Bhineka Tunggal Ika, Advokat dan Mantan Aktivis 1998 &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menguatkan Pancasila, Mencegah Ideologi Radikal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kaji-penerapan-mapel-pmp-mendikbud-kita-masih-cari-solusi_m_.jpg" alt="Mendikbud Muhadjir Effendy mengaku pihaknya saat ini masih terus menggodok adanya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP)." width="100%">
<figcaption>Mendikbud Muhadjir Effendy mengaku pihaknya saat ini masih terus menggodok adanya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan pengkajian untuk menerapkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) mulai 2019. Upaya tersebut dilakukan bekerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang (UNM), Jawa Timur. &ldquo;Penerapan mata pelajaran PMP sedang dikaji. Kita masih carikan solusi jangan sampai menambah pelajaran,&rdquo; ujar Mendikbud melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Minggu (2/12). Menteri Muhadjir juga mengatakan, untuk penerapan kembali mata pelajaran PMP, ada beberapa yang harus diperhatikan. Misalnya, materi-materi yang lebih konkret, aplikatif dan bisa diterima generasi saat ini. &ldquo;Pendidikan Moral Pancasila merupakan wujud penanaman nilai-nilai Pancasila yang dapat diberikan sejak Taman Kanak-kanak (TK). Akan ada tema-tema yang lebih konkret. Pada prinsipnya kita sangat terbuka menerima masukkan,&rdquo; terangnya. Dalam penerapan mata pelajaran PMP, kata Mendikbud, di mulai dari penanaman nilai-nilai, selanjutnya akan ada turunannya menjadi etika. Kemudian diturunkan lagi menjadi norma, dan diturunkan lagi menjadi perilaku. &ldquo;Misalkan musyawarah atau menghargai pendapat orang lain sudah ditanamkan sejak di TK,&rdquo; kata dia. Sehingga, jika ditambahkan dengan moral maka menjadi lebih spesifik penerapannya, yaitu penanaman nilai. Karena itu, dirinya mengajak berbagai pihak untuk memberikan masukkan dalam penerapan mapel PMP. &ldquo;Kita berharap Pendidikan Moral Pancasila dapat diterapkan di tahun 2019, dengan kajian yang matang, dan masukkan dari berbagai pihak, serta mengikuti perkembangan dan tantangan zaman,&rdquo; tutur Muhadjir.&nbsp;

Kaji Penerapan Mapel PMP, Mendikbud: Kita Masih Cari Solusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pks-minta-istilah-pmp-dihilangkan-tak-produktif-dan-hanya-bikin-gaduh_m_.jpg" alt="Seorang Guru Sekolah Dasar (SD) saat sedang mengajar anak didiknya di kelas." width="100%">
<figcaption>Seorang Guru Sekolah Dasar (SD) saat sedang mengajar anak didiknya di kelas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana menghidupkan kembali mata pelajaran (mapel) Pendidikan Moral Pancasila (PMP) disetujui beberapa kalangan masyarakat. Namun, dengan catatan materi dan metode pengajaran harus mengalami penyesuaian dan sedikit modifikasi. Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan, para guru seharusnya mencari inovasi dalam mengajar mapel PMP kepada siswanya. Tentunya, generasi milenial akan tertarik jika metode yang digunakan tidak hanya menghafal. &ldquo;Betul (tidak hanya hafalan). Tapi harus atraktif dan menarik. Karena sebenarnya untuk anak zaman now atau milenial itu tergantung sarana yang dipakai dan metodenya. Bila ramah dan disukai mereka maka substansi materipun akan mereka serap,&rdquo; ujar Fikri saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (2/12). Selain masalah materi dan metode pembelajaran, mapel yang sejatinya sangat berkaitan dengan masa orde baru itu menjadi polemik. Pasalnya, masyarakat menilai penggunaan istilah PMP tidak lagi cocok digunakan seiring dengan perkembangan zaman. Politikus PKS itu pun menegaskan dirinya menyetujui penanaman nilai Pancasila dan pendidikan karakter kepada siswa. Hanya saja, penggunaan istilah PMP harus diganti dengan lebih kreatif. &ldquo;Istilah yang dahulu sudah jadi polemik seperti PMP, jangan kita gunakan lagi. Sebaiknya kita kreatif membuat terminologi dan istilah baru yang tidak kontroversial. Tidak produktif dan hanya bikin gaduh,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, tujuan penerapan kembali mata pelajaran itu lantaran adanya isu radikalisme yang semakin berkembang di tanah air. Paham tersebut bahkan mulai masuk ke dunia pendidikan. Sebagai informasi, PMP merupakan mapel yang ada di sekolah sejak 1975 yang ketika itu menggantikan mapel Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah di Indonesia sejak 1968. Namun, PMP kembali diubah pada 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang kemudian menjadi PKn. Kata Pancasila dihilangkan karena dinilai sebagai produk Orde Baru.&nbsp;Diketahui, Mapel PMP berisi materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).&nbsp;

