<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/RUANG-PINTAR-3425806199.jpg" alt="Memperhatikan &ldquo;jurang digital&rdquo; pada pendidikan di Indonesia, PNM menuangkan kepedulian dengan menghadirkan Ruang Pintar di berbagai pelosok daerah Indonesia." width="100%">
<figcaption>Memperhatikan &ldquo;jurang digital&rdquo; pada pendidikan di Indonesia, PNM menuangkan kepedulian dengan menghadirkan Ruang Pintar di berbagai pelosok daerah Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap perubahan peradaban global terutama dalam percepatan digitalisasi dikarenakan penggunaan teknologi yang menjadi solusi di tengah keterbatasan interaksi. Hal ini dapat berjalan dengan baik jika ada kesiapan infrastruktur dan literasi. Namun, tidak dipungkiri bahwa masih banyak lapisan masyarakat yang tertinggal dengan terbatasnya akses. Salah satu isu yang cukup krusial adalah kegiatan belajar mengajar pada anak usia wajib belajar. Melihat lebih dekat tantangan yang ada di daerah pelosok Indonesia, masih banyak siswa-siswi yang terpaksa berhenti belajar di masa pandemi. Riset yang dilakukan oleh TNGlobal menunjukkan dari total responden bahwa 49% mengaku tidak meratanya subsidi untuk fasilitas belajar dan 70% mengalami kesulitan akses internet. &ldquo;Harus fact finding juga kalau dari 15 juta nasabah kami saja masih sekitar 40% yang punya smart phone, proses untuk PNM juga dalam digitalisasi UMKM. Bagaimana dengan proses pembelajaran daring anak dari nasabah kami? Kan itu jadi perhatian kami juga,&rdquo; ungkap Direktur Utama Arief Mulyadi. Memperhatikan &ldquo;jurang digital&rdquo; pada pendidikan di Indonesia, PNM menuangkan kepedulian dengan menghadirkan Ruang Pintar di berbagai pelosok daerah Indonesia. Bekerja sama dengan salah satu Non-profit Organization (NPO), SOS Childern&rsquo;s Villages Indonesia, kini sudah ada 135 Ruang Pintar yang telah diresmikan dan beroperasi dengan baik. Ruang Pintar menyediakan kelas untuk 25-35 anak dengan fasilitas buku, alat tulis, komputer dan internet untuk melakukan pembelajaran daring. Mayoritas diperuntukan bagi anak dari Nasabah PNM, tetapi beberapa Ruang Pintar juga ada yang menerima anak dari warga setempat. Berkomitmen dalam pilar Community Development di Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan, Mira Damayanti, Kepala Divisi JMT, menekankan bahwa aksi tersebut harus lebih dari tanggung jawab, tetapi goodwill perusahaan kepada Nasabah PNM. &ldquo;Program comdev PNM harus dipastikan tepat guna. Maka dari itu, Ruang Pintar sendiri hadir karena tinjauan kami yang panjang di lapangan menemui ibu-ibu nasabah dan keluhannya selama pandemi,&rdquo; lanjut Arief. Ruang Pintar Blondo di Magelang, Jawa Tengah, bicara banyak soal dampak baik program ini terhadap masyarakat sekitar. &ldquo;Saat masih pandemi lalu, benar-benar dirasa manfaat kehadirannya, sekarang situasi sudah normal kembali, Ruang Pintar dengan berbagai kegiatannya, pendampingan pembelajaran dengan kurikulum yang sangat menarik, benar-benar bagaikan oase di padang gurun.&rdquo; Kata Budi Susilo, pengurus Ruang Pintar Blondo. Harapan untuk memajukan anak bangsa akan terus diupayakan. Agar PNM dapat terus tumbuh, peduli, dan menginspirasi. Kegiatan ini juga selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pengentasan kemiskinan (Poin 1), berkurangnya kesenjangan (Poin 10), dan kota dan pemukiman yang berkelanjutan (Poin 11). &nbsp;

Peduli terhadap kesenjangan pendidikan, PNM menuangkan kepedulian dengan menghadirkan Ruang Pintar di berbagai pelosok daerah Indonesia.

