<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/08/Screenshot_2025-04-07-23-59-43-162_comandroidchrome-edit-3067133764.jpg" alt="Suasana arus balik Lebaran 2025 di Stasiun Pasar Turi, Surabaya. (Humas KAI Daop 8 Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Suasana arus balik Lebaran 2025 di Stasiun Pasar Turi, Surabaya. (Humas KAI Daop 8 Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemkot Surabaya memperketat pendatang dari luar daerah, dengan wajib melakukan skrining Tuberkulosis (TBC) sebelum mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. "Mereka (pemohon yang ingin pindah ke Surabaya), setelah mengurus KK dan sebelum penertiban KTP itu wajib mengikuti skrining TBC," tutur Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, Senin (28/4). Eddy mengatakan bahwa langkah ini adalah tindak lanjut dari upaya percepatan penanganan TBC, serta penerapan sanksi penonaktifan NIK, &nbsp;KK, dan BPJS Kesehatan penderita yang menolak berobat. Sanksi-sanksi tersebut diberlakukan secara bertahap, sebagaimana Peraturan Wali Kota Surabaya (Perwali) Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Surabaya. Hasil dari skrining Tuberkulosis yang sudah diterima oleh pemohon, nantinya wajib dilampirkan ketika hendak mengurus permohonan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya.&nbsp; Apabila hasil skrining menyatakan tidak ada indikasi terjangkit TBC, Dispendukcapil akan melakukan pencetakan KTP. Begitu pula apabila ada gejala TBC dan mereka bersedia melakukan pengobatan, KTP tetap diterbitkan. "Tetapi ketika hasil skrining mereka ternyata mengidap TBC, tapi tidak melakukan atau tidak bersedia untuk mengikuti program pengobatan Pemkot, maka KTP tidak kita terbitkan,&rdquo; imbuhnya. Tidak hanya itu, bagi penderita TBC yang tidak mau berobat ke fasyankes, Pemkot terpaksa menonaktifkan KTP, KK dan kepesertaan BPJS Kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan penyakit tersebut. &ldquo;Jadi (penonaktifan KTP) ini by system, karena kewenangan TBC ini ada Dinkes, nanti puskesmas itu yang memberikan laporan data kependudukan pasien ke kita dan nantinya akan terekam di data kita,&rdquo; tukas Eddy. (*)

Pemkot Surabaya mewajibkan skrining TBC bagi pendatang sebelum mengurus KTP dan KK, dengan sanksi bagi yang menolak.

Pemkot Surabaya Perketat Pendatang: Skrining TBC Wajib Sebelum Urus KK dan KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/13/pendataan-pendatang-surabaya-1653592055.jpg" alt="Petugas mendata para pendatang yang masuk ke Kota Surabaya. (Kecamatan Sawahan)" width="100%">
<figcaption>Petugas mendata para pendatang yang masuk ke Kota Surabaya. (Kecamatan Sawahan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim mengungkapkan sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab utama turunnya angka urbanisasi di Ibu Kota. Diketahui, jumlah pendatang baru ke Jakarta pasca Lebaran 2025 turun tajam hanya menjadi 1.084 jiwa, jauh dari angka pendatang tahun 2024 yang mencapai 16.207 jiwa.&nbsp; "Jumlah pemudik juga menurun sehingga bisa jadi yang mengajak pendatang juga ikut menurun. Pemudik menurun karena menahan diri untuk menghemat pengeluaran melihat kondisi ekonomi tidak menentu," ujar Chico dikutip Senin (14/4). Namun, ia mengungkap data bahwa urbanisasi tidak benar-benar hilang. Fenomena menarik justru terjadi di wilayah sekitar Jakarta. Sebab, pendatang ke Bodetabek meningkat hingga 5 persen dengan alasan biaya hidup yang lebih murah. "Pendatang ke Jakarta menurun, tetapi pendatang ke Bodetabek sebaliknya meningkat hingga 5 persen karena pertimbangan biaya kos dan biaya hidup lebih murah daripada di Jakarta, tetapi mereka tetap ingin atau akan bekerja ke Jakarta," tambahnya. Chico juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki strategi untuk menangani arus pendatang ini agar lebih produktif. "Berbekal data pendatang baik dari Disdukcapil dan Dishub, mereka dapat disalurkan baik oleh Disnaker dan Dinas UMKM untuk pelatihan keterampilan dan penyaluran lapangan kerja yang disediakan, baik untuk di Jakarta, Bodetabek, maupun luar negeri," terangnya. Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menggandeng daerah asal para pendatang untuk membangun potensi ekonomi lokal agar masyarakat tidak perlu hijrah ke ibu kota. "Pemprov DKI akan bekerjasama dengan daerah asal pendatang untuk mengembangkan sentra ekonomi daerah sesuai potensi daerah tersebut," imbuhnya.

