<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/70_tingkat-2234324347.jpg" alt="Ganjar Pranowo bersama anak-anak di Jakarta Timur beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ganjar Pranowo bersama anak-anak di Jakarta Timur beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menjadi pusat perhatian pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 2023 di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada Rabu (8/11). Acara tersebut diikuti sekitar 11.000 peserta dari seluruh Indonesia secara offline dan online. Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo menyampaikan beragam pandangannya terkait situasi dunia saat ini, termasuk masalah politik luar negeri. Dia mengungkapkan keprihatinannya terhadap perkembangan demokrasi yang menurutnya mengalami kemunduran. Ganjar juga menyoroti konflik antara Palestina dan Israel serta menguraikan strategi politik luar negeri yang akan dijalankan jika terpilih sebagai presiden kedelapan dalam pilpres nanti. "Kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas,&rdquo; jelasnya. Meski Ganjar awalnya berbicara serius tentang isu-isu global, dirinya tidak segan untuk menghadirkan sentuhan humor. Saat audiens memberikan tepuk tangan sebagai apresiasi terhadap paparannya, Ganjar malah bercanda. &rdquo;Dari tadi kok tepuk tangan terus? Saya tidak akan ngasih sepeda loh ini,&rdquo; ucapannya disambut tawa meriah peserta rakernas LDII. Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengaku menyambut Ganjar sebagai capres potensial dengan tujuan menyamakan visi dan misi dalam membangun Indonesia ke depan. LDII menekankan delapan program kerja prioritas yang melibatkan bidang kebangsaan, agama, pendidikan, kesehatan, teknologi, ekonomi syariah, kedaulatan pangan, lingkungan hidup, dan energi baru terbarukan. Ganjar juga menekankan pentingnya pembangunan sistem digital nasional, sains dan teknologi, serta pembangunan manusia Indonesia yang unggul. Mantan gubernur Jawa Tengah itu juga menekankan pentingnya pendidikan yang adil dan merata untuk mendukung generasi masa depan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. &rdquo;Pendidikan harus adil dan merata. Termasuk di remote-remote area, betapa pentingnya pendidikan dan betapa pentingnya memperhatikan para guru,&rsquo;&rsquo; jelasnya. (als/c6/wir)

