<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/pernikahan-2435762002.jpg" alt="ILUSTRASI Pernikahan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pernikahan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Agama (PA) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mencatat 90 persen permohonan dispensasi menikah dari anak di bawah umur di wilayah tersebut disebabkan kasus hamil pranikah atau kehamilan terlebih dahulu. Ketua PA Natuna Sardianto mengatakan, permohonan dispensasi nikah di Natuna pada 2025 mengalami kenaikan. PA Natuna mencatat sepanjang 2024 permohonan dispensasi nikah yang diajukan mencapai 18 perkara, sedangkan hingga pekan kedua November 2025 jumlahnya meningkat menjadi 19 perkara. &rdquo;Dari semua perkara itu, 90 persen sudah melakukan hubungan suami istri, bahkan sudah hamil. Ini memprihatinkan karena anak menikah di bawah umur,&rdquo; ujar Sardianto seperti dilansir dari Antara. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pernikahan di bawah usia tersebut tidak sah secara hukum. Namun, kata dia, jika terdapat alasan mendesak, pasangan harus mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan untuk memperoleh izin. Sebelum memberikan izin, pihaknya melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pengaju untuk memastikan kedua pasangan siap menikah. Kesiapan yang dimaksud, lanjut dia, mencakup aspek psikologis, kemampuan menjadi orang tua yang baik, serta kesiapan menghadapi kehidupan sosial. &rdquo;Tidak semua permohonan kami kabulkan. Ada yang kami tolak, tentunya berdasarkan pertimbangan hakim setelah pemeriksaan mendalam,&rdquo; beber Sardianto. Sardianto menekankan kondisi ini harus menjadi perhatian bersama, terutama bagi orang tua. Orang tua, lanjut dia, perlu memberikan perhatian lebih kepada anak, termasuk pendidikan agama, pengawasan, dan pembatasan penggunaan media sosial. Menurut dia, banyaknya permohonan dispensasi nikah akibat lemahnya pengawasan orang tua. &rdquo;Kami imbau orang tua untuk mengawasi anak, jangan biarkan pulang larut malam, menginap di tempat lain, dan beri pendidikan agama sebagai benteng,&rdquo; ucap Sardianto.

PA Natuna, Kepulauan Riau, catat 90 persen permohonan dispensasi menikah dari anak di bawah umur karena kasus kehamilan terlebih dahulu

Gara-gara Hamil Duluan, PA Natuna Kebanjiran Dispensasi Nikah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/14/mufid-majnun-1ghsKP5rwG8-unsplas-2275123463.jpg" alt="Ilustrasi orang yang mengikuti pesantren lansia. (Unsplash.com/MufidMajnun)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi orang yang mengikuti pesantren lansia. (Unsplash.com/MufidMajnun)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kehadiran pesantren lansia di Indonesia sudah semakin marak, yang memiliki tujuan agar mereka bisa mengisi kegiatan dengan ilmu agama di masa tua. Dilansir dari laman Artikel GoLantang BKKBN, pesantren lansia memiliki peranan yang besar dalam menciptakan kemandirian dan membimbing mereka untuk meningkatkan kualitas hidup terutama dalam hal agama. Seorang lansia juga seperti manusia pada umumnya yang membutuhkan aktivitas sosial untuk kegiatan sehari-hari. Maka dari itu, dengan adanya pesantren lansia menjadi wadah untuk hubungan sosial yang baik dengan sesama. Dikutip dari laman Jurnal Universitas Gadjah Mada, proses yang ada dalam aktivitas pesantren lansia dikemas melalui kegiatan agama yang bermanfaat bagi kehidupannya. Dalam tahap menghargai ini, para lansia menjadi lebih optimis dan tenang dalam menghadapi akhir hidupnya. Sehingga tak lagi ditakut-takuti oleh kematian, penyakit, atau lain sebagainya. Dikutip dari laman Artikel Dompet Dhuafa, ada beberapa urgensi dalam program pesantren lansia, diantaranya untuk perawatan kesehatan, kesejahteraan psikologis, aktivitas sosial, pendidikan, dan lain-lain. Mengingat bahwa memasuki lansia itu sudah banyak yang berubah termasuk dari daya tahan tubuh, penurunan daya ingat, dan penurunan kemampuan kognitif. Dilansir dari laman Artikel Study Smarter, penurunan fungsi kognitif pada lansia ini disebabkan oleh perubahan otak seperti aspek penalaran, perhatian, memori, dan keterampilan bahasa. Fungsi kognitif bisa dilihat dari pengambilan keputusan yang lambat, sulit untuk fokus, sering lupa, sulitnya berkomunikasi, dan sulit memahami kalimat yang rumit. Namun, meskipun ada penurunan kemampuan yang dialami oleh lansia tapi tak menjadi penghalang jika masih berniat ingin memperdalam pengetahuan dan melakukan berbagai macam aktivitas. Diluaran sana, bahkan ada lansia yang masih mengenyam pendidikannya di perguruan tinggi atau masih memiliki aktivitas mengajar. Tapi harus sesuai kapasitas yang dimiliki. Di pesantren lansia juga ada berbagai pelayanan contohnya dari pengawasan medis hingga pemberian makanan yang sehat. Keperluan gizi harian merekapun pastinya diperhatikan, sehingga aktivitas belajar lansia akan lebih efektif. Program pesantren lansia ini justru sangat penting dalam membantu kehidupan lansia agar lebih sehat, bahagia, serta produktif di usia senja. Hal ini juga sangat membantu memberantas masalah sosial seperti isolasi sosial, penelantaran, hingga depresi yang dialami oleh para lansia di Indonesia.