Staf Khusus Gubernur Jakarta Chico Hakim ungkap penyebab turunnya urbanisasi di Jakarta, sementara Bodetabek justru meningkat.

Pendatang di Jakarta Turun Drastis, tapi Bodetabek Malah Kebanjiran Urbanisasi, Ini Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pergerakan-penumpang-di-15-bandara-angkasa-pura-ii-capai-9-persen_m_220268.jpeg" alt="Ilustrasi pemudik yang menggunakan pesawat di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemudik yang menggunakan pesawat di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Fenomena arus urbanisasi ke Ibu Kota makin menyusut drastis. Tahun 2025 ini, jumlah pendatang baru yang hijrah ke Jakarta pasca Lebaran hanya tercatat 1.084 jiwa saja, sangat jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, jumlah ini merupakan data terbaru selama musim mudik Lebaran 2025.&nbsp; &ldquo;Pendatang ke RW Kumuh 28,24 persen (berdasarkan Pergub No 90 Tahun 2018),&rdquo; jelas Pramono. Pada tahun 2024, jumlah pendatang baru ke Jakarta mencapai 16.207 jiwa, terdiri dari 7.765 laki-laki (47,91 persen) dan 8.442 wanita (52,09 persen). Sedangkan tahun 2023, jumlah pendatang bahkan mencapai 25.918 jiwa. Adapun data tahun ini menunjukkan komposisi pendatang terdiri dari 512 laki-laki (47,23 persen) dan 572 wanita (52,77 persen). Dari segi usia, 243 jiwa (22,42 persen) adalah anak-anak usia 0&ndash;17 tahun, 868 jiwa (80,07 persen) berada dalam usia produktif 15&ndash;64 tahun, dan 20 jiwa atau sekitar 2,58 persen merupakan lanjut usia. Dari segi pendidikan, mayoritas pendatang (84,13 persen) hanya lulusan SLTA ke bawah, sedangkan sisanya (15,87 persen) memiliki pendidikan lebih tinggi dari SLTA. Tahun sebelumnya, persentasenya hampir serupa: 83,83 persen lulusan SLTA ke bawah dan 16,17 persen di atas SLTA.

Fenomena urbanisasi ke Jakarta menyusut drastis, hanya 1.084 pendatang baru pasca Lebaran 2025, jauh dari tahun sebelumnya.

