<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/10/IMG_5463-2553589558.jpg" alt="Wakil Rektor Bidang Admistrasi IPDN Arief M. Edie (tengah) di Kampus IPDN, Kabupaten Sumedang, Jumat (10/10). (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Rektor Bidang Admistrasi IPDN Arief M. Edie (tengah) di Kampus IPDN, Kabupaten Sumedang, Jumat (10/10). (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memastikan calon praja angkatan XXXVI Maulana Izzat Nurhadi asal Maluku Utara meninggal dunia karena serangan jantung usai mengikuti apel pendidikan dasar pada Rabu (8/10) malam. Wakil Rektor Bidang Admistrasi IPDN Arief M. Edie mengungkapkan, Maulana sempat mengeluh lemas usai mengikuti apel dan langsung ditangani petugas ke klinik di dalam kampus. &rdquo;Pada saat lemas masih kita tangani. Kemudian ketika tidak membaik segera kita kirim ke Rumah Sakit Unpad dan dinyatakan meninggal pada Rabu (8/10) pukul 23.00 WIB,&rdquo; kata Arief seperti dilansir dari Antara di Sumedang. Arief menjelaskan, hasil pemeriksaan dari pihak rumah sakit diketahui Maulana meninggal karena henti jantung. Tidak ditemukan indikasi luka di tubuh almarhum. Dia menambahkan, pihak kampus telah menawarkan proses otopsi maupun visum untuk memastikan transparansi atas meninggalnya Maulana. Namun pihak keluarga menolak proses tersebut. &rdquo;Dokter menyatakan henti detak jantung dan ketika almarhum sakit kita sudah menghubungi orang tuanya. Orang tuanya juga sudah ikhlas. Tidak masalah,&rdquo; kata dia. Dia menyatakan, telah memulangkan jenazah Maulana ke pihak keluarga menuju rumah duka di Ternate, Maluku Utara. &rdquo;Kabarnya sudah dimakamkan pagi ini (10/10). Di Maluku Utara,&rdquo; kata Arief M. Edie. Lebih lanjut, Arief menegaskan, seluruh proses Pendidikan Dasar Mental dan Disiplin Calon Praja Pratama (Diksarmendispra) dilakukan mengedepankan disiplin dan tidak dengan kekerasan. &rdquo;Di IPDN sudah zero kekerasan. Untuk calon praja belum berhubungan dengan senior. Masih ditangani tim Diksarmendispra dan tidak melibatkan jajaran IPDN,&rdquo; ungkap Arief M. Edie. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tengah melakukan kegiatan bagi 1.509 calon Praja yaitu Diksarmendispra sejak 30 September hingga 14 Oktober 2025. Program tersebut untuk membentuk karakter dan disiplin calon praja IPDN melalui pelatihan fisik, mental, wawasan kebangsaan, dan bela negara sebagai langkah awal untuk menempuh pendidikan di IPDN. Sebelumnya, ramai informasi meninggalnya calon Praja angkatan XXXVI bernama Maulana Izzat Nurhadi ramai diberitakan di media sosial pada Jumat (9/10) malam.

IPDN pastikan calon praja angkatan XXXVI asal Maluku Utara meninggal karena serangan jantung usai apel pendidikan dasar pada Rabu (8/10)

