<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="flex flex-col space-y-1.5 text-center sm:text-left"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/02/28/davon-1970249026.jpg" alt="Davon Arjunaidi (kiri), mahasiswa di Chicago yang sedang mempersiapkan ajang olahraga internasional di Amerika Serikat (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Davon Arjunaidi (kiri), mahasiswa di Chicago yang sedang mempersiapkan ajang olahraga internasional di Amerika Serikat (Istimewa)</figcaption>
</figure> </div> <div class="flex flex-col space-y-1.5 text-center sm:text-left">JawaPos.com &ndash; Kisah Davon Arjunaidi menarik perhatian, setelah mahasiswa asal Indonesia itu memilih meninggalkan jalur pendidikan kedokteran demi mengejar passion-nya.</div> <div class="flex flex-col space-y-1.5 text-center sm:text-left">&nbsp;</div> <div class="flex flex-col space-y-1.5 text-center sm:text-left">Keputusan besar itu kini membawa Davon&nbsp;menempuh studi di DePaul University. Di sana dia tidak sekadar kuliah, tetapi juga mendapat peluang besar, yakni menggagas ajang olahraga internasional bagi diaspora Indonesia di Amerika Serikat.</div> Mahasiswa berusia 20 tahun tersebut kini tengah mempersiapkan Indonesia American Games (IAG) 2026, sebuah ajang olahraga lintas negara bagian yang rencananya akan digelar di Chicago pada 19&ndash;21 Juni 2026. Perjalanan Davon dimulai setelah ia lulus dari SMAK 6 Penabur. Awalnya, dia mengikuti keinginan orang tua untuk menjadi dokter. Kala itu sempat diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya pada 2024. Namun, keputusan itu tidak bertahan lama. Davon hanya menjalani masa orientasi mahasiswa baru selama tiga hari sebelum akhirnya memilih mundur. "Setelah tiga hari ikut OSPEK, saya memutuskan keluar karena saya merasa itu bukan pilihan hidup saya, melainkan keinginan orang tua,&rdquo; ujarnya, Sabtu (28/2). Langkah tersebut menjadi titik balik dalam hidupnya. Dia kemudian bertekad mengejar minat di bidang keuangan dan mulai mencari peluang untuk melanjutkan studi ke Amerika Serikat melalui jalur beasiswa. Davon pun mengikuti ujian SAT dan mempersiapkan diri dalam waktu yang tidak singkat. Usahanya membuahkan hasil setelah ia dinyatakan lolos dan mendapatkan beasiswa untuk jurusan Finance di DePaul University. &ldquo;Saya berjuang mendapatkan beasiswa Finance. Akhirnya nilai SAT saya memenuhi persyaratan untuk mendapatkan scholarship,&rdquo; katanya. Pada 2024, Davon berangkat ke Chicago dan memulai kehidupan baru yang jauh berbeda dari Indonesia. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai kesempatan terakhir untuk menentukan masa depan sekaligus membuktikan kemampuannya kepada orang tua. &ldquo;Kesempatan menjadi dokter sudah saya tinggalkan. Jadi ini kesempatan terakhir saya untuk menuntut ilmu sesuai pilihan saya,&rdquo; ucapnya. Di tengah kesibukan kuliah, Davon justru melahirkan gagasan besar. Ia melihat Chicago sebagai salah satu pusat keuangan utama di Amerika Serikat, sekaligus tempat strategis untuk membangun jejaring dan komunitas. Dari sana, muncul ide untuk menyatukan diaspora Indonesia melalui ajang olahraga berskala internasional. Gagasan itu kemudian diwujudkan dalam Indonesia American Games (IAG) 2026. &ldquo;Pekan olahraga ini akan menyatukan diaspora dan mahasiswa Indonesia dari 24 state di Amerika Serikat,&rdquo; jelasnya. Ajang tersebut akan mempertandingkan delapan cabang olahraga, mulai dari atletik, bulu tangkis, catur, bola voli, mini soccer, pickleball, basket, hingga tenis, dan akan berlangsung selama tiga hari. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/017147070/top-30-prodi-kedokteran-terbaik-di-indonesia-versi-edurank-jawa-timur-sumbang-4-kampus-jakarta-cuma-1">Top 30 Prodi Kedokteran Terbaik di Indonesia Versi EduRank, Jawa Timur Sumbang 4 Kampus, Jakarta Cuma 1 </a> Untuk merealisasikan rencana itu, Davon juga telah mengantongi dukungan resmi dari Komite Olimpiade Indonesia. &ldquo;Saya mendapatkan support letter dari NOC Indonesia untuk mengadakan acara ini di Amerika,&rdquo; katanya. Berbekal dukungan tersebut, ia mulai menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk jaringan Permias Nasional serta perwakilan Indonesia di Amerika Serikat. Davon menegaskan bahwa ajang ini tidak hanya soal kompetisi, tetapi juga menjadi wadah mempererat hubungan antar diaspora Indonesia di luar negeri. &ldquo;Ini pekan olahraga pertama yang digagas mahasiswa semester satu usia 20 tahun dan menyatukan 24 kota di Amerika Serikat,&rdquo; ujarnya. Lebih jauh, IAG 2026 juga diharapkan mampu melahirkan bibit atlet muda yang berpotensi melangkah ke ajang dunia seperti Olimpiade 2028. Ia menambahkan, kegiatan ini juga membuka peluang bagi relawan maupun peserta untuk mendapatkan akses beasiswa melalui jaringan National Olympic Committee internasional. &ldquo;Supporter letter menjadi salah satu prosedur untuk mengikuti program beasiswa yang akan dikeluarkan NOC Dunia melalui NOC Indonesia,&rdquo; tuturnya. Ke depan, Davon berencana menjadikan Indonesia American Games sebagai agenda tahunan yang akan berpindah kota di berbagai negara bagian Amerika Serikat. Sebagai mahasiswa yang masih berada di awal masa kuliah, Davon berharap ajang ini dapat menjadi simbol kebersamaan diaspora sekaligus bukti bahwa anak muda Indonesia mampu berkiprah di tingkat internasional. "Kami meminta doa kepada seluruh warga Indonesia supaya kegiatan ini berjalan lancar dan sesuai rencana," tandasnya. &nbsp;

