<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/DISKUSI-21-A-340791969.jpg" alt="Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menggelar seminar pengabdian kepada masyarakat bertempat di Ballroom Agra Hotel, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jabar." width="100%">
<figcaption>Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menggelar seminar pengabdian kepada masyarakat bertempat di Ballroom Agra Hotel, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jabar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) kembali menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Serangkaian Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi dijalankan Universitas Pembangunan Jaya melalui penyelenggaraan Hibah Internal pada Tahun Ajaran 2023/2024. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi yang diwakili oleh Fathiya Nur Rahmi, M.I.Kom dan Dr. Sri Wijayanti, M.Si serta beberapa mahasiswa. Tim pelaksana telah berhasil menyelenggarakan seminar pengabdian kepada masyarakat bertempat di Ballroom Agra Hotel, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu, 07 Oktober 2023. Hadir dua pembicara ahli di bidang Psikologi Anak. Kegiatan ini dihadiri oleh 50 orang peserta yang terdiri dari para guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Kecamatan Cipanas. Langkah progresif ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan Pendidikan Inklusif di lembaga pendidikan anak usia dini. Mendukung tujuan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Kepala Desa Sindanglaya, Nyanyang Kurnia Sanusi, A.KS, memberikan pernyataan pada saat membuka acara terkait pendidikan inklusif di sekolah. &ldquo;Diperlukan kemampuan guru yang mumpuni untuk memahami berbagai kebutuhan siswa yang sangat beragam terutama pada tahap pendidikan anak usia dini. Sehingga saya mengapresiasi adanya kolaborasi antara tenaga pendidik, praktisi, dan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penerapan pendidikan inklusif&rdquo;, ujar Nyanyang Kurnia Sanusi, (07/10/2023). Untuk mencapai tujuan positif tersebut, pembicara materi, Anton Ardianto, M.Psi., Kepala Grahita Indonesia Kabupaten Cianjur, menyampaikan secara komprehensif mengenai konsep Pendidikan Inklusif. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/DISKUSI-21-B-2058490582.jpg" alt="Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menggelar seminar pengabdian kepada masyarakat bertempat di Ballroom Agra Hotel, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jabar." width="100%">
<figcaption>Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menggelar seminar pengabdian kepada masyarakat bertempat di Ballroom Agra Hotel, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jabar.</figcaption>
</figure> &ldquo;Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menerapkan Pendidikan Inklusif adalah memiliki sikap terbuka dan mampu menghargai berbagai perbedaan kondisi yang dialami siswa sehingga mampu melakukan identifikasi serta modifikasi proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa,&rdquo; ujar Anton. Selain membahas kemampuan dasar guru dalam menerapkan pendidikan inklusif, pemateri juga menyampaikan mengenai tahap perkembangan anak dan proses belajar mengajar. Kegiatan ini turut mengundang Amelia Sari, A. Md. TW., S. Psi selaku Pemilik Therapy Centre Anak Pelangi, Tangerang Selatan, untuk berbagi pengetahuan tentang perkembangan potensi anak berkebutuhan khusus. Selama acara berlangsung, peserta menunjukan antusiasme yang sangat tinggi. Terlihat pada sesi diskusi, peserta diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkan Pendidikan Inklusif di masing-masing sekolah. Kemudian, pemateri juga menyampaikan berbagai cara untuk penanganan tantangan guru dalam mengatasi keberagaman kondisi siswa. Hal ini tentunya sangat inspiratif dan peserta dapat membuat ide-ide baru untuk diterapkan selama proses belajar mengajar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini berhasil memberikan pembelajaran yang positif bagi para peserta. Hal ini terlihat dari hasil pasca ujian yang menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dari peserta mengenai pendidikan inklusif di lingkup lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Hasil seminar ini diharapkan dapat membantu para guru untuk mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif serta mendukung potensi siswa.

Diperlukan kemampuan guru mumpuni untuk memahami berbagai kebutuhan siswa yang beragam, terutama pada tahap pendidikan anak usia dini.