IPDN Pastikan Calon Praja Asal Malut Meninggal karena Serangan Jantung usai Apel, Keluarga Tolak Otopsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kasus-tewas-siswa-sd-di-sukabumi-buntut-pembiaran-bullying_m_149854.jpeg" alt="Ilustrasi siswa SD. Dery Ridwansyah/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SD. Dery Ridwansyah/Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah bergerak cepat menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban menggratiskan biaya sekolah di level pendidikan dasar. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan segera mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan implementasi putusan berjalan efektif. Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa frasa &ldquo;tanpa memungut biaya&rdquo; dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sistem Pendidikan Nasional berlaku bagi semua penyelenggara pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta. Hal ini dinilai selaras dengan amanat konstitusi dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. &ldquo;Putusan ini menegaskan kembali bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Negara harus menjamin akses pendidikan dasar yang adil dan inklusif,&rdquo; ujar Pratikno. Dia menilai putusan MK ini dapat memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini menempuh pendidikan di sekolah swasta karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Menurut Pratikno, pemerintah perlu merespons putusan ini secara serius dari sisi regulasi, pendanaan, dan tata kelola. Kemenko PMK akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menyiapkan strategi implementasi. &ldquo;Kita perlu strategi yang presisi dan terukur. Semangat afirmatif perlu dijabarkan dalam kebijakan yang konkret,&rdquo; ujarnya. Strategi tersebut, lanjut Pratikno, mencakup penyesuaian regulasi, skema pembiayaan baru yang lebih adil bagi sekolah swasta, penguatan tata kelola pendidikan, serta evaluasi dan penyesuaian anggaran. Data Kemendikdasmen menunjukkan masih terdapat sekitar 3,9 juta anak Indonesia yang belum mengakses pendidikan. Rinciannya, 881 ribu anak putus sekolah, 1 juta lebih lulusan yang tidak melanjutkan sekolah, serta lebih dari 2 juta anak yang belum pernah bersekolah. Pratikno menekankan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen negara dalam menyediakan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa. &ldquo;Tidak boleh ada anak yang tertinggal dari haknya untuk mendapatkan pendidikan,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga sedang berkoordinasi dengan daerah untuk mengimplementasiikan putusan MK.&nbsp; "Putusan MK itu final dan mengikat pasti harus dilaksanakan, tetapi akan disesuaikan dengan perencanaan fiskal," kata Wamendagri Bima Arya seperti dilansir dari Antara. Saat ini pemerintah kabupaten/kota sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).&nbsp;

Pemerintah segera tindak lanjuti putusan MK tentang pembebasan biaya pendidikan dasar untuk memastikan akses pendidikan yang adil bagi semua

MK Putuskan Sekolah Level Pendidikan Dasar Negeri dan Swasta Wajib Gratis, Menko PMK Pratikno: Kita Perlu Strategi yang Presisi dan Terukur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/27/20241227_093333-1-221691542.jpg" alt="Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah harus segera melakukan empat hal usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terkait uji materi pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas, Selasa (27/5)&nbsp;&nbsp; Putusan MK ini menyatakan bahwa pendidikan dasar wajib diberikan tanpa biaya alias gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta.&nbsp;Dalam sidang pembacaan putusan, MK menegaskan bahwa pasal 34 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Artinya, mulai hari ini, negara wajib hadir menjamin pendidikan dasar bebas biaya untuk semua anak, tanpa memandang status sekolahnya. &ldquo;Hari ini adalah hari bersejarah bagi pendidikan Indonesia! MK telah menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan dalam menafsirkan konstitusi untuk keadilan pendidikan,&rdquo; ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, Selasa (27/5). Ubaid menjelaskan, putusan ini membuka jalan bagi berakhirnya diskriminasi pembiayaan pendidikan yang selama ini membebani jutaan keluarga. Putusan ini merupakan bentuk pengakuan bahwa anggaran 20 persen pendidikan dari APBN dan APBD harus benar-benar dialokasikan secara adil untuk pendidikan dasar tanpa dipungut biaya di semua jenis sekolah, baik negeri maupun swasta. Menyusul putusan MK yang mengikat dan final ini, JPPI meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dan sistematis. 1. Sekolah Swasta Wajib Masuk Sistem Penerimaan Murid Online Pemerintah diminta segera mengintegrasikan sekolah swasta ke dalam sistem penerimaan murid berbasis online agar akses pendidikan semakin merata dan transparan. 2. Audit &amp; Realokasi Anggaran Pendidikan 20 Persen&nbsp; Anggaran pendidikan dari APBN dan APBD harus dialokasikan ulang untuk mendukung sekolah dasar gratis. Tak boleh ada dana terbuang untuk program yang tak relevan. 3. STOP Pungutan di SD Negeri dan Swasta Pemerintah diminta melakukan pengawasan ketat dan menjatuhkan sanksi pada sekolah yang masih menarik pungutan. 4. Sosialisasi Nasional: Semua Harus Tahu Pemerintah wajib segera mensosialisasikan putusan MK ini ke masyarakat, sekolah, dan orang tua agar tidak ada lagi yang dibebani biaya secara ilegal. Ubaid mengatakan, transformasi sistem pembiayaan pendidikan harus segera dilakukan demi menjamin tidak ada lagi anak yang putus sekolah atau ijazahnya ditahan karena masalah biaya. &ldquo;Pendidikan bukan lagi beban, melainkan hak yang terjamin sepenuhnya oleh negara. Putusan ini adalah kesempatan emas untuk merajut kembali keadilan sosial melalui pendidikan," tegas Ubaid Matraji.