Davon mendapat beasiswa kuliah di Amerika dan menggagas Indonesia American Games 2026. Langkah setelah meninggalkan pendidikan kedokteran.

Tinggalkan Pendidikan Kedokteran, Davon Nekat Ambil Beasiswa ke Amerika, Kini Garap Event Olahraga di AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/dokter-2098123757.jpg" alt="ILUSTRASI. Dokter (Freepik)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Dokter (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman, termasuk perkembangan kecerdasan buatan, telemedisin, dan pendekatan interprofesional dalam layanan Kesehatan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Wisnu Barlianto dalam pertemuan rapat kerja pengurus AIPKI 2025-2028 di Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa (22/7). &ldquo;Transformasi pendidikan kedokteran adalah keniscayaan. Kami ingin mencetak dokter yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga adaptif terhadap perubahan teknologi dan tantangan sosial di masyarakat,&rdquo; ujar Wisnu. Wisnu menuturkan, pihaknya juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan, rumah sakit pendidikan, dan pemerintah dalam memastikan lulusan dokter yang unggul dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Upaya standardisasi pendidikan, sistem uji kompetensi nasional yang lebih adaptif, serta perluasan akses beasiswa untuk mahasiswa dari daerah kurang terlayani menjadi fokus utama AIPKI tahun ini. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, lanjut Wisnu, pihaknya telah menginisiasi sejumlah program, termasuk digitalisasi modul pembelajaran nasional berbasis kompetensi dan kebutuhan lokal, program pertukaran dosen dan mahasiswa kedokteran lintas institusi, kemitraan dengan institusi global dalam pengembangan kurikulum kedokteran berbasis evidence-based practice dan teknologi digital, serta menjamin iklim pendidikan kedokteran yang sehat bebas dari perundungan. "AIPKI juga mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap penguatan kapasitas institusi pendidikan kedokteran, khususnya dalam pengadaan sarana praktik, laboratorium digital, serta sistem manajemen mutu berbasis akreditasi nasional dan internasional hingga rumah sakit universitas sebagai wahana utama pendidikan," ungkapnya. Lebih lanjut, AIPKI bersama para pimpinan fakultas kedokteran dari seluruh Indonesia sepakat mendukung penuh harapan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menambah tenaga dokter dan tenaga Kesehatan. Bentuk konkretnya adalah bersama Kemendiktisainstek telah mengidentifikasi beberapa fakultas kedokteran yang sudah memiliki kemampuan baik secara penuh maupun parsial untuk bahu membahu membuka program studi spesialis dan subspesialis berbasis universitas. Program ini diharapkan mampu menghasilkan 60.000 dokter baru pada tahun 2029. Upaya ini juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah yang selama ini rumah sakitnya menjadi rumah sakit pendidikan utama, dukungan ini antara lain rasionalisasi restribusi penempatan mahasiswa praktek yang selama ini sering kali memberatkan. Semua berbasis semangat berbagi tanggung jawab dan untuk kepentingan masyarakat luas. "Melalui langkah-langkah strategis ini, AIPKI yakin bahwa pendidikan kedokteran Indonesia akan mampu menghasilkan tenaga dokter yang profesional, humanis, dan siap melayani bangsa dengan integritas tinggi," pungkasnya.

