<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/MAHKAMAH-KONSTITUSI-OKS.jpg" alt="ILUSTRASI Mahkamah Konstitusi. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Mahkamah Konstitusi. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Mahkamah Konstitusi memicu sorotan tajam dari kalangan akademisi. Khususnya terkait kewenangan pemerintah dalam membuka dan mengelola pendidikan dokter spesialis. Isu ini dinilai krusial karena menyangkut keseimbangan antara peran negara dan otonomi perguruan tinggi dalam menjaga kualitas pendidikan medis. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman MM Rudi Prihatno menegaskan bahwa pendidikan dokter spesialis secara sistemik merupakan bagian dari ranah pendidikan tinggi. &ldquo;Uji materiil ini penting karena menyentuh batas kewenangan negara. Ketika pemerintah diberi ruang yang sangat luas dalam membuka dan mengelola pendidikan spesialis, maka yang harus dipastikan adalah kesesuaiannya dengan prinsip otonomi perguruan tinggi,&rdquo; ujarnya, Minggu (22/2). Ia menjelaskan, negara memang memiliki tanggung jawab dalam memastikan ketersediaan dokter spesialis demi pelayanan kesehatan publik. Namun, menurut dia, tanggung jawab tersebut tidak boleh menggeser prinsip dasar akademik. &ldquo;Jika pendekatan yang ditempuh terlalu administratif dan sentralistik, ada risiko standar akademik tunduk pada logika birokrasi. Pendidikan spesialis menuntut independensi ilmiah dan tata kelola profesional,&rdquo; katanya. Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola aspek akademik maupun non-akademik. Hal ini menjadi penting di tengah rencana pemerintahan Prabowo Subianto yang menargetkan percepatan pendirian 30 fakultas kedokteran baru. Hingga saat ini, program tersebut dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan, sehingga memunculkan pertanyaan terkait kesiapan regulasi, infrastruktur, serta ketersediaan tenaga pengajar spesialis. Rudi mengingatkan bahwa ekspansi institusi pendidikan harus diiringi dengan kesiapan sistem yang matang. &ldquo;Penambahan fakultas kedokteran harus dibarengi kesiapan sistem secara menyeluruh. Tanpa harmonisasi kebijakan pendidikan tinggi dan kesehatan, percepatan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru,&rdquo; tegasnya. Di sisi lain, sejumlah fakultas kedokteran juga menghadapi kendala teknis dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional Peserta Didik Profesi Dokter (UKNPDPD) Periode I Tahun 2026, yang dijadwalkan pada 27 Februari 2026. Masih ditemukan peserta yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar, sementara masa pendaftaran segera ditutup. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat hak peserta untuk mengikuti ujian akibat persoalan administratif. &ldquo;Kami telah berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan tim ad hoc UKNPDPD. Kendala ini berpotensi menghambat kelulusan dokter umum dan tentu berdampak pada upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga dokter di berbagai daerah,&rdquo; jelas Rudi. Sementara itu, dalam persidangan uji materiil, pihak pemohon juga menekankan pentingnya menjaga integritas sistem pendidikan nasional. Anggota tim kuasa hukum pemohon, Azam Prasojo Kadar, menegaskan peran strategis Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. &ldquo;MK harus menjaga marwah sistem pendidikan nasional. Kekurangan tenaga medis tidak boleh diselesaikan dengan cara yang menimbulkan ketidakpastian hukum atau mereduksi hak konstitusional warga negara,&rdquo; terangnya selepas persidangan, Kamis (5/2) lalu. &nbsp;

Uji materiil UU Kesehatan 2023 di MK soroti kewenangan pemerintah kelola pendidikan dokter spesialis dan persiapan sistem pendidikan medis