Pendatang ke Jakarta Usai Lebaran 2025 Turun Drastis! Dari 25 Ribu Jadi Hanya 1.000 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/13/pendataan-pendatang-surabaya-1653592055.jpg" alt="Petugas mendata para pendatang yang masuk ke Kota Surabaya. (Kecamatan Sawahan)" width="100%">
<figcaption>Petugas mendata para pendatang yang masuk ke Kota Surabaya. (Kecamatan Sawahan)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Surabaya mulai memperketat pengawasan terhadap arus urbanisasi yang biasanya meningkat usai Lebaran. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan pendataan warga pendatang yang baru tiba di Kota Pahlawan, terutama mereka yang tidak memiliki identitas atau pekerjaan tetap. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan bahwa proses pendataan sudah dimulai sejak Senin (7/4). &ldquo;Biasanya setelah Lebaran banyak warga yang kembali dari kampung, dan sebagian membawa saudara atau kerabat untuk ikut tinggal di Surabaya,&rdquo; ujarnya kepada JawaPos.com.&nbsp; Pendataan dilakukan oleh petugas kelurahan bersama RT dan RW setempat. Mereka diminta untuk mengidentifikasi siapa saja penduduk baru yang menetap di wilayahnya. &ldquo;RT dan RW adalah pihak yang paling tahu kondisi warganya. Jadi mereka yang kami andalkan dalam proses ini,&rdquo; jelas Eddy. Penduduk yang bukan pemilik KTP Surabaya, namun tinggal sementara atau menetap, tetap wajib tercatat dalam sistem. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pendataan Penduduk Nonpermanen. Eddy menegaskan, pendataan ini bukan sekadar mencatat jumlah, tetapi juga menilai kualitas penduduk nonpermanen. &ldquo;Apakah mereka punya pekerjaan tetap? Apakah punya keterampilan? Karena kalau tidak, bisa jadi beban sosial bagi kota,&rdquo; tegasnya. Surabaya selama ini memberikan banyak fasilitas kepada warganya, mulai dari layanan kesehatan dan pendidikan gratis hingga bantuan sosial. Maka, masuknya warga baru perlu dikontrol agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lebih jauh, Pemkot juga menekankan pentingnya data penduduk untuk menyusun kebutuhan logistik kota. "Kalau jumlah penduduk tidak tercatat dengan baik, bisa berpengaruh pada stok pangan dan pelayanan publik lainnya," kata Eddy. Mereka yang tidak melapor atau tidak memiliki identitas yang jelas bisa menjadi perhatian Satpol PP dan Dinas Sosial. &ldquo;Kalau ditemukan gelandangan, atau warga yang tidak jelas pekerjaan dan tempat tinggalnya, bisa kami pulangkan ke daerah asalnya,&rdquo; ujarnya. (*) Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan sosial akibat urbanisasi yang tak terkendali. &ldquo;Kami tidak melarang orang datang ke Surabaya. Tapi kami ingin memastikan mereka datang dengan tujuan jelas, punya pekerjaan, keterampilan, dan tempat tinggal yang layak,&rdquo; tutur Eddy. <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 416px; top: 151px;">&nbsp;</div>

Pemerintah Kota Surabaya memperketat pengawasan arus urbanisasi pasca Lebaran dengan melakukan pendataan warga pendatang.

Urbanisasi Diawasi Ketat, Pendatang Tak Jelas ke Surabaya Bisa Dipulangkan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/10/24bYZqmVDwTCkN6Em3LXCZMBeLJgef4qj8ZASkGn-1690343518.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebagai kota metropolitan terbesar kedua se-Indonesia, tidak mengherankan bila banyak masyarakat yang ingin tinggal di Kota Surabaya. Baik itu untuk bekerja maupun bersekolah. Fenomena urbanisasi ini mendapat sorotan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Terlebih pasca libur Lebaran, arus kedatangan warga yang ingin menetap di Surabaya kerap meningkat signifikan. "Kami akan terus melakukan pengawasan dan pendataan terhadap warga pendatang baru," tutur Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Taman Surya Balai Kota, usai melakukan halal bihalal, Rabu (9/4). Dia menuturkan, pengawasan akan ditekankan pada rumah indekos atau kos-kosan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Di sini, RT dan RW memiliki peranan yang penting.&nbsp; &nbsp; "Pendatang akan didata RT/RW setempat, karena 1x24 jam harus lapor ke RW agar kita tahu kalau ada kejadian. Saya berharap RT/RW sudah pengecekan, yang masuk harus lapor," imbuh Eri.&nbsp; &nbsp; Eri mengingatkan bahwa pengawasan terhadap kos-kosan di Surabaya, telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pemondokan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015861793/wali-kota-surabaya-eri-cahyadi-tegas-soal-pendatang-tak-jelas-saya-pulangkan">Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Tegas Soal Pendatang Tak Jelas: Saya Pulangkan!</a> &nbsp; &ldquo;Kos-kosan ini sudah ada aturan perda, ada kamar, kamar mandi, dan ada ibu kosnya. Kalau petak-petak ini membuat masalah, bagaimana cara mengontrolnya? pendataan lewat RT/RW,&rdquo; seru Eri &nbsp; Oleh karena itu, Wali Kota Surabaya dua periode itu menegaskan bahwa pendataan dan pengawasan pendatang penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. "Saya berharap ketua RT/RW di Surabaya tidak segan-segan untuk melakukan pendataan dan pengawasan di wilayah masing-masing. Harus jaga Surabaya agar tetap aman dan terkendali," tukas Eri.

Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan pengawasan terhadap pendatang baru pasca libur Lebaran, demi keamanan dan ketertiban masyarakat

Pemerintah Kota Surabaya Awasi Pendatang Baru Pasca Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/10/CSa7D4q6A7hNFqCNGA6QELkqKitmlOuHtr8ZsNhO-2116895850.jpg" alt="Ilustrasi urbanisasi, masyarakat berbondong-bondong datang ke kota-kota besar pasca libur Lebaran. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi urbanisasi, masyarakat berbondong-bondong datang ke kota-kota besar pasca libur Lebaran. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gelombang urbanisasi pasca libur Lebaran bukan lah hal baru. Fenomena ini kerap terjadi di kota-kota besar, seperti Surabaya. Pada momen ini, masyarakat yang berbondong-bondong datang ke Kota Pahlawan. Oleh karena itu, untuk mencegah urbanisasi liar, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerapkan kebijakan yang tegas. Salah satunya melarang pendatang atau penduduk baru yang datang tanpa memiliki tujuan jelas. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa setiap pendatang di Kota Pahlawan akan didata RT/RW setempat. Termasuk tujuan kedatangan dan status pekerjaan mereka di daerah tersebut. "Kalau tidak bekerja, untuk apa tinggal di sini? Dan ini dibutuhkan kerja sama dengan RT/RW. Karena itu saya berharap kepada RT/RW kalau ada yang masuk ke dalam wilayahnya, tolong dipantau dan dijaga," tutur&nbsp;Eri. &nbsp; Politikus yang akrab disapa Cak Eri itu tak segan untuk memulangkan pendatang baru yang tidak memiliki tujuan jelas di Surabaya. Dalam proses pemulangan, Pemkot akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah asal "Saya pulangkan kalau tidak jelas di Surabaya, tidak bekerja. Saya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah," imbuh Cak Eri yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI. Wali Kota Eri menilai pengawasan ketat terhadap pendatang penting dilakukan demi menjaga ketertiban, keamanan, serta kesejahteraan kota dari dampak buruk urbanisasi yang tidak terkendali. Selain menjaring pendatang berdasar tujuan kedatangan dan status pekerjaan, Pemkot Surabaya juga memperketat pengawasan pada rumah indekos atau kos-kosan. Tujuannya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. &nbsp;&nbsp; &ldquo;Kos-kosan ini sudah ada aturan (Perwali Nomor 79 Tahun 2018), fasilitasnya ada kamar, kamar mandi, dan ada ibu kosnya. Kalau petak-petak ini membuat gaduh, bagaimana mengontrolnya? ya lewat pendataan RT/RW,&rdquo; tukas Eri. &nbsp; &nbsp;

Wali Kota Eri Cahyadi terapkan kebijakan tegas untuk awasi pendatang baru di Surabaya pasca Lebaran, demi ketertiban dan keamanan kota