Cerita Ruang Pintar PNM Untuk Anak Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/09/MENKO-1-2659019556.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat meresmikan Rumah Sakit Citra Arafiq Bekasi, Rabu (9/08)." width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat meresmikan Rumah Sakit Citra Arafiq Bekasi, Rabu (9/08).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pandemi Covid-19 telah membuka mata seluruh pihak tentang pentingnya kekuatan dan kemandirian pada sektor kesehatan. Hal ini membuat negara-negara di dunia, termasuk Indonesia semakin memprioritaskan sektor kesehatan dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang mumpuni. Ketersediaan rumah sakit di masing-masing kota/kabupaten menjadi hal sangat krusial. Selain itu, ketersediaan tempat tidur serta fasilitas lain seperti IGD, Ruang Isolasi, dan Ruang Perawatan Intensif juga perlu diperhatikan lebih lanjut. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah membuka dan meresmikan Rumah Sakit Citra Arafiq Bekasi, Rabu (9/08). "Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka peresmian ini menjadi awal dalam peningkatan kesehatan khususnya di Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi," tutur Menko Airlangga. Rumah Sakit Citra Arafiq merupakan rumah sakit umum tipe C atau faskes tingkat dua yang mempunyai kapasitas 180 tempat tidur dengan program unggulan pelayanan kesehatan untuk Ibu dan Anak. Berdasarkan data per 6 Agustus 2023, jumlah rumah sakit di Provinsi Jawa Barat mencapai 399 rumah sakit dengan total tempat tidur sebanyak 57.250. Jumlah ini merupakan terbanyak kedua setelah Jawa Timur, suatu hal yang dapat dikatakan sudah baik namun masih perlu untuk terus dilakukan peningkatan seiring pertambahan jumlah penduduk. Dengan pembangunan rumah sakit ini, diharapkan dapat memberikan multiplier effect seperti penurunan tingkat pengangguran serta pergerakan sektor UMKM di sekitar rumah sakit yang tentunya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. "Pembukaan rumah sakit ini selain membawa dukungan untuk fasilitas kesehatan, tentu mempekerjakan para ahli, para dokter, dan tentunya ini lokasinya dekat dengan TPA, sehingga sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan masyarakat," ujar Menko Airlangga. Pembukaan rumah sakit menjadi wujud nyata kepedulian untuk meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat sekitar dan dapat memberi manfaat untuk kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan bersih. "Rumah sakit dapat dibangun karena kita punya sistem kesehatan dengan BPJS Kesehatan. Sehingga dengan BPJS Kesehatan, rumah sakit tipe C dan tipe B bisa terbangun karena sudah jelas siapa yang harus dirawat dan masyarakat juga tidak harus pergi jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tentunya dengan melibatkan swasta dalam sistem BPJS Kesehatan, ini adalah sebuah kerja sama yang sangat ideal dan dibutuhkan oleh masyarakat," pungkas Menko Airlangga. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Utama PT Citra Arafiq, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Kemenko Perekonomian, serta jajaran Rumah Sakit Citra Arafiq Bekasi.

Ketersediaan tempat tidur serta fasilitas lain seperti IGD, Ruang Isolasi, dan Ruang Perawatan Intensif sangat pentung untuk diperhatikan.

Menko Airlangga Sebut Pandemi Covid-19 Ajarkan Pentingnya Kemandirian dan Kemampuan Siapkan Sarana Kesehatan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Pol-Antigen.jpg" alt="Petugas Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sukabumi melakukan rapid test antigen. Aditya Rohman/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sukabumi melakukan rapid test antigen. Aditya Rohman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021 ke depan. Itu lantaran angka penularan Covid-19 di dalam negeri masih tinggi.  Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf yang menilai pemerintah belum berhasil dalam merealisasikan target penanganan Covid-19 melalui kebijakan pembatasan darurat.  Karena menurut dia, merujuk pada data dari Kementerian Kesehatan dan Satgas Penanganan Covid-19, didapati bahwa sejumlah indikator tidak berhasil dicapai oleh pemerintah sepanjang dua pekan pembatasan darurat. Misalnya pengetesan dengan target 324 ribu per hari namun terealisasi 127 ribu per hari. Pelacakan target 300 ribu kontak per hari namun realisasi 250 ribu per hari.  "Harga yang dibayar akibat PPKM ini cukup mahal. Kelangsungan hidup rakyat dibuat terjepit akibat pembatasan darurat yang tidak diimbangi dengan realisasi bantuan sosial yang memadai. Namun, sangat disayangkan kebijakan PPKM Darurat ini hasilnya jauh dari harapan dan capaian," ujar Bukhori kepada wartawan, Kamis (22/7).  Bukhori juga menyoroti penurunan kasus positif Covid-19 sejak tanggal 15 Juli hingga 20 Juli. Mulanya, jumlah penambahan kasus pada 15 Juli terjadi sebanyak 56.757 kasus. Angka ini menjadi rekor terbanyak untuk penambahan kasus harian yang dilaporkan selama pandemi. Beberapa hari selanjutnya terjadi penurunan secara bertahap menjadi 54.000, 51.952, 44.721, 34.257, dan terakhir 38.325 kasus per 20 Juli 2021.  Walaupun demikian, legislator PKS ini mencermati adanya kejanggalan dalam melandainya angka kasus harian tersebut lantaran angka pengetesan yang ikut menurun. Sebab itu, dirinya meminta publik untuk tidak terkecoh dan lebih komprehensif dalam melihat data yang disajikan pemerintah.  "Patut diperhatikan seksama, kendati kasus harian yang dilaporkan menurun, namun tren angka laju penularan (positivity rate) kita cenderung meningkat. Artinya, laju penularan virus tetap tinggi dan berbahaya. Hal ini yang seharusnya ditegaskan secara jujur oleh pemerintah dan publik tidak boleh terkecoh oleh ketenangan palsu," katanya.  Untuk diketahui, WHO telah menetapkan ambang batas minimal angka positivity rate kurang dari 5 persen. Semakin tinggi positivity rate suatu wilayah, maka semakin buruk kondisi pandemi di wilayah tersebut.  Sementara, Satgas Penanganan Covid-19 mengumumkan laju penularan virus Covid-19 di Indonesia per 20 Juli sebesar 33.42 persen. Dengan demikian, angka ini menunjukan laju penularan Covid-19 di Indonesia enam kali lipat lebih tinggi dan jauh dari standar aman WHO.  Di sisi lain, tingginya lonjakan kasus di Indonesia turut menarik perhatian media asing. Mereka bahkan menyebut Indonesia sebagai episentrum penularan Covid-19 dunia. Surat kabar New York Times misalnya menyebut peningkatan infeksi virus dan kematian harian di Indonesia telah melebihi India dan Brasil.  "Sejumlah negara sahabat telah mengevakuasi warganya dari Indonesia. Sejumlah negara lain juga telah mengumumkan travel ban bagi warganya untuk bepergian ke Indonesia. Artinya, kita diisolasi oleh dunia internasional akibat kegagalan pemerintah mengendalikan pandemi sejak awal. Sebab itu, harus ada evaluasi menyeluruh, termasuk mental para pengambil kebijakan yang kurang merendah pada sang pencipta," ungkapnya.

