<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/29/pelaku-perundungan-2256821700.png" alt="PRIHATIN: Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar (kanan) menemui pelaku perundungan di Mapolres Cilacap pada Rabu (27/9)." width="100%">
<figcaption>PRIHATIN: Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar (kanan) menemui pelaku perundungan di Mapolres Cilacap pada Rabu (27/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi bullying di kalangan remaja kembali terjadi. Kali ini, korbannya adalah RF, siswa kelas VIII SMP negeri di Cimanggu, Cilacap. Sementara itu, pelakunya adalah lima orang kakak kelas korban. Polisi telah mengamankan lima remaja yang terlibat dalam aksi perundungan tersebut. Kasus perundungan itu terungkap setelah beredar video tentang siswa berseragam yang dihajar temannya. Video itu langsung viral di jagat media sosial. Polisi bergerak setelah mendapat laporan dari kakak korban. Selasa (26/9) lalu satu per satu pelaku ditangkap polisi. Kapolresta Cilacap Kombespol Fannky Ani Sugiharto mengatakan, lima remaja tersebut diperiksa dengan didampingi keluarga masing-masing. &rdquo;Dua orang terduga pelaku dan tiga orang lainnya sebagai saksi. Pemeriksaan kelimanya dilakukan intensif,&rdquo; katanya kepada Radar Banyumas kemarin (28/9). Polisi mendalami peran dua pelaku utama, yakni MK, 15, dan WS, 14. Kasatreskrim Polresta Cilacap Kompol Guntar Arif Setiyoko menjelaskan motif perundungan. Dia mengatakan, RF dianggap mengaku-ngaku sebagai anggota kelompok Barisan Siswa yang diketuai MK. &rdquo;Hal itu membuat MK sebagai ketua kelompok dan WS sebagai anggota merasa tersinggung,&rdquo; terangnya. Karena korban maupun para pelaku masih di bawah umur, pemeriksaan dilakukan dengan menggandeng pihak-pihak terkait. Kemarin juga beredar kabar bahwa RF meninggal dunia. Namun, kabar itu dibantah Kompol Guntar Arif Setiyoko. &rdquo;Kabar itu hoaks. Korban masih dalam kondisi baik,&rdquo; katanya ketika dikonfirmasi kemarin (28/9). Dia lantas menjelaskan kondisi korban. Menurut dia, korban mengalami memar di beberapa bagian. Mulai wajah, badan, hingga punggung. Untuk memastikan kondisinya, akan dilakukan CT scan. &rdquo;Polsek jajaran sudah memastikan kondisi korban di rumah dan dipastikan tidak ada yang meninggal dunia,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, kakak korban, Cici Mardiyanti, menyatakan, saat ini adiknya masih mengeluh sakit di beberapa bagian tubuhnya. &rdquo;Ada luka di pelipis dan pipi, perut masih sakit, dadanya sesak, dan ada memar di bagian bahu,&rdquo; tuturnya. Dia meminta keadilan agar para pelaku diproses dan dihukum. &rdquo;Tidak semestinya anak usia SMP melakukan tindakan brutal seperti itu. Saya meminta pelaku dipenjara saja biar jera,&rdquo; katanya. Pada bagian lain, kekerasan yang dilakukan siswa SMP negeri di Cilacap dinilai cermin dari kegagalan pengasuhan keluarga. &rdquo;Dalam hal ini peran ayah dan ibunya,&rdquo; kata ahli pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jejen Musfah. Dia menegaskan, kasus di Cilacap itu bisa menggambarkan kerapuhan atau tidak berfungsinya peran ayah dan ibu sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak-anak. Kondisi itu dipicu kualitas hubungan anak dan orang tua yang tidak baik. Bisa juga anak tersebut tumbuh dari keluarga yang tidak memiliki kepedulian pada pendidikan. &rdquo;Atau bahkan (orang tuanya) memiliki sikap buruk sehingga tecermin pada perilaku anaknya,&rdquo; jelasnya. Dalam pengasuhan yang baik dan berkualitas, anak akan tumbuh dengan rasa kasih sayang. Kemudian tidak akan berbuat kasar meskipun berada di pihak yang benar. Jejen menyatakan ikut melihat video tersebut. Menurut dia, yang tampak adalah perilaku anak-anak di luar nalarnya. Gara-gara rekannya pindah geng, lantas melakukan