PKS Minta Istilah PMP Dihilangkan, Tak Produktif dan Hanya Bikin Gaduh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tidak-ada-jaminan-masalah-selesai-dengan-memasukkan-pancasila_m_.jpg" alt="Wapres Jusuf Kalla" width="100%">
<figcaption>Wapres Jusuf Kalla</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggulirkan kembali rencana menghidupkan mata pelajaran (mapel) Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Salah satu tujuannya membentengi pelajar dari radikalsime. Rencana itu pun mendapat dukungan dari sejumlah tokoh. Di antaranya dari Menkopolhukam Wiranto. Menurut mantan Panglima TNI itu, tidak apa-apa Kemendikbud berencana menghidupkan kembali mapel PMP. "Itu sangat bagus," tuturnya. Sebab tujuannya mengingatkan kembali anak didik Indonesia. Bahwa negeri ini ada karena jiwa torelansi. Jiwa toleransi yang kuat di tengah perbedaan yang ada di Indonesia. Mulai dari perbedaan suku, bahasa, sampai agama. "Dari toleransi itu muncul Pancasila. Pancasila adalah hasil kompromi dari pendahulu kita," tuturnya. Dukungan dari Wiranto itu disampaikan usai menghadiri wisuda Universitas Terbuka (UT), Tangerang Selatan Selasa (27/11). Wiranto hadir mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Pak Jokowi sedianya bersedia hadir. Memberikan arahan kepada wisudawan dan wisudawati," katanya. Namun mendadak ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya diwakilkan ke Wiranto. Lebih jauh mantan ketua umum Partai Hanura itu menuturkan bahwa modal yang dimiliki bangsa ini adalah kebersamaan, kesadaran untuk kebersamaan, dan toleransi. Melalui itu semua, bangsa Indonesia tidak mementingkan egonya masing-masing. Wiranto menegaskan bahwa menjaga toleransi dan Pancasila itu adalah wasiat dari para pendahulu. "Jika (Pancasila, Red) tidak diajarkan dan diingatkan lagi, maka anak-anak akan lupa," jelasnya. Dampaknya kemudian muncul ego-ego lagi. Dan berpotensi menimbulkan suatu perpecahan. Di tempat lain, respons positif untuk menghidupkan kembali mapel PMP juga diungkapkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurut JK, memang penting bagi masyarakat atau pelajar untuk mengetahui pancasila. Tapi yang lebih penting adalah memberikan secara langsung teladan berupa perbuatan yang mencerminkan pancasila. &rdquo;Belum tentu diberikan lagi pelajaran masal langsung semua baik. Justru kita harus memberikan contoh. Pelaksanaan pancasila itu begini. Keadilannya begini, ketuhannya begini,&rdquo; ujar JK di kantor Wakil Presiden, Selasa (27/11). Kata JK, tidak ada jaminan dengan memasukan materi pancasila ke dalam pelajaran itu lantas semua masalah bisa selesai. Menurut dia perlu ada contoh terutama dari para pemimpin dalam mengamalkan pancasila. &rdquo;Perlu juga dievaluasi caranya bagaimana,&rdquo; imbuh dia. Dia mencontohkan rencana untuk memunculkan kembali revolusi mental juga tak jauh berbeda dengan wacana memunculkan lagi pelajaran pancasila. &rdquo;Kalau terlalu banyak lagi nanti masyarakat atau murid-murid bingung nanti,&rdquo; ungkap JK.