Ganjar Pranowo menjadi pusat perhatian pada Rakernas LDII 2023 di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Tingkatkan Kualitas SDM, Ganjar Tekankan Pendidikan Harus Adil dan Merata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kualitas-pendidikan-merata-dengan-sistem-zonasi_m_142983.jpeg" alt="Dian Rahma Santoso" width="100%">
<figcaption>Dian Rahma Santoso</figcaption>
</figure> PERMENDIKBUD Nomor 17 Tahun 2017 tentang sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada TK, SD, SMP, SMA/SMK/sederajat menuai banyak kontroversi. Sudah menjadi hal biasa jika sesuatu yang baru selalu diperdebatkan bahkan dipersalahkan lantaran kepentingan kelompok tertentu atau kesalahan penafsiran. Namun, sebenarnya, pemerintah ingin mengimplementasikan pemerataan kualitas pendidikan. Dengan begitu, tidak ada yang mutunya lebih tinggi atau rendah.   Kebanyakan orang tua risau, jika anaknya tidak masuk ke sekolah unggulan, kompetensinya tak berkembang baik. Padahal, semua sekolah di Indonesia didirikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Tidak ada satu sekolah pun yang memiliki visi untuk membodohkan peserta didiknya. Semua sekolah ingin membuat peserta didiknya menjadi insan yang cerdas, pandai, dan berkepribadian mulia. Para gurunya pun berbekal kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Namun, label sekolah unggulan seolah mengintimidasi kompetensi guru sekolah nonfavorit dan membuat masyarakat beranggapan bahwa sekolah unggulan atau favorit memiliki guru dengan kompetensi lebih tinggi daripada sekolah lainnya. Menurut saya, ini merupakan salah satu alasan diberlakukannya sistem zonasi untuk pendidikan Indonesia lebih baik.  Sistem zonasi intinya menampung peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Hal tersebut memberikan banyak manfaat, baik untuk peserta didik maupun orang tua. Pertama, jarak rumah ke sekolah relatif dekat. Di sekitar kita telah banyak sekolah yang mutu dan fasilitasnya sangat bagus. Namun, adakalanya, banyak peserta didik yang ingin masuk ke sekolah favorit yang jarak tempuhnya sangat jauh. Ketika saya di jenjang SMA (dulu SMU), banyak teman yang berdomisili sangat jauh dari sekolah. Demi menduduki sekolah favorit, mereka harus berangkat naik motor 1 jam lebih awal dan tiba dirumah lebih lama daripada teman-teman yang tinggal di sekitar sekolah. Apalagi yang naik angkutan umum, pasti membutuhkan waktu lebih lama.  Di sisi lain, apabila jarak sekolah dan rumah terlalu jauh, terutama yang rumahnya di desa yang belum banyak transportasi umum, para pelajar terpaksa harus mengendarai sepeda motor tanpa lisensi. Dampaknya, meningkatnya polusi dan kemacetan. Selain itu, banyak pelanggaran lalu lintas. Angka kecelakaan serta kematian pelajar juga meningkatnya. Di Sidoarjo saja, menurut data polresta, mayoritas pelanggaran dan kecelakaan kendaraan bermotor dilakukan oleh pelajar. Karena itu, sistem zonasi menjadi solusi agar kita dapat menerima pendidikan dengan tepat, namun minim risiko di perjalanan.  Kedua, pemerataan kualitas. Umumnya, siswa berprestasi atau memiliki nilai UN tinggi cenderung memilih sekolah unggulan agar bisa lebih memacu prestasi lebih tinggi. Padahal, jika semua sekolah memiliki siswa berprestasi, tentu akan meningkatkan kualitas sekolah itu sendiri. Dengan begitu, tidak ada lagi sekolah yang isinya banyak siswa best of the best. Justru siswa best of the best tersebut dapat menyebar ke berbagai sekolah. Pemerataan sebaran siswa itu memudahkan kesempatan untuk bersekolah sesuai zona tempat tinggal. Sebab, mereka tidak perlu bersaing ketat dengan siswa dari zona lain.  Ketiga, sekolah mendapatkan peserta didik lebih mudah dan banyak. Dengan diterapkannya sistem zonasi PPDB tersebut, sekolah tidak perlu bersusah payah mencari peserta didik. Selain itu, siswa dengan nilai UN kurang baik berkesempatan diterima di sekolah sesuai zonanya agar tidak ada lagi siswa yang kesulitan mencari sekolah.  Banyak negara yang telah menerapkan sistem zonasi dan terbukti berhasil dengan baik. Output sekolah di negara tersebut memiliki kualitas sejajar. Karena itu, yang perlu digarisbawahi adalah suatu keputusan (sistem zonasi) dari sebuah gagasan berasal dari evaluasi penerapan sistem pendidikan sebelumnya. Yang membuat pendidikan di Indonesia lebih baik akan diteruskan. Yang membuat kualitas pendidikan kurang baik dicarikan solusinya. Sistem zonasi PPDB tersebut adalah sebuah solusi untuk meningkatkan dan memeratakan mutu pendidikan di Indonesia. Jika seluruh sekolah di Indonesia memiliki kualitas yang sama cemerlangnya, akan terlahir para ilmuwan dan pemimpin masa depan dengan kualitas yang sama baiknya. (*/c20/ai)    *) Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Kualitas Pendidikan Merata dengan Sistem Zonasi

pendidikan merata

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pendidikan merata

Berita Terkini

Tingkatkan Kualitas SDM, Ganjar Tekankan Pendidikan Harus Adil dan Merata

Kualitas Pendidikan Merata dengan Sistem Zonasi

Download Aplikasi JawaPos.com