"Kami ingin mencetak dokter yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga adaptif terhadap perubahan teknologi dan tantangan sosial"

AIPKI Tegaskan Pendidikan Kedokteran Indonesia Harus Beradaptasi dengan Dinamika Zaman

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/benarkah-sikap-membela-kesalahan-anak-simak-penjelasan-dari-ahlinya_m_198128.jpeg" alt="Dr.dr. H. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB" width="100%">
<figcaption>Dr.dr. H. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ada 158 guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) memberikan pernyataan resmi di lobi gedung Kampus FKUI Salemba, Jakarta, Jumat (16/5). Pernyataan ini terkait dengan kebijakan Kementerian Kesehatan mengusik pelaksanaan pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan.&nbsp; Ada lima hal yang diserukan oleh guru besar ini. Yakni, menjamin pendidikan dokter tetap berada dalam sistem akademik yang bermutu dan terstandar. Mereka ingin setiap perumusan kebijakan melibatkan institusi pendidikan kedokteran secara aktif dan bermakna dengan pendekatan yang transparan. Selain itu, juga memperingatkan agar tidak mengorbankan keselamatan pasien dan masa depan layanan kesehatan untuk meraih target politik jangka pendek dan populisme. Para guru besar meminta menghentikan framing buruk terhadap profesi dokter dan tenaga kesehatan karena khawatir ada penurunan kepercayaan dari masyarakat. Terakhir, mereka menegaskan pentingnya peran kolegium profesi kedokteran dan kedokteran spesialis sebagai lembaga yang independen. Dekan FKUI Prof dr Ari Fahrial Syam dalam sambutanya menyatakan, setidaknya ada 70 guru besar yang hadir dalam acara itu. Menurut dia, FKUI memberikan fasilitas bagi keresahan guru besarnya dan kegiatan ini sudah diketahui hingga level Kemenristekdikti.&nbsp; Keresahan itu menurut Ari dimulai ketika penyusunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketika itu UU Kesehatan menggunakan sistem omnibus law. &ldquo;Setelah berjalan ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang dan juga PP (peraturan pemerintah, Red) sehingga terganggunya proses pendidikan kedokteran dan juga pelayanan kesehatan,&rdquo; bebernya.&nbsp; Yang paling baru adalah kesewenang-wenangan Kemenkes memutasi dosen sekaligus dokter FKUI dr Piprim Basarah Yanuarso SpA. Piprim saat ini dimutasi di RSUP Fatmawati, Jakarta. Ari mengatakan bahwa Piprim sebagai dokter anak sub spesialis kardiologi. Tidak banyak yang memiliki subspesialis ini di FKUI. &ldquo;Kalau tiba-tiba harus dipindahkan, ini kan terbengkalai semua proses itu (pendidikan dan pelayanan, Red),&rdquo; ujarnya. Meski masih berada di satu kota, menurut Ari, dalam praktik pengajaran ke mahasiswa dapat terganggu. &ldquo;Mengajar di profesi ini (kedokteran) itu di depan pasien. Saat praktik,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Piprim bukan satu-satunya. Menurut Ari, ada enam staf pengajarnya yang juga seorang dokter dimutasi. Ari pernah berkomunikasi langsung dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat awal terjadi mutasi secara mendadak. &ldquo;Waktu itu responsnya "ini gampang terpasang&rdquo;,&rdquo; kata Ari menirukan ucapan Budi pada Desember lalu. Dia khawatir jika kedepan terjadi mutasi secara mendadak lagi.&nbsp; Selanjutnya, dia menyayangkan narasi negatif yang selalu diutarakan Kemenkes terkait profesi dokter. Misalnya saja soal perundungan dan mahalnya menjadi mahasiswa kedokteran. Terkait mahalnya pendidikan dokter ini menurutnya karena tidak ada subsidi dari negara sehingga fakultas harus mencari uang dengan UKT. Pendidikan kedokteran memerlukan praktik dan kelas di laboratorium yang membuat pendidikan ini lebih mahal.&nbsp; Selanjutnya terkait perundungan, dia khawatir dengan cara penyelesaian Kementerian Kesehatan. Misalnya kasus perundungan di RSUP Kariadi yang berujung pada penutupan sementara prodi anestesi FK Undip untuk praktik di rumah sakit tersebut. Ari mendengar ada dampak panjang dari penutupan ini yang berdampak pada mahasiswanya. &ldquo;Yang orang Jakarta, kembali ke Jakarta. Menganggur, iya tidak sekolah,&rdquo; ujarnya. Dia mengibaratkan untuk menangkap tikus tidak perlu membakar lumbungnya. Pemindahan fasilitas kesehatan yang digunakan sebagai pendidikan sekaligus praktik tidak mudah. Misalnya, mahasiswa prodi anestesi FK Undip yang semula bisa belajar di RSUP Kariadi, tidak bisa serta merta &nbsp;pindah ke RSUP Sardjito. Sebab, masing-masing pusat pendidikan kedokteran sudah menghitung rasio penyakit dengan mahasiswa kedokteran atau PPPD yang akan praktik.&nbsp; Ketua Senat Akademik UI Prof dr Budi Wiweko SpOG juga memberikan kritik terhadap intervensi Kemenkes pada sistem pendidikan. Menurut dia, untuk mencetak dokter yang berkualitas tergantung pada kolegium, rumah sakit pendidikan, dan fakultas. &ldquo;Kalau salah satu tidak optimal maka hasilnya tidak akan maksimal,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Dalam seruan Guru Besar FKUI ini disebutkan bahwa kolegium kedokteran harus dijaga independensi. Tujuannya untuk menjaga mutu dan kompetensi dokter. Kolegium harus tetap mandiri dan bebas intervensi. FKUI menilai bahwa proses pemilihan anggota kolegium tidak melibatkan guru besar dan malah menggunakan voting.&nbsp; Pada kesempatan lain, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman memberikan tanggapan atas pernyataan para guru besar FKUI. "Kemenkes memahami kekhawatiran yang disampaikan oleh para guru besar FKUI sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Perlu kami sampaikan bahwa dalam berbagai proses penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan, Kemenkes telah banyak melibatkan dokter-dokter lulusan FKUI, termasuk beberapa ketua kolegium yang juga merupakan alumni FKUI yang aktif berdiskusi dengan Kemenkes,&rdquo; katanya. Aji menyatakan bahwa kementeriannya membuka ruang dialog. Dia menyadari bahwa reformasi sistem kesehatan yang tengah berlangsung sejak diterbitkannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dapat menimbulkan perdebatan maupun kesalahpahaman. &ldquo;Perspektif dan kebijakan Kemenkes senantiasa berpijak pada kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan individu maupun organisasi tertentu,&rdquo; katanya. Dia juga menyebut kolegium saat ini justru lebih independen dibandingkan sebelumnya. &ldquo;Sebelum UU 17/2023 tentang Kesehatan, kolegium berada di bawah organisasi profesi. Kini, kolegium menjadi alat kelengkapan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden,&rdquo; ujarnya. Aji menegaskan kolegium tidak berada di bawah Kemenkes. &rdquo;Kemenkes tidak pernah bermaksud menimbulkan kesan negatif terhadap profesi dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Penjelasan yang disampaikan selama ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta di lapangan, khususnya terkait proses pendidikan dokter spesialis,&rdquo; katanya. (Lyn)

