<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/13/dedmull22-9682773.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditanya wartawan mengenai kesiapan daerah lain. (Kanal Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditanya wartawan mengenai kesiapan daerah lain. (Kanal Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan kalau pembinaan siswa-siswi nakal melibatkan tentara dan polisi di barak militer, bukan merupakan pendidikan militer. Hal tersebut disampaikan oleh Dedi Mulyadi saat mengunjungi Kodim 0610 Sumedang untuk melihat para siswa SMP yang akan mulai menjalani pendidikan di barak militer. Usai berbincang dengan sejumlah siswa SMP, Dedi diwawancarai oleh para awak media mengenai durasi pendidikan. "Yang punya metodologi Bupati, karena ini pengelolaannya di bawah Bupati, Pak Dandim, diawasi Pak Danrem," tuturnya dilansir dari Radar Bogor (Grup JawaPos). Dedi Mulyadi menyebutkan, jajaran Polri juga akan ikut mengawasi. Nantinya, di barak militer, para siswa nakal akan diberikan pembekalan mengenai aturan lalu lintas, menghilangkan kebiasaan naik motor (sebelum usianya) dan kebiasaan main game. Kemudian, Dedi menyampaikan dari sisi metodologi sudah sangat baik. "Psikologi, tes kesehatan, cakupan gizi, berat badan, itu menjadi dasar utama bagaimana nanti sebelum masuk dan sesudah masuk perubahannya," jelasnya. Dedi menegaskan, hal ini menunjukkan ke publik, bukan pendidikan militer. "Ini adalah pendidikan kedisiplinan siswa agar siswa mau minum air putih, agar siswa mau makanan bergizi, bernutrisi, mau berolahraga," paparnya. Karena, Dedi mengungkapkan, salah satu rekomendasi adalah anak-anak ini tidak pernah berolahraga. Salah satu wartawan menanyakan daerah lain yang akan mengadakan pendidikan serupa. Dedi mengatakan, Cianjur dan Kota Bekasi sudah mempersiapkan diri. "Pokoknya semua daerah yang berkebutuhan dan para bupatinya juga jangan merasa gengsi dan takut," tegasnya. Jangan sampai, Dedi menambahkan, begitu tempat lain sudah tertib dan rapi, tapi di tempat lainnya malah berantakan. "Nanti di kabupatennya ribut geng motor tidak terkendali, kan malu," tandasnya.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pembinaan siswa nakal melibatkan tentara dan polisi, bukan pendidikan militer.

Dedi Mulyadi Tegaskan Pembinaan Siswa Nakal Bukan Pendidikan Militer, Minta Semua Daerah Bersiap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/02/Gubernur-Jawa-Barat-Dedi-Mulyadi-3202294650-1-3128293686.jpg" alt="Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menjelaskan progranm mengirim pelajar bermasalah ke barak tentara. (Instagram @dedimulyadi71)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menjelaskan progranm mengirim pelajar bermasalah ke barak tentara. (Instagram @dedimulyadi71)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Meski menuai pro dan kontra, program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan di barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi tetap berjalan.&nbsp; TNI AD sebagai institusi yang diajak bekerja sama oleh Pemprov Jabar menegaskan bahwa program yang diberikan bukan pendidikan militer. &rdquo;Pendidikan pembentukan karakter dan kedisiplinan ini, bukan merupakan bentuk pendidikan militer atau pendidikan ala militer,&rdquo; tegas Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana saat diwawancarai pada Jumat (2/5). Program itu memang berlangsung di lingkungan asrama militer. Meski demikian, Wahyu memastikan tidak ada pendekatan militer dalam pelaksanaan program tersebut. Yang dikedepankan justru pendekatan personal dan kelompok yang dijembatani lewat bimbingan dan pengasuhan atau bimsuh.&nbsp; &rdquo;Materi pendidikan yang diberikan adalah materi-materi yang umum diberikan dan dilakukan di lingkungan sekolah. Seperti belajar di kelas secara normal, bimbingan dan penyuluhan, atau bimbingan konseling,&rdquo; lanjut Wahyu.&nbsp; Selain itu, para pelajar yang ikut dalam program tersebut juga akan dilatih baris-berbaris, kedisiplinan, motivasi, penyuluhan wawasan kebangsaan, bela negara, penyuluhan bahaya narkoba, bahkan materi permainan kelompok (games) dan outbound. Untuk tahap awal, ada 120 pelajar tingkat SMP dan SMA di Jabar yang mengikuti program tersebut. Mereka adalah pelajar yang dinilai bermasalah dan melakukan beberapa pelanggaran seperti terlibat tawuran atau kedapatan masuk geng motor.&nbsp;Ratusan pelajar itu akan dibina sesuai dengan kebutuhan di dua asrama TNI di wilayah Jabar. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Program pendidikan karakter di Jabar melibatkan 120 pelajar nakal dari Jawa Barat, TNI  AD pastikan bukan pendidikan militer.