Mahkamah Konstitusi memutuskan pendidikan dasar wajib tanpa biaya, JPPI minta pemerintah segera bertindak

MK Tegaskan Pendidikan Dasar Gratis, JPPI Ajak Pemerintah Ambil Langkah Nyata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/05/BINUS-05-1248853261.jpg" alt="BINUS SCHOOL Simprug bersama Happy Hearts Indonesia bekerjasama untuk membangun pendidikan sejak kanak-kanak di NTT melalui kelompok Bersama Untuk Bangsa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BINUS SCHOOL Simprug bersama Happy Hearts Indonesia bekerjasama untuk membangun pendidikan sejak kanak-kanak di NTT melalui kelompok Bersama Untuk Bangsa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, 26.36 juta penduduk di Indonesia berada di garis kemiskinan, sedangkan Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati urutan ketiga. Hal itu menyebabkan lebih dari 50% sekolah di NTT dalam kondisi yang tidak layak, baik rusak dan tidak memiliki perlengkapan pendidikan yang mumpuni. Berangkat dari permasalahan tersebut, BINUS SCHOOL Simprug bersama Happy Hearts Indonesia bekerjasama untuk membangun pendidikan sejak kanak-kanak di NTT melalui kelompok Bersama Untuk Bangsa yang diusung oleh sejumlah siswa, yaitu Kenneth William Santoso, Diptanshu Bose, Davrell Mylka Jowkins, dan Ramiza Aqila Santoso. Selama kurang dari satu tahun, 11 siswa angkatan 2026 BINUS SCHOOL Simprug mengumpulkan donasi dan melakukan riset untuk membangun kembali PAUD Sumber Kasih yang berada di Sumba, NTT. Kerjasama BINUS SCHOOL Simprug dengan Happy Hearts Indonesia melalui proyek ini turut berpartisipasi dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), terutama Tujuan 4: yaitu Pendidikan Bermutu, Tujuan 10: Mengurangi Ketimpangan, dan Tujuan 15: Menjaga Ekosistem Darat. Pada bulan Juni, Bersama Untuk Bangsa mendatangi langsung PAUD Sumber Kasih untuk melihat programnya yang telah rampung, di antaranya adalah membangun ulang dua kelas, memfasilitasi furniture pendukung pembelajaran seperti meja, kursi, dan mainan anak-anak, menghadirkan tempat bermain, serta menyediakan kamar mandi yang layak. Perwakilan Bersama Untuk Bangsa yang juga siswa BINUS SCHOOL Simprug, Davrell Mylka Jowkins, berharap melalui program yang sudah dijalankan ini dapat membantu generasi penerus di NTT mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas. "Semoga di masa depan, masyarakat Sumba dapat mengatasi tantangan terkait pendidikan dan menjadi lebih teredukasi dan menjadi bermanfaat bagi orang banyak," ungkap Davrell. Program yang dijalankan ini juga tidak lepas dari semangat BINUS SCHOOL Education dalam menghasilkan anak muda yang memiliki semangat untuk membina dan memberdayakan masyarakat. Tujuan untuk menghasilkan generasi yang peduli dengan kemajuan pendidikan di Indonesia juga disampaikan oleh Kepala Sekolah BINUS SCHOOL Simprug, Isaac Koh. Disampaikan Isaac, pembelajaran di sekolah diarahkan untuk mencetak siswa yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat. "DI BINUS SCHOOL Simprug, kami terus mendorong siswa untuk mendalami setiap minat dan bakat yang dimiliki. Kami juga sangat bangga dengan inisiatif dan kerja keras yang sudah dilakukan untuk kembali membangun sekolah di Sumba. Mereka telah menunjukkan bahwa generasi muda dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat," jelas Isaac. CEO of Happy Hearts Indonesia, Sylvia Beiwinkler, mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusi dari siswa BINUS SCHOOL Simprug yang sudah rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk berkontribusi pada masyarakat yang kurang beruntung. "Selamat kepada BINUS SCHOOL Simprug dan Bersama Untuk Bangsa atas prestasi luar biasa mereka dalam membangun kembali PAUD Sumber Kasih di Sumba. Perjalanan yang menginspirasi ini membuktikan bahwa anak muda dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pendidikan. Dedikasi dan kerja keras mereka menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak Indonesia," ucap Sylvia. Di samping itu, rekonstruksi PAUD Sumber Kasih ini menggunakan bahan daur ulang sampah plastik sebanyak 2,2 Ton yang dikelola oleh Blocksolutions Indonesia. Sehingga proyek ini juga mempunyai dampak yang signifikan baikuntuk lingkungan sekitar sekolahnya ataupun dunia. Dengan adanya program membangun PAUD yang lebih layak juga menjadi kesempatan bagi siswa BINUS SCHOOL Education untuk menjelajahi cakrawala baru, sehingga memiliki kepekaan yang tinggi untuk bersama membangun Nusantara. &nbsp; Caption: 11 Siswa BINUS SCHOOL Simprug Bangun Kembali Sekolah di Sumba NTT/Binus School.

