<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/GANJAR-SEKOLAH-1.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri acara pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Surabaya, Kamis (1/12)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri acara pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Surabaya, Kamis (1/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan, pendidikan antikorupsi mesti ditanamkan sejak dini. Untuk itu, Ganjar menggandeng bupati/wali kota menginisiasi kurikulum pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah di Jateng. Saat ini, sedikitnya sudah 23 SMAN dan SMKN di Jateng yang menerapkan pendidikan antikorupsi tersebut.  "Edukasi itu mulai dari pelajar, sekolah. Kita tanda tangan bersama bupati dan wali kota, agar mencoba menginternalisasikan pendidikan antikorupsi di level sekolah," tutur Ganjar saat menghadiri acara pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Surabaya, Kamis (1/12).  Meski demikian, diungkapkan Ganjar, pendidikan antikorupsi tak perlu dimasukkan dalam kurikulum khusus. Pendidikan antikorupsi yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kejujuran bisa disisipkan dalam mata pelajaran di sekolah. Seperti mata pelajaran agama, mata pelajaran Pancasila atau PKN yang juga mengajarkan nilai-nilai kejujuran. Serta mata pelajaran lainnya.  “Mungkin matematika kalau gurunya kreatif bisa kok melakukan pendidikan antikorupsi lebih kreatif, inovatif lagi agar banyak media atau cara dipakai untuk kampanye antikorupsi," papar dia.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/GANJAR-SEKOLAH-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang juga hadir di acara tersebut mengatakan, KPK selalu mendorong pendidikan sosialisasi kampanye antikorupsi lewat sekolah. Bahkan dari tingkat sekolah dasar (SD).  Sekolah-sekolah itu sendiri, kata dia, menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk itu, dia meminta kepala daerah untuk mengambil peran dalam penerapan pendidikan antikorupsi  "Karena itu ada di bawah kewenangan gubernur, wali kota, Bupati, maka tentu kita harapkan andil besar. Dari mereka itulah akan memberi sumbangsih besar dalam menanamkan nilai-nilai integritas untuk menghindari korupsi. Sekaligus upaya pemberantasan nyata korupsi yang dilakukan kepala daerah," tegas Firli.  Sementara itu, berdasarkan data Dinas Pendidikan Jateng, saat ini ada 23 SMAN dan SMKN yang menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi. Yaitu SMAN 2 Salatiga, SMAN 15 Semarang, SMKN 1 Purwodadi, SMKN 2 Kendal, SMKN Jateng Kota Semarang.  Kemudian, SMAN 1 Pati, SMKN 2 Jepara, dan SMKN Jateng Kabupaten Pati, SMAN 6 Solo, SMAN 1 Karanganyar, SMKN 1 Wonosegoro, dan SMKN 2 Sukoharjo. Selain itu, SMAN 1 Magelang, SMAN 1 Purworejo, SMKN 1 Gombong, SMKN 1 Temanggung, SMAN 1 Sigaluh, SMKN 1 Purwokerto, SMKN Jateng Kabupaten Purbalingga, SMAN 1 Pekalongan, SMAN 1 Brebes, SMKN 2 Pekalongan, dan SMAN 1 Slawi. (bay/ria)