Lembaga pendidikan pesantren lansia yang bertujuan untuk mengisi kegiatan dengan ilmu agama, usia bukan penghalang untuk menimba ilmu.

Peranan Hadirnya Pesantren Lansia untuk Mengisi Kegiatan dengan Ilmu Agama: Apakah Belajar di Usia Senja akan Efektif?

<div id="m#msg-f:1801611819135456178" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/12/IMG-20240612-WA0003-4129172429.jpg" alt="Ketua Umum Pimpinan Pusat Jam" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pimpinan Pusat Jam</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Keberadaan lembaga pendidikan Alquran atau Taman Pendidikan Alquran (TPQ) menjadi sorotan lembaga Jam'iyatul Qurra' Wal-Huffaz (JQH) Nahdlatul Ulama (NU). Di satu sisi, TPQ menjamur hingga di tiap kampung atau desa. Di sisi lain, layanan pendidikan Alquran di TPQ ini terputus hanya sampai jenjang dasar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lembaga JQH NU merupakan badan otonom (banom) di bawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Lembaga ini mewadahi para penghafal serta Qori Alquran. JQH NU merupakan penggagas Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) yang saat ini dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Pimpinan Pusat JQH NU Saifullah Ma'sum mengatakan, Indonesia menjadi lahan subur tumbuhnya TPQ. "Hampir tidak ada desa yang tidak punya TPQ," katanya di sela paparan persiapan Kongres VI JQH NU di Tangerang Selatan pada Selasa (11/6) petang. Namun dia prihatin karena layanan TPQ tersebut cenderung stagnan dan tidak berlanjut ke jenjang usia berikutnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saifullah Ma'sum mengatakan pada umumnya TPQ diisi oleh murid usia TK sampai dengan SD saja. Kemudian setelah bisa mengaji atau membaca Alquran berhenti. Sangat jarang ditemukan layanan TPQ yang diisi anak-anak usia SMP bahkan SMA. Pendidikan Alquran untuk anak-anak usia SMP dan SMA praktis hanya ada di sekolah. Itupun jam pelajarannya sangat sedikit. "Di jenjang SMA keilmuan Alquran sudah pudar," tandasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu Ma'sum menjelaskan perlu dibuat skema pendidikan di TPQ yang berjenjang. Mereka sejatinya sudah mengusulkan rancangan pendidikan TPQ hingga jenjang usia SMP dan SMA. Namun usulan tersebut, belum dieksekusi pemerintah sampai saat ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, belajar Alquran tidak berhenti pada bisa membaca atau menghafal saja. Jadi layanan pendidikan di TPQ idealnya terus berlanjut. Tidak boleh berhenti pada usia SD atau ketika sudah lancar membaca. Karena pada fase berikutnya, yang dipelajari adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Alquran. "Alquran menjadi pedoman dan jalan hidup," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ma'sum mengatakan, dengan belajar Alquran sampai dengan ke nilai-nilainya, bakal mencetak generasi yang unggul. Seperti generasi muda yang menyayangi sesama, berbudi pekerti luhur, dan memiliki akhlak yang baik. Kontras dengan sebagian generasi muda sekarang yang terlibat tawuran, narkoba, seks bebas, dan perilaku negatif lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menuturkan, pada ajang Kongres VI JQH NU di Jombang, Jawa Timur pada 26-28 Juni nanti, ada banyak isu yang dibahas. Selain soal TPQ, juga membahas soal membaca Alquran dengan langgam Jawa. Penggunaan langgam Jawa untuk membaca Alquran itu, sempat menjadi polemik di masyarakat. Awalnya ketika di acara kenegaraan di Jakarta, pembaca Alquran menggunakan langgam Jawa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ma'sum mengatakan, saat ini yang dikenal luas masyarakat ada tujuh langgam dalam membaca Alquran. Dari ketujuh langgam itu, hanya ada satu yang berasal di Arab Saudi, negara di mana Alquran diturunkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sisanya langgam dari negara lain. Berangkat dari sini, Ma'sum mengatakan tidak ada salahnya menggunakan langgam Jawa untuk membaca Alquran.</div> </div> </div> </div> </div>