Lebih dari 50% sekolah di NTT dalam kondisi yang tidak layak, baik rusak dan tidak memiliki perlengkapan pendidikan yang mumpuni.

Dorong Kemajuan Pendidikan di wilayah Pelosok, 11 Siswa BINUS SCHOOL Simprug Bangun Kembali Sekolah di Sumba NTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Screenshot_2021-06-15-09-13-19-851_com.google.android.youtube.jpg" alt="Caption: Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Caption: Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Platform Rapor Pendidikan terus disempurnakan. Pada versi terbaru, yakni 2.0, akses platform Rapor Pendidikan diperluas ke pendidik. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengungkapkan, perluasan tersebut memungkinkan gotong royong antara kepala satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan operator dalam merencanakan pembenahan. Dengan begitu, pembenahan tidak hanya ada di tangan kepala satuan pendidikan, tapi tanggung jawab seluruh warga satuan pendidikan. Rapor Pendidikan itu berisi hasil asesmen nasional (AN) yang dilakukan Kemendikbudristek. Ada sejumlah aspek yang diukur. Yakni, kualitas hasil belajar literasi, numerasi, karakter, serta kualitas lingkungan belajar di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Melalui platform Rapor Pendidikan, hasil AN disampaikan sebagai umpan balik dan dasar melakukan perencanaan berbasis data untuk satuan pendidikan dalam proses pembenahan dan peningkatan kualitas belajar. &rdquo;Kini kepala satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan operator sekolah dapat mengambil peran dalam memahami kondisi satuan pendidikan masing-masing dan menentukan prioritas pembenahan bersama,&rdquo; ungkapnya dalam perilisan Rapor Pendidikan versi 2.0 secara daring kemarin (10/5). Lebih lanjut, Nadiem menyampaikan, sejak dirilis pada 2022, platform Rapor Pendidikan telah membantu lebih dari 284 ribu satuan pendidikan melakukan refleksi dan pembenahan dengan perencanaan berbasis data yang ada di platform. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo menambahkan, platform Rapor Pendidikan versi 2.0 yang baru dirilis dapat dimanfaatkan seluruh satuan pendidikan. Mulai PAUD, pendidikan dasar, menengah, SLB, hingga vokasi. (mia/c7/fal)

Platform Rapor Pendidikan terus disempurnakan. Pada versi terbaru, yakni 2.0, akses platform Rapor Pendidikan diperluas ke pendidik.

