<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/Ya0ITb2J7Xotl912BlUFqigV2KPlTPBl0C5aPb1V-2-3613554140.jpg" alt="Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto menjelaskan pemetaan tiga klaster pendataan korban robohnya bangunan Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Jumat (3/10/2025). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto menjelaskan pemetaan tiga klaster pendataan korban robohnya bangunan Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Jumat (3/10/2025). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto buka suara soal pendataan korban dalam tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny, Kabupaten Sidoarjo, yang masih simpang siur.&nbsp; Ia mengatakan, pihaknya mengambil langkah strategis dengan membagi data korban ke dalam tiga klaster utama. Tujuannya untuk mempermudah proses identifikasi dan akurasi jumlah korban. "Tiga klaster yang kami bagi nanti, klaster dari santrinya sendiri, klaster pengurus pesantren, dan klaster pegawai yang melakukan kegiatan renovasi pembangunan gedung," tutur Nanang di lokasi, Jumat (3/10). Langkah tersebut dinilai penting untuk melacak siapa saja korban yang berada di lokasi saat bangunan empat lantai Pondok Pesantren Al Khoziny tiba-tiba ambruk pada Senin (29/9) sekitar pukul 15.35 WIB. "Jadi fokus kita saat ini adalah menemukan jenazah-jenazah yang dimungkinkan masih ada di reruntuhan. Dan ini sedang berproses, rekan-rekan sudah melihat bagaimana puing-puing seperti ini," jelasnya. Disinggung mengenai penyelidikan penyebab bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny yang diduga karena kegagalan konstruksi, Nanang menegaskan bahwa pihaknya belum memulai penyelidikan.&nbsp; "Inilah yang harus kita lihat nanti. Yang jelas tetap nanti akan melakukan kegiatan proses (penyelidikan), tetapi yang utama sekarang ini adalah masalah kemanusiaannya dulu," tegas Nanang. <h2>Kronologi Singkat </h2> Bangunan yang difungsikan sebagai musala di Ponpes Al Khoziny Sidoarjo tiba-tiba ambruk pada Senin (29/9) sekitar pukul 15.35 WIB. Insiden tragis ini terjadi saat santri Pondok Pesantren Al Khoziny sedang melakukan salat Asar berjamaah pada rakaat kedua.&nbsp;Akibatnya, banyak santri yang terjebak dalam reruntuhan bangunan. Puluhan santri diduga masih terjebak dalam reruntuhan. Tim SAR pun terus berupaya mengevakuasi korban dengan menggunakan alat berat (ekskavator dan crane).&nbsp; Hingga Jumat (3/10) pukul 19.30 WIB, sebanyak 116 orang korban berhasil dievakuasi, baik secara mandiri maupun oleh Tim SAR, dengan rincian 103 selamat dan 13 korban meninggal dunia.&nbsp;

Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto menjelaskan pendataan korban ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny dibagi dalam 3 klaster untuk akurasi.