Ma'sum mengatakan, dengan belajar Alquran sampai dengan ke nilai-nilainya, bakal mencetak generasi yang unggul.

Pendidikan Alquran Terputus di Tingkat Dasar, Perlu Dibuat Jenjang Formal hingga SMA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/WhatsApp-Image-2023-12-19-at-141456-2182963239.jpg" alt="Kemenag telah menyalurkan dana Rp 811.750.000.000 kepada 5.693 madrasah tahun ini." width="100%">
<figcaption>Kemenag telah menyalurkan dana Rp 811.750.000.000 kepada 5.693 madrasah tahun ini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) telah menyalurkan dana Rp 811.750.000.000 kepada 5.693 madrasah tahun ini. Jumlah madrasah tersebut terbagi dalam 4.849 penerima bantuan afirmasi dan 844 penerima bantuan kinerja. Dana bantuan afirmasi dan dana bantuan kinerja diberikan kepada madrasah jenjang MI/MTS/MA/MAK di 27 provinsi. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, Kemenag terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama di Tanah Air. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Kemenag mengalokasikan bantuan afirmasi dan bantuan kinerja madrasah sebagai langkah nyata dalam mendukung pengembangan madrasah di seluruh Indonesia. &rdquo;Pemberian bantuan kinerja dan bantuan afirmasi madrasah bertujuan mendorong peningkatan kualitas madrasah dan mengurangi atau mempersempit kesenjangan kualitas antar madrasah,&rdquo; kata Ali Ramdhani, Selasa (19/12). Bantuan afirmasi dan bantuan kinerja madrasah, lanjut pria yang biasa disapa Dhani, itu adalah langkah konkret pemerintah dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan madrasah. &rdquo;Kami berharap dengan bantuan ini, madrasah-madrasah di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan pendidikan agama yang berkualitas,&rdquo; ujar Muhammad Ali Ramdhani, yang juga Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Plt. Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Muhammad Sidik Sisdiyanto menjelaskan, secara khusus bantuan kinerja bertujuan untuk memberikan penghargaan atas capaian kinerja madrasah dan membangun iklim yang kondusif bagi kompetensi untuk peningkatan kualitas madrasah. Sedangkan bantuan afirmasi untuk memberi bantuan bagi madrasah yang paling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas madrasah. &rdquo;Tahun ini telah disalurkan sebanyak 811.750.000000 rupiah kepada 5.693 madrasah. Masing-masing mendapatkan Rp 150 juta untuk madrasah penerima bantuan afirmasi dan Rp 100 juta untuk madrasah penerima bantuan kinerja,&rdquo; jelas Sidik. Ketua Project Management Unit Realizing (PMU) REP-MEQR Abdul Rouf menambahkan, bantuan afirmasi dan bantuan kinerja merupakan salah satu dari program realizing education&rsquo;s promise- madrasah education quality reform (REP-MEQR) atau madrasah reform. Mekanisme pemilihan penerima bantuan melalui aplikasi EDM ERKAM, sistem atau platform e-planning dan e-budgeting madrasah. Sehingga, penentuan dilakukan berbasis pada evaluasi kinerja madrasah dan transparan. &rdquo;Mulai dari penentuan penerima madrasah baik itu daftar panjang, daftar pendek, maupun pengumuman penerima diumumkan melalui aplikasi BOS BKBA. Adapun untuk perencanaan, monitoring dan pelaporan melalui aplikasi ERKAM. Hal ini merupakan bagian dari transparansi, sehingga akuntabilitas pelaporan bantuan dapat dijamin,&rdquo; jelas Rouf.