UU Kesehatan Digugat ke MK, Akademisi Soroti Kewenangan Pemerintah Kelola Pendidikan Dokter Spesialis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/dokter-2098123757.jpg" alt="ILUSTRASI. Dokter (Freepik)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Dokter (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah dokter dan mahasiswa ilmu kedokteran mengajukan uji materiil terhadap Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut teregister dalam Perkara Nomor 143/PUU-XXIII/2025. Para pemohon adalah Razak Ramadhan Jati Riyanto, M. Abdul Latif Khamdilah, M. Hidayat Budi Kusumo, dan M. Mukhlis Rudi Prihatno. Sidang uji materiil telah memasuki tahap lanjutan dan terakhir digelar pada Kamis, 5 Februari 2026, dengan agenda mendengarkan keterangan pihak terkait dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dalam permohonannya, para pemohon menilai pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Mereka menilai pengaturan penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis dalam UU Kesehatan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena menghadirkan sistem baru Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) tanpa harmonisasi dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Para pemohon mengakui adanya kebutuhan percepatan pemenuhan dokter spesialis dan subspesialis sebagaimana digaungkan pemerintah. Namun, menurut mereka, kebijakan tersebut justru memunculkan kontradiksi karena dilakukan dengan membentuk sistem penyelenggara pendidikan baru yang dinilai berpotensi menimbulkan dualisme antara pendidikan berbasis perguruan tinggi (university based) dan pendidikan berbasis rumah sakit (hospital based). Mereka juga menilai pembentukan RSPPU berpotensi memicu konflik kepentingan dan ketegangan dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk perbedaan sistem pembelajaran serta perlakuan terhadap residen, baik selama masa pendidikan maupun setelah lulus. Selain itu, pemohon berpandangan bahwa pembentuk undang-undang dinilai belum memberdayakan secara optimal perguruan tinggi yang telah ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan dalil tersebut, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 187 ayat (4) UU Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa rumah sakit pendidikan hanya berperan sebagai mitra pelaksana klinis, dengan perguruan tinggi tetap menjadi penyelenggara pendidikan utama. Kuasa hukum pemohon, Nanang Sugiri, menegaskan bahwa perkara ini tidak semata menyangkut kebijakan teknis kesehatan, melainkan menyangkut konsistensi negara dalam menjalankan mandat konstitusi. &ldquo;Jika pendidikan profesi dilepaskan dari sistem pendidikan nasional, maka yang dipertaruhkan bukan hanya mekanisme administratif, tetapi kualitas sumber daya manusia kesehatan dan arah pembangunan bangsa," ujarnya, Minggu (8/2). "Negara tidak boleh menciptakan preseden bahwa hak konstitusional warga negara bisa dinegosiasikan atas nama percepatan kebijakan,&rdquo; imbuh Nanang. Hal senada disampaikan kuasa hukum lainnya, Azam Prasojo Kadar, yang menilai norma dalam UU Kesehatan berpotensi melahirkan dualisme sistem pendidikan profesi. Menurutnya, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 secara tegas memerintahkan negara untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional tanpa fragmentasi. "Konstitusi tidak membuka ruang bagi fragmentasi pendidikan profesi yang berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural. Negara hukum tidak boleh menyelesaikan persoalan dengan cara yang justru mereduksi hak konstitusional warganya,&rdquo; tegas Azam. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/017113893/transformasi-bedah-robotik-bantu-dokter-dalam-prosedur-bedah">Transformasi Bedah Robotik, Bantu Dokter dalam Prosedur Bedah</a> Dengan rampungnya agenda pembuktian, perkara ini kini memasuki tahap penyampaian kesimpulan para pihak. Mahkamah Konstitusi selanjutnya akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim sebelum menjatuhkan putusan. Tim kuasa hukum pemohon berharap MK menyatakan norma yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 demi kepastian hukum, keadilan pendidikan, dan masa depan sistem kesehatan nasional. &nbsp;

Uji Pasal pendidikan dokter spesialis di UU Kesehatan ke MK digelar. Dokter dan mahasiswa beberkan alasan terkait sistem baru dan keadilan.