Tidak Ada Jaminan Masalah Selesai Dengan Memasukkan Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tidak-ada-jaminan-masalah-selesai-dengan-memasukkan-pancasila_m_-1.jpg" alt="Wapres Jusuf Kalla" width="100%">
<figcaption>Wapres Jusuf Kalla</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggulirkan kembali rencana menghidupkan mata pelajaran (mapel) Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Salah satu tujuannya membentengi pelajar dari radikalsime. Rencana itu pun mendapat dukungan dari sejumlah tokoh. Di antaranya dari Menkopolhukam Wiranto. Menurut mantan Panglima TNI itu, tidak apa-apa Kemendikbud berencana menghidupkan kembali mapel PMP. "Itu sangat bagus," tuturnya. Sebab tujuannya mengingatkan kembali anak didik Indonesia. Bahwa negeri ini ada karena jiwa torelansi. Jiwa toleransi yang kuat di tengah perbedaan yang ada di Indonesia. Mulai dari perbedaan suku, bahasa, sampai agama. "Dari toleransi itu muncul Pancasila. Pancasila adalah hasil kompromi dari pendahulu kita," tuturnya. Dukungan dari Wiranto itu disampaikan usai menghadiri wisuda Universitas Terbuka (UT), Tangerang Selatan Selasa (27/11). Wiranto hadir mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Pak Jokowi sedianya bersedia hadir. Memberikan arahan kepada wisudawan dan wisudawati," katanya. Namun mendadak ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya diwakilkan ke Wiranto. Lebih jauh mantan ketua umum Partai Hanura itu menuturkan bahwa modal yang dimiliki bangsa ini adalah kebersamaan, kesadaran untuk kebersamaan, dan toleransi. Melalui itu semua, bangsa Indonesia tidak mementingkan egonya masing-masing. Wiranto menegaskan bahwa menjaga toleransi dan Pancasila itu adalah wasiat dari para pendahulu. "Jika (Pancasila, Red) tidak diajarkan dan diingatkan lagi, maka anak-anak akan lupa," jelasnya. Dampaknya kemudian muncul ego-ego lagi. Dan berpotensi menimbulkan suatu perpecahan. Di tempat lain, respons positif untuk menghidupkan kembali mapel PMP juga diungkapkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurut JK, memang penting bagi masyarakat atau pelajar untuk mengetahui pancasila. Tapi yang lebih penting adalah memberikan secara langsung teladan berupa perbuatan yang mencerminkan pancasila. &rdquo;Belum tentu diberikan lagi pelajaran masal langsung semua baik. Justru kita harus memberikan contoh. Pelaksanaan pancasila itu begini. Keadilannya begini, ketuhannya begini,&rdquo; ujar JK di kantor Wakil Presiden, Selasa (27/11). Kata JK, tidak ada jaminan dengan memasukan materi pancasila ke dalam pelajaran itu lantas semua masalah bisa selesai. Menurut dia perlu ada contoh terutama dari para pemimpin dalam mengamalkan pancasila. &rdquo;Perlu juga dievaluasi caranya bagaimana,&rdquo; imbuh dia. Dia mencontohkan rencana untuk memunculkan kembali revolusi mental juga tak jauh berbeda dengan wacana memunculkan lagi pelajaran pancasila. &rdquo;Kalau terlalu banyak lagi nanti masyarakat atau murid-murid bingung nanti,&rdquo; ungkap JK.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pmp-ingin-dihidupkan-lagi-jk-memang-penting-tapi-perlu-evaluasi_m_-1.jpg" alt="Wapres Jusuf Kalla saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Wapres Jusuf Kalla saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta kepada Kementerian Pendidikan (Kemendikbud), tidak sembrono dalam menghidupkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Menurut JK, memang pendidikan Pancasila sangat penting. Tapi perlu juga melihat. Karena bisa saja ada yang tidak setuju dengan wacana dari Kemendikbud ini. "Memang penting pancasila itu, tapi juga perlu evaluasi. Karena belum tentu diberikan lagi, langsung semua orang baik. Belum tentu itu," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/11). Menurut JK, pengamalan Pancasila bukan hanya lewat mata pelajaran. Tapi peran guru dan orang tua sangat penting. Misalnya Pancasila Sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian cara mengamalkannya perlu diberikan contoh kepada murid-murid. "Misalnya keadilan itu begini, misalnya ke-Tuhanan yang Maha Esa begini. Jadi tidak hanya dengan memasukkan kurikulum kemudian semua akan beres," katanya. &lrm;Sebelumnya, Kemendikbud berencana untuk menghidupkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Hal tersebut dilakukan agar generasi muda Indonesia lebih memahami Pancasila sebagai dasar negara. "PMP kita akan kembalikan lagi, karena ini banyak yang harus dihidupkan kembali, bahwa Pancasila ini luar biasa buat bangsa kita, itu mungkin yang akan kita lakukan," ujar Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Supriano saat ditemui di kantornya, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/11). Menurutnya, tujuan penerapan kembali mata pelajaran itu lantaran adanya isu radikalisme yang semakin berkembang di Tanah Air. Paham tersebut bahkan mulai masuk ke dunia pendidikan. Supriano mengatakan, Pancasila dilahirkan melalui proses yang panjang berdasar keputusan semua kelompok, bukan individu ataupun satu golongan. Sehingga, semua sila dapat menjawab tantangan ke depan. Sebagai informasi, PMP merupakan mapel yang ada di sekolah sejak 1975 yang ketika itu menggantikan mapel Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah di Indonesia sejak 1968. Namun, PMP kembali diubah pada 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang kemudian menjadi PKn. Kata Pancasila dihilangkan karena dinilai sebagai produk Orde Baru. Mapel PMP berisi materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).&lrm;