Kemenag telah menyalurkan dana Rp 811.750.000.000 kepada 5.693 madrasah tahun ini untuk penerima bantuan afirmasi dan bantuan kinerja

Kemenag Salurkan Rp 811 Miliar Bantuan Afirmasi dan Kinerja ke 5.693 Madrasah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1668400481334.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di pesantren. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di pesantren. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sistem pendidikan berbasis keagamaan akan menjadi bagian integral untuk mencetak kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jatim. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat menghadiri Konferensi Internasional 2nd ICORcs di Intitut Pesantren KH Abdul Chalim, Pacet, Mojokerto.  ”Kami bersama Ibu Gubernur Khofifah memiliki komitmen penting untuk meletakkan sistem pendidikan berbasis keagamaan yang banyak terdapat di lingkungan pondok pesantren untuk menjadi bagian integral dalam mencetak kualitas SDM di Jatim,” papar Emil.  Alasannya, pendidikan pesantren telah banyak berkontribusi menciptakan pemikiran pemikiran penting. Utamanya menjaga akidah, moral, dan adab, dalam kehidupan bermasyarakat.  Sehingga, lanjut dia, sistem pendidikan berbasis pesantren di Jatim banyak melahirkan tokoh yang memiliki kualitas dan dikenal hingga di dunia.  Sistem pendidikan di ponpes yang terus berkembang menjadikan ponpes modern saat ini harus mampu menjawab tantangan dunia dengan tidak meninggalkan budaya atau kearifan lokal moral dan akhlak di dalamnya.  Menurut Emil Intitute Pesantren KH Abdul Chalim merupakan salah satu lembaga modern yang mampu menjawab tantangan dunia saat ini. Pesantren juga menggunakan pemikiran modern namun tidak meninggalkan moral maupun adab yang telah diwariskan selama menempuh pendidikan di pesantren.  ”Jawa Timur ini dikenal banyak memiliki pondok pesantren modern yang mampu menjawab tantangan dunia namun tidak meninggalkan budaya atau kearifan lokal moral akhlak yang diwariskan selama menempuh pendidikan di ponpes,” ungkap Emil.  Wagub Emil melihat pendekatan spiritual berbasis keagamaan yang dilakukan di lingkungan pesantren juga turut menekan permasalahan kriminalitas maupun permasalahan sosial masyarakat yang tengah terjadi.  ”Konferensi internasional seperti ini yang mendatangkan pembicara dari Mesir, Sudan, hingga Suriah, serta dari berbagai negara akan menjadi suatu wadah yang baik untuk memperdalam kaidah ilmu keagamaan yang kemudian bisa disyiarkan dan disebarkan seluruh civitas akademik di Institut Pesantren KH Abdul Chalim ini,” papar Emil.  Dia memastikan Pemprov Jatim akan terus mendorong keberadaan pesantren melalui kebijakan yang inklusif seperti bosda madin, beasiswa guru madin, hingga prestasi di tingkat nasional. Seperti perhatian terhadap peningkatan kualitas Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) dan pendidikan sains di tingkat madrasah terus ditingkatkan.  ”Kami terus mendorong keberadaan pesantren melalui kebijakan inklusif. Bosda madin, beasiswa guru, hingga peningkatan MTQ yang berhasil menjadi juara umum tingkat nasional sampai sains madrasah terus didorong sebagai bentuk mencetak kualitas SDM di Jawa Timur,” kata Emil.