Pendidik Kini Bisa Akses Rapor Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/20170428mayat-1.jpg" alt="Ilustrasi kematian akibat penganiayaan. Ridwan Triatmodjo/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kematian akibat penganiayaan. Ridwan Triatmodjo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rektorat Universitas Hasanuddin melalui dekan Fakultas Teknik membekukan Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mahasiswa Pencinta Alam 09. Pembekuan itu buntut kegiatan Pendidikan Dasar yang menewaskan mahasiswa Virendy Marjefry, 19, calon anggotanya.  ”Demi merelaksasi situasi, UKM Mapala 09 di Fakultas Teknik ini kita bekukan sementara kegiatan-kegiatannya sampai batas waktu yang belum kita tentukan,” ujar Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Muhammad Irsan Ramli seperti dilansir dari Antara.  Pembekuan UKM Mapala 09 Fakultas Teknik tersebut, kata dia, bagian dari upaya tim investigasi terpadu yang telah dibentuk untuk mencari informasi dan keterangan-keterangan dari pihak penyelenggara Diksar.  ”Tujuan tim investigasi secara terpadu ini adalah kita ingin menggali lebih jauh bagaimana kronologis peristiwa tersebut. Sehingga nanti, dapat kita jadikan pelajaran untuk memperbaiki SPO (Sistem Pelaksanaan Organisasi) di dalam kegiatan-kegiatan UKM kemahasiswaan dilakukan di luar kampus,” ujar Muhammad Irsan Ramli.  Selain itu, khusus kegiatan kemahasiswaan di luar kampus yang penuh risiko misalnya kegiatan Mapala itu, secara bijak tim investigasi harus mendapat pendampingan dari tim Program Studi Psikologi Universitas Hasanuddin guna menggali keterangan dan informasi agar bisa diverifikasi. ”Kita juga bisa validasi dengan baik nanti dari adik-adik panitia maupun adik-adik peserta Diksar maupun pengurus Mapala itu sendiri,” tutur Muhammad Irsan Ramli.  Sementara itu ayah korban, James Wehantouw, menuturkan, kejadian itu baru diketahui setelah rekannya memberi tahu sudah berada di RS Grestelina Makassar. Disampaikan pihak keluarga yang tugas di sana bahwa kondisinya telah meninggal dunia.  ”Sudah di rumah sakit, baru kita tahu bilang dia sudah meninggal. Kami sesalkan pihak panitia, sampai sekarang tidak pernah datang. Yang muncul cuma ketua Mapala dengan pengurusnya. Baru tadi malam datang panitianya datang karena kita desak ketuanya,” kata James Wehantouw.  Dari cerita rekan korban, kata dia, saat itu kondisinya sudah drop, kemudian diambil alih panitia. Korban sempat ditanya, masih sanggup tidak, akhirnya dia memaksakan diri lanjut karena statusnya junior pasti mengikuti senior.  ”Nah, setelah drop ke dua menjelang Magrib pada Jumat (13/1), di situ cuma dikasih istirahat, dikasih makan sedikit. Ditanya, masih bisa? Kok ditanya lagi, padahal dia sudah dua kali drop. Mestinya di stop saja kegiatannya,” ujar James Wehantouw.  Sebelumnya, mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur semester IV, itu mengikuti Diksar Mapala 09 di Dusun Bara-Baraya, Desa Bonto Manurung, di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulsel, pada Jumat (13/1) malam, di alam terbuka. Korban sempat drop dua kali saat ikut diksar itu.  Pihak keluarga telah melaporkan kejadian tersebut di Polres Maros pada Minggu (15/1) beserta alat bukti foto dugaan kekerasan di tubuh korban. Jenazah diterima pihak keluarga pada Sabtu (14/1) setelah diambil di RS Grestelina dan disemayamkan di rumah duka Kompleks Telkom Mas. Korban baru dimakamkan pada Senin (16/1) di TPU Kristen Pannara, Makassar.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Rektorat Bekukan Mapala 09 Unhas Buntut Mahasiswa Tewas saat Diksar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/ilustrasi-pendidikan-belum-merata.jpg" alt="Ilustrasi pelajar tingkat SMP di Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelajar tingkat SMP di Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Selama 2021 hingga 2022, kemudahan edukasi ternyata masih terpusat di beberapa wilayah kota besar di Jawa Timur. Di wilayah perkotaan, rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia 15 tahun ke atas cukup tinggi.  ”Di hampir seluruh wilayah perkotaan di Jawa Timur ini memiliki rata-rata lama sekolah 10 tahun atau lebih atau setara kelas 1 SMA/sederajat,” tutur Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan, Rabu (21/12).  Berdasar catatan BPS Jatim, pada 2021, hampir semua kabupaten di Jawa Timur kecuali Kabupaten Sampang sudah mempunyai nilai rata-rata sekolah di atas 6.  Hal itu menunjukkan bahwa penduduk di semua kabupaten/kota di Jawa Timur rata-rata sudah menyelesaikan wajib belajar sampai dengan SD/sederajat.  ”Salah satu indikator kualitas penduduk dari dimensi pendidikan dapat dilihat dari indikator rata-rata lama sekolah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tahun standar yang telah dihabiskan seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan,” terang Dadang Hardiwan.  Dia menjelaskan, angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. ”Lamanya sekolah atau years of schooling, adalah suatu angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang mulai dari masuk pada jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang pendidikan terakhir,” papar Dadang Hardiwan.  Salah satu dampak dari pendidikan yang tidak merata, lanjut dia, adalah tingginya angka buta huruf (ABH) di beberapa daerah. Beberapa di antaranya adalah Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Situbondo. Selanjutnya Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Bangkalan.  ”Bila diperhatikan, penduduk pada beberapa wilayah tersebut memiliki kesamaan karakteristik sosial budaya. Upaya pemberian pemahaman terutama manfaat langsung dilakukan terutama pada program keaksaraan dengan memberi pelajaran life skill serta memberi manfaat sesuai karakteristik sasaran program,” tutur Dadang Hardiwan.  Melansir laman resmi BPS Jatim dalam laporan Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2021 pada 20 Desember 2022, tercatat ABH adalah proporsi penduduk usia tertentu yang tidak dapat membaca dan atau menulis huruf latin atau huruf lain terhadap penduduk usia tertentu.  ABH merefleksikan belum meratanya pendidikan yang diperoleh penduduk di suatu wilayah.  ”Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk yang besar, Provinsi Jawa Timur memiliki ABH yang masih cukup tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Kondisi geografis Jawa Timur yang mencakup beberapa kepulauan di beberapa kabupaten merupakan kendala tersendiri dalam memberikan akses pendidikan yang merata,” ucap Dadang Hardiwan.