penganiayaan yang membabi buta seperti itu. Jejen mengatakan, sekolah juga punya andil dalam mendidik anak. &rdquo;Sekolah punya peran mendidik dari aspek karakter juga. Bukan semata akademik,&rdquo; tuturnya. Sekolah seharusnya bisa menjalankan peran untuk deteksi dini. Misalnya, anak-anak yang nakal sudah bisa dipetakan. Kemudian dipanggil guru bimbingan konseling (BK). Lalu dijelaskan dampak-dampak jika dia terus berbuat nakal. Atau bahkan sampai melakukan kekerasan atau tindakan lainnya. &rdquo;Sekolah harus bisa menjalankan pencegahan,&rdquo; tandasnya. Pakar pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, kejadian di Cilacap itu adalah potret nyata pendidikan Indonesia. Di antaranya, tingkat kecerdasannya masih rendah. Ujung-ujungnya selalu mengedepankan tindakan fisik atau kekerasan. &rdquo;Bagi mereka yang cerdas, kemungkinan melakukan tindakan yang biadab atau tidak berperikemanusiaan seperti di Cilacap itu tidak mungkin,&rdquo; katanya. Maraknya kasus kekerasan dengan melibatkan anak-anak atau murid yang muncul belakangan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan belum menjadi prioritas. (wan/jul/c19/oni)

Aksi bullying di kalangan remaja kembali terjadi. Kali ini, korbannya adalah RF, siswa kelas VIII SMP negeri di Cimanggu, Cilacap.

Hajar Adik Kelas, Lima Siswa SMP Negeri di Cilacap Diperiksa Polisi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/diskusi-pendidikan-himi-jpk-2942092212.jpg" alt="Psikolog sekaligus praktisi pengembangan SDM Endang Retno Wardhani dalam diskusi pendidikan di Jakarta (16/5)." width="100%">
<figcaption>Psikolog sekaligus praktisi pengembangan SDM Endang Retno Wardhani dalam diskusi pendidikan di Jakarta (16/5).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kurikulum pendidikan di Indonesia terus mendapatkan sorotan. Sebab lulusan yang dicetak lembaga pendidikan, sulit bersaing di dunia kerja. Psikolog sekaligus praktisi pengembangan SDM Endang Retno Wardhani mengatakan, kurikulum yang berlaku saat ini masih belum selaras dengan kompetensi dasar di dunia kerja. "Ini dari perspektif saya sebagai konsultan," katanya dalam diskusi pengembangan SDM yang digelar Zillearn di Jakarta pada Selasa (16/5). Perempuan yang akrab disapa Dhani itu mengatakan dia sudah mempelajari konten atau isi kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan di tanah air. Menurut Dhani, kecenderungan dunia kerja saat ini, mencari talenta muda yang sesuai dengan kompetensi dasar perusahaan masing-masing. Dia mengatakan pemerintah sejatinya sudah berusaha menyelaraskan isi kurikulum dengan kebutuhan di dunia kerja. "Tapi ini tidak bisa cepat dan tidak mudah," jelasnya. Dhani mengatakan tugas berat dunia pendidikan di Indonesia tidak hanya di bidang isi kurikulum. Tetapi juga soal literasi. Dia menuturkan literasi masyarakat sampai saat ini masih menjadi tantangan. Dia mencontohkan saat ini banyak platform pembelajaran secara online. Tetapi tingkat akses atau penggunaannya belum maksimal. Dia berharap ada upaya bersama antara dunia pendidikan dan industri. Di satu sisi dunia pendidikan menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan dunia industri. Di sisi lain dunia kerja menjadikan upaya peningkatan skill karyawannya sebagai sebuah investasi. "Masih ada yang menjadikan peningkatan skill sebagai cost," tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Chair Manof Zillearn Suparno Adijanto sebuah negara harus bisa mengelola sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan sumber daya manusia (SDM). Dia menjelaskan beberapa negara dengan SDM yang terbatas, bisa menjadi negara maju. Seperti Singapura dan Swiss. "Modalnya adalah peningkatan kualitas SDM," katanya. Dia menjelaskan Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau. Sehingga terdapat tantangan dalam pengembangan layanan pendidikan. Untuk itu pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan layanan pendidikan menjadi peluang yang baik. (*)