Bukan Pendidikan Militer, TNI AD Ungkap Materi yang Diberikan Selama Pelajar Bermasalah di Jabar Ikuti Program Dedi Mulyadi di Barak tentara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/mayor-373334881.png" alt="LULUS: Mayor Laut (P) Akhmad Sen Sagupta (dua dari kiri) bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron saat perayaan hari nasional l&rsquo;Armistice dan penutupan pendidikan di Arc de Triomphe Champs &Eacute;lys&eacute;e." width="100%">
<figcaption>LULUS: Mayor Laut (P) Akhmad Sen Sagupta (dua dari kiri) bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron saat perayaan hari nasional l&rsquo;Armistice dan penutupan pendidikan di Arc de Triomphe Champs &Eacute;lys&eacute;e.</figcaption>
</figure> Mayor Laut (P) Akhmad Sen Sagupta mendapatkan ilmu perang saat mengikuti pendidikan di Ecole de Guerre di Ecole Militaire, Prancis. Dia mampu menuntaskanpendidikannya dengan nilai sempurna. WAHYU ZANUAR BUSTOMI, Surabaya KECAKAPAN&nbsp;di bidang militer ditambah keahlian berbahasa Prancis membuat Mayor Laut (P) Akhmad Sen Sagupta lolos seleksi pendidikan Ecole de Guerre di Ecole Militaire. Itu adalah pendidikan level tinggi bagi perwira di Prancis. Pelatihan tersebut diikuti 200 perwira Prancis, 88 perwira asing dari 66 negara, serta 45 auditor sipil Prancis. Saat menempuh pendidikan di Prancis, pria 38 tahun itu tidak hanya mendapatkan teori peperangan di kelas. Dia juga langsung mempraktikkannya di lapangan. Salah satunya menerbangkan pesawat tempur Rafale. Menerbangkan pesawat Rafale merupakan pengalaman langka bagi Akhmad yang merupakan pilot TNI-AL. Sebab, dia adalah pilot yang spesialisasinya menerbangkan helikopter. Hasilnya cukup memuaskan. Dia mampu take off dan landing dengan sempurna. &rdquo;Saya satu-satunya siswa dari mancanegara yang diberi kesempatan terbang bersama dengan instruktur di wilayah teritorial udara Prancis,&rdquo; jelasnya. Sebelum menerbangkan pesawat tersebut, Akhmad wajib menjalani tes kesehatan dan cara mengoperasikan parasut. Itu merupakan antisipasi apabila saat penerbangan menemui keadaan darurat. Apalagi, dia belum pernah menerbangkan pesawat tempur. &rdquo;Saya tiga kali terbang dengan pesawat supersonic dan baru merasakannya di Prancis,&rdquo; ucapnya. Sekolah Ecole de Guerre dibangun oleh Raja Louis XV di Kota Paris pada abad ke-17. Beberapa tokoh ternama lahir dari tempat itu. Misalnya, Napoleon Bonaparte, Mar&eacute;chal Fosch, dan Presiden Charles de Gaulle. Pendidikan militer ditempuh selama 20 bulan. Setahun di Paris, Akhmad memboyong istrinya, Meta Marina Sudarman. Itu dilakukan agar Akhmad semakin bersemangat menuntaskan pendidikannya. Upayanya pun berhasil. Dia lulus dengan menyandang status cum laude. Bahkan, di mendapat dua kali undangan bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pada 29 Juni 2023, pria yang juga pernah menjabat Wadanron 200 Wing Udara 2 Puspenerbal itu lulus. Prosesi pengukuhannya digelar di lapangan upacara &Eacute;cole Militaire, Paris. Dia pun berhak memakai brevet Ecole de Guerre. Selain itu, dia juga sempat kuliah di PSL Universite Paris. Pendidikan tersebut mampu dituntaskan dengan nilai yang memuaskan. Akhmad menyandang predikat master bidang geopolitique strat&eacute;gique. (*/c6/aph)

Mayor Laut (P) Akhmad Sen Sagupta mendapatkan ilmu perang saat mengikuti pendidikan di Ecole de Guerre di Ecole Militaire, Prancis.