Gagas Pendidikan Antikorupsi, Ganjar: Bisa di Semua Pelajaran Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/54f7a91e-338f-49b5-b97c-6a792e749a6f.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengajak pihak sekolah untuk kreatif mengajarkan pendidikan antikorupsi kepada para siswa. Menurut Ganjar, semua mata pelajaran bisa menjadi sarana pendidikan antikorupsi.  Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri pembukaan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Alun-Alun Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Kamis (1/12).  "Pendidikan agama menjelaskan itu, pendidikan PKN menjelaskan itu, mungkin matematika kalau gurunya kreatif bisa kok masukan pendidikan antikorupsi," kata Ganjar di lokasi.  "Maka mesti kreatif, lebih inovatif lagi agar banyak media dan cara dipakai untuk kampanye antikorupsi," sambungnya.  Ganjar mengatakan, edukasi antikorupsi mesti dimulai dari pelajar agar nilai-nilai tersebut akan terus tertanam di masa depan. Untuk mendukung hal itu, Ganjar menyebut pihaknya telah bekerjasama dengan kepala daerah di Jateng.  "Edukasi mulai dari pelajar, sekolah. Kami tanda tangan dengan bupati walikota, agar mencoba menginternalisasikan pendidikan anti korupsi di level sekolahan," katanya.  Di samping itu, Ganjar menyebut pendidikan antikorupsi juga  bisa diberikan melalui komunikasi kreatif lainnya. Seperti media sosial, kaos, atau stiker.  Adapun, sampai saat ini sudah ada 23 SMA dan SMK Negeri yang menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi. Yaitu SMAN 2 Salatiga, SMAN 15 Semarang, SMKN 1 Purwodadi Kabupaten Grobogan, SMKN 2 Kendal, dan SMKN Jateng Kota Semarang. Ada juga, SMAN 1 Pati, SMKN 2 Jepara, dan SMKN Jateng Kabupaten Pati. Selanjutnya,  SMAN 6 Surakarta, SMAN 1 Karanganyar Kabupaten Karanganyar, SMKN 1 Wonosegoro Kabupaten Boyolali, dan SMKN 2 Sukoharjo.  Kemudian, ada SMAN 1 Magelang Kota Magelang, SMAN 1 Purworejo, SMKN 1 Gombong Kebumen, SMKN 1 Temanggung,  SMAN 1 Sigaluh Banyumas, SMKN 1 Purwokerto Banyumas,  SMKN Jateng Kabupaten Purbalingga, SMAN 1 Pekalongan Kota Pekalongan, SMAN 1 Brebes, SMKN 2 Pekalongan Kota Pekalongan, dan SMAN 1 Slawi Kabupaten Tegal.  Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengharapkan peran serta pemimpin daerah untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi di level daerah. Firli mengatakan, sekolah di semua senjang mesti menerapkan pendidikan tersebut.  "KPK memang mendorong dalam rangka pendidikan sosialisasi kampanye antikorupsi. Karena itu KPK meminta untuk seluruh kepala daerah untuk pembelajaran materi antikorupsi, baik itu SD, SMP, SMA," katanya.

Ganjar: 23 SMA/SMK di Jateng Sudah Terapkan Pendidikan Antikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Youth-Camp-Antikorupsi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai praktik korupsi terus menggurita dan menjangkiti ke dalam lini kehidupan warga bangsa. Jika tak dicegah dan diberantas, maka tak menutup kemungkinan, praktik-praktik culas ini akan dilakukan oleh para generasi bangsa di masa mendatang. Untuk mencetak generasi muda yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, puluhan siswa SMA dan SMK berkumpul dan berkemah di pinggir Danau Laut Tawar, Desa Malibe, Takengon, Aceh Tengah. Acara yang dinisiasi Propinsi NAD dan bekerjasama dengan Gerak (Gerakan Antikorupsi) Aceh ini, digelar sejak Sabtu (26/11)-Selasa(29/11). Kemah yang bertajuk Youth Camp Anti Korupsi 2022 ini, melibatkan 18 Kabupaten dan Kota se Propinsi NAD. Kegiatan Youth Camp Anti Korupsi spoerti ini memang sudah banyak dibuat diberbagai daerah