Komisi VIII Soroti Jumlah Testing Covid-19 yang Terus Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Ruas-Jalan-Sudirman-Di-Tutup-PPKM-Darurat-Dery-Ridwansah-14-1.jpg" alt="Suasana sepi lalu lintas saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (3/7/2021). Petugas akan memberikan akses untuk melintas di titik penyekatan PPKM Darurat di 63 titik di wilayah Ja" width="100%">
<figcaption>Suasana sepi lalu lintas saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (3/7/2021). Petugas akan memberikan akses untuk melintas di titik penyekatan PPKM Darurat di 63 titik di wilayah Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Dengan kebijakan itu bukan berarti masyarakat dengan kebutuhan mendesak tidak boleh melakukan perjalanan. Masyarakat masih bisa melakukan perjalanan namun dengan sejumlah persyaratan ketat untuk mencegah penularan semakin meluas.  "Peraturan ini mewadahi masyarakat yang terdesak untuk melakukan perjalanan. Jika tidak (mendesak), baiknya tetap dirumah untuk menekan peluang penularan semaksimal mungkin," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam Keterangan Pers Harian PPKM Darurat secara daring baru-baru ini.  Persyaratan bagi pelaku perjalanan ini diatur Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Covid-19. Sementara bagi pelaku perjalan dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia, diatur melalui SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Cobvid-19 dan Adendumnya.  Untuk pelaku perjalanan dalam negeri yang menggunakan transportasi udara wajib menyiapkan hasil PCR maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan. Sementara untuk transportasi moda laut, penyeberangan laut, kendaraan pribadi maupun umum melalui perjalanan darat, sepeda motor, kendaraan logistik maupun kereta api antar kota wajib menyiapkan dokumen hasil negatif Covid-19 baik dengan PCR maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, ataupun rapid antigen maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.  Bagi pelaku perjalanan dalam wilayah aglomerasi tidak diwajibkan menunjukkan surat negatif, namun masyarakat perlu tetap berhati-hati karena risiko penularan tetap ada baik selama perjalanan maupun sesampainya di tempat tujuan. Dalam mencegah penularan, upaya yang dapat dilakukan ialah karantina mandiri selama 5 x 24 jam di tempat tujuan.  Di samping itu sejak 3 Juli 2021, pelaku perjalanan berusia kurang kurang dari 18 tahun wajib menunjukkan hasil negatif Covid-19 dengan dengan menyesuaikan opsi moda yang dipilih. Sedangkan bagi pelaku perjalanan dari dan ke pulau Jawa, terdapat tambahan dokumen prasyarat perjalan yaitu sertifikat vaksinasi setidaknya dosis pertama vaksin.  "Keputusan ini menimbang sedang meningkatnya eskalasi kasus khususnya di Pulau Jawa-Bali sehingga perlu proteksi lebih," lanjutnya.  Sejalan dengan itu, perlu disampaikan peraturan terbaru untuk pelaku perjalanan dari luar negeri yang hendak masuk ke Indonesia. Skrining yang dilakukan semakin ketat dengan menambah syarat dokumen perjalanan internasional. Yaitu dengan menambah dokumen sertifikat vaksinasi, dokumen eHac, dan perpanjangan durasi karantina wajib menjadi 8 hari.  Sedangkan bagi WNI yang belum sempat menerima vaksinasi sebelum kedatangan di Indonesia, akan difasilitasi melalui vaksinasinasi skema program atau gratis. Namun setelah dinyatakan negatif melalui tes ulang PCR pertama maupun kedua setibanya di Indonesia.  Untuk pendatang WNI dan WNA yang diizinkan masuk Indonesia dihimbau untuk melakukan karantina lanjutan selama 14 hari setelah dinyatakan negatif berdasarkan hasil tes PCR kedua. Hal ini demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Pemerintah sangat berharap dukungan melalui kedisiplinan dari semua pihak. Baik aparat yang sedang melaksanakan tugas di lapangan maupun masyarakat dengan menjalankan peraturan secara bertanggun jawab.  "Ini adalah tugas kita sebagai bangsa yang besar untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara dan masyarakat luas," kata Prof Wiku.