Cetak SDM Berkualitas, Jatim Manfaatkan Sistem Pendidikan Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Menteri-Agama-Yaqut-Cholil-Qoumas-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus kekerasan dan pelecehan seksual terjadi di beberapa lembaga pendidikan agama. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah strategis untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kembali kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lembaga pendidikan Agama.  “Saya sudah memerintahkan kepada jajaran untuk melakukan investigasi kepada sekolah-sekolah seperti ini, boarding-boarding ini, yang kita sinyalir terjadi pelanggaran serupa, kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan seterusnya,” tegas Menag Yaqut, Selasa (14/12).  “Kasus ini sangat tidak baik bagi anak bangsa dan juga tentu agama. Karena ini mengatasnamakan agama semua lembaga pendidikannya,” sambungnya.  Langkah kedua, pihaknya menjalin kerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), aparat kepolisian dan pihak terkait lainnya dalam penanganan masalah ini, termasuk dalam proses investigasi. Ia mengaku khawatir bahwa kasus ini merupakan fenomena gunung es di lembaga pendidikan.  “Kita mau selesaikan ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi kasus. Kita mohon dukungan, kita bisa tuntaskan permasalahan ini dengan cepat. Ini bukan hanya merugikan Islam, tapi juga anak-anak yang menjadi korban dan keluarga mereka, kasihan sekali,” tegasnya.  “Proses investigasi sudah mulai berjalan. Saya minta seluruh jajaran untuk secepatnya melaporkan kepada saya temuannya, supaya bisa segera diambil langkah,” lanjutnya.  Ketiga, Kemenag juga akan memperbaiki prosedur pemberian izin operasional lembaga pendidikan agama dan keagamaan. Dirinya pun menggarisbawahi pentingnya pengetatan pelaksanan verifikasi dan validasi sebelum menerbitkan rekomendasi.  “Jadi tidak boleh rekomendasi yang muncul dari Kementerian Agama itu hanya berupa kertas. Rekomendasi harus didasarkan pada hasil verifikasi dan validasi lapangan. Jadi petugasnya harus datang melihat, menyaksikan, baru mengeluarkan rekomendasi izin. Saya sudah minta Dirjen Pendidikan Islam untuk mengawal hal ini,” tandasnya.

Menag Siapkan Cara Cegah Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/MTsN-1-SIOOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tiap tahun madrasah di Sidoarjo terus bertambah. Tahun ini ada sembilan madrasah anyar dari berbagai jenjang. Bahkan, hingga kemarin (27/10) masih ada pengajuan izin operasional madrasah.  ”Pengajuan paling banyak untuk raudatul athfal (RA). Sudah ada tujuh yang mengajukan izin. Tadi (kemarin) ada yang mengajukan lagi dan akan kami survei besok (hari ini),” kata Kasi Madrasah Kemenag Sidoarjo Abdul Rahman.  Pada 2021 sekolah baru yang berdiri dan beroperasi paling banyak dari jenjang RA atau setingkat taman kanak-kanak. Yakni, empat sekolah. Untuk jenjang madrasah ibtidaiyah (MI), ada dua sekolah. Pada jenjang madrasah tsanawiyah (MTs), ada satu sekolah dan madrasah aliyah (MA) bertambah dua sekolah.  Tahun sebelumnya, juga ada penambahan sekolah baru. Lebih dari tiga sekolah madrasah baru beroperasi. Yakni, satu sekolah MA dan dua MTs di wilayah Tulangan dan Tanggulangin.  Tiap tahun, ada lembaga pendidikan madrasah yang mengajukan izin operasional. Namun, proses untuk mendapatkan izin tidak mudah. Pihak yang mengajukan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Di antaranya, memiliki lahan untuk sekolah serta tenaga pendidikan dan calon siswa yang akan belajar.  Semua syarat harus nyata. Tidak sekadar laporan dalam kertas. Saat tim survei tiba ke lokasi, benar-benar mendapatkan fakta sesungguhnya. ‘’Terpenuhinya syarat yang diminta atau tidak untuk menentukan izin operasional. Jika syarat tidak terpenuhi, sulit mendapatkan izin,’’ ujarnya.  Rahman mengakui bahwa animo masyarakat terhadap sekolah madrasah terus meningkat. Buktinya, setiap tahun lembaga sekolah madrasah terus bertambah. Saat ini, tercatat ada 660 madrasah. Sekolah paling banyak jenjang RA dengan jumlah 312 lembaga. Total siswa di semua lembaga dan jenjang mencapai 102.675 orang.  Namun, hingga saat ini jumlah madrasah negeri masih terbatas dan belum bertambah jumlahnya. Untuk jenjang MI ada dua dan MTs baru tersedia empat lembaga. Untuk MA di Kota Delta, hanya ada satu yang berstatus negeri. Salah satu yang membuat minimnya madrasah negeri disebabkan izinnya lebih kompleks. ”Izin untuk sekolah negeri harus sampai pusat,” katanya. Sementara itu, izin untuk sekolah swasta cukup sampai provinsi.  Banyaknya siswa yang berminat untuk sekolah di madrasah disebabkan mereka ingin mendapat ilmu agama sekaligus belajar mata pelajaran umum. Ada juga orang tua yang memilih madrasah karena ingin membekali anak dengan ilmu agama sejak dini. ”Jadi, sejak dini anak sudah belajar ilmu agama,’’ kata Robecha Rachmalia, salah satu wali murid di madrasah.  ---  MADRASAH DI KOTA DELTA <ul> 	<li>Jumlah lembaga MI: 239</li> 	<li>Jumlah siswa MI: 58.200</li> 	<li>Jumlah lembaga MTs: 68</li> 	<li>Jumlah siswa MTs: 18.785</li> 	<li>Jumlah lembaga MA: 41</li> 	<li>Jumlah siswa MA: 9.239</li> 	<li>Jumlah lembaga RA: 312</li> 	<li>Jumlah siswa RA: 16.451</li> </ul> Sumber: Kemenag Sidoarjo  &nbsp;