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Tegas Soal Pendatang Tak Jelas: Saya Pulangkan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/28/JKT_PEMBERANGKATAN-MUDIK-GRATIS-PEMPROV-DKI-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_27032025-2-137198473.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (tengah) berfoto dengan pemudik saat pemberangkatan Program Mudik Gratis di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (26/03/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (tengah) berfoto dengan pemudik saat pemberangkatan Program Mudik Gratis di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (26/03/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi langkah Gubernur Pramono Anung yang meniadakan operasi yustisi di Jakarta pasca Lebaran Idulfitri 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Diketahui, Jakarta masih menjadi magnet pendatang untuk mencari pekerjaan demi penghidupan yang lebih baik. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, keputusan Pramono itu menunjukkan bahwa Jakarta merupakan kota terbuka bagi siapa saja, termasuk pendatang. Kata dia, keputusan Pramono sangat bijaksana, karena membangun Jakarta bisa dilakukan oleh siapapun. &ldquo;Kami tentu mendukung dan mengapresiasi keputusan Pak Gubernur yang bijaksana ini, karena Jakarta merupakan kota terbuka, yang siapa saja bisa datang ke sini,&rdquo; ujar Pantas pada Kamis (3/4). Meski demikian, Pantas mengingatkan para pendatang untuk memiliki bekal sebelum tiba di Jakarta. Bekal yang dimaksud adalah kerabat atau sanak famili yang lebih dulu tinggal di Jakarta dan ketrampilan untuk mendapat pekerjaan. Kedua bekal itu, ujar Pantas, sangat dibutuhkan untuk menghindari potensi mereka terkatung-katung hidup di Jakarta. Jika ada kerabat di Jakarta, lanjut dia, setidaknya ada tempat sementara untuk menetap sambil mencari pekerjaan. &ldquo;Kemudian skill diperlukan untuk meningkatkan potensi mendapat pekerjaan, karena kita tahu Jakarta sebagai kota jasa dan niaga maka diperlukan skill dengan kemampuan SDM (sumber daya manusia) yang baik,&rdquo; katanya. Menurut Pantas, urbanisasi pasca mudik harus disertai kesiapan agar untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Sebagai contoh bertambahnya angka pengangguran, kesejahteraan sosial-ekonomi hingga ancaman kriminalitas. &ldquo;Hal-hal itu bisa dicegah atau diminimalisir apabila calon pendatang ke Jakarta mempersiapkan diri dengan baik sebelum merantau,&rdquo; ucap Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini. Pantas juga mendorong agar perangkat RT/RW turut aktif memantau dan mendata jumlah warganya pasca lebaran. Bagi setiap pemudik yang datang, hendaknya didata dengan baik, sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa langsung diantisipasi. &ldquo;Untuk para pendatang juga wajib melapor ke RT/RW karena ini sudah diatur dalam Pasal 13 ayat 3 di Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga,&rdquo; pungkasnya. Diketahui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menegaskan, Jakarta terbuka untuk siapa pun, termasuk bagi pendatang dari daerah yang tiba selepas Lebaran. Pramono mempersilakan siapa pun untuk mencari kerja di Jakarta, tetapi pendatang yang ke Jakarta harus memiliki dan mengasah keterampilan. &ldquo;Saya dan Bang Doel (sapaan populer Rano Karno), kami sudah berdiskusi, kami tidak melakukan operasi yustisi ya, yang kami lakukan adalah lebih kepada kemanusiaan, siapa pun yang datang ke Jakarta harus ada identitasnya. (Dinas) Dukcapil akan mengecek itu, administrasinya dicek," kata Pramono.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi langkah Gubernur Pramono Anung yang meniadakan operasi yustisi di Jakarta.

PDIP Dukung Kebijakan Gubernur Pramono yang Tak Larang Pendatang ke Jakarta Usai Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/15/JKT_FESTIVAL-BEDUG-JAKARTA-2025_HANHNG-HAMBARA_15032025-16-210608473.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno secara resmi membuka Festival Beduk 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno secara resmi membuka Festival Beduk 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno Si Doel memberikan peringatan keras bagi para pendatang yang berniat mengadu nasib di ibu kota. Menurutnya, tanpa keterampilan yang cukup, mereka akan kesulitan bertahan dan bersaing di Jakarta. Wagub Rano menegaskan, Pemprov Jakarta tidak akan melarang siapa pun datang ke kota ini. Sebab, setiap orang berhak memperbaiki nasib di Jakarta. "Pak Gubernur juga bilang, kami tidak akan melarang orang untuk tidak datang ke Jakarta, silahkan saja datang ke Jakarta," ujar Rano Karno di Balai Kota Jakarta, Senin (31/3). Namun, dia menekankan pentingnya memiliki keterampilan agar bisa bertahan hidup di Jakarta. Tanpa keterampilan, para pendatang harus siap bersaing ketat dengan penduduk lokal yang sudah lebih dulu menguasai berbagai sektor pekerjaan. "Memang kalau ingin mengadu nasib di sini, minimal harus punya keterampilan, punya skill. Karena nanti kalau enggak punya keterampilan akan bersaing dengan masyarakat yang ada di Jakarta," lanjutnya. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga menegaskan bahwa Pemprov Jakarta tidak akan menggelar operasi yustisi bagi para pendatang setelah Lebaran 1446 H. Menurutnya, Jakarta tetap menjadi kota yang terbuka bagi siapa saja yang ingin datang dan bekerja. "Saya juga ingin menyampaikan bahwa Jakarta, sekali lagi, terbuka bagi siapapun," kata Pramono Anung di kawasan Monas, Kamis (27/3).

Wagub Rano Karno mengingatkan pendatang agar memiliki keterampilan untuk bersaing di Jakarta, Gubernur Pramono Anung juga mendukung.