PMP Ingin Dihidupkan Lagi, JK: Memang Penting, Tapi Perlu Evaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kembalikan-mapel-pmp-di-sekolah-begini-konsep-pembelajarannya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mata pelajaran PMP bakal dihidupkan lagi di sekolah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mata pelajaran PMP bakal dihidupkan lagi di sekolah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berupaya meredam penyebaran radikalisme di kalangan anak muda. Langkahnya bakal mengajarkan lagi mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) untuk pelajar. Hanya saja hingga kini mapel PMP itu belum didapatkan konsep pembelajarannya. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Supriano mengatakan, materi penyampaian mapel PMP harus mengikuti perkembangan zaman. Siswa dituntut lebih aktif dibanding guru. "Kita sih sedang buat konsepnya dulu, pembelajaran Pancasila dikaitkan dengan perkembangan pembelajaran dengan sekarang ini. Abad sekarang ini siswa harus lebih aktif, bukan guru lagi. Jadi kita akan kemas ke sana,&rdquo; ujarnya saat dihubungi, Selasa (27/11). Kemudian, Kemendikbud akan berkomunikasi dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila untuk membahas terkait rencana itu. &ldquo;Nanti dengan Balitbang ya. Nomenklaturnya harus diubah juga,&rdquo; kata dia. Meski belum bisa merincikan kapan PMP akan mulai dihadirkan, sejatinya mapel tersebut akan diajarkan ke seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. "Ini yang harus disegarkan kepada anak-anak. Karena dipelajari semua, pendidikan karakter juga ada di situ kita tidak usah pusing-pusing menari model-model dari luar. Sebabnya harus bangsa punya Pancasila,&rdquo; tutur Supriano. Sebelumnya Supriano mengatakan, tujuan penerapan kembali mapel PMP lantaran adanya isu radikalisme yang semakin berkembang di tanah air. Paham tersebut bahkan mulai masuk ke dunia pendidikan. Untuk diketahui, PMP merupakan mapel yang pernah diajarkan di sekolah sejak 1975. Mapel itu menggantikan mapel Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah di Indonesia sejak 1968. Namun, PMP kembali diubah pada 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang kemudian menjadi PKn. Kata Pancasila dihilangkan karena dinilai sebagai produk Orde Baru. Mapel PMP berisi materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Kembalikan Mapel PMP di Sekolah, Begini Konsep Pembelajarannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dukung-mapel-pmp-dihidupkan-lagi-anang-harus-sesuai-dengan-milenial_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi: Seorang guru sedang memberikan pelajaran kepada anak didiknya di kelas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Seorang guru sedang memberikan pelajaran kepada anak didiknya di kelas</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah berencana menghidupkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah dasar maupun menengah di Indonesia. Hal itu disampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan tujuan memperkokoh nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Mendukung wacana tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengusulkan adanya modifikasi sebelum mapel kembali diterapkan. Tentunya, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan jaman.&nbsp; "Saya 100 persen mendukung rencana tersebut. Namun catatannya harus ada modifikasi yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan jaman," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (27/11). Politikus PAN itu menerangkan, modifikasi yang dimaksud terkait dengan materi dan pola penyampaiannya, yakni harus menggunakan metode yang kekinian. &ldquo;Materi PMP harus disesuaikan dengan kebutuhan generasi milenial yang berkarakter inovatif dan kreatif," kata dia. "Hilangkan kesan lama bahwa PMP materi komplementer yang menjenuhkan. Pemerintah harus membuat pelatihan khusus bagi tenaga pendidik dalam penyampaian materi PMP," tambah Anang. Selain itu, dia menambahkan, PMP juga dapat dijadikan mata pelajaran yang berisi national interest atau kepentingan nasional bagi bangsa Indonesia terkaiit proyeksi sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada waktu mendatang. &ldquo;Pancasila sebagai norma dasar berbangsa dapat dikontekstualkan dengan kebutuhan kita saat ini. Kita buat daftar kepentingan nasional untuk dimasukkan dalam materi PMP," tutur musisi asal Jember itu.&nbsp; Sebelumnya, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Supriano mengatakan, penerapan kembali mata pelajaran itu juga lantaran adanya isu radikalisme yang semakin berkembang di tanah air. Paham tersebut bahkan mulai masuk ke dunia pendidikan. &ldquo;Ini kan sebabnya, masalahnya ada radikalisme dan segala macam kan gitu. Bangsa ini punya sejarah luar biasa, punya sejarah bagus, kita ini punya pondasi Pancasila sebagai dasar, dari lima sila itu kan bisa membentengi seseorang, bisa membentengi orang menjadi lebih baik,&rdquo; kata Supriano, Senin (26/11).&nbsp;