Survei BPS Jatim, Rata-Rata Lama Sekolah Belum Merata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Direkrimum-Polda-Jateng-1.jpg" alt="Direskrimum Polda Jateng Kombespol Djuhandhani Rahardjo Puro (kanan) didampingi Kareskrim Polresta Surakarta AKP Djohan Andhika (kiri). Bambang Dwi Marwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Direskrimum Polda Jateng Kombespol Djuhandhani Rahardjo Puro (kanan) didampingi Kareskrim Polresta Surakarta AKP Djohan Andhika (kiri). Bambang Dwi Marwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Penyidik Polres Kota Surakarta, Jawa Tengah, segera menetapkan tersangka perkara kematian mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS), Gilang Endy Saputra, 23. Gilang meninggal saat mengikuti Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa di Jurug Jebres, Kota Solo.  ”Perkara kematian mahasiswa Diksar Menwa UNS hingga saat ini masih proses dan segera digelar untuk penetapan tersangka karena adanya hal yang perlu ditambah terkait pemenuhan alat bukti pasal 184 KUHP,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jateng Kombespol Djuhandhani Rahardjo Puro seperti dilansir dari Antara di Polresta Surakarta.  Direskrimum mengatakan, pihaknya melaksanakan asistensi ke Polresta Surakarta terkait penyidikan yang sudah dilakukan secara profesional dan tidak ada kendala. Penyidikan berjalan dengan baik dan ke depan melaksanakan proses-proses yang harus dilaksanakan.  Menurut Direskrimum, kasus mahasiswa Diksar Menwa UNS hingga saat ini terkait dengan pemenuhan alat bukti pasal 184 KUHP tersebut. Seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk yang sudah ada, tetapi masih perlu pendalaman.  ”Hal ini, sebelumnya sudah disampaikan, ada visum korban, tetapi masih perlu pendalaman. Apa itu, tentu saja akan memeriksa ahli yang berkaitan penyebab kematian korban. Itu saja yang saat ini, dilaksanakan penyidik Polresta Surakarta,” ujar Direskrimum Djuhandhani Rahardjo Puro.  Penyidik belum sampai penetapan tersangka, tetapi diduga ada tindak pidana, setelah itu apakah tindak pidana ada kaitannya dengan korban. Hal itu harus dibuktikan dengan alat visum dan sudah ada yang bisa membaca untuk menerangkan, yakni seorang ahli.  Polisi sedang memeriksa ahli terkait hasil visum, setelah itu baru digelar perkara yang berkaitan dengan pelaku, korban, dan lainnya akan diputuskan dalam gelar perkara. ”Seorang ahli dari forensik yang mengeluarkan visum akan diwujudkan dengan berita acara seperti apa bunyinya dalam visum itu, nanti dijabarkan ahli,” terang Djuhandhani Rahardjo Puro.  Alat bukti surat untuk penyidik harus bisa menjelaskan, penyebab kematian korban, berkait dengan kejadian atau tidak. Jika ada kaitannya dengan kejadian akan disimpulkan proses penyidikan untuk menetapkan tersangka.  ”Alat bukti surat visum harus dikuatkan dengan keterangan ahli. Bahwa hal itu, berkaitan atau tidak dengan kematian korban,” tutur Djuhandhani Rahardjo Puro.  Dia mengatakan, polisi dalam penanganan kasus tersebut tetap proporsional dan tidak meninggalkan ketegasan. Pihaknya tetap melaksanakan penyidikan secara profesional, transparan, dan tanpa meninggalkan ketegasan. Artinya, prosedur tetap (protap) tetap dijalankan, pemeriksaan dan sebagainya termasuk wujud asistensi untuk mengetahui sejauh mana proses penyidikan yang dilakukan penyidik Polresta Surakarta.  Sebelumnya, Polresta Surakarta menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan dalam perkara kematian mahasiswa UNS, Gilang Endy Saputra, 23, yang mengikuti Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa di Jurug Jebres, Kota Solo, Jateng, pada Minggu (24/10).  Menurut Kapolresta Surakarta Kombespol Ade Safri Simanjutak kasus tersebut naik status menjadi penyidikan setelah memeriksa 26 saksi dari kejadian tersebut. Mereka yang dimintai keterangan tersebut terdiri atas dosen, peserta, dan pelatih Diksar Menwa UNS yang digelar sejak Sabtu (23/10) hingga Minggu (24/10).