Data Korban Robohnya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Simpang Siur, Polda Jatim Petakan Tiga Klaster Pendataan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/02/vVN4P3ilCfV45GY7EkQEZ6oEQA6AMyvcYz8AqDTo-2323220020.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah tegas untuk mengendalikan lonjakan pendatang setelah Idul Fitri 2025. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menginstruksikan seluruh jajaran mulai dari camat, lurah, hingga RT dan RW, meningkatkan pengawasan terhadap warga baru di masing-masing wilayah. Menurut Eri, pendataan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pendatang memiliki tujuan yang jelas dan tidak menjadi beban bagi kota. &ldquo;Saya sudah sampaikan ke teman-teman camat dan lurah agar memperkuat pengawasan di lingkungan mereka. Setiap orang yang datang harus melapor,&rdquo; ujar Eri Cahyadi, Rabu (2/4). Salah satu kebijakan yang diterapkan Pemkot Surabaya adalah tidak memberikan bantuan bagi warga yang baru mengubah KTP menjadi penduduk Surabaya selama 10 tahun. Kebijakan ini dibuat untuk memastikan kesejahteraan warga asli tetap menjadi prioritas. &ldquo;Kalau mereka mengubah KTP jadi Surabaya, tetap 10 tahun tidak akan mendapat bantuan dari pemkot,&rdquo; tambah Eri. Selain melakukan pendataan, Pemkot juga akan memantau tempat-tempat kos yang biasanya mengalami peningkatan jumlah penghuni setelah Lebaran. RT dan RW diminta untuk mendata penghuni baru guna menghindari potensi masalah keamanan. &ldquo;Kos-kosan pasti bertambah penghuninya setelah Lebaran. Oleh karena itu, setiap RT/RW harus mendata siapa saja yang tinggal di sana agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat,&rdquo; jelas Eri Cahyadi. Eri menegaskan, siapa pun yang datang ke Surabaya tanpa pekerjaan atau tujuan yang jelas akan dipulangkan ke daerah asal. Pemkot akan bekerja sama dengan pemerintah daerah tempat asal pendatang untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar. &ldquo;Kalau tidak ada kejelasan, tidak punya pekerjaan, akan saya pulangkan. Saya juga akan berkoordinasi dengan pemda asal mereka,&rdquo; tegas Eri. Dengan langkah-langkah ini, Pemkot Surabaya berharap bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan kota dari dampak negatif urbanisasi yang tidak terkendali. Eri juga mengajak masyarakat, khususnya pengurus RT/RW, untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan ini. &ldquo;Setiap pendatang harus didata. Apakah sudah bekerja atau belum? Kalau belum, apa alasannya tinggal di sini? Ini butuh kerja sama semua pihak, khususnya RT/RW,&rdquo; tandas Eri Cahyadi.

Pemkot Surabaya ambil langkah tegas kendalikan pendatang pasca Idulfitri 2025, fokus pada keamanan dan kesejahteraan warga

Pemkot Surabaya Perketat Pendataan Pendatang usai Lebaran, yang Tak Jelas Akan Dipulangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Screenshot_2021-06-17-17-26-09-79.png" alt="Nakes melakukan vaksinasi kepada warga Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Nakes melakukan vaksinasi kepada warga Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Vaksinasi bagi warga di atas usia 18 tahun sedang dalam proses pendataan. Tidak hanya warga Surabaya yang bisa mendapatkan vaksin, tapi juga warga luar Surabaya yang bekerja di Surabaya. Saat ini, Pemkot Surabaya sedang melakukan pendataan. Warga bisa mengisi data melalui program google docs <a href="https://bit.ly/pendaftaranvaksin18tahun">https://bit.ly/pendaftaranvaksin18tahun</a>.  Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menjelaskan, setelah pendataan, pemkot akan meminta vaksin kepada kementerian kesehatan. ”Vaksinasi 18 tahun ini memang pelaksanaannya sudah lewat tahap 1 terselesaikan. Kami menunggu data yang masuk. Tahap 1, 2, dan 3 ter-cover untuk dosis 1,” jelas Febriadhitya Prajatara pada Kamis (17/6).  Saat ini, pihaknya sedang menunggu dosis 2 untuk tahap 2 dan 3. Hal itu dilakukan untuk percepatan pemberian vaksinasi. ”setelah itu kami lanjut tahap 4, yaitu masyarakat umum. Ini masyarakat produktif usia 18 ke atas,”kata Febriadhitya Prajatara.  Menurut dia, vaksinasi Covid-19 tersebut tidak hanya dilakukan untuk warga Surabaya. Namun juga untuk warga luar yang bekerja di Surabaya. ”Bisa minta surat keterangan yang menerangkan dia bekerja atau kos di Surabaya. Agar nanti, saat dipanggil bisa menunjukkan ke petugas puskesmas,” ujar Febriadhitya Prajatara.  Pendataan vaksinasi itu, lanjut Febriadhitya Prajatara, sudah dibuka sejak 3 hari lalu. Saat ini, semua bisa mendaftar terlebih dahulu.  ”Akan kami mintakan ke pemerintah pusat untuk diberi vaksin. Hingga sekarang sudah ada 30 ribu pendaftar. Akan terus bertambah,” ucap Febriadhitya Prajatara.  Dia mengaku senang karena animo vaksinasi lebih tinggi. Terlebih setelah peningkatan kasus Covid-19 terjadi cukup signifikan.  ”Harapannya fatality rate turun. Setelah lansia, nakes, dan pejabat publik,” tutur Febriadhitya Prajatara.  Program vaksinasi itu dilakukan untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunitas. Untuk, mencapai kondisi itu, vaksinasi harus mencakup 70 persen warga.  ”Target vaksin sekitar 1.800.000 minus lansia. Jadi ditambah lansia, perkiraannya ada 250.000. Saat ini, pemberian vaksin dosis pertama baru sekitar 700.000. Jadi kami tidak menutup masyarakat umum,” kata Febriadhitya Prajatara.  Meski jumlah vaksinasi tidak ada dibatasi, dia meminta masyarakat untuk bersabar karena banyak yang ingin dan belum dapat stok vaksin dari Kemenkes. ”Semua terdata, kami sinkronkan lagi,” ujar Febriadhitya Prajatara.