Saat PPKM Darurat, Masyarakat Hanya Boleh Keluar Rumah Jika Mendesak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-29-at-12.24.21.jpg" alt="Satgas Covid-19 melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang akan melangsungkan kegiatan di Palangka Raya. Rendhik Andika/Antara" width="100%">
<figcaption>Satgas Covid-19 melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang akan melangsungkan kegiatan di Palangka Raya. Rendhik Andika/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satgas Penanganan Covid-19 Kota Palangka Raya telah mengeluarkan 472 izin pelaksanaan pernikahan selama pandemi Covid-19 berlangsung di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah.  ”Sampai saat ini telah ada 472 asistensi atau pendampingan yang dilakukan tim satgas untuk izin pelaksanaan pernikahan,” kata Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Palangka Raya Emi Abriyani pada Jumat (30/10).  Selain melaksanakan asistensi pelaksanaan acara pernikahan, lanjut dia, Tim Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya juga melaksanakan pendampingan terhadap total 1.082 kegiatan masyarakat.  Berdasar data yang dihimpun Tim Satgas Penanganan Covid-19, 1.082 asistensi itu terdiri atas 472 kegiatan pernikahan, 274 kegiatan pertemuan, 102 kegiatan di masjid, 133 kegiatan di gereja, tiga kegiatan di tempat ibadah lain, dan 101 asistensi di tempat usaha. Dari data tersebut pendampingan pada acara pernikahan menjadi asistensi terbanyak mencapai 43,50 persen dan sisanya kegiatan pertemuan mencapai 25,25 persen, kegiatan di masjid 9,40 persen, di gereja 12,26 persen, tempat ibadah lain 0,28 persen, dan asistensi tempat usaha 9,31 persen.  ”Asistensi itu dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat memenuhi dan menjalankan protokol kesehatan Covid-19,” ujar Emi.  Di antara yang harus dipenuhi untuk mendapat izin atau rekomendasi pelaksanaan kegiatan yakni menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, tisu, serta bak sampah. Wajib menjaga jarak selama kegiatan berlangsung dan memastikan setiap orang di lokasi tersebut menggunakan masker serta dilakukan cek suhu tubuh. ”Selain itu juga diberlakukan pengurangan kapasitas 30 hingga 50 persen dari total kapasitas lokasi acara untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan,” terang Emi.  Masyarakat, pengurus tempat ibadah, dan pelaku usaha serta pihak lain yang akan melaksanakan kegiatan pun diminta mengajukan permohonan izin ke Satgas untuk selanjutnya dilakukan verifikasi persiapan oleh tim. Jika siap, akan diberikan surat rekomendasi atau izin. ”Asistensi dilaksanakan secara gratis dan Satgas pun bekerja secara profesional,” ujar Emi.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=DrqP7Ls0Bc8

Satgas Keluarkan 472 Izin Pernikahan selama Pandemi di Palangka Raya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/PGN-iklan-1.jpeg" alt="SIAP PASOK GAS: Petugas PGN memeriksa jaringan gas untuk disalurkan. (PGN for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>SIAP PASOK GAS: Petugas PGN memeriksa jaringan gas untuk disalurkan. (PGN for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) membukukan pendapatan sebesar USD 1.469,17 juta atau sekitar Rp 21,49 triliun sepanjang Semester I 2020 (kurs tengah rata-rata Semester I tahun 2020 sebesar Rp 14.624/USD).  Pendapatan tersebut sebagian besar berasal dari kinerja operasional penjualan gas sehingga PGN Konsolidasi mencatat Laba Operasi sebesar USD 193,09 juta dan EBITDA sebesar USD 390,17 juta.  Di tengah tekanan kinerja dikarenakan kondisi eksternal, PGN tetap berupaya menjaga kinerja operasional dan keuangan khususnya dalam melayani kebutuhan gas bumi nasional.  Direktur Keuangan PGN, Arie Nobelta Kaban mengungkapkan bahwa pencapaian kinerja keuangan semester I Tahun 2020 sangat dipengaruhi kondisi perekonomian saat ini, tripledown effect. Dampak Pandemi Covid-19, turunnya harga migas dunia dan melemahnya kurs Rupiah terhadap USD. Kondisi tersebut berpengaruh kepada usaha PGN terutama sektor hulu yang tergantung pada market terutama harga minyak dan gas serta harga LNG. Rendahnya harga minyak dan gas menyebabkan penurunan pendapatan sektor hulu sedangkan biaya pengoperasian tidak serta merta mengikutinya.  Harga minyak gas dan bumi yang tidak sebaik proyeksi yang dilakukan pada akhir tahun 2019, berpengaruh pada pendapatan dari upstream dan recoverability aset-aset di hulu yang dikelola PT Saka Energi Indonesia (SEI).  