oleh berbagai lembaga yang concern dengan isu korupsi. Namun, Youth Camp Anti Korupsi for Student Aceh 2022 ini, merupakan yang pertama kali di Indonesia, yang di inisiasi oleh pemerintah. Terkait kegiatan ini, Kadiknas Pemprop NAD Alhudri, beserta jajarannya memberi motivasi dan semangat kepada para peserta, pendamping, fasilitator, dan seluruh panitia kegiatan. Satu hal yang ditekankan beliau adalah jangan kegiatan ini berhenti sampai di sini saja. Namun harus keberlanjutan. Siswa yang terpilih di seluruh Kabupaten dan Kota ini, merupakan calon penerus aktivis antikorupsi yang nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin kelak. “Ini penting dan perlu dilanjutkan,” katanya saat membuka acara. Hal senada juga dikatakan Askhalani, Koordinator Gerak Aceh. Dia menegaskan, Gerak siap berkolaborasi dengan pihak manapun untuk menyebarluaskan semangat anti korupsi ini. Dalam kegiatan ini, Gerak Aceh juga menggandeng Transparency International Indonesia, untuk memberikan dampingan sekaligus memperluas jaringan kerja Antikorupsi di Aceh. Dia menilai Gerakan Anti Korupsi di Aceh termasuk yang paling aktif di Indonesia. Bahkan perwakilan TI Berlin pun menyempatkan diri untuk meninjau program kolaborasi dengan Gerak Aceh beberapa waktu lalu. “Aceh dengan segala dinamikanya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gerakan sosial republik ini, apalagi masyarakat Aceh yang terkenal religius dan pemberani harusnya mampu menjadi teladan terutama generasi mudanya,” harapnya. Sementara itu, salah satu narasumber Nanang Farid Syam berharap, Youth Camp Anti Korupsi Aceh 2022 ini bisa menjadi role model dalam pengembangan minat bakat, termasuk pendidikan, dan pembangunan karakter anak muda Aceh. “Tidak ada yang tidak bisa, kita semua bisa berantas korupsi. Tinggal kita kuatkan pengetahuan, komitmen, dan praktekkan apa yang telah di dapat dari kegiatan seperti ini," kata Nanang Farid Syam. Ia juga mengajak Kepala Dinas terkait tak hanya Dinas Pendidikan, Gerak, dan TII untuk terus berkolaborasi untuk memperluas agenda ini menjadi agenda tahunan. Namun bukan sekedar kegiatan yang menghabiskan anggaran saja, tapi betul-betul dirancang dan direncanakan sebaik-baiknya dengan terus menerap nilai-nilai integritas dalam penyelenggaraannya. “Jangan sekali berarti, setelah itu mati,” tukasnya. Menurut mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini, penyelenggara harus mulai memperhatikan keterlibatan para disabilitas, mengedepankan kesetaraan gender, dan tentunya selektif, agar tujuan pembangunan karakter anti korupsi ini semakin kuat terasa manfaatnya. Dilain pihak, salah seorang peserta, Nabil, mengaku merasakan manfaat kegiatan ini. Setidaknya, selain wawasan dan pengetahuannya bertambah, dia merasa menjadi lebih berani dalam menyampaikan pendapat. Ini karena, teman-teman seperjuangan yang mengikuti kegiatan ini semakin memotivasinya untuk terus berikhtiar di jalan pemberantasan korupsi ini. Nanang berharap, ke depan, gerakan anti korupsi ini, bisa menjadi pendorong bagi lembaga antikorupsi dan penegak hukum dalam memberantas korupsi. “Akhirnya, kita tinggal menata masa keemasan bangsa ini dengan terus meneriakan, Satu Hati, Lawan Korupsi!” tandas pria yang kini aktif dibidang penyelamatan sumber daya alam ini.