Kurikulum pendidikan di Indonesia terus mendapatkan sorotan. Sebab lulusan yang dicetak lembaga pendidikan, sulit bersaing di dunia kerja

Praktisi Pengembangan SDM: Kurikulum Pendidikan di Indonesia Belum Selaras Kebutuhan Dunia Kerja   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bijak-memilih-sekolah-untuk-anak_m_.jpg" alt="BELAJAR BERSAMA: Belasan anak-anak usia dini tengah mengikuti kegiatan playdate di KB-TK Islam Al Azhar 28 Solo Baru." width="100%">
<figcaption>BELAJAR BERSAMA: Belasan anak-anak usia dini tengah mengikuti kegiatan playdate di KB-TK Islam Al Azhar 28 Solo Baru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini penyaluran Bantuan Operasioal Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan akan ditransfer langsung ke rekening sekolah. Untuk itu, satuan pendidikan diminta untuk memastikan validitas data yang terdapat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).  Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan bahwa terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi penerima BOP PAUD dan BOP Kesetaraan. Yang pertama adalah sekolah harus memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).  "Selanjutnya memutakhirkan Dapodik sesuai kondisi riil (nyata) dalam sekolah itu," terangnya dalam Peluncuran Merdeka Belajar Episode 16: Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Satuan Pendidikan, Selasa (15/2).  Kemudian, satuan pendidikan juga harus memiliki izin penyelenggaraan pendidikan. Satuan pendidikan pun turut memiliki rekening atas nama satuan pendidikan, bukan perorangan.  "Tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama," lanjutnya.  Selain itu, penghitungan besaran BOP ini juga dikaitkan dengan jumlah peserta didik yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Ada dua ketentuan berbeda dalam perhitungan jumlah peserta didik minimum dalam BOP PAUD dan Kesetaraan.  "Ada minimum 10 peserta didik untuk syarat menerima BOP kesetaraan. Tapi tidak ada lagi jumlah minimum peserta didik untuk menerima BOP PAUD maupun Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," tandas dia.

Berikut Syarat Penerima BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Screenshot_20220209-134631_YouTube.jpg" alt="Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Kick Off G20 on Education and Culture secara daring, Rabu (9/2)." width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Kick Off G20 on Education and Culture secara daring, Rabu (9/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus mempersiapkan diri sebagai negara yang ditunjuk untuk melaksanakan Presidensi G20. Salah satunya dalam mempersiapkan strategi menghadapi tantangan di dunia pendidikan dan kebudayaan.  Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pun menyambut baik Indonesia sebagai pelaksana pertemuan forum internasional tersebut. Kegiatan ini diharapkan juga dapat menjadi titik balik kebangkitan dunia dari pandemi Covid-19.  "Presidensi G20 Indonesia yang telah diterima Bapak Jokowi, menurut saya momentumnya sangat tepat, karena kita di Indonesia dan semua negara di dunia saat ini sedang berupaya bangkit dari pandemi Covid-19," jelas dia dalam Kick Off G20 on Education and Culture secara daring, Rabu (9/2).  Terkait dunia pendidikan terkini, ia mengatakan bahwa dirinya menyadari dan mempelajari banyak hal, terutama dari para guru. Nadiem melihat, ketidakstabilan pelaksanaan pembelajaran tidak menjadi halangan guru untuk dapat membimbing muridnya menjadi generasi unggul.  "Saya belajar dari para guru yang tidak menyerah untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap berlangsung. Serta para seniman dan pelaku budaya yang terus menghasilkan karya-karya kreatif dan melestarikan warisan budaya Indonesia," tuturnya.  Selain itu, Nadiem pun menyadari bahwa penting untuk melakukan gotong-royong di masa yang tidak menentu seperti ini. Pasalnya, hal tersebut juga merupakan salah satu nilai dasar dari bangsa, yang sekarang menjadi pedoman untuk pulih dan bangkit.  "Itulah kenapa presidensi G20 Indonesia tahun ini mengangkat tema recover together, recover strong. Gotong royong adalah poin yang penting, gagasan mendasar yang menjalankan roda gerakan Merdeka Belajar," tandas dia.  Sebagai informasi, Forum G20 ini terdiri dari 20 negara, yakni AS, Argentina, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Indonesia, Prancis, Rusia, ditambah Uni Eropa. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20.  Diketahui bahwa G20 ini merupakan representasi perekonomian dunia dan memiliki posisi strategis. Negara-negara yang tergabung di G20 ini menguasai 85 persen PDB dunia, 80 persen investasi global, 75 persen perdagangan dunia dan 66 persen populasi dunia.

Nadiem Sambut Baik Presidensi G20 Guna Bangkitkan Dunia Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PTM-100-persen-DKI-Jakarta-Salman-Toyibi-Salman-Toyibi-4-1.jpg" alt="Sejumlah orang tua murid menjemput anaknya usai mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Labu 01, Jakarta, Senin (3/1/2022). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) denga" width="100%">
<figcaption>Sejumlah orang tua murid menjemput anaknya usai mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Labu 01, Jakarta, Senin (3/1/2022). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) denga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada masa pemulihan pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendorong sekolah-sekolah untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara penuh. Pelaksanaan tersebut dimulai pada Januari.  Pelaksanaan PTM tentunya dilakukan bukan hanya memikirkan sisi pendidikan tapi juga kesehatan. Oleh karena itu, Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri hadir dengan berbagai masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dikatakan, apa yang ditetapkan di dalam SKB tersebut mengikuti kaidah-kaidah tak hanya pendidikan, tapi juga kesehatan.  "SKB ini juga membuat penyesuaian-penyesuaian SKB yang kita siapkan sebelumnya. SKB yang sekarang juga lebih rinci dan tetapi tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan," pungkas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbudristek Suharti.  Selain itu,keputusan ini pun diambil untuk meminimalisasi munculnya persoalan pendidikan. Dalam studi yang dilakukan oleh Bank Dunia juga menunjukkan bahwa penurunan kemampuan siswa yang terjadi selama periode pandemi mencapai sampai 0,8 sampai 1,3 tahun pembelajaran.  Angka tersebut menurutnya sangat besar. Sebab hanya pandemi yang baru hampir menyentuh 2 tahun di Indonesia, namun dampak kehilangan kesempatan belajar mencapai lebih dari 1 tahun.  Selain itu, hasil studi lain menunjukkan kesenjangan pembelajaran antara anak-anak dari kelompok keluarga kaya dengan keluarga miskin, yakni meningkat 10 persen. Untuk mereka dari kelompok mampu, sumber daya yang dimiliki memungkinkan mereka belajar dari rumah atau bimbingan belajar.  "Sementara keluarga yang tidak mampu, keluarga-keluarga miskin, mereka mempunyai keterbatasan dalam menyediakan sumber daya mereka sendiri juga, umumnya tidak cukup pendidikannya sehingga tidak bisa memberikan bimbingan yang sebaik mereka yang dari kelompok mampu," ungkapnya.  Dia pun menuturkan, meskipun masih dalam masa PTM yang tidak normal, jika dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ), tentu beban pada anak, guru dan orang tua tidak bergitu besar.