Tiap Tahun Madrasah di Sidoarjo Bertambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bosda-sma-smk-dan-slb-swasta-di-jateng-ditambah_m_.jpg" alt="DANA BOS: Sejumlah siswa Madrasah Diniyah (Madin) tengah serius belajar." width="100%">
<figcaption>DANA BOS: Sejumlah siswa Madrasah Diniyah (Madin) tengah serius belajar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (LKKMO) Balitbang Diklat Kementerian Agama (Kemenag) membuka pendaftaran Penilaian Buku Pendidikan Agama (PBPA). Pembukaan pendaftaran dimulai sejak 25 Agustus-13 September 2021.  “Pendaftaran penilaian buku pendidikan agama ini kami laksanakan secara online, terbuka, profesional, kredibel, dan independen,” ujar Kepala Puslitbang LKKMO Arskal Salim, Rabu (25/8).  Arskal menjelaskan, PBPA, baik teks maupun non teks, merupakan amanah undang-undang. “Ini sesuai dengan amanah UU Nomor 3 tahun 2019 tentang Sistem Perbukuan dan PMA Nomor 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama,” jelasnya.  Penilaian ini harus dilakukan terhadap buku pendidikan agama (semua agama) mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat.  “Berdasarkan telaah terhadap anggaran yang tersedia, rencana pada tahun ini akan dipilih sekitar 600 buah. Bagi masyarakat, dalam hal ini penerbit, dapat mengakses web khusus penilaian buku pendidikan agama di link https://pbpa.kemenag.go.id/,” jelas Arskal.  Khusus untuk PBPA tahun ini, akan dilaksanakan dengan full online. Pihaknya sudah menyiapkan aplikasi khusus yang diharapkan mampu menghilangkan munculnya berbagai kasus buku pelajaran agama bermasalah atau meresahkan masyarakat.  "Menghasilkan penilaian buku pendidikan agama yang lebih bermutu dalam memberikan kepuasan layanan kepada masyarakat, dan terpenuhinya tuntutan masyarakat kepada pemerintah terkait penyediaan buku pendidikan agama yang berkualitas,” kata Arskal.  Sesuai dengan juknis, tahapan penilaian tersebut dimulai dengan penerbit melakukan registrasi di web https://pbpa.kemenag.go.id/. Pemohon mendaftar dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan, meliputi SIUP/NIB (Nomor Izin Berusaha) (pdf), Tanda Daftar Perusahaan/Surat Pencatatan Pendaftaran Perusahaan (pdf), Bukti Keanggotaan IKAPI (pdf), NPWP penerbit (pdf).  Aplikasi penilaian online akan menyeleksi secara otomatis kelengkapan dokumen pemohon setelah diverifikasi tim IT dan verifikator. Pemohon yang tidak memenuhi persyaratan administratif secara otomatis tidak dapat melanjutkan ke proses berikutnya, sedangkan yang lolos dapat melanjutkan proses unggah (upload) file berupa pdf dari buku yang diajukan.