Youth Camp Antikorupsi, Kawah Candradimuka Generasi Berintegritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/65E7078E-44B2-4300-B3DE-757C6C6C216E-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat pembukaan lokakarya pada acara Anti-Corruption Working Group (ACWG) Putaran Ke-2 di Badung, Bali, Selasa (5/7). Genta Tenri Mawangi/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat pembukaan lokakarya pada acara Anti-Corruption Working Group (ACWG) Putaran Ke-2 di Badung, Bali, Selasa (5/7). Genta Tenri Mawangi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar membuka lokakarya tentang partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi. Lokarya itu dilaksanakan pada hari pertama Pertemuan Kelompok Kerja Anti-Korupsi (Anti-Corruption Working Group/ACWG) Putaran Ke-2 di Badung, Bali, Selasa (5/7).  Lokakarya yang terbagi dalam dua sesi diikuti puluhan delegasi dari sembilan negara yang hadir secara langsung dan 10 negara dan satu entitas, yaitu Uni Eropa yang hadir secara virtual.  ”Lokakarya hari ini (5/7), fokus membahas dua isu. Yakni mengenai pendekatan dan inisiatif yang telah diterapkan dalam meningkatkan partisipasi publik dalam program antikorupsi dan ajang berbagi pengalaman antarnegara untuk membangun budaya integritas pada pendidikan formal dan nonformal,” kata Lili seperti dilansir dari Antara.  Menurut Lili, upaya memberantas korupsi tidak dapat dilakukan satu lembaga atau satu negara. Sebab, kejahatan itu kerap terjadi lintas batas melibatkan negara dan pihak-pihak lain.  Oleh karena itu, menurut dia, partisipasi publik mulai dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, pelaku usaha, anak muda, dan kelompok non pemerintah lain menjadi penting. Hal itu demi mendukung pemberantasan dan pencegahan korupsi.  Dia menjelaskan, partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi merupakan dua isu yang saling berkaitan. Sebab, kampanye dan edukasi antikorupsi perlu dukungan dan peran aktif masyarakat.  ”Akademisi, sektor privat, organisasi non pemerintah, dan pemangku kepentingan lain punya peran penting untuk meningkatkan kesadaran publik terkait dampak buruk korupsi,” ucap Lili.  Dia menyampaikan, korupsi berdampak buruk, salah satunya pada penerapan agenda pembangunan berkelanjutan yang ditargetkan terwujud pada 2030.  Lili menambahkan, korupsi menjadi salah satu tantangan ekonomi yang dihadapi negara-negara anggota G20. KPK yang mewakili Indonesia memimpin Forum ACWG mengusung pentingnya partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi sebagai isu prioritas.  Isu itu telah diperkenalkan kepada delegasi G20 sejak ACWG Putaran Ke-1 di Jakarta dan mendapat dukungan dari seluruh delegasi G20. Untuk pertemuan ACWG Ke-2 pada 5–8 Juli, pembahasan mengenai partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi bakal dirangkum menjadi kompendium atau kumpulan praktik-praktik baik dan pengalaman dari anggota G20.

Wakil Ketua KPK Buka Lokakarya Pendidikan Antikorupsi pada ACWG Ke-2

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_PRESKON-OTT-KUDUS_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang senilai Rp170 juta hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019 saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/7/2019). KPK" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang senilai Rp170 juta hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019 saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/7/2019). KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi (PAK) di daerah belum maksimal. Hingga akhir April lalu, baru 23 persen atau 127 pemerintah daerah (pemda) di antara total 542 daerah yang telah menerbitkan aturan penyelenggaraan PAK di sekolah. Artinya, 415 pemda belum melaksanakan PAK.  Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan, PAK merupakan bagian dari pendidikan karakter. Tujuannya, melahirkan generasi muda yang memegang teguh nilai-nilai integritas seperti kejujuran, keadilan, dan nilai-nilai luhur lainnya. Sejak 2019, KPK mendorong pemda menerbitkan aturan untuk dasar penyelenggaraan PAK di sekolah.  Ipi menyebutkan, baru enam provinsi yang punya aturan PAK. Yakni, Jawa Tengah, Lampung, Bali, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta. Selain enam provinsi, ada 97 daerah yang memiliki peraturan bupati (perbup) dan 24 daerah yang telah membuat peraturan wali kota (perwali). ”KPK memandang institusi pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk perilaku dan budaya antikorupsi di lingkungan sekolah,” kata Ipi kemarin (3/5).  Ipi menjelaskan, aturan-aturan tersebut menjadi dasar hukum penyelenggaraan PAK di 78.983 satuan pendidikan yang terdiri atas 10.274 SMA dan pendidikan setara lainnya. Kemudian, 13.552 SMP serta 54.157 SD.  ”KPK mendorong komitmen kepala daerah lainnya agar segera menerbitkan aturan serupa sehingga implementasi PAK dapat diterapkan,” imbuhnya.  Untuk menunjang implementasi PAK sekaligus meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, KPK bersama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang menyusun materi insersi kurikulum PAK. Melalui program pendidikan profesi guru (PPG), materi tersebut akan diberikan kepada sekitar 1.200 guru setiap tahun sebagai pembekalan dalam memberikan PAK kepada peserta didik.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=x73OgCyx3XU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=OkFJxvqBXlU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ocX59aSNg6g

415 Pemda Belum Terapkan Pendidikan Antikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan baru 127 pemerintah daerah (Pemda) atau 23 persen dari 542 Pemda di seluruh Indonesia yang telah menerbitkan peraturan kepala daerah tentang pendidikan antikorupsi. Padahal, pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari pendidikan karakter yang bertujuan melahirkan generasi muda dengan memegang teguh nilai-nilai integritas seperti kejujuran, keadilan dan nilai-nilai luhur lainnya.  Merupakan bagian tugas pencegahan, sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, KPK berwenang menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan. Mulai dari pendidikan anak usia dini yang berbasis keluarga, pendidikan dasar dan menengah, hingga pendidikan tinggi maupun sekolah kedinasan.  "Tujuan itulah salah satunya yang ingin dicapai KPK melalui penyelenggaraan pendidikan antikorupsi (PAK) pada setiap jenjang pendidikan," kata juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (3/5).  Ali menyampaikan, sejak 2019 KPK telah mendorong setiap Pemda untuk menerbitkan aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan PAK di sekolah. KPK memandang institusi pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk perilaku dan budaya antikorupsi di lingkungan sekolah.  "Sayangnya, hingga 30 April 2020 baru 127 pemerintah daerah atau 23 persen dari 542 Pemda di seluruh Indonesia yang telah menerbitkan peraturan kepala daerah," ucap Ali.  Sejumlah daerah yang membuat aturan pendidikan antikorupsi di antaranya adalah 6 Peraturan Gubernur, yaitu Jawa Tengah, Lampung, Bali, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Serta 24 Peraturan Walikota dan 97 Peraturan Bupati.  "Aturan-aturan tersebut menjadi dasar hukum penyelenggaraan PAK di 78.983 satuan pendidikan yang terdiri atas 10.274 SMA dan pendidikan setara lainnya, 13.552 SMP serta 54.157 SD," ujar Ali.  Oleh karena itu, KPK mendorong komitmen kepala daerah lainnya agar segera menerbitkan aturan serupa, sehingga implementasi PAK dapat diterapkan pada lebih banyak satuan pendidikan di seluruh daerah. Harapannya, lanjut Ali, pendidikan antikorupsi di sekolah dapat menciptakan ekosistem budaya antikorupsi dari sektor formal yang paling utama dalam membangun karakter generasi muda.  