Studi: Peserta Didik Kehilangan Masa Pembelajaran 1,3 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kendala-unbk-hari-pertama-dari-listrik-sampai-penebangan-pohon_m_.jpg" alt="ilustrasi siswa SMK sedang menjalani Ujian Nasional Berbasi Komputer (UNBK). Galih Cokro/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ilustrasi siswa SMK sedang menjalani Ujian Nasional Berbasi Komputer (UNBK). Galih Cokro/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini perkembangan zaman semakin cepat dengan pemanfaatan teknologi yang menjadi poros utamanya. Hal tersebut tentunya sangat mengharuskan generasi muda untuk menjadi bagian perubahan.  Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, berdasarkan riset, Indonesia masih sangat tertinggal dibanding negara lain soal digitalisasi pendidikan. Mengingat pada beberapa tahun lalu muncul kajian tentang anak Indonesia yang dikatakan tertinggal 1.000 tahun dari negara seperti Singapura dan Finlandia.  Adapun kajian tersebut berasal dari CFEE Annual Research Digest 2016/2017, pada awalnya ia mengaku bahwa riset tersebut terlalu berlebihan. Akan tetapi, menurut Indra, itu menjadi terlihat pada saat pandemi ini.  "Bicara soal digital, tahun 2018 ada kajian di Inggris yang menyimpulkan bahwa anak Indonesia siap menghadapi abad 21 di abad 31, itu ada kajiannya," ungkap dia dalam siaran televisi, Minggu (2/1) malam.  Diakui juga olehnya, Indonesia telah mengalami learning loss sejak sebelum pandemi ini ada. "Learning loss itu terjadi jauh sebelum pandemi di Indonesia, Indonesia itu adalah salah satu negara yang mutu pendidikannya dianggap yang terburuk di dunia," tuturnya.  Untuk itu, menurutnya sambil melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara penuh dilakukan, pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan perlu diimplementasikan. Jadi, pandemi ini pun tidak hanya terlihat sisi negatifnya saja.  "Justru saya ingin dorong adalah yang sudah kita pelajari 2 tahun ini, itu kan membuktikan kalau kualitas pendidikan kita ini memang belum sesuai jaman, sudah era digital tapi kita kesulitan belajar dengan model digital, itu yang perlu kita perbaiki bersama," terang Indra.  "Jangan hanya menunggu kalau sudah PTM lagi semua masalah selesai, jangan berpikir seperti itu, kita perlu berpikir bersama untuk meng-upgrade mutu pendidikan kita agar sesuai zamannya," tutup dia.

Riset: Digitalisasi Pendidikan Anak Indonesia Tertinggal 1.000 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menuturkan bahwa saat ini banyak negara yang tengah memantau perkembangan implementasi pendidikan Indonesia. Salah satu yang menarik perhatian adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.  Kemendikbudristek saat ini melalui program tersebut sedang membawa pengalaman entrepreneur untuk ditanamkan ke dalam Perguruan Tinggi. Contohnya adalah para mahasiswa untuk magang di dalam perusahaan startup sampai mengerjakan sejumlah proyek kewirausahaan.  "Jadi anak kita saat lulus 4 tahun S1, dia sudah satu semester magang di dalam unicorn, satu semester mengerjakan project entrepreneurship, satu semester melakukan agritech di daerah," jelas Nadiem dalam acara peresmian Gerakan Akselerasi Generasi Digital, Rabu (15/12).  Dalam kegiatan magang ada pelatihan dan sertifikasi teknologi bersama perusahaan startup selama 6 bulan. Itu diklaim merupakan pertama kalinya terjadi di dunia. Ratusan perusahaan juga telah bergabung untuk menjadi universitas mini selama 6 bulan.  "Tidak terdistraksi, dapat full 20 SKS seolah-olah mereka mengambil 5 mata kuliah. Ini belum pernah terjadi, negara-negara lain sedang melihat Indonesia sebagai salah satu pionir dalam melakukan ini, karena mereka juga mau ke arah situ juga. Kita melakukannya dalam waktu 1 tahun," ujar Nadiem.  Dengan pengalaman belajar di luar program studi (prodi) bersama startup Unicorn selama tiga semester itu, Nadiem meyakini bahwa mereka dapat menjadi bibit unggul generasi penerus bangsa. Sebab, mereka tidak hanya belajar satu bidang saja, namun juga sambil menggali potensi lain yang ada di dalam diri mereka.  "Anak itu sudah jadi super power, dia sudah punya banyak sekali jurus," tutup Nadiem.