Kemenag Buka Pendaftaran Penilaian Buku Pendidikan Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/NURUL-YAQIN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>GURU agama masih harap-harap cemas menunggu kepastian formasi pada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021. Pasalnya, menjelang pembukaan rekrutmen PPPK, pendidikan agama tidak tertera. Merespons ini, para guru agama berencana mogok mengajar secara nasional akhir Maret ini. Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Mahnan Marbawi.  Bersamaan dengan itu, target kuota PPPK yang mencapai satu juta belum terpenuhi. Saat ini masih tercatat 568.238 formasi yang diajukan pemda ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Berarti, ada sekitar 431.762 formasi yang belum terisi. Kondisi seperti ini sangat disayangkan. Di balik banyaknya kuota yang kosong, tidak kurang dari 120.000 guru honorer agama (data Kemenag) yang menangis ingin mengikuti PPPK. Namun, formasi untuk mereka tidak tersedia. Mengapa pendidikan agama tidak ada di formasi PPPK?  Berdasar pemaparan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, nihilnya formasi guru agama dalam perekrutan PPPK terjadi karena Kementerian Agama (Kemenag) belum mengusulkan formasinya. Kemenag memang punya usulan sebanyak 9.464 formasi, hanya 0,09 persen dari kuota milik Kemendikbud. Tapi, itu diperuntukkan sisa honorer K-2 yang tidak lulus dalam rekrutmen PPPK pada Februari 2019. Itulah polemik yang terjadi di hulu.  Selain di hulu, yang terjadi di hilir pun tak kalah pelik. Guru agama dicekoki dengan beragam aplikasi administrasi. Jika guru non-agama hanya cukup dengan Dapodik dan SIM-PKB, guru agama juga harus memiliki Emis Pendis dan SIAGA. Untuk memenuhi itu semua bukan perkara mudah, harus melewati tahapan yang serbarumit.  Ternyata ruwetnya administrasi tersebut tidak cukup sakti sebagai pusaka untuk melanggengkan guru agama mengikuti PPPK. Ini merupakan sebuah marginalisasi terhadap guru agama di tengah banyaknya formasi PPPK yang tersedia. Guru agama dianaktirikan, hanya dipandang sebelah mata.  ”Alergi” Agama  Belum reda isu PPPK bagi guru agama, muncul polemik lain yang sedang ramai, yaitu hilangnya kata ’’agama’’ dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020−2035 yang dirilis Kemendikbud. Isi visi pendidikan Indonesia 2035 tersebut adalah membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.  Kata ”agama” diganti dengan akhlak dan budaya. Spontan, draf tersebut (meski belum final) mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Mulai ormas Islam, komisi pendidikan di parlemen pusat, hingga politikus parpol.  Sebelum ramainya dua kasus di atas, agama juga menjadi perbincangan heboh dengan terbitnya SKB tiga menteri yang isinya pelarangan seragam beratribut agama bagi murid, pendidik, dan tenaga kependidikan. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah mengancam akan meniadakan dana bos bagi yang melanggar.  Becermin pada kasus-kasus di atas, muncul impresi bahwa pemerintah seakan alergi dengan kata agama. Anehnya, kealergian itu tidak mendasar, apa sebab, dan faktor yang melatarbelakanginya. Menganggap agama sebagai ancaman adalah pola pikir yang sangat absurd. Bahkan, jauh sebelum ini, Albert Einstein pernah menegaskan, ’’Science without religion is lame. Religion without science is blind.”  Padahal, grand design pendidikan untuk generasi emas tak cukup dengan sekadar gebrakan di ranah iptek, tapi harus disokong dengan imtak. Tujuannya, generasi kita tidak hanya menjadi manusia expert (ahli) yang berjiwa adigang adigung adiguna, apatis dengan kehidupan sosial, dan berjiwa koruptor. Tapi melahirkan generasi yang brilian secara intelektual dengan dibalut kearifan moral.  Individu-individu yang memiliki kematangan imtak dan keluhuran budi ini tumbuh dari pendidikan agama yang baik. Penanaman nilai agama menjadi benteng dari terjangan arus teknologi yang tak bisa dibendung. Agama adalah perisai di tengah terjangan media sosial, game, dan aplikasi-aplikasi yang meluluhlantakkan karakter generasi muda. Maka, tak salah jika Haedar Nashir menegaskan peniadaan kata agama dalam PJPN adalah inskonstitusional, melawan konstitusi. Bertentangan dengan peraturan pemerintah, UU Sisdiknas, UUD 1945, dan Pancasila.  Marginalisasi terhadap guru dan pendidikan agama setidaknya menimbulkan dua akibat, yaitu ketidakjelasan nasib guru agama dan runtuhnya moral generasi bangsa. Ketidakjelasan nasib guru agama telah tampak pada tersendatnya berbagai bantuan dan nihilnya formasi agama pada PPPK sebagaimana telah dipaparkan di atas. Jika ini dibiarkan, guru agama yang sebagian besar berstatus honorer tidak akan mengalami perubahan. Guru agama akan tetap menderita dengan gaji seadanya.  Sedangkan runtuhnya moral generasi muda akan semakin marak jika mereka tak lagi mengenal agama. Tak dapat dimungkiri, dekadensi moral remaja seperti tawuran, terlibat narkoba dan miras, terpapar seks bebas, serta pornografi berakar dari minimnya pengetahuan dan pengamalan agama. Fondasi agama yang rapuh membuat mereka mudah terhasut rayuan zaman yang cenderung apatis terhadap aspek etika.  Karena itu, nasib guru agama harus diperjuangkan dan kata ’’agama” tetap dituliskan. Guru agama memiliki kesempatan yang sama dengan guru bidang lainnya untuk mengikuti PPPK tanpa harus diawali dengan ancaman mogok mengajar. Kemenag harus lebih serius dalam mengelola nasib guru agama yang telah menjadi amanahnya. Karena ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan yang menyebutkan bahwa persoalan pendidikan agama menjadi kewenangan menteri agama.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/ekonomi/14/03/2021/calon-penumpang-yang-sudah-divaksin-tak-perlu-tes-antigen-atau-genose/">Calon Penumpang yang Sudah Divaksin Tak Perlu Tes Antigen atau GeNose?</a>  Adanya kata ’’agama” merupakan salah satu ikhtiar agar generasi muda tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia juga merupakan bangsa yang didasarkan pada agama dengan menjalankan syariatnya menurut agama masing-masing. Maka, pengambilan kebijakan yang menyangkut hajat bangsa seperti PJPN atau yang lainnya tidak dapat diputuskan secara sepihak. Harus melibatkan para pakar dan ormas-ormas keagamaan agar tidak menciptakan kegaduhan-kegaduhan. (*)  <hr />  *) Nurul Yaqin, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP IT Annur Cikarang Timur, Bekasi. Peraih Juara 3 Lomba Artikel Jurnalistik Kemendikbud 2020 Kategori Guru  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/e7RzSuJEaxQ