Jalankan Program Pengabdian Masyarakat, Universitas Pembangunan Jaya Gelar Diskusi Optimalisasi Penerapan Pendidikan Inklusif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/pendidikan-inklusif.jpg" alt="BERKREASI BERSAMA: Siswa-siswa Lazuardi Global Compassionate School mengikuti geladi bersih pementasan di sekolah inklusi tersebut pada Jumat (10/2). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERKREASI BERSAMA: Siswa-siswa Lazuardi Global Compassionate School mengikuti geladi bersih pementasan di sekolah inklusi tersebut pada Jumat (10/2). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>It takes a village to raise a child. Pepatah kuno Afrika itu menjadi gambaran nyata betapa mengasuh dan membesarkan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua. Ada peran keluarga besar, lingkungan, sekolah, dan pemerintah di sana. Itu berlaku untuk semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus.  BERLANDASAN pada konsep pendidikan terpadu yang diperkenalkan di Indonesia sejak 1980-an, sistem inklusi populer pada medio 2000-an. Itu menjadi cara pemerintah untuk memenuhi hak dasar anak, khususnya hak mendapatkan pendidikan. Di DKI Jakarta, ada 2.396 sekolah inklusi berbagai jenjang. Mulai PAUD sampai SMA/SMK. Jumlahnya beragam di provinsi-provinsi lain.  Di Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, ada Lazuardi Global Compassionate School. Sekolah yang berdiri sejak 1994 itu menerima anak-anak berkebutuhan khusus. ”Pendiri Lazuardi percaya bahwa pendidikan itu untuk semua,” tegas Customer and Public Relations Manager Lazuardi Mutia Shahab saat ditemui Jawa Pos pada Jumat (10/2).  Ada dua prinsip utama inklusi yang diterapkan Lazuardi di lembaga mereka. Yang pertama adalah tidak menerapkan tes masuk untuk para siswa. Prinsip yang kedua adalah keyakinan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus akan mendapatkan banyak hal ketika mengenyam pendidikan bersama anak-anak yang lain. Sebab, dengan berada di ruang kelas yang sama, anak-anak itu akan mengimitasi teman-teman mereka yang tidak berkebutuhan khusus.  ”Kami melihat ternyata bukan hanya anak berkebutuhan khusus yang memiliki nilai tambah. Tetapi, anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus pun mendapatkan banyak sekali pembelajaran,” terang Mutia. Empati anak-anak itu terbangun. Mereka kemudian saling melengkapi.  Fakta seperti itu dipandang Mutia sebagai rahmat yang luar biasa. Karena itu, Lazuardi berupaya keras untuk tidak menolak siswa berkebutuhan khusus di sekolahnya. ”Selama masih ada kuota,” tegasnya.  Dalam satu kelas, ada satu guru pendamping khusus alias GPK. GPK itulah yang bertugas membimbing anak-anak berkebutuhan khusus. Pada kondisi tertentu, ada anak berkebutuhan khusus yang harus didampingi penuh oleh GPK. Dalam hal ini, anak tersebut tidak bisa berbagi GPK. Namun, ada pula dua anak yang bisa berbagi GPK. Maka, jumlah anak berkebutuhan khusus dalam kelas inklusi bisa satu atau dua, bergantung kebutuhan.  Lazuardi punya jalur khusus kursi roda di sekolah. Sebab, mereka menerima anak-anak dengan berbagai kekhususan. Ada yang autis, slow learner, down syndrome, tunarungu, tunanetra, tunawicara, tunagrahita, ataupun tunadaksa. Saat mendaftar, anak-anak itu menjalani observasi terlebih dahulu. Hasil observasi itulah yang menentukan jenis pendampingan bagi siswa.  Komisi X DPR memberikan perhatian khusus pada sistem pendidikan inklusif. Dewan berharap sekolah-sekolah inklusi tidak menolak siswa berkebutuhan khusus dengan dalih tidak punya fasilitas yang dibutuhkan. Menurut Zainuddin Maliki, anggota Komisi X DPR, anak berkebutuhan khusus tidak ada bedanya dengan siswa-siswa lain.  ”Secara mental dan pemikiran, mereka tidak ada bedanya dengan anak yang lain. Semangat kemandirian mereka tinggi. Yang mereka butuhkan adalah perlakuan yang sama,” terangnya kepada Jawa Pos kemarin (11/2). Dia meminta sekolah inklusi terbuka. Jika sudah menyandang predikat sebagai sekolah inklusi, artinya semua sarana dan prasarana di sekolah sudah siap untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus.  Guru besar ilmu sosial pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) itu mengimbau pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada sekolah inklusi. ”Adanya sekolah inklusi yang menolak anak berkebutuhan khusus harus menjadi catatan pemerintah. Tidak boleh ada anak di negeri ini yang tidak mendapatkan layanan pendidikan,” tegasnya. Dia merujuk pada ungkapan hati Asri Welas dalam sebuah siniar beberapa waktu lalu tentang putra sulungnya yang ditolak saat mendaftar ke sekolah inklusi.  Terpisah, pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan bahwa layanan pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Saat ini 70 persen layanan pendidikan berada di bawah standar. ”Jadi, yang namanya sekolah inklusi otomatis tidak terpenuhi karena yang reguler saja di bawah standar,” ungkapnya kepada Jawa Pos.  Menurut Indra, persoalan mendasarnya adalah ketidakseriusan pemerintah membangun SDM. ”Kalau mau jujur, pemerintah tidak pernah fokus membangun SDM,” bebernya. Saat ini ada 3 persen anak usia SD yang tidak sekolah. Selain itu, ada 20 persen anak usia SMP dan 40 persen anak usia SMA yang tidak mendapatkan pendidikan.

Memenuhi Hak Dasar Anak Indonesia lewat Sistem Pendidikan Inklusif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/triwuri.jpg" alt="PENDIDIK BERDEDIKASI: Triworo Parnoningrum di ruangannya di SMPN 28. Dia mengajak para guru sekolah untuk menjadi pengajar yang inklusif. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENDIDIK BERDEDIKASI: Triworo Parnoningrum di ruangannya di SMPN 28. Dia mengajak para guru sekolah untuk menjadi pengajar yang inklusif. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Triworo memulai karier di dunia pendidikan sebagai pengajar mapel IPA. Namun, perjalanannya terus berkembang. Perhatiannya kini tercurah untuk membangun pendidikan yang inklusif, tak hanya di sekolah yang dipimpinnya.  RETNO DYAH AGUSTINA, Surabaya  SETIAP siswa dengan kebutuhan khusus di SMP Negeri 28 Surabaya memiliki satu guru pendamping khusus (GPK). Beberapa guru menunggu di depan kelas, memantau jika siswa membutuhkan sesuatu. Bagi beberapa siswa lain, GPK berdiri di samping si murid. GPK siap membantu siswa secara langsung untuk belajar. Itu salah satu program yang dijalankan Triworo Parnoningrum. Dia berperan sebagai kepala sekolah.  ”Kami harus paham kebutuhan tiap anak itu berbeda. Jadi, kalau memang mereka bisa mandiri, kita hanya dampingi dari jauh,” kata Woro, sapaannya.  Membentuk lingkungan pendidikan yang inklusif berarti harus siap belajar dan memahami. Setiap anak punya kemampuan dan kebutuhan sendiri. Sekadar memberi A untuk B belum tentu cocok. Asesmen dari berbagai elemen juga dilakukan Woro dan tim guru.  Bagaimana kondisi mental siswa, kebutuhan belajarnya, serta kesiapan teknologi dan pendampingan orang tua. Pelayanan pendidikan inklusif membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Karena itu, guru perlu menyelami setiap detail kebutuhan siswa dan sistem pendukungnya.  Itu hanya salah satu contoh program yang dijalankan Woro. Program-program pendidikan inklusif yang dilahirkan Woro bermula dari rasa gelisahnya. Kegelisahan yang membuat dia belajar tentang pendidikan inklusif dimulai pada 2008. Sekolah tempatnya mengajar pada 2008 itu mulai menerima anak berkebutuhan khusus. ”Saya ingat, saat itu ada lima siswa dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Saya sendiri kagok saat harus menghadapi,” kenangnya.  Siswa-siswa yang ditangani saat itu merupakan pelajar dengan kondisi tunagrahita, tunarungu, dan autisme pasif. ”Bayangkan, mereka datang ke sekolah untuk dapat pelayanan pendidikan. Tapi, saya sendiri tidak tahu bagaimana melayaninya?” imbuh perempuan kelahiran Surabaya tersebut.  