Warga Luar Surabaya Bisa Ikuti Program Vaksinasi 18 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/hoaks-pns-surabaya.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejak Rabu (17/3), beredar pesan broadcast berisi rekrutmen pekerjaan untuk warga Surabaya. Broadcast itu menyebar di grup-grup WhatsApp dengan berbagai macam bentuk. Intinya ada rekrutmen pekerjaan khusus warga ber-KTP Surabaya dan daftar di RT.  Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Febriadhitya Prajatara memastikan berita itu hoaks.  ”Informasi itu tidak benar (hoax)! Itu bukan broadcast dari Pemkot Surabaya,” tegas Febriadhitya Prajatara pada Jumat (19/3).  Saat ini, lanjut dia, Pemkot Surabaya tengah melakukan pendataan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pendataan MBR plus kali ini lebih rinci dibandingkan yang lama. Sebab, petugas tidak hanya melihat kondisi rumah warga. Namun, hingga memelototi dalam satu KK berapa yang bekerja dan bekerja di mana. Termasuk berapa pendapatan atau penghasilannya dalam satu bulan.  ”Nah, data MBR ini diverifikasi RT kemudian divalidasi kelurahan. Nanti disurvei dinas sosial. Makanya dalam beberapa pertemuan Pak Wali Kota ke kecamatan-kecamatan. Beliau meminta para lurah dan camat untuk merampungkan pendataan ini,” papar Febriadhitya Prajatara.  Setelah itu, menurut dia, data MBR plus itu akan menjadi dasar dan landasan Pemkot Surabaya untuk memberikan intervensi. Bentuk intervensi pun beragam. Di antaranya, pelatihan dan pemberdayaan wirausaha. Bisa juga dipekerjakan di perusahaan swasta di Surabaya dan jadi tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya.  ”Bentuk intervensinya bermacam-macam. Kita bersinergi dengan semua pihak,” ujar Febriadhitya Prajatara.  Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Suharto Wardoyo juga memastikan bahwa pihaknya sedang melakukan pendataan MBR dan DTKS. Data tersebut diinput dalam aplikasi epemutakhirandata.surabaya.go.id yang dibuat Diskominfo.  ”Pendataan kali ini lebih detail dan ditambah item pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan. Sehingga, dalam MBR plus kali ini datanya lebih detail,” kata Suharto Wardoyo.  Dia menegaskan, sumber data MBR itu tetap dari Dinas Sosial yang kemudian disebarkan ke kecamatan, kelurahan, hingga ke tingkat RT. Kemudian, ketua RT melakukan verifikasi data tersebut, kemudian divalidasi kelurahan dan selanjutnya disurvei Dinsos.  ”Dalam pendataan kali ini, RT juga bisa memasukkan data baru yang mungkin masuk ke dalam MBR, lalu data tersebut divalidasi di kelurahan dan disurvei Dinsos,” ujar Suharto Wardoyo.  Data MBR yang sudah clear itu akan dijadikan acuan atau dasar Pemkot Surabaya dalam memberikan intervensi. Dia berharap setelah ada intervensi dari pemkot, warga atau keluarga itu bisa segera keluar dari MBR, sehingga kemiskinan di Surabaya makin rendah.  ”Kami terus merampungkan data MBR plus itu,” ucap Suharto Wardoyo.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/YYuWw6Mf2us