Dalam upaya mendorong implementasi PAK di sekolah, pada Desember 2018 KPK telah menggandeng empat Kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membangun komitmen implementasi PAK di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk madrasah di seluruh Indonesia.  "KPK mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Pemerintah Kota Bogor yang secara mandiri menerbitkan buku model implementasi pendidikan antikorupsi sebagai bahan ajar dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan dinas pendidikan setempat dalam mengimplementasikan penanaman nilai-nilai antikorupsi pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler di sekolah," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=afqpCNyHbmg  https://www.youtube.com/watch?v=A1NZ5K9giOM  https://www.youtube.com/watch?v=xn7lMzSZIj8

KPK Sesalkan Respons Pemda Rendah Terapkan Pendidikan Antikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/ganjar-pranowo-1.jpg" alt="Ganjar Pranowo" width="100%">
<figcaption>Ganjar Pranowo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendidikan antikorupsi bakal segera diterapkan di 23 sekolah di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini bersamaan dengan ditandatanganinya <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/04/2019/dukung-prabowo-sandi-kader-golkar-wonosobo-tak-gentar-kena-sanksi/">Peraturan Gubernur</a> (Pergub) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi.  Pergub yang ditandatangani Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Jumat (5/4) ini merupakan tindak lanjut dari <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/04/2019/dukung-prabowo-sandi-kader-golkar-wonosobo-tak-gentar-kena-sanksi/">kesepakatan bersama</a> kepala daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agar menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi pada semua jenjang pendidikan.  “Jadi tahun ini per Juni 2019 ada 10 provinsi yang mulai menerapkan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/04/2019/dukung-prabowo-sandi-kader-golkar-wonosobo-tak-gentar-kena-sanksi/">kurikulum pendidikan</a> antikorupsi. Kami para gubernur diminta membuat Pergubnya dan kayaknya Jateng yang pertama karena Pergub sudah saya teken pekan lalu,” kata Ganjar saat meninjau UNBK di SMAN 2 Maos, Cilacap, Senin (8/4).  Pergub ini berfungsi mengatur teknis penerapan dan lembaga pelaksana. Selain itu juga soal kerja sama, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/04/2019/dukung-prabowo-sandi-kader-golkar-wonosobo-tak-gentar-kena-sanksi/">monitoring evaluasi</a> dan pelaporan, serta pembiayaan.  Mengenai keberadaan kurikulum pendidikan antikorupsi, Ganjar menilai perannya sangatlah penting diterapkan di sekolah sebagai tempat tiap manusia menempa diri. Termasuk para <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/04/2019/dukung-prabowo-sandi-kader-golkar-wonosobo-tak-gentar-kena-sanksi/">calon pemimpin bangsa</a>. Dengan begitu, masing-masing satuan pendidikan harus disiapkan menjadi wadah menyemai manusia ungggul dalam akademik, maupun karakter.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Ganjar-Mengajar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Pergub ini berfungsi mengatur teknis penerapan dan lembaga pelaksana. Selain itu juga soal kerja sama, monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pembiayaan. (Istimewa)  Hal yang melatarbelakanginya tak lain adalah perilaku koruptif. Yang ditandai hilangnya nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan dari dalam diri individu.  "Pendidikan antikorupsi tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, tapi diintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, juga kurikuler, co-kurikuler dan ekstrakurikuler, diterapkan juga model-model hubungan sesama warga sekolah yang mencerminkan perilaku antikorupsi," jelas Ganjar secara sederhana.  "Jadi antikorupsi harus menjadi kebiasaan sejak dini, yang kemudian menjadi nafas dalam hubungan sosial kemasyarakatan,” tegas pria berambut putih itu.  