Peringatan Wagub Rano Karno ke Pendatang: Harus Punya Skill atau Siap Kalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/21/222-848585.jpg" alt="5 weton ternyata didampingi oleh Dewi Fortuna sehingga ia memperoleh keberuntungan besar" width="100%">
<figcaption>5 weton ternyata didampingi oleh Dewi Fortuna sehingga ia memperoleh keberuntungan besar</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewi Fortuna tentunya kalian tahu istilah ini. Ia adalah dewi pendatang keberuntungan. Ada beberapa weton yang didampingi olehnya. Berikut 5 weton tersebut dikutip dari YouTube Ngaos Jawa pada 21 Desember 2024. 1. Minggu Wage Weton ini dipengaruhi oleh lintang tanggala yang artinya sanggup menyembunyikan perasaan serta murah hati dengan pancasuda sumur sinobo yang ia miliki membuatnya berwawasan luas dan menjadi sumber ilmu bagi orang lain weton ini akan menikmati banyak keberuntungan dan rezeki berlimpah. 2. Sabtu Pahing Doa yang dipanjatkan oleh weton ini akan banyak terkabul dan segala cita-cita weton ini akan terwujud. Berada di kepintaran kecerdasan dan kebijaksanaan tidak heran jika weton ia sangat cerdas dan bijaksana sekaligus menjadi tempat orang lain meminta nasehat saran dan pertolongan. Pemilik weton ini memiliki kekuatan fisik pekerja keras dan ulet. Tidak mudah menyerah tidak mudah putus asa sebelum apa yang menjadi impian dan cita-cita mereka terwujud. 3. Senin Kliwon Memiliki watak sopan santun lemah lembut dan ramah tamah dengan paras kembang yang dimilikinya membuat weton ini memiliki daya tarik atau pesona yang kuat. Hidupnya berkecukupan namun perasaan selalu cemas dan resah selalu dianugerahi rezeki yang melimpah dan hidup tenang. 4. Sabtu Pon Orangnya suka kemewahan dan suka menampilkan bakat dan kepintarannya. Dirinya tidak gampang menyerah diramalkan akan mendapatkan keberuntungan dan rezeki yang banyak. 5. Selasa Pon Menurut primbon Jawa mereka adalah weton yang memiliki sanggar Waringin yang artinya teduh hati dan suka memberikan perlindungan kepada orang lain. Selera yang tinggi dan selalu ingin di atas mereka adalah juga sosok yang tidak mau diam dalam zona nyaman dan selalu ingin tantangan baru. ***

5 weton yang didampingi Dewi Fortuna sehingga keberuntungan datang menghampiri dalam jumlah tak terhingga

5 Weton Didampingi Dewi Fortuna Pendatang Keberuntungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/06/JKT_INDEKS-PEMBANGUNAN-MANUSIA-JAKARTA-NAIK_HANUNG-HAMBARA_24042024-6-3847933449.jpg" alt="Ilustrasi pekerja di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jakarta selama periode Januari&ndash;Juni mencapai 7.469 orang. Sekaligus menjadikan Jakarta sebagai salah satu penyumbang terbesar PHK di Indonesia pada semester I tahun ini. Angka PHK itu naik 900-an persen atau 6.786 orang dibandingkan periode yang sama tahun 2023, yang &rsquo;hanya&rsquo; 683 orang. Mengenai data tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut mayoritas korban PHK bukan warga Jakarta. ''Berdasarkan data yang ada, memang PHK tinggi. Berdasarkan data yang ada, tidak murni itu adalah warga Jakarta yang sudah lama tinggal,'' ujar Heru, senin (5/8). Sebagian merupakan pendatang yang bekerja atau mencari pekerjaan di Jakarta. ''Ada beberapa warga yang memang datang ke Jakarta langsung. Dia kan kalau ke Jakarta tinggal dengan saudaranya.&nbsp; Atau dengan temannya, dengan jaminan lainnya sesuai dengan aturan kependudukan. Kan dia boleh pindah,'' jelasnya. Sebagian pendatang yang sudah berganti alamat domisili itu sebagian belum mendapat pekerjaan. ''Memang ada sebagian yang belum mendapat pekerjaan. Nah itu juga termasuk di dalam data itu. Ini menjadi perhatian,'' imbuh Heru.

Jumlah pekerja yang di-PHK di Jakarta pada Semester I tahun ini mencapai 7.469 orang. Mayoritas korban PHK diklaim bukan warga Jakarta.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pendatang

Berita Terkini