Dukung Mapel PMP Dihidupkan Lagi, Anang: Harus Sesuai dengan Milenial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dukung-mapel-pmp-dihidupkan-lagi-anang-harus-sesuai-dengan-milenial_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Seorang guru sedang memberikan pelajaran kepada anak didiknya di kelas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Seorang guru sedang memberikan pelajaran kepada anak didiknya di kelas</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah berencana menghidupkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah dasar maupun menengah di Indonesia. Hal itu disampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan tujuan memperkokoh nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Mendukung wacana tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengusulkan adanya modifikasi sebelum mapel kembali diterapkan. Tentunya, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan jaman.&nbsp; "Saya 100 persen mendukung rencana tersebut. Namun catatannya harus ada modifikasi yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan jaman," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (27/11). Politikus PAN itu menerangkan, modifikasi yang dimaksud terkait dengan materi dan pola penyampaiannya, yakni harus menggunakan metode yang kekinian. &ldquo;Materi PMP harus disesuaikan dengan kebutuhan generasi milenial yang berkarakter inovatif dan kreatif," kata dia. "Hilangkan kesan lama bahwa PMP materi komplementer yang menjenuhkan. Pemerintah harus membuat pelatihan khusus bagi tenaga pendidik dalam penyampaian materi PMP," tambah Anang. Selain itu, dia menambahkan, PMP juga dapat dijadikan mata pelajaran yang berisi national interest atau kepentingan nasional bagi bangsa Indonesia terkaiit proyeksi sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada waktu mendatang. &ldquo;Pancasila sebagai norma dasar berbangsa dapat dikontekstualkan dengan kebutuhan kita saat ini. Kita buat daftar kepentingan nasional untuk dimasukkan dalam materi PMP," tutur musisi asal Jember itu.&nbsp; Sebelumnya, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Supriano mengatakan, penerapan kembali mata pelajaran itu juga lantaran adanya isu radikalisme yang semakin berkembang di tanah air. Paham tersebut bahkan mulai masuk ke dunia pendidikan. &ldquo;Ini kan sebabnya, masalahnya ada radikalisme dan segala macam kan gitu. Bangsa ini punya sejarah luar biasa, punya sejarah bagus, kita ini punya pondasi Pancasila sebagai dasar, dari lima sila itu kan bisa membentengi seseorang, bisa membentengi orang menjadi lebih baik,&rdquo; kata Supriano, Senin (26/11).&nbsp;

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pendidikan moral pancasila

Berita Terkini

Ketua MPR Minta PMP Diajarkan Lagi di Sekolah

Menguatkan Pancasila, Mencegah Ideologi Radikal

Kaji Penerapan Mapel PMP, Mendikbud: Kita Masih Cari Solusi

PKS Minta Istilah PMP Dihilangkan, Tak Produktif dan Hanya Bikin Gaduh

Tidak Ada Jaminan Masalah Selesai Dengan Memasukkan Pancasila

Tidak Ada Jaminan Masalah Selesai Dengan Memasukkan Pancasila

PMP Ingin Dihidupkan Lagi, JK: Memang Penting, Tapi Perlu Evaluasi

Kembalikan Mapel PMP di Sekolah, Begini Konsep Pembelajarannya

Dukung Mapel PMP Dihidupkan Lagi, Anang: Harus Sesuai dengan Milenial

Dukung Mapel PMP Dihidupkan Lagi, Anang: Harus Sesuai dengan Milenial

Download Aplikasi JawaPos.com