Guru Besar FKUI menuntut Kemenkes perbaiki kebijakan pendidikan kedokteran dan kesehatan, termasuk penanganan mutasi dosen yang merugikan.

Keresahan 158 Guru Besar FKUI, Minta Kemenkes Hentikan Narasi Negatif soal Pendidikan dan Profesi Dokter

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/04/Screenshot_20240204_195858_YouTube-774737297.jpg" alt="Pemaparan visi misi Calon Presiden RI. (tangkapan layar akun YouTube KPU RI)" width="100%">
<figcaption>Pemaparan visi misi Calon Presiden RI. (tangkapan layar akun YouTube KPU RI)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pada bidang kesehatan Calon Presiden ( Capres) Nomor urut 2 Prabowo Subianto memiliki i&rsquo;tikad baik untuk pemerataan ruang lingkup kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerataan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terkait kesehatan, Prabowo menginginkan adanya Rumah Sakit Modern pada setiap Kabupaten/Kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dikutip JawaPos.com dari akun Youtube KPU RI mengungkapkan pada debat Capres&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014085572/ketua-hipmi-prabowo-peduli-terhadap-gizi-anak-bangsa">Ketua HIPMI: Prabowo Peduli Terhadap Gizi Anak Bangsa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo Subianto menyampaikan untuk pemerataan kesehatan harus dibangun Rumah Sakit modern pada setiap Kabupaten/Kota dan juga ditopang oleh ribuan tenaga dokter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerataan kesehatan dengan membangun Rumah Sakit modern tidak hanya di setiap kabupaten/kota tetapi juga di setiap desa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di bidang kesehatan kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota. Dan puskesmas modern di setiap desa RI seluruh Indonesia," ujar Prabowo saat memaparkan visi misi di Debat Pilpres 2024, Minggu (4/2/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014085493/emil-dardak-sebut-pemberhentian-konser-ahmad-dhani-dalam-rangka-kampanye-prabowo-gibran-diwarnai-aksi-represif">Emil Dardak Sebut Pemberhentian Konser Ahmad Dhani dalam Rangka Kampanye Prabowo-Gibran Diwarnai Aksi Represif</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo juga melihat kalau Indonesia mengalami kekurangan tenaga dokter dengan jumlah yang begitu besar yaitu 140 ribu tenaga dokter. Melihat jumlah kekurangan tenaga dokter yang begitu besar, Prabowo melihat harus ada penambahan Fakultas Kedokteran di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada debat kelima atau terakhir ini dalam gelaran Pilpres 2024 mengangkat tema yaitu Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Teknologi Informasi, Kesejahteraan Sosial, dan Inklusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami akan segera mempercepat kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140 ribu dokter dan itu akan segera kita atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014085391/prabowo-gibran-dapat-dukungan-dari-ponpes-tambak-beras">Prabowo-Gibran Dapat Dukungan dari Ponpes Tambak Beras</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo juga memiliki keseriusan dalam mengatasi kekurangan tenaga dokter di Indonesia dengan memperbanyak Fakultas Kedokteran di Indonesia. Lanjutnya, komitmen tersebut juga dibantu dengan memperbanyak beasiswa bagi calon mahasiswa dalam dan luar negeri supaya bisa belajar sains dan teknologi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari yang sekarang 92 kita akan membangun 300 fakultas kedokteran, kita juga akan mengirim 10 ribu anak-anak pintar dari lulusan SMA kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran, dan 10 ribu lagi untuk belajar science, teknologi, engineering dan matematika, kimia, biologi dan fisika. Itu kita rebut teknologi, kita rebut science," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Demikianlah, pemaparan visi-misi dalam menangani kekurangan tenaga kedokteran dan kurangnya fasilitas kesehatan oleh Prabowo Subianto pada debat kelima Capres Pemilu tahun 2024.&nbsp;</div>