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kematian Mahasiswa UNS Diksar Menwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Screenshot_2021-08-30-13-33-33-50.png" alt="Pelaksanaan PTM di SMAN 5 Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan PTM di SMAN 5 Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pembelajaran tatap muka (PTM) bagi siswa SMA/SMK sudah dimulai hari ini (30/8). Pelaksanaan PTM hanya dilakukan di level 1, 2, dan 3, di Jawa Timur. Bagaimana dengan SD/SMP di Surabaya  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan PTM SD-SMP akan dimulai awal September atau besok lusa. Hanya saja, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.  ”Salah satunya kalau sekolah itu juga gurunya harus sudah vaksin semua,” terang Eri ketika ditemui pada Senin (30/8).  Dia meminta seluruh guru dan tenaga pendidik harus divaksin terlebih dahulu. Menurut data pada Selasa (24/8), seluruh guru di Surabaya sudah divaksinasi dosis pertama.  ”Vaksin guru sudah semua. Guru SD-SMP sudah. Murid belum. PTM harus vaksin. Kami akan rapat pentahelix dengan seluruh stakeholder terkait ini,” tutur Eri.  Eri mengaku, murid yang sudah divaksinasi belum banyak. Dari total ratusan SD-SMP di Surabaya, baru 70 sekolah yang sudah divaksinasi.  ”Yang sudah divaksinasi muridnya sedikit. Murid SMP. Yang sudah sekolah negeri SD-SMP itu sekitar 70 sekolah. Masih uadoh (sangat jauh) dari sekarang,” ucap Eri.  Kalaupun PTM bagi siswa SD dan SMP boleh dilaksanakan, Eri menegaskan, harus ada persetujuan wali murid.  ”Itu syaratnya (vaksin) harus gurunya saja. Tapi kalau SD-SMP yang penting itu ada syarat persetujuan wali murid. Kalau wali muridnya nggak mau ya nggak usah tatap muka. Sing (yang) penting aman,” tutur Eri.