Mahasiswa dan Dokter Gugat Pasal Pendidikan Dokter Spesialis ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/IMG_20250604_160614-1785299168.jpg" alt="Terdakwa Taufik Eko Nugroho saat menjalani sidang di PN Semarang, Rabu (4/6). (I.C. Senjaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Taufik Eko Nugroho saat menjalani sidang di PN Semarang, Rabu (4/6). (I.C. Senjaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah membacakan putusan untuk terdakwa perkara pemerasan terhadap mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip), Taufik Eko Nugroho. Terdakwa merupakan ketua PPDS Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Dia dihukum 2 tahun penjara.&nbsp; Djihan Arifin yang bertindak sebagai ketua majelis hakim dalam persidangan pada Rabu (1/10) menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerasan sebagaimana dakwaan pertama Pasal 368 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hukuman tersebut lebih ringan bila dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Yakni hukuman tiga tahun penjara. &rdquo;Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Taufik Eko Nugroho selama dua tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani,&rdquo; kata Djohan dikutip dari pemberitaan Radar Semarang pada Kamis (2/10).&nbsp; Menurut Hakim Djohan, terdakwa Taufiq terbukti meminta mahasiswa PPDS membayar uang Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp 80 juta. Dari fakta persidangan, total nilai penerimaan uang oleh terdakwa mencapai angka Rp 2,4 miliar. Uang sebanyak itu dikelola oleh terdakwa bersama terdakwa lain bernama Sri Maryani selaku staf administrasi PPDS Anestesi Undip. Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang memerintahkan untuk mengumpulkan BOP terdiri atas uang pembayaran ujian tulis, ujian nasional, dan ujian akhir merupakan tindakan yang tidak berdasar dengan hukum. Perbuatan itu dilakukan karena adanya relasi kuasa atau figur otoriter yang membuat korban merasa terperangkap dan tidak menolak permintaan atau perintah. &rdquo;Adanya relasi kuasa yang disalahgunakan oleh terdakwa sebagai Kaprodi Anestesi Undip sehingga korban Aulia Risma Lestari dan residen lain tidak berdaya untuk menolak pungutan biaya BOP,&rdquo; terang majelis hakim. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyebutkan hal-hal yang memberatkan. Yakni tidak mendukung pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang ramah dan biaya terjangkau, serta berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Sementara hal-hal yang meringankan terdakwa adalah bersikap sopan dalam persidangan dan tidak pernah dihukum. Selain terdakwa Taufik Eko Nugroho, hakim juga menghukum terdakwa Sri Maryani dengan pidana penjara 9 bulan. Kemudian terdakwa atas nama Zara Yunita Azra selaku mahasiswa PPDS Undip juga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 bulan. Dia terbukti melanggar Pasal 368 ayat 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. &rdquo;Menjatuhkan hukuman pidana penjara terdakwa Zara Yupita Azra selama sembilan bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani,&rdquo; karta majelis hakim.&nbsp;

Majelis Hakim PN Semarang telah membacakan putusan untuk terdakwa perkara pemerasan terhadap mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis

Peras Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis, Ketua PPDS Undip Taufik Eko Nugroho Dihukum 2 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/usul-fk-226807025.png" alt="RUMUSKAN MASUKAN: Para panelis menyampaikan rekomendasi tentang pendidikan dokter spesialis pasca pengesahan UU Kesehatan dalam diskusi panel nasional di aula FK Unair kemarin (12/9)." width="100%">
<figcaption>RUMUSKAN MASUKAN: Para panelis menyampaikan rekomendasi tentang pendidikan dokter spesialis pasca pengesahan UU Kesehatan dalam diskusi panel nasional di aula FK Unair kemarin (12/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pasca pengesahan Undang-Undang (UU) Kesehatan, Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) menggelar diskusi panel nasional tentang proyeksi pendidikan kedokteran di aula FK Unair kemarin (12/9). Salah satu yang menjadi sorotan, sistem pendidikan dokter spesialis akan dilakukan dua jalur, yaitu university based dan hospital based atau collegium based. Hasil diskusi pada panel nasional kemarin akan disampaikan langsung kepada Kementerian Kesehatan oleh dekan FK Unair sekaligus ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) bersama enam FK di Indonesia lainnya. Seperti FK Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Sumatera Utara (USU). Dekan FK Unair Prof dr Budi Santoso SpOG (K) mengatakan, UU Kesehatan sudah disahkan. Artinya, harus ada standar-standar yang sama seperti di university based dan hospital based. Mulai dari kesamaan satu kurikulum, satu kolegium, satu badan sertifikasi, dan satu badan ujian kompetensi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/01574186/supaya-warga-tak-berobat-ke-luar-kota-presiden-minta-dokter-spesialis-di-rsud-komodo-ditambah">Supaya Warga Tak Berobat ke Luar Kota, Presiden Minta Dokter Spesialis di RSUD Komodo Ditambah</a> &rdquo;Kalau acuan yang ada itu sama dengan university based, saya yakin jalur hospital atau collegium based ini juga menghasilkan kualitas lulusan yang sama dengan kompetensi yang bagus,&rdquo; katanya kepada Jawa Pos setelah membuka seremoni Dies Natalis FK Unair dan diskusi panel nasional kemarin. Saat ini, menjamin kualitas lulusan dokter spesialis adalah tanggung jawab bersama. Lulusan hasil jalur hospital based harus sama seperti university based yang selama ini sudah berjalan. &rdquo;Jaminan kualitas dokter spesialis yang akan dihasilkan harus kita berikan sebagai tanggung jawab kita. Untuk mencapai standar kualitas yang baik harus ada proses pendidikan yang baik. Inputnya juga harus baik,&rdquo; jelasnya. (ayu/c17/fal)

Pasca pengesahan Undang-Undang (UU) Kesehatan, Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) menggelar diskusi panel nasional.

6 Dekan FK di Indonesia Usulkan Standar Pendidikan Dokter Spesialis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/DOKTER-SPESIALIS.jpg" alt="Dokter spesialis saat melakukan operasi. ANTARA/HO-Kemenkes" width="100%">
<figcaption>Dokter spesialis saat melakukan operasi. ANTARA/HO-Kemenkes</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kementerian Kesehatan RI bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menambah kuota beasiswa tahun ini sebagai bagian dari upaya mempercepat penyiapan tenaga dokter spesialis di Indonesia.  "Kurangnya dokter spesialis itu nyata. Masyarakat hingga kini sulit untuk mendapatkan akses ke dokter," kata Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (13/2) malam.  Ia mengatakan, kekurangan dokter spesialis di Indonesia berakibat pada antrean pasien hingga hambatan pemerataan dokter di berbagai daerah.  Untuk mempercepat proses tersebut, kata Budi, Kemenkes menambah kuota beasiswa pendidikan dokter spesialis 2023 untuk 1.600 peserta dari tahun lalu yang hanya 600 peserta.  "Untuk itu pemerintah ingin mempercepat produksi dokter spesialis sehingga kekurangannya dapat segera diatasi, salah satunya melalui pemberian beasiswa ini,” katanya.  Menkes mengatakan, beasiswa juga ditujukan untuk dokter, dokter gigi, subspesialis, fellowship dan SDM Kesehatan lainnya.  Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes RI Arianti Anaya mengatakan, kekurangan dokter spesialis disebabkan oleh kurangnya sisi produksi, sehingga sulit untuk dilakukan pemerataan ke seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia.  "Kementerian Kesehatan melakukan upaya transformasi SDM Kesehatan, salah satunya dengan melakukan pembaharuan sistem guna meningkatkan jumlah produksi serta upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh kabupaten/kota di Indonesia," ujarnya.  Kementerian Kesehatan bersama LPDP terus berupaya meningkatkan jumlah penerima beasiswa pendidikan dokter spesialis yang semula 300 menjadi 600 peserta di tahun 2022.  Jumlah itu terus ditingkatkan pada 2023 menjadi 1.600 peserta, dan akan disediakan sebanyak 2.500 beasiswa untuk dokter spesialis, sub-spesialis, termasuk fellowship lulusan luar negeri pada 2024.  "Adanya beasiswa pendidikan ini dapat mempercepat pemenuhan jumlah tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis yang nantinya dapat tersebar secara merata di seluruh pelosok Tanah Air," katanya.

Kemenkes Tambah Kuota Beasiswa Untuk Penuhi Dokter Spesialis