Faktor-faktor di atas menyebabkan laba konsolidasi yang diatribusikan ke entitas induk pada Semester I tahun 2020 menjadi sebesar USD 6,7 juta. Untuk semester II, manajemen berupaya maksimal untuk meningkatkan pendapatan perseroan dan tetap disertai dengan efisiensi dari sisi biaya sehingga di semester II diharapkan kinerja keuangan menjadi lebih baik.  Arie menjelaskan, untuk posisi keuangan PGN konsolidasi saat ini dalam kondisi cukup baik dengan posisi Kas dan Setara Kas per 30 Juni 2020 sebesar USD 1,24 miliar. Posisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 yaitu sebesar USD 1,04 miliar.  Demikian juga kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya, masih baik dengan Current Ratio per 30 Juni 2020 sebesar 230%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan Current Ratio per 31 Desember 2019 sebesar USD 197 %.  “Sebagai respons terhadap dampak Covid-19 dan menjaga kinerja perseroan, PGN tetap mengembangkan pembangunan infrastruktur dengan mengambil kebijakan optimasi efisiensi yang tidak terkait langsung dengan pendapatan dan kehandalan jaringan pipa. Selain itu dilaksanakan optimasi arus kas melalui prioritisasi anggaran investasi. Dengan begitu, diharapkan PGN tetap mampu memberikan kinerja positif ditengah perlambatan ekonomi nasional dan global,” ujar Arie.  Selama periode Januari – Juni 2020, PGN berhasil menyalurkan gas bumi sebesar 2.016 BBTUD. Dengan rincian, volume distribusi sebesar 811 BBTUD dan volume transmisi sebesar 1.294 BBTUD. Arie juga mengungkapkan, penurunan distribusi dan transmisi gas disebabkan oleh penurunan demand saat diberlakukannya PSBB beberapa waktu lalu. Hampir seluruh sektor pelanggan, khususnya di sektor komersial, industri seperti restoran, pusat perbelanjaan, hotel, dan produsen baja terdampak dan menutup produksi karena pandemic Covid-19.  Dampak pandemik Covid-19 sempat menjadi kendala dalam pengembangan infrastruktur dan layanan gas bumi. Namun, PGN tetap melaksanakan pembangunan sehingga pada periode Januari-Juni 2020, sehingga total pelanggan PGN tercatat lebih dari 417.000 pelanggan.  Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama menambahkan, PGN juga akan terus membangun dan memperluas infrastruktur gas bumi yang berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional di berbagai sektor bisnis dan pemulihan ekonomi nasional.  Melalui berbagai insiatif dan inovasi yang terus dilakukan, PGN terus membangun proyek-proyek utama untuk ketahanan dan bauran energi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu inovasi untuk menjaga ketahanan pasokan dengan dilakukan intergasi jaringan pipa transmisi South Sumatera West Java (SSWJ) dengan jaringan pipa transmisi West Java Area (WJA) milik PT Pertagas. Integrasi ini akan meningkatkan kapasitas penyaluran gas dari Sumatera ke Jawa Barat sebesar 100 - 150 MMSCFD.  Selain itu, saat ini PGN Grup melalui PT Pertagas sedang melaksanakan pembangunan pipa minyak rokan sepanjang 367 KM yang ditargetkan dapat mengangkut sekitar 265.000 barel minyak per hari dan dapat menekan biaya investasi USD 150 juta atau sekitar Rp 2,1 Triliun.  Selanjutnya, PGN sedang melaksanakan regasifikasi LNG ke 56 lokasi pembangkit listrik PLN untuk mendorong pemerataan akses listrik di berbagai wilayah, serta gasifikasi Kilang Pertamina di 5 lokasi untuk peningkatan nilai keekonomian dan efisiensi energi kilang Pertamina. Proyek-proyek tersebut, diharapkan optimal dalam efisiensi biaya proyek strategis pemerintah dan meningkatkan kemanfaatan dalam jangka panjang  Menurut Rachmat, inisiasi dan sinergi antar Subholding Gas dan Holding Migas Pertamina untuk melaksanakan integrasi jaringan infrastruktur gas bumi dapat menjamin penyediaan pasokan gas, efisiensi, dan mempercepat ketahanan energi nasional.  PGN sebagai subholding gas, juga komitmen melaksanakan realisasi Kepmen ESDM 89/ 2020 dan Kepmen ESDM 91K/ 2020, menyalurkan gas dengan harga khusus sebesar USD 6 per MMBTU ke industri tertentu dan pembangkit listrik. PGN mengupayakan yang terbaik dengan integrasi infrastruktur untuk ketahanan pasokan, efisiensi dan tingkat layanan yang semakin baik.  “Dengan konsistensi dan dukungan stakeholder termasuk regulasi niaga gas bumi, maka PGN mengharapkan dapat menyelesaikan target pemanfaatan gas bumi yang telah dicanangkan, sehingga dapat memberikan kebermanfaatan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia,” tutup Rachmat.