Prabowo dalam pemaparan visi-misi Capres untuk mengatasi masalah kesehatan di Indonesia dengan cara peningkatan pendidikan kedokteran.

Mengatasi Kurangnya 140 ribu Tenaga Dokter, Prabowo Subianto Ingin Bangun Rumah Sakit Modern dan Perbanyak Fakultas Kedokteran di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/19/IMG-20230818-WA0122-2956106344.jpg" alt="Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik Medan." width="100%">
<figcaption>Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik Medan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik Medan, Sumatera Utara, membentuk tim pencegahan dan penanganan perundungan dalam proses pendidikan kedokteran. Rumah sakit itu mendapat teguran tertulis dari Kementerian Kesehatan terkait kasus perundungan. &rdquo;Kami telah membentuk tim pencegahan dan penanganan perundungan dengan menyediakan sistem pengaduan perundungan secara daring, serta menjatuhkan sanksi kepada pelaku,&rdquo; ujar Direktur SDM, Pendidikan dan Umum RSUP Haji Adam Malik Jintang Ginting seperti dilansir dari Antara di Medan. Terkait dengan sanksi teguran yang diberikan Kemenkes, dia menilai hal itu sebagai bentuk evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadi perundungan di rumah sakit. &rdquo;Sesuai arahan dari Kemenkes, manajemen akan segera menindaklanjuti dengan memberikan teguran kepada setiap pihak di lingkungan rumah sakit yang terkait dengan masalah ini, dan memastikan kasus seperti ini tidak akan terulang lagi,&rdquo; tutur Jintang. Menurut dia, pihaknya telah melakukan upaya sosialisasi dan edukasi untuk mencegah serta menghilangkan praktik perundungan yang dapat terjadi selama proses pendidikan. &rdquo;Perundungan sudah menjadi perhatian serius bagi kami, baik dalam pendidikan kedokteran maupun pendidikan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, kami sangat menyesalkan telah terjadinya praktik perundungan antar sesama peserta didik dokter di lingkungan rumah sakit,&rdquo; ucap Malik Jintang Ginting. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan memberikan sanksi kepada tiga pimpinan rumah sakit milik pemerintah. Yakni atas kelalaian mereka terkait praktik perundungan terhadap peserta didik. &rdquo;Mayoritas dari laporan perundungan terkait dengan permintaan biaya di luar kebutuhan pendidikan, pelayanan dan penelitian, serta tugas jaga di luar batas wajar,&rdquo; kata Inspektur Jenderal Kemenkes Murti Utami di Jakarta, Kamis (17/8). Penelusuran oleh inspektorat ditemukan beberapa kasus dengan bukti lengkap yang dijadikan dasar Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, selaku instansi yang mengawasi rumah sakit. Murti mengatakan, teguran tertulis diberikan kepada Dirut RSUPN Cipto Mangunkusumo di Jakarta, Dirut RS Hasan Sadikin di Bandung, dan Dirut RSUP Haji Adam Malik di Medan.

RSUP Haji Adam Malik Medan bentuk tim pencegahan dan penanganan perundungan dalam proses pendidikan kedokteran usai ditegur Kemenkes