Menteri Nadiem Sebut Negara Lain Pantau Terobosan Pendidikan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/menag-gus-yaqut-kemenag.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengungkap empat strategi penguatan implementasi pendidikan antikorupsi melalui pembangunan integritas ekosistem pendidikan di sekolah dan madrasah. Sebab, pendidikan memegang peran penting dalam mengubah perilaku.  "Pendidikan bukan hanya sekedar transformasi pengetahuan, namun ia juga sekaligus menjadi media internalisasi nilai-nilai agar menjadi tradisi yang baik," ungkap dia secara daring, Rabu (8/12).  Adapun, strategi penting pertama yang perlu ditanamkan kepada peserta didik terkait pendidikan antikorupsi adalah melalui penyisipan nilai kejujuran, keikhlasan, disiplin, tanggung jawab, empati, dan lain sebagainya. Itu menjadi visi bersama para pendidik untuk menginternalisasikan nilai-nilai mulia kepada peserta didik.  "Menanamkan kejujuran harus masuk dalam semua aspek. Bisa dimulai dengan memberikan dorongan kepada peserta didik agar senantiasa jujur ketika mengerjakan ulangan, sportif terhadap kawan-kompetitornya, berdisiplin dalam masuk kelas maupun mengerjakan tugas, dan lain sebagainya," terang Gus Menteri.  Kedua, integrasi dalam mata pelajaran dengan substansi pendidikan moral. Utamanya, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama yang merupakan mata pelajaran relevan untuk menyampaikan nilai-nilai baik, meski tidak tertutup kemungkinan mapel lainnya.  Dalam pendidikan agama, nilai-nilai anti korupsi tersebut diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Al-Quran, Hadis, Akhlak, dan Fiqh, tanpa harus menyebut pendidikan antikorupsi. Demikian juga Mata Pelajaran Agama lainnya.  "Tentunya kita sangat berterimakasih kepada para guru, khususnya guru agama yang intens menanamkan pentingnya nilai-nilai mulia tersebut meski tanpa instruksi untuk menanamkan pendidikan antikorupsi," ujar Menag.  Ketiga, adalah penggunaan strategi atau metode pembelajaran yang tepat karena dapat dilakukan oleh semua guru. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat dapat menumbuhkan sikap positif pada peserta didik, seperti sportif, tanggungjawab, disiplin dan berkomitmen.  Terakhir adalah pendidikan dan pelatihan secara mandiri. Kegiatan ini lumrah diselenggarakan oleh setiap kementerian/lembaga melalui lembaga diklat, jika dirancang dengan baik, maka pola ini sangat strategis dan berdaya hasil cukup baik.  "Saya berpandangan, jika KPK memiliki alokasi dana yang cukup untuk kegiatan jenis keempat di atas, sebaiknya direlokasi dengan membangun kemitraan dengan kementerian penyelenggara pendidikan dan memantau atau memastikan bahwa substansi nilai-nilai antikorupsi sudah ditanamkan melalui kurikulum yang ada tanpa menambahkan pokok bahasan baru," tutup Yaqut.