Pemkot Pastikan Berita WhatsApp Soal Retrutmen Modal KTP Surabaya Hoax

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/OJOL-FREDRIK-TARIGAN-JAWA-POS1.jpg" alt="Ilustrasi driver Ojek Online tengah menunggu penumpang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi driver Ojek Online tengah menunggu penumpang</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Vaksinasi gelombang kedua kabarnya juga akan diberikan kepada driver online. Salah satu alasannya karena driver online merupakan pihak yang sering bertemu dan melakukan pelayanan publik.  Rencananya, vaksinasi gelombang kedua akan dilaksanakan pada Maret. Vaksin itu akan dialokasikan untuk pelayan publik, aparat TNI-Polri, hingga masyarakat umum. Dari target 18,5 juta orang sasaran vaksinasi tahap kedua, sebanyak 1.251.866 di antaranya adalah driver online.  Rencana tersebut direspons positif Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Jawa Timur. Menurut Daniel Lukas Rorong, humas PDOI Jawa Timur, langkah yang dilakukan pemerintah tersebut sudah tepat.  ”Tanpa mengesampingkan profesi lain, mengingat mobilitas yang tinggi, driver online rawan tertular dan menularkan virus korona. Apalagi orang tanpa gejala (OTG) kini mendominasi kasus positif,” ujar Daniel pada Jumat (12/2).  Daniel berharap agar data driver online yang masuk dalam daftar penerima vaksin tahap kedua bisa segera disosialisasikan. Driver online diharapkan bersedia dan tidak menolak jika namanya masuk dalam daftar divaksinasi.  ”Jangan percaya sembarang informasi. Sehingga program vaksinasi ini diharapkan bisa berjalan dengan lancar,” ujar Daniel yang juga menjadi salah satu penggugat Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108/2017 yang dikabulkan Mahkamah Agung (MA).  Selama masa pandemi Covid-19, lanjut dia, pendapatan driver online menurun drastis. Bahkan, penurunan penghasilan driver online bisa mencapai 50–70 persen.  ”Misal, untuk ojol. Yang biasanya sehari bisa mendapatkan penghasilan 100 ribu-200 ribu rupiah, sekarang hanya bisa membawa pulang uang Rp 50 ribu–Rp 150 ribu. Bahkan, tak sedikit yang hanya memperoleh penghasilan Rp 30 ribu–Rp 50 ribu. Tentu saja, penghasilan itu tidak cukup bagi mereka yang sudah berkeluarga dan punya anak,” terang Daniel.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=kl_P3Zt_2n8

Rencana Vaksinasi 1 Juta Driver Online Disambut Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/puting-beliung-hajar-pemalang-101-rumah-roboh-13-orang-luka-luka_m_178537.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bencana puting beliung menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Pemalang, Minggu (31/12) sore. Meski tidak ada korban jiwa, ratusan rumah rusak dan 13 orang diantaranya menderita luka-luka sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit. Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, AKBP Agus Triatmaja membenarkan adanya peristiwa tersebut. Informasi yang didapatkannya, puting beliung tersebut terjadi di kelurahan Bojongbata, Kelurahan Kebondalem, Desa Bojongnangka dan Desa Tambak Rejo. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (31/12) sore sekitar pukul 16.45 WIB. "Iya betul (terjadi angin puting beliung di Pemalang)," katanya kepada JawaPos.com, Minggu (31/12) malam. Dalam laporan yang diterimanya, bencana puting beliung tersebut merusakkan setidaknya 101 rumah. Perinciannya yakni sebuah penggilingan padi atau rice mill, sebuah bengkel sepeda motor, 6 rumah warga rusak berat dan selebihnya 83 rumah gentengnya berserakan. "Meski tidak ada korban jiwa, tercatat 13 orang luka-luka dan harus dirawat di RSUD Dr M Ashari Pemalang," bebernya. Sejauh ini, petugas gabungan masih berupaya melakukan pembersihan dan pendataan terkait kerusakan yang timbul akibat bencana puting beliung tersebut.

Puting Beliung Hajar Pemalang, 101 Rumah Roboh, 13 Orang Luka-luka

pendataan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pendataan