RSUP Adam Malik Bentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Perundungan usai Ditegur Kemenkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/fakultas-kedokteran-its-3233304747.jpg" alt="GANDENG RSUD: Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ITS Adhi Dharma memantau fasilitas laboratorium di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ITS (26/6)." width="100%">
<figcaption>GANDENG RSUD: Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ITS Adhi Dharma memantau fasilitas laboratorium di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ITS (26/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pembukaan fakultas kedokteran (FK) diharapkan mampu mengatasi kekurangan tenaga dokter. Namun, problem utamanya bukan pada kekurangan FK. Melainkan pada distribusi dokter yang tidak merata. Saat ini, mayoritas dokter berada di daerah Jawa-Bali. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Prof dr Budi Santoso SpOG (K) mengatakan, pada September 2022, AIPKI yang beranggota 91 FK di Indonesia pernah menyatakan sikap pada saat forum dekan FK di Solo. Beberapa rekomendasi pun sudah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). &rdquo;Salah satunya tentang pembukaan FK baru. Pada akhir 2022 memang moratorium pendidikan kedokteran di Indonesia dibuka kembali. Beberapa FK yang ingin membuka prodi dokter sudah diperbolehkan,&rdquo; katanya. Saat itu, menteri kesehatan mengeluarkan transformasi di bidang kesehatan. Salah satunya transformasi pada SDM. Jadi, diupayakan FK di Indonesia produksi dokternya bertambah. Bahkan, pada pertengahan 2022, ada dua SKB dua menteri, yakni Menkes dan Mendikbudristek. Di dalam SKB tersebut, memang diharapkan institusi FK yang sudah terakreditasi A ditambah menjadi 20 persen dan akreditasi B menjadi 10 persen. &rdquo;Setelah itu dibuka fakultas kedokteran baru yang tadinya sudah moratorium sejak 2016,&rdquo; ujarnya. Budi menuturkan, AIPKI memandang sebenarnya FK banyak terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Itu sebabnya, pada forum dekan FK, AIPKI menyarankan agar FK dibuka di luar Jawa dan Bali. Tujuannya, terjadi pemerataan pendidikan dokter di luar Jawa dan Bali. &rdquo;Harapannya, lulusannya bisa bekerja di daerah-daerah di provinsi yang memiliki FK,&rdquo; imbuhnya. Dekan FK Universitas Airlangga (Unair) itu menambahkan, sekarang yang terjadi, banyak FK baru dibuka di Jawa dan Bali. Meski begitu, forum dekan AIPKI di Aceh pada Juli lalu sudah menyepakati dan berkomitmen untuk menjaga kualitas pendidikan kedokteran di Indonesia. &rdquo;FK Unair saat ini mengampu FK ITS dan Unesa. Tentu karena kebijakan ini dari pemerintah, kami tetap memberikan pengampuan bagi FK baru dan berkomitmen menjaga mutu,&rdquo; tegasnya. Budi menerangkan, mulai dibukanya pendaftaran prodi kedokteran di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) bulan ini dikhawatirkan akan menurunkan kualitas akademik. Sebab, proses pendaftaran maba di PTN sudah tuntas. Banyak mahasiswa kualitas terbaik yang sudah diterima di PTN. &rdquo;Kami khawatir jika dipaksakan dibuka Agustus, kualitas akademik dari mahasiswa kurang. Kalau inputnya kurang baik, kami khawatir proses mendidiknya berat,&rdquo; tuturnya. Menurut Budi, sejatinya problem di Indonesia bukan masalah kekurangan dokter. Namun, yang terpenting adalah distribusi dokter yang merata. Sebab, saat ini lulusan dokter banyak terkonsentrasi di kota-kota besar. Saat ini jumlah puskesmas di seluruh Indonesia pada 2022 ada 10.292 puskesmas. Sementara lulusan dari 91 FK di Indonesia setiap tahun mencapai 12 ribu dokter. Namun, kenyataannya masih ada 2.000-an puskesmas di Indonesia yang kosong atau tidak ada dokternya. &rdquo;Kalau semua lulusan menempati seluruh puskesmas, tentu masalahnya bisa selesai. Namun, kenyataannya lulusan tidak didistribusikan dengan baik,&rdquo; katanya. Itu sebabnya, perlu ada pembenahan distribusi dokter. Dengan begitu, kekosongan dokter di 2.000-an puskesmas bisa terselesaikan. &rdquo;Jadi, kalau bilang kekurangan, pasti kurang. Namun, yang terpenting distribusinya harus merata. Saya khawatir dokter baru hanya menempati kota-kota besar,&rdquo; ujarnya. Kekhawatiran senada disampaikan Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Adib Khumaidi SpOT. Dia mengungkapkan, pembukaan FK anyar tak hanya memperhatikan pengajar dan sarana pendukung, tetapi juga kekurangan dokter di tiap daerah. Secara nasional, menurut data dari website Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) hingga pukul 19.40 kemarin, jumlah keseluruhan dokter mencapai 269.564 orang. Dengan perincian dokter umum 169.471 orang, dokter gigi 43.635 orang, dokter gigi spesialis 5.313 orang, dan dokter spesialis 51.145 orang.   Badan Kesehatan Dunia (WHO) sudah menyarankan perbandingan dokter dengan masyarakat adalah 1:1.000. Artinya, setiap satu dokter melayani 1.000 orang. Dengan asumsi tersebut, secara kasar Indonesia kekurangan 60 ribuan dokter. Sejauh ini Indonesia memiliki 92 FK yang sudah aktif menghasilkan dokter. Dari FK yang ada, 12 ribu dokter baru lulus per tahun. Ini belum ditambahkan dengan universitas yang baru tiga tahun terakhir memiliki FK. "Kalau butuh 60 ribu dokter dan dihitung produksi 12 ribu per tahun, maka kekurangan dokter akan terpenuhi dalam lima tahun ke depan," ucapnya. Adib tidak menolak pembukaan moratorium FK. Hanya, dia berharap pembukaan moratorium itu dilakukan untuk memenuhi daerah yang kekurangan dokter. Dia juga menyarankan setiap daerah punya peta kekurangan dokter. Lalu, data ini bisa terbuka dilihat. Sehingga yang akan mendaftar setidaknya punya list nanti akan memberikan pelayanan ke daerah mana. "Mahasiswa ini ditunjukkan ini lho petanya daerah yang kurang dan ada permintaan. Daerah yang sudah penuh jangan dibuka FK baru,&rdquo; ungkapnya. Penempatan dokter juga sebaiknya secara permanen. Sehingga tidak pindah ke wilayah lain dan menyebabkan kekurangan dokter lagi. Ini tentu harus diimbangi dengan fasilitas praktik, kesejahteraan, dan jenjang karier yang pasti. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono kemarin mengakui bahwa masalah dokter sekarang adalah soal distribusi. "Di tempat lain masih kurang,&rdquo; katanya ketika ditanya pendapatnya tentang FK baru yang tiga di antaranya berada di Jawa. Sejauh ini, Kemenkes memang tidak bisa terlibat soal pendidikan. Namun, soal distribusi adalah kewenangannya. Dante memerinci, kementeriannya memiliki program PPPK dan Nusantara Sehat untuk memberikan pelayanan di daerah. &rsquo;&rsquo;Kami kasih fasilitas yang lebih baik daripada sebelumnya, sehingga dokter betah di situ,&rdquo; katanya. (ayu/mia/lyn/c17/c9/oni)