Bersamaan dengan itu, Pemprov Jateng telah menunjuk 23 sekolah di 23 kabupaten/kota sebagai piloting sekolah penyelenggara pendidikan berintegritas yang melaksanakan program pendidikan antikorupsi pada 2018 silam. SMA dan SMK inilah yang akan menjadi titik <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/04/2019/dukung-prabowo-sandi-kader-golkar-wonosobo-tak-gentar-kena-sanksi/">penerapan pendidikan antikorupsi. </a>  “Secara bertahap akan dilakukan replikasi ke sekolah lain sehingga nanti semua sekolah di Jateng akan menerapkan kurikulumnya. Kami juga akan mendorong dan menerapkan keterbukaan informasi publik dengan menerapkan transparansi data pendidikan dan pengelolaan satuan pendidikan yang dapat diakses masyarakat melalui portal-portal informasi,” jelasnya panjang.  Dalam penerapannya, selain merangkul KPK, Pemprov turut menjalin komunikasi dengan forum guru dan OSIS. Kurikulum yang sudah dimiliki KPK, akan dipadukan dengan masukan dari guru dan OSIS, baik materi classical maupun secara praktik.  "KPK sudah punya kurikulum, ada yang classical dan praktik. Pergubnya sudah ada maka kita praktekkan. Ini pemanasan dulu, dan sudah saya komunikasikan dengan beberapa guru dan beberapa siswa dari forum OSIS. Pasti dari mereka akan muncul kreativitas. Secara efektif setelah 21 April lah (diterapkan). Ini kita wajibkan, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/04/2019/dukung-prabowo-sandi-kader-golkar-wonosobo-tak-gentar-kena-sanksi/">kita memaksa orang</a> untuk belajar tentang kejujuran itu," katanya.  Saat mengunjungi SMAN 2 Maos itu, Ganjar pun bertatap muka dengan para murid. Ia mendapat masukan mengenai pelajaran apa saja yang bisa digunakan untuk menerapkan pendidikan antikorupsi. Macam PKN, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/04/2019/dukung-prabowo-sandi-kader-golkar-wonosobo-tak-gentar-kena-sanksi/">pendidikan agama</a>, atau pun ekonomi.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Ganjar-Mengajar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

23 Sekolah di Jateng Jadi Percontohan Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wajib-dipelajari-mahasiswa-pendidikan-antikorupsi-akan-masuk-ke-mkdu_m_-scaled.jpg" alt="Menristekdikti Mohammad Nasir saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Menristekdikti Mohammad Nasir saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Agama (Kemenag) menandatangani Komitmen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu merupakan komitmen bersama dari segenap lembaga untuk memerangi dan memberantas korupsi di negeri ini kembali ditunjukkan oleh pemerintah.&nbsp; Implementasi komitmen tersebut akan dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan, yakni dengan dilahirkannya kebijakan dari setiap kementerian, terkait dimasukannya pendidikan antikorupsi pada kurikulum pendidikan di Indonesia.&nbsp; Menteri Ristekdikti Mohamad Nasir menilai adanya Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) di perguruan tinggi belumlah cukup. Pasalnya, Pukat hanya menyasar kepada kampus, bukan mahasiswanya. &ldquo;Ini kampus kan sudah melakukan yang namanya Pukat, tapi tidak cukup ternyata itu. Pukat di dalamnya hanya pada kampus bukan pada mahasiswa. Nah, mahasiswa nanti diharapkan ke depan bisa mengawasi kegiatan kampus. Ini yang penting,&rdquo; ujarnya usai penandatanganan MoU dalam acara Rakornas Pendidikan Anti Korupsi di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (11/12). Dia mengatakan, pembelajaran tersebut ke depannya akan direncanakan masuk ke dalam mata kuliah dasar umum (MKDU). Bukan hanya antikorupsi, namun juga wawasan kebangsaan dan bela negara. &ldquo;Ini sudah kami bicarakan sampai tahap teknis, yaitu bagaimana pembelajaran masalah wawasan kebangsaan dan bela negara, dua pembelajaran anti korupsi, ini harus diblended pada mata kuliah. Nah itu kami masukkan pada MKDU,&rdquo; kata Nasir. Sebagaimana dalam UU12/2012, MKDU antara lain Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia yang kemudian ditambah dengan Bahasa Inggris, Kewirausahaan, dan mata kuliah yang mendorong pada pengembangan karakter. Selanjutnya, anti korupsi akan dicampur di dalamnya. &ldquo;Kita blended di sini sehingga mata kuliah anti korupsi harus ada. Mata kuliah yang bela negara dan wawasan kebangsaan ada. Cuma nanti berapa topiknya nanti diatur,&rdquo; terang dia.&nbsp;