Polemik Guru dan Pendidikan Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usbn-berbasis-komputerandroid-tak-butuh-kuota-dan-jaringan-internet_c_203598.jpeg" alt="Anak Madrasah melakukan USBN dengan Android" width="100%">
<figcaption>Anak Madrasah melakukan USBN dengan Android</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan peningkatan kualitas di dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah keagamaan. Adapun, peningkatan kualitas berpatokan pada Programme for International Student Assessment (PISA).  Berdasarkan PISA 2019, skor membaca Indonesia berada di peringkat 72 dari 77 negara, lalu skor numerasi ada di peringkat 72 dari 78 negara, dan skor sains ada di peringkat 70 dari 78 negara.  Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag, Ahmad Umar mengatakan bahwa madrasah di Indonesia harus bisa menyumbang nilai lebih tinggi lagi untuk skor PISA. Bahkan, diharapkan skornya bisa lebih baik ketimbang Malaysia.  "Kami berawal dari tekad bahwa Madrasah Tahun 2022 harus menyumbangkan angka PISA yang signifikan agar kita enggak malu dengan Vietnam, syukur-syukur bisa di atasnya Singapura dan Malaysia. Mudah-mudahan begitu," ujar dia dalam webinar Diskusi Publik Sistem Akreditasi Baru, Rabu (16/12).  Skor PISA ini, kata dia, bisa ditingkatkan dengan menerapkan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). Di mana asesmen tersebut akan bokus pada pengembangan karakter, seperti perbaikan kekurangan dan kelemahan madrasah, termasuk membenahi literasi membaca, numerik, hingga sains.  "Kita juga ingin agar hal-hal internal kami di Madrasah ini bisa tertata dengan baik dan bisa terukur langkah-langkah kami. Jangka panjangnya kami ingin meningkatkan capaian pembelajaran siswa yang diukur dari AKSI itu adalah tes internal," tambahnya.  Umar pun membeberkan harapannya untuk PISA Indonesia di tahun mendatang bisa mencapai berada di peringkat 38. "Kami telah menyiapkan diri PISA tahun 2022 nanti, kami menargetkan harus bisa di ranking separuh dari 77 negara. Selama ini kita masih di bawah, kami ingin meningkat," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fhCNYLKndug

Kemenag Targetkan Skor PISA Meningkat Drastis Kalahkan Malaysia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pendidikan agama

Berita Terkini