Kegelisahan itu lantas mendorong Woro untuk berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru-guru lain. Murid-murid itu tak bisa hanya diam tanpa penanganan saat belajar di kelas. Duduk manis, tapi tak terjamin apakah ilmu yang disampaikan benar-benar diterima.  Dia kemudian terdorong untuk mencari tahu seperti apa pelayanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di tempat lain. ”Semua saya coba. Ke SLB, ke Unesa, Googling sendiri. Saya ingin tahu harus bagaimana, sih,” jelas alumnus Jurusan D-3 MIPA Biologi Universitas Airlangga dan melanjutkan penyetaraan S-1 di IKIP Negeri Surabaya (saat ini Unesa) itu.  Dia ingat betul, kehadiran anak berkebutuhan khusus (ABK) selalu menjadi bahan perdebatan di ruang guru.  Ada yang merasa kasihan. Ada yang pasrah. Ada pula yang ingin ABK dikembalikan ke SLB saja. Namun, hal itu tak membuatnya menyerah. Perempuan kelahiran 1971 itu justru makin penasaran. Bagaimana mengambil hati para guru? Saat itu dia sudah tergabung di staf kurikulum dan tim peningkatan mutu sekolah.  Woro ingin sistem yang lebih siap untuk menyambut lebih banyak siswa berkebutuhan khusus. Mengambil hati para guru menjadi tantangan pertama yang ditaklukkan.  ”Di mana-mana kalau ada penolakan, saya berupaya menguatkan budaya inklusif dengan mengubah mindset guru dari menolak menjadi terpanggil untuk mau menerima, barulah mampu melayani,” jelas perempuan yang tergabung dalam Tim Pengembang Pendidikan Inklusif se-Jatim itu.

Triworo Parnoningrum dan Kecintaannya pada Pendidikan Inklusif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Muhadjir.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini Indonesia sudah mulai bangkit dari segala permasalahan yang dihadapi akibat pandemi Covid-19. Bahkan, situasi pandemi justru telah membawa dampak perubahan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, dampak pandemi Covid-19 bukan hanya di satu sektor publik saja. Berbagai aspek turut terdampak sehingga Indonesia harus siap menghadapi tantangan, termasuk menangkap peluang yang ada.  “Contohnya di bidang pendidikan. Meski mungkin ada kekhawatiran karena metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) berbasis digital itu bisa menimbulkan kesenjangan, tapi di sisi lain kekhawatiran itu justru memaksa percepatan transformasi dan membawa peluang untuk membentuk kembali masa depan pendidikan yang inklusif bagi seluruh siswa di Indonesia,” ungkap dia secara virtual, Rabu (10/11).  Muhadjir berharap inisiatif terus muncul, utamanya adalah menumbuhkan semangat memajukan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), sebagaimana fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengembangan SDM Indonesia yang berbakat. Diungkapkan olehnya, bahwasanya talenta manusia Indonesia sejatinya adalah profesional, produktif, inovatif, berdaya saing dan berbudaya.  “Presiden Joko Widodo ingin masyarakat Indonesia siap menghadapi tantangan global di era revolusi industri 4.0. Karena sebenarnya, Indeks Inovasi Global kita saat ini berada di peringkat 85 atau masih kalah dibandingkan negara tetangga yang berpenghasilan menengah ke bawah di Asean, yaitu Vietnam peringkat 42 dan Filipina peringkat 50,” tutur dia.  Ia menegaskan bahwa Indonesia harus mampu mengelola 265,4 juta penduduk. Salah satunya yaitu dengan upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga untuk mengejar kesejahteraan bagi semua.  “Kita harus mempersiapkan generasi muda kita agar menghadapi kondisi disrupsi. Peluang dan tantangan yang ada selama pandemi Covid-19 harus benar-benar dimanfaatkan sehingga Indonesia bisa bangkit dan kembali membangun masyarakat yang sejahtera pasca-pandemi berakhir,” tandas Muhadjir.

Pandemi Paksa Percepatan Transformasi dan Peluang Pendidikan Inklusif