Kisah Mayor Laut (P) Akhmad Sen Sagupta yang Ikut Pendidikan Militer di Prancis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/bela-negara.jpg" alt="Suasana kegiatan Pembentukan Karakter Bela Negara. Dokumentasi Universitas Pancasila" width="100%">
<figcaption>Suasana kegiatan Pembentukan Karakter Bela Negara. Dokumentasi Universitas Pancasila</figcaption>
</figure>JawaPos.com – TNI-AD menjadi institusi militer pertama yang telah mengambil ancang-ancang untuk melakukan rekrutmen komponen cadangan (komcad).  Saat ini Kemenhan menyasar generasi milenial untuk bergabung dengan komcad. ’’Kecintaan terhadap negara oleh milenial bisa ditunjukkan dengan bergabung dalam komcad,’’ terang Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono.  Dia menyampaikan bahwa program komcad sudah sesuai dengan aturan. Yakni, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.  Milenial yang berniat gabung komcad, kata Trenggono, tidak usah takut. Sebab, komcad bukan wajib militer. Program itu sama sekali berbeda dengan wajib militer. ’’Ini kesadaran dari masyarakat yang ingin membela negara jika terjadi perang,’’ bebernya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/08/2020/kemenhan-rencanakan-mahasiswa-ikut-komcad-selama-1-semester/">Kemenhan Rencanakan Mahasiswa Ikut Komcad Selama 1 Semester</a>  Lewat komcad, mereka akan dilatih selama beberapa bulan. Setelah pelatihan, mereka dikembalikan ke lingkungan asal masing-masing. ’’Jika negara dalam keadaan perang, mereka siap bertempur,’’ imbuh dia.  Selain komcad, Trenggono menyebutkan, pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk program bela begara. Dia berharap mahasiswa ikut bergabung dalam program tersebut. ’’Nanti dalam satu semester mereka (mahasiswa) bisa ikut pendidikan militer,’’ terang dia.  Dari program itu, mereka akan mendapat nilai. ’’Itu salah satu yang sedang kami diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan,’’ tambahnya.  Menanggapi rencana tersebut, Koordinator Riset Imparsial Ardi Manto Adiputra menyatakan, konsep bela negara seharusnya tidak disamakan dengan pendidikan militer. Sebab, keduanya berbeda. ’’Bela negara dapat dilakukan oleh setiap orang dengan berbagai profesi untuk kepentingan membela bangsa dan negara,’’ ungkap dia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/02/2020/program-komcad-dianggap-terburu-buru-dan-perencanaan-belum-matang/">Program Komcad Dianggap Terburu-buru dan Perencanaan Belum Matang</a>  Sementara itu, pendidikan militer adalah persiapan untuk membentuk komcad pertahanan negara. Dia menegaskan bahwa bela negara bersifat wajib, sedangkan pendidikan militer hanya bersifat sukarela.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IE9J2PpmWfY

Wamenhan Tegaskan Bela Negara Wajib, Pendidikan Militer Sukarela

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200806_000716.jpg" alt="Wisuda Drive Thru : Sejumlah mahasiswa mengantre menggunakan kendaraannya saat wisuda drive thru dilobi rektorat yang dilakukan di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Rabu (5/8/2020). Wisudah Drive Thru ini berlangsung selama tiga hari dengan dibagi dua" width="100%">
<figcaption>Wisuda Drive Thru : Sejumlah mahasiswa mengantre menggunakan kendaraannya saat wisuda drive thru dilobi rektorat yang dilakukan di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Rabu (5/8/2020). Wisudah Drive Thru ini berlangsung selama tiga hari dengan dibagi dua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program Bela Negara direncanakan masuk dunia kampus lewat pendidikan militer. Dengan menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana memasukkan pendidikan militer ke dalam satuan kredit semester (SKS) yang dipilih.  “Nanti, dalam satu semester mereka bisa ikut pendidikan militer, nilainya dimasukkan ke dalam SKS yang diambil. Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan,” ujar Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono, dalam siaran pers, Selasa (18/8).  Namun yang perlu ditekankan dalam hal ini, pendidikan militer bukan berarti hanya berkaitan dengan fisik. Tapi lebih untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi.  “Rasa bahwa saya adalah orang Indonesia, terlahir di Indonesia, memiliki kultur Indonesia, adat istiadat Indonesia. Kami ingin melalui Program Bela Negara, milenial bangga terlahir di Indonesia, menjadi bagian dari warga dunia," tutur dia.  Sehingga masuknya nantinya generasi penerus bangsa tidak hanya kreatif dan inovatif. Tetapi juga memiliki rasa cinta kepada bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-harinya.  Sebab, melihat praktek serupa yang dilakukan oleh Korea Selatan (Korsel), kini negara tersebut bisa mengguncang dunia melalui budaya K-Pop. Indonesia pun diharapkan bisa seperti itu atas dasar kecintaannya terhadap budaya bangsa.  "Jika dilihat dari sudut pertahanan, itu cara mereka (Korsel) melalui industri kreatifnya memengaruhi dunia. Indonesia harusnya bisa seperti itu karena kita punya seni dan budaya yang banyak,” jelasnya.  Apalagi Indonesia akan memasuki era bonus demografi mulai 2025-2030 yang ditandai dengan dominannya penduduk usia produktif. Ini pun perlu disiapkan untuk menggerakkan perekonomian bangsa di masa depan.  “Mereka harus tunjukkan kecintaannya kepada bangsa ini melalui satu kreativitas dan inovasi, serta cinta produk lokal,” tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tc91rv-kwug  &nbsp;

Kemenhan Gandeng Kemendikbud Rencanakan Pendidikan Militer di Kampus