PTM SD-SMP di Surabaya Mulai Awal September

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mutu-pendidikan-dasar-di-malang-kalah-dengan-pembangunan_m_209946.jpeg" alt="Ilustrasi siswa SD di Kabupaten Malang." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SD di Kabupaten Malang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Zona Malang menilai, anggaran pendidikan di Kabupaten Malang, jauh dari kata layak. Dampaknya, mutu pendidikan masih jauh tertinggal. Tahun lalu, pendidikan dasar (SD), menempati ranking 32 se-Jawa Timur. Sayekti, salah satu anggota FMPP menjelaskan, jika minimnya anggaran menjadi salah satu faktor rendahnya mutu pendidikan dasar di Kabupaten Malang. Bukan hanya untuk jenjang SD, namun juga SMP. "Anggaran pendidikan di Kabupaten Malang sangat kurang," kata Sayekti, Jumat (4/5). Menurut dia, Pemkab Malang cenderung memprioritaskan capaian pembangunan. Caranya, dengan menggelontorkan anggaran lebih besar. Padahal, pendidikan merupakan penyokong paling penting. "Anggaran banyak difokuskan untuk pembangunan. Hal ini saya ketahui ketika ikut Musrenbang. Padahal pendidikan penting untuk mencetak generasi masa depan," tegas dia. Dia membandingkan dengan pendidikan di Kota Malang yang menurutnya sudah mampu mengangkat derajat siswa dengan memaksimalkan dukungan anggaran. Misalnya, setiap peserta didik sudah mendapatkan BOSDA. Dia menyampaikan, kurangnya anggaran berpengaruh kepada pemenuhan kebutuhan operasional sekolah. Dampaknya, punggutan banyak terjadi, persaingan tidak sehat antar sekolah. "Kota Malang sudah bisa dan mampu. Kenapa Kabupaten Malang tidak bisa?," tanyanya. Data Malang Corruption Watch (MCW) mencatat, alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Malang kurang dari 20 persen dari total APBD sebesar Rp 3,9 triliun untuk tahun ini. Dari anggaran sebesar Rp 1,2 triliun, digelontorkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sebanyak Rp 238 miliar. Dana itu untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung yang mencapai Rp 1 triliun. "Bila melihat nilai anggaran yang ada, anggaran belanja langsung masih kecil," ungkap Koordinator MCW Fahrudin. Dana Alokasi Khusus (DAK) juga didapatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Tahun ini, untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar (SD) mencapai Rp 19 miliar.

Mutu Pendidikan Dasar di Malang Kalah dengan Pembangunan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pendidikan dasar

Berita Terkini