Pembukaan fakultas kedokteran (FK) diharapkan mampu mengatasi kekurangan tenaga dokter. Namun, problem utamanya bukan pada kekurangan FK.

Fakultas Kedokteran Masih Terkonsentrasi di Jawa-Bali, Pemerataan Dokter Lebih Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disamakan-dengan-tukang-parkir-berapa-sebenarnya-penghasilan-dokter_m_.jpg" alt="Ilustrasi dokter yang sedang menulis resep. (Mufid Majnun/Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter yang sedang menulis resep. (Mufid Majnun/Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (Fordek AIPKI) berkomitmen untuk menjaga kualitas pendidikan dokter. Pernyataan itu menyikapi disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa persidangan V, pada 11 Juli. Hal itu disampaikan dalam pertemuan Fordek AIPKI 2023 pada 21-23 Juli di Banda Aceh. Ketua AIPKI Periode 2022-2024, Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG, Subsp. F.E.R mengungkapkan, AIPKI terus berkomitmen mengembangkan pendidikan kedokteran di Indonesia. Kendati belakangan pola pendidikannya tengah menjadi sorotan dari berbagai pihak. &rdquo;Kita sikapi UU Kesehatan yang disahkan DPR terlepas dari pro dan kontra. Kita sama-sama mengawal dan memastikan sistem pendidikan dokter spesialis dan sub spesialis tetap berkualitas,&rdquo; ujar Budi Santoso. Dalam forum yang diikuti dekan dari 91 institusi penyelenggara pendidikan kedokteran itu disepakati untuk pembentukan kelompok kerja (Pokja). Pokja itu akan memberikan masukan terhadap rancangan peraturan pemerintah dan menteri, sebagai representasi Asosiasi Institusi Pendidikan Kesehatan. &rdquo;AIPKI tetap berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan kedokteran yang bermartabat, beretika, bermoral, dan profesional. Kami akan memastikan agar pendidikan kedokteran di masa mendatang tetap melahirkan dokter berkualitas baik. Yang melayani dengan hati dan rasa belas kasih yang tinggi,&rdquo;&nbsp; terang Budi Santoso, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) itu.&nbsp; Fordek AIPKI merupakan wadah penting bagi para dekan dan pemimpin institusi pendidikan kedokteran di seluruh Indonesia untuk berkumpul, berbagi pengetahuan, dan berdiskusi, mengenai isu-isu kunci dalam bidang pendidikan kedokteran. &rdquo;AIPKI akan turut berperan aktif dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia,&rdquo; ucap Budi Santoso. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (Fordek AIPKI) berkomitmen untuk menjaga kualitas pendidikan dokter