PGN Tetap Jaga Kinerja Sepanjang Semester I Tahun 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/pegadaian.jpg" alt="ANTISIPASI: Petugas melayani warga di Kantor Pegadaian Wiyung Jumat (19/6). Mereka menggunakan sarung tangan, sekat plastik, serta masker. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ANTISIPASI: Petugas melayani warga di Kantor Pegadaian Wiyung Jumat (19/6). Mereka menggunakan sarung tangan, sekat plastik, serta masker. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pegadaian (Persero) membebaskan bunga kepada 1,9 juta nasabah di seluruh Indonesia sejak awal Mei hingga akhir Juli 2020. Hal itu dalam mendukung langkah strategis pemerintah dalam mengembangkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia dan sekaligus menciptakan ekosistem UMKM yang mampu menjadi tulang punggung dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto mengatakan, pembebasan bunga tersebut ditujukan kepada yang memiliki pinjaman kurang dari Rp 1 juta.  "Ini salah satu peran Pegadaian dalam membantu UMKM yang terkena dampak covid. Kita punya program Gadai Peduli itu dengan bunga 0 persen dan tanpa subsidi pemerintah,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (29/8).  Kuswiyoto mengaku, pandemi Covid-19 berdampak bagi pencapaian target laba perusahaan. Namun, pihaknya menyadari bahwa BUMN merupakan agen pembangunan, bukan entitas bisnis yang semata-mata mencari keuntungan.  Kuswiyoto menambahkan, saat ini sektor UMKM dihadapkan pada situasi, dimana Covid-19 memberikan dampak terhadap penurunan omset penjualan dan intensitas pelanggan, penurunan margin keuntungan karena faktor penurunan harga jual, kekurangan bahan baku karena faktor keterbatasan distribusi, hingga kesulitan dalam membayar cicilan kredit atau cicilan sewa lapak.  Mengatasi permasalahan tersebut, Kuswiyoto menegaskan, bahwa Pegadaian memiliki beberapa produk, yang dapat membantu mengembangkan sektor UMKM di Indonesia. Diantaranya adalah produk Gadai baik secara konvensional maupun syariah, maupun pinjaman modal kerja untuk UMKM dan Ultra Mikro.  "Pada kondisi sekarang ini, banyak sekali UMKM terpaksa melakukan PHK atau pemotongan THP karyawannya dan tidak mampu melanjutkan usahanya dalam rentang waktu sementara atau permanen. Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, Pegadaian memiliki beberapa produk lainnya yang ditujukkan untuk mendukung sektor UMKM,” ungkapnya.  Hal senada juga disampaikan Menteri Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Teten Masduki juga menilai bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar bagi sektor UMKM, baik dari sisi supply dan demand. Oleh karena itu, dibutuhkannya kerja sama dari berbagai pihak untuk bersama-sama meningkatan sektor UMKM di Indonesia.  "Banyak UMKM yang terganggu dari aspek pembiayaan, distribusi dan produksi. Maka pemerintah melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), terus berfokus pada pengembangan UMKM," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3qrQ-XJBBxM

Terdampak Covid-19, Pegadaian Bebaskan Bunga Pada 1,9 Juta Nasabah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/HILMI.jpg" alt="Caption : Mantan Rektor Universitas Terbuka (UT) Tian Belawati (baju merah) memberikan materi dalam Temu Ilmiah nasional Guru (TING) XII di kampus UT, Tangerang Selatan, Banten kemarin (25/7). Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Caption : Mantan Rektor Universitas Terbuka (UT) Tian Belawati (baju merah) memberikan materi dalam Temu Ilmiah nasional Guru (TING) XII di kampus UT, Tangerang Selatan, Banten kemarin (25/7). Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) baru saja merilis hasil survei pemenuhan hak dan perlindungan anak di masa pandemi Covid-19. Diantaranya adalah banyak anak yang bosan belajar di rumah. Sehingga ada 74 persen anak yang disurvei ingin kembali belajar di sekolah.  Rektor Universitas Terbuka (UT) Ojat Darojat ikut merasa prihatin atas kebosanan siswa selama menjalani belajar dari rumah. Namun dia mengingatkan kebijakan belajar dari rumah itu diambil demi keselamatan dan kesehatan anak-anak sendiri. Sebab saat ini pandemi Covid-19 masih belum hilang.  Nah terkait banyaknya siswa yang bosan berada atau belajar dari rumah itu, Ojat memberikan sejumlah saran. Dia mengatakan siswa menjadi bosan karena buku paket untuk belajar mereka itu didesain sebagai buku belajar di sekolah. Padahal dia mengatakan untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh, bukunya harus disesuaikan dengan konsep pembelajaran jarak jauh.  Kemudian dia juga memberikan saran supaya para guru bisa berinovasi dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh. ’’Bagaimana murid tetap bisa merasakan kehadiran guru,’’ tuturnya. Selain itu materi yang disajikan juga harus lekat dengan kehidupan anak sehari-hari. Sebab secara fisik anak-anak berada di lingkungan rumah.  Ojat mencontohkan untuk anak-anak yang tinggal di lingkungan pesisir atau pinggir pantai. Kurang pas jika diberikan materi tentang bercocok tanam. Sebab materi tersebut jauh dari keseharian lingkungan mereka. Alangkah lebih pas jika materi yang disajikan adalah tentang nelayan atau menangkap ikan.  Kegiatan tahunan itu juga menghadirkan Tian Belawati sebagai pembicara. Tian sebelumnya adalah Rektor UT. Dalam paparannya Tian menyampaikan dalam era pembelajaran saat ini, siswa jangan sampai merasa terpaksa untuk masuk sekolah. ’’Sehingga ketika berada di sekolah siswa menjadi bete,’’ jelasnya.  Dia mengatakan di tengah pesatnya kemajuan teknologi, para guru harus berkreasi mencetak anak didik yang memiliki keterampilan abad 21. Tian mengatakan di masa Mendikbud Nadiem Makarim ini sudah ada kebijakan guru merdeka. Artinya guru sudah diberikan kemerdekaan.  ’’Harapannya guru bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan,’’ jelasnya. Kemudian memberikan pembelajaran yang memiliki refleksi tingkat tinggi. Sehingga proses pembelajaran bisa menghadirkan pengalaman belajar yang kaya.  Selain itu Tian berpesan supaya guru harus meningkatkan rasa ingin tahu siswa. ’’Di era digital seperti sekarang ini, guru sudah dimudahkan,’’ jelasnya. Informasi sudah tersedia banyak secara elektronik. Kuncinya saat ini guru harus memiliki kemampuan literasi informasi. Artinya guru bisa menyaring mana informasi yang relevan untuk pembelajaran dan tidak. Guru bisa membedakan informasi yang valid atau hoax.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DyZ9uyYqemM  https://www.youtube.com/watch?v=tu6vmV3UU04  https://www.youtube.com/watch?v=T7XPSO_aL3k