Wajib Dipelajari Mahasiswa, Pendidikan Antikorupsi Akan Masuk ke MKDU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pimpinan-kpk-kita-ingin-ciptakan-orang-mirip-tuhan-bukan-dewa-lagi_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam acara Rakornas dan penandatanganan komitmen implementasi pendidikan antikorupsi, di Jakarta, Selasa (11/12)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam acara Rakornas dan penandatanganan komitmen implementasi pendidikan antikorupsi, di Jakarta, Selasa (11/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar acara rapat koordinasi nasional (rakornas) dan penandatanganan komitmen implementasi pendidikan antikorupsi. Acara tersebut dibuka oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Nantinya, akan ada proses penandatanganan komitmen implementasi pendidikan antikorupsi oleh Ketua KPK, Kemendagri, Kemenristek, Kemendikbud dan Kemenag. Saut dalam sambutannya berharap, sejak dini karakter berintegritas bisa ditanamkan ke anak-anak dengan berbagai macam cara. "Mari kita mulai dari awal membangun karakter anak-anak agar berintegritas dari awal, dari nol supaya mereka berintegritas. Setiap tahun kami membuat karakter dengan berbagai cara," ungkapnya di hotel Kartika Candra, Selasa (11/12). Adapun menurut Saut, berbagai cara yang bisa diterapkan untuk membuat anak-anak memiliki sifat baik, seperti guru-guru di sekolah menanamkan&nbsp;kebaikan&nbsp;agar generasi mendatang bisa menjadi orang berguna. "Dan itu lah kurikulum yang harus kita ciptakan, orang yang ramah, sopan, sangat rendah hati, menolong orang lain, penyayang, itu kan sifat-sifat ilahi. Kita bukan menciptakan orang setengah dewa lagi, Pak, kita menciptakan orang mirip Tuhan sekarang. Kalau enggak dilakukan kita enggak mampu bersaing. Kita akan membentuk orang-orang yang datang dalam bentuk kotak-kotak tadi," jelasnya. Selain itu, Saut ingin agar pihak terkait bisa mengajarkan anak-anak bersaing dengan orang-orang dari negara lain di masa depan. Saut menyebut sekolah menjadi salah satu tempat yang sangat menentukan karakter anak bangsa. "Saya mengatakan kalau umpamanya karakter kita lakukan dalam awal bangsa ini terbentuk di situ bicara hak dan kewajiban terhadap lingkungannya. Kita nggak mau mata pelajaran ini, suatu saat kita sudah pensiun semua, sekali lagi mari kita buat integritasnya yang benar," tukasnya. Di lain sisi, dengan adanya penandatangan integritas itu, Saut berharap dapat membuat anak-anak di Indonesia berintegritas, memiliki kejujuran dan tidak mudah hilang. Terakhir, mengenai nilai integritas, Saut menjelaskan bahwa KPK memiliki 9 poin dalam membentuk kepribadian seseorang. Dia berharap hal itu juga bisa diterapkan dalam pendidikan anak-anak guna mewujudkan pendidikan antikorupsi. "Yang saya sebutkan tadi mulai dari jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, sederhana, adil, berani, disiplin dan kerja keras tadi itu 9 nilai di KPK. Apakah orang kalau memiliki 9 nilai itu dia jadi memperlemah dirinya? menjadi tidak punya daya saing di negara kita," kata Saut. "Jujur, mandiri, berani, tanggungjawab, sederhana, adil, kami menyebutnya 9 nilai di KPK. Nanti akan kami ajarkan mulai dari SD sampai pensiun. Bahannya sudah disiapkan. KPK masuk ke dalam 9 nilai itu. 9 nilai itu kami menyebutnya integritas," pungkasnya.

Pimpinan KPK: Kita Ingin Ciptakan Orang Mirip Tuhan, Bukan Dewa Lagi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pendidikan antikorupsi

Berita Terkini