Menag Ungkap Strategi Pendidikan Ciptakan Perilaku Antikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyampaikan keluhannya terkait dengan dunia pendidikan di masa pandemi Covid-19. Salah satunya sekolah yang tidak diprioritaskan untuk dibuka.  Kata dia, seharusnya sekolah mendapatkan prioritas untuk dibuka apabila terjadi kebijakan pelonggaran kegiatan masyarakat. Bukan malah sekolah yang terakhir untuk buka.  "Harapan saya adalah sekolah ini melaksanakan tatap muka dan sekolah ada yang terakhir ditutup," ungkap dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (1/12) kemarin.  Ia menyayangkan pemerintah yang lebih memprioritaskan sektor perekonomian untuk segera dibuka. Menurut pandangannya, itu terlalu mendiskriminasi dunia pendidikan.  "Apapun sektor-sektor lain dulu (yang dibuka). Sekolah harus selalu diprioritaskan terakhir ditutup, harusnya memang begitu menurut kami," ujarnya.  "Sekolah itu yang terpenting, lebih penting dari perdagangan, lebih penting lagi dari cinema, lebih penting lagi dari mal, sekolah itu yang dampaknya permanen kepada masa depan generasi kita. Jadi jangan anak-anak kita yang dikorbankan, itu adalah prinsip dasar kita," sambung Nadiem.  Diharapkan, dengan SKB versi baru yang akan diterbitkan dapat memperjelas hak sekolah dan kriteria untuk bisa melaksanakan tatap muka. Begitu juga kewenangan daerah untuk bisa menutup sekolahnya.  "Itu akan diperjelas dan akan kami perinci, sebentar lagi akan kami umumkan juga agar mendorong lebih cepat (PTM full)," tandas dia.  "Harapan kami akan memperjelas haknya sekolah dan kriteria dan haknya sekolah untuk bisa melaksanakan tatap muka dan apa kewenangan daerah untuk bisa menutup sekolahnya di luar itu, itu akan diperjelas dan akan kami perinci, sebentar lagi akan kami umumkan juga agar mendorong lebih cepat (PTM full)," pungkas dia.

Menteri Nadiem Kecewa Pelonggaran Aturan Masih Diskriminasi Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG_20210921_133944-1.jpg" alt="Para siswa mengikuti asesmen nasional (AN). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Para siswa mengikuti asesmen nasional (AN). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) sudah dilaksanakan di sejumlah daerah. Penyelenggaraan ini dilaksanakan secara offline dengan kelas 5, 8, dan 11 sebagai peserta ANBK.  Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Jumeri mengatakan bahwa pelaksanaaan AN untuk memetakan kualitas pendidikan di suatu sekolah dan daerah.  "AN akan bisa memetakan kognisi siswa, seperti literasi dan numerasi, dan kompetensi kunci yang harus dikuasai siswa, karakter dan lingkungan belajarnya. Ini penilaian secara komprehensif," tutur dia kepada JawaPos.com, Selasa (16/11).  Kata dia, AN akan menjadi rujukan wilayah mana yang akan mendapatkan prioritas peningkatan kualitas pendidikan. Sebab, sebelumnya dengan mekanisme Ujian Nasional (UN), hal itu tidak bisa terakomodir.  "Hasil AN akan menjadi bahan refleksi dan perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan," jelasnya.  Adapun sebelumnya, Kepala Bagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja menyampaikan bahwa penyelenggaraan ANBK tidak menentukan kelulusan daripada siswa. Hal ini hanya dilakukan untuk pemetaan pendidikan saja.  “Tidak ada kaitannya lulus atau tidak lulus, tidak berkaitan sama sekali. Jadi ANBK ini sifatnya hanya untuk pemetaan saja. Jadi tidak menentukan kelulusan, ini juga untuk kelas 5 saja,” jelas dia ketika dihubungi JawaPos.com, Senin (15/11).  Sebagai informasi, AN adalah program penilaian terhadap mutu pendidikan setiap sekolah, madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yakni literasi, numerasi dan karakter serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran.  Adapun informasi tersebut diperoleh dari tiga instrument utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar. AN ini perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memetakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Kemendikbudristek Yakin AN Dapat Petakan Kualitas Pendidikan Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pendidikan indonesia

Berita Terkini