Saran Rektor UT Pada Fenomena Banyak Siswa Bosan Belajar di Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/bjb-ok07.jpeg" alt="BERDISKUSI: Dirut bank bjb Yuddy Renaldi (kanan atas) dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersama tokoh lainnya mengikuti seminar daring nasional (webinar) bertajuk UMKM Tangguh Ekonomi Tumbuh di Era Adaptasi Kebiasaan Baru. (bank bjb for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>BERDISKUSI: Dirut bank bjb Yuddy Renaldi (kanan atas) dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersama tokoh lainnya mengikuti seminar daring nasional (webinar) bertajuk UMKM Tangguh Ekonomi Tumbuh di Era Adaptasi Kebiasaan Baru. (bank bjb for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) terus mendorong dan menstimulasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), agar mampu bangkit kembali pada era adaptasi kebiasaan baru (AKB).  Pandemi Covid-19 telah meluluhlantahkan tatanan ekonomi yang selama ini berjalan stabil. Nyaris semua sektor terdampak pandemi, akibat turunnya daya beli dan hilangnya pekerjaan sebagian masyarakat. UMKM juga menjadi salah satu bidang yang juga terdampak penyebaran virus corona ini. Padahal, selama ini UMKM paling tangguh atas berbagai terpaan ekonomi termasuk krisis moneter.  Di Indonesia, selama ini UMKM berkontribusi terhadap 60 % ekonomi nasional. Bahkan, lebih dari 90 % lapangan kerja diciptakan UMKM. Besarnya kontribusi UMKM terhadap negeri, melatarbelakangi digelarnya seminar daring nasional (webinar) bertajuk ’’UMKM Tangguh Ekonomi Tumbuh di Era Adaptasi Kebiasaan Baru” belum lama ini. Webinar yang digelar Bank Indonesia Jabar itu diikuti hampir seribu peserta.  Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi menjadi salah seorang guest speaker, bersama Kepala DKSP Bank Indoensia Filianingsih Hendarta dan CEO and Founder Creativepreaner Event Chief Experience Officer Putri Tanjung. Acara dibuka oleh Kepala BI Jabar Herawanto dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Keynote Speaker Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang diwakili oleh Asisten Deputi Permodalan Fixy. Acara dipandu oleh Diana Sari dari Unpad.  Dalam paparannya, Yuddy Renaldi mengatakan, sektor UMKM yang selama ini mengandalkan penjualan harian, sangat terdampak pandemi, karena daya beli dan akses masyarakat yang terbatas. Dengan demikian, mereka yang memiliki kewajiban pembiayaan juga ikut ter-dampak. Kondisi ini juga berimbas pada semua sektor, termasuk perbankan.  Namun, hasil riset terbaru menunjukkan masyarakat percaya ekonomi akan pulih pada akhir 2020. Walaupun, pelaku usaha harus tahu adanya pola perubahan pengeluaran masyarakat. Misalnya, kecenderungan menunda dan memilah belanja untuk kebutuhan penting. Mencermati hal itu, bank bjb, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi sektor UMKM.  Salah satunya mendukung program prioritas pemerintah daerah dalam bidang infrastruktur. Sementara bagi pelaku UMKM, bank bjb terus menggenjot penyaluran pembiayaan bjb Mesra. Program pembiayaan tanpa bunga yang dikembangkan melalui komunitas di rumah ibadah. Untuk pendampingan bagi UMKM, bank bjb memiliki bjb Pesat.  ’’Tahun ini, bank bjb juga mendapatkan alokasi kredit usaha rakyat (KUR) Rp 1 triliun. Pembiayaan ini diharapkan dapat mendorong pelaku dapat kembali bangkit dan berkembang. Sebab, KUR dibuat untuk pelaku usaha yang kredibel namun belum bankable,’’ ujar Yuddy. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pelaku UMKM di Jawa Barat bisa beradaptasi dengan perubahan ekonomi berbasis digital, pada masa adaptasi kebiasaan baru (AKB).  ’’Pandemi ini memberi kita pelajaran bahwa kita harus siap dengan era disrupsi. Saya titip UMKM agar bisa memanfaatkan peluang disrupsi ini. UMKM harus memaksakan diri menggunakan sistem digital,” kata Emil.  Diakui dia, sebelum Covid-19 melanda, hanya 17% UMKM di Jabar yang telah berbisnis secara digital. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan persentase nasional yang masih di angka 13%. ’’Saya mendoakan UMKM, mari segera hijrah, menggunakan digitalisasi untuk bisnis, untuk kejar potensi yang luar biasa di Jawa Barat. Sementara upaya yang kami lakukan di antaranya mempermudah bahan baku, modal, memperlancar produksi dan distribusi, stimulasi daya beli, menaikkan omzet penjualan,’’ imbuh dia.  Kepala BI Jabar Herawanto mengatakan, selama ini UMKM biasa menjadi bumper ekonomi nasional juga daerah. Namun akibat pandemi, mereka beralih atau berhenti beroperasi untuk sementara waktu karena belanja konsumen turun.  ’’Sementara UMKM 60% berkontribusi terhadap ekonomi nasional dan 90% mampu merekrut tenaga kerja. Di Jabar kontribusi UMKM sangat besar. Sehingga penting mendorong UMKM, karena menjadi tumpuan 45 juta penduduk Jabar,’’ beber dia.  Upaya BI, kata dia, salah satunya melakukan langkah peningkatan kapasitas UMKM melalui digitalisasi. UMKM yang menjalankan bisnis secara digital dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang.