UU Kesehatan Disahkan, Forum Dekan FK Se-Indonesia Komitmen Jaga Kualitas Pendidikan Dokter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/puan-maharani.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sembilan fraksi di DPR RI menyerahkan pendapat terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) inisiatif kepada Badan Legislasi DPR RI tentang Pendidikan Kedokteran. Pendapat tersebut diberikan secara tertulis.  "Untuk mempersingkat waktu apakah dapat disetujui pendapat fraksi-fraksi disampaikan secara tertulis kepada pimpinan dewan? Disetujui," kata Ketua DPR RI Puan Maharani selaku Pimpinan Sidang dalam Rapat Paripurna, Kamis (30/9).  Berdasar itu, pendapat dari berbagai fraksi tak dibacakan secara langsung oleh masing-masing juru bicara fraksi pada sidang tersebut. Pendapat disampaikan secara tertulis.  "Kami sampaikan agar masing-masing jubir menyampaikan pendapat fraksinya kepada pimpinan," tutur dia.  Satu per satu jubir fraksi pun kemudian mengantarkan pendapat ke meja pimpinan. Setelah menerima pendapat fraksi, Puan kembali menanyakan kepada anggota sidang terkait kelanjutan RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tersebut.  "Apakah RUU usul inisiatif badan legilasi DPR RI t0entang pendidikan kedokteran dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI? Disetujui," tutupnya.  Masing-masing jubir dari 9 fraksi tersebut antara lain MY Esti Wijayati dari fraksi PDIP, Ferdiansyah dari fraksi Golkar, Sumail Abdullah dari fraksi Gerindra, Hatamanuri dari fraksi NasDem. Kemudian Nur Nadlifah dari fraksi PKB, Muslim fraksi Demokrat, Ledia Hanifa dari fraksi PKS, Zainudin Maliki dari fraksi PAN, dan Illiza Sa'aduddin dari fraksi PPP.

Usul RUU Pendidikan Kedokteran, 9 Fraksi Serahkan Pendapat Tertulis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/dokter-covid-gugur.jpg" alt="SEMANGATI KOLEGA: Dokter Lily Anggraeni Proyogo memakai APD dengan tulisan penyemangat untuk sesama tenaga medis dan pasien di IGD Covid-19 National Hospital Surabaya. (RIANA SETIAWAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SEMANGATI KOLEGA: Dokter Lily Anggraeni Proyogo memakai APD dengan tulisan penyemangat untuk sesama tenaga medis dan pasien di IGD Covid-19 National Hospital Surabaya. (RIANA SETIAWAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>RUU Pendidikan Kedokteran Jadi Usul Inisiatif DPR</h3> JawaPos.com – Badan legislatif (baleg) menyetujui Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran menjadi usul inisiatif DPR. Rencana regulasi itu diharapkan bisa berperan dalam mengatasi problem pemerataan dokter.  Pokok-pokok RUU Pendidikan Kedokteran yang disahkan baleg tersebut adalah penyelesaian masalah pemerataan dokter dan dokter gigi serta dokter spesialis. Caranya melalui pendidikan kedinasan, beasiswa putra daerah, dan jalur khusus.  Anggota Panitia Kerja RUU Pendidikan Kedokteran Nur Nadlifah menyatakan, tiga poin itu bisa ditempuh dengan jalur afirmasi, baik seleksi maupun pembiayaan. ”Bagi yang ditempatkan di daerah terpencil, ada pasal apresiasi khusus, baik bisa menjadi ASN maupun kemudahan dalam pendidikan spesialis,’’ ungkapnya kemarin (29/9).  Harapannya, setelah diundangkan, UU itu dapat memeratakan dokter di Indonesia. ”Selanjutnya, Indonesia dapat berkonsentrasi dalam menyiapkan dokter yang bisa bekerja di luar negeri,’’ tuturnya. Selain itu, menyetarakan kemampuan dokter dalam level global. ”Jadi, RUU ini menyelesaikan masalah kesetaraan level kompetensi sehingga lulusan dokter kita berdaya saing dan dapat bekerja di luar negeri,’’ imbuh politikus PKB itu.  RUU itu juga mengatur pendidikan dokter subspesialis. Terutama terkait riset, inovasi, dan layanan subspesialistik di fasilitas kesehatan.  Tamanuri, anggota lain Panitia Kerja RUU Pendidikan Kedokteran, menyatakan bahwa UU 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran masih terdapat kekurangan. Terutama terkait perkembangan ilmu kedokteran masa depan. ’’Belum bisa menampung kebutuhan masyarakat dan penanaman nilai humanis sehingga perlu diganti,” katanya.  RUU itu diharapkan dapat menghasilkan calon dokter yang mengacu pada sistem kesehatan nasional, ketahanan nasional, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Selain itu, diharapkan dapat mencetak calon dokter yang mampu membangun ketahanan kesehatan nasional. ”Pendidikan kedokteran akan mewujudkan secara integritas antara pelayanan, pengetahuan, dan penelitian,” ungkapnya.  Masyarakat di daerah terluar dan tertinggal serta tidak mampu pun memiliki kesempatan untuk menikmati pendidikan kedokteran. Penempatan dokter juga dikembalikan ke daerah asal atau daerah yang terluar dan tertinggal.

Bisa Selesaikan Masalah Pemerataan Dokter

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pendidikan Kedokteran

Berita Terkini