bank bjb Dorong UMKM Tangguh di Era Adaptasi Kebiasaan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/bank-bjb30b.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) terus berupaya mengambil peran dalam mendorong pemulihan ekonomi di Jawa Barat, khususnya di masa adaptasi normal baru. Sebagai bank yang memiliki total aset Rp 123 triliun, bank bjb menjadi bank yang memiliki aset dan laba terbesar di antara BPD lain di Indonesia. Karena itu, bank bjb akan turut berperan mendorong pemulihan ekonomi di Jawa Barat ke berbagai sektor, terutama setor yang langsung bersentuhan dengan pemulihan ekonomi masyarakat.  Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan bahwa pandemi Covid-19 telah memengaruhi sistem perekonomian. Berangkat dari sektor pelaku bisnis formal, melemahnya permintaan global maupun domestik telah mengakibatkan efek domino yang mengganggu aktivitas bisnis sehingga pelaku usaha menunda investasi, terutama pelaku usaha pada sektor-sektor yang terdampak signifikan antara lain sektor manufaktur, konstruksi, transportasi, dan lainnya.  Menurut Yuddy, semakin meluasnya penularan Covid-19 mendorong pembuat kebijakan melakukan langkah pembatasan aktivitas usaha melalui lockdown atau pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan tersebut memang berhasil menurunkan penyebaran Covid-19 namun dampak terhadap kegiatan perekonomian yang terbatas perlu menjadi perhatian bersama.  ’’Kelompok masyarakat yang kegiatan ekonominya bergantung dari pendapatan harian seperti pekerja di sektor informal dan UMKM pada akhirnya menjadi sektor yang paling terpukul akibat pandemi Covid-19. Pelaku usaha formal maupun UMKM menjadi terancam karena tidak dapat memenuhi kewajiban kreditnya dan berpotensi menjadi kredit macet atau NPL (Noan Performing Loan),’’ ujar Yuddy dalam Government Roundtable Series Covid-19: New, Nest &amp; Post.  Yuddy menyebutkan bahwa dengan kondisi ini, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun masyarakat akhirnya mengandalkan tabungan yang semakin hari semakin menipis. Ketika terakumulasi secara nasional, kondisi tersebut dapat mengakibatkan sektor keuangan menghadapi permasalahan likuiditas. Dengan demikian, dalam arus lingkar makroekonomi, tutur Yuddy, hampir semua agen ekonomi yaitu korporasi atau pelaku usaha formal, pelaku usaha informal dan UMKM, rumah tangga, pemerintah, maupun sektor keuangan, mengalami guncangan.  Pihaknya menyadari bahwa krisis yang terjadi saat ini adalah unik karena disebabkan pandemi virus yang kemudian menyebar luas tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa. Namun, juga memengaruhi kegiatan perekonomian. Karena itu, stimulus yang disusun pemerintah pun bersifat multisektoral dari kebijakan sosial sampai dengan kebijakan ekonomi. Stimulus tersebut, menurut Yuddy, diperlukan untuk memastikan bahwa individu dan pelaku usaha mampu bertahan selama krisis Covid-19 sehingga mampu membantu proses pemulihan pasca-krisis.  Bicara Provinsi Jabar, tutur Yuddy, sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap ekonomi perlu dipulihkan dengan cepat agar dapat segera mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan perbankan yang kuat, pembentukan modal, pemulihan ekonomi, dan produktivitas, dibutuhkan untuk membantu proses pertumbuhan ekonomi dengan cepat. bank bjb tentu mendukung penuh program-program prioritas Jawa Barat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Salah satunya, yaitu dengan rencana bisnis yang bersinergi dengan program prioritas pembangunan di Jawa Barat,’’ katanya.

Sebagai Agen Pembangunan, bank bjb Berperan dalam Pemulihan Ekonomi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pendemi Covid-19

Berita Terkini