<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/N7ZbJEfRzp0wYwHu0IKkBz4tk2nKEfMTOERvAyQm-1563337590.jpg" alt="Ilustrasi rupiah. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rupiah. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- &nbsp;Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pengeluaran riil per kapita per tahun masyarakat Indonesia yang disesuaikan tercatat sebesar Rp 12.802.000. Itu artinya, rata-rata pengeluaran ril penduduk Indonesia tahun 2025 mencapai Rp12,80 juta untuk satu tahun dan per kapita atau per orang.&nbsp; Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud menyampaikan pengeluaran tersebut tercatat meningkat 461.000 rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan begitu, jika Rp 12.802.000 dibagi menjadi 12 bulan, maka setiap bulan pengeluaran riil per kapita masyarat Indonesia tercatat sebesar Rp 1.066.833.&nbsp; "Pengeluaran ril per kapita per tahun yang disesuaikan pada tahun 2025. Pengeluaran ril per kapita penduduk Indonesia mencapai 12,80 juta per tahun. Angka tersebut meningkat sebesar Rp461 ribu dibandingkan dengan tahun 2024." kata Edy dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/11).&nbsp; Sebagai informasi pengeluaran ril per kapita per tahun yang telah disesuaikan adalah rata-rata konsumsi penduduk per tahun berdasarkan harga konstan di tahun 2012 dengan wilayah rujukan dalam Jakarta Selatan.&nbsp; Dalam data yang dirilis BPS, Selama periode 2020&ndash;2025, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan meningkat sebesar 1.789.000 rupiah. Adapun jika dilihat rata-rata peningkatan selama &nbsp;periode yang sama, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat sebesar 357.800 rupiah per tahun.&nbsp; Untuk diketahui, pegeluaran riil per kapita ini menjadi salah satu komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2025. Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia mencapai 75,90 atau dalam kategori tinggi, atau naik 0,88 poin dari tahun 2024 yang sebesar 75,02.&nbsp; Edy menyebut, sejak tahun 2020, IPM Indonesia mengalami peningkatan secara konsisten. Jika dirinci menurut komponen pembentuknya, capaian untuk tahun 2025 terdiri atas Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir mencapai 74,47 tahun, artinya pada tahun 2025 rata-rata umur bayi yang baru lahir diperkirakan akan hidup hingga 74,47 tahun.&nbsp; Kemudian rata-rata lama sekolah mencapai 9,07 tahun, hal ini kata Edy, menandakan bahwa penduduk di usia 25 tahun ke atas di Indonesia di tahun 2025 memiliki rata-rata lama sekolah selama 9,07 tahun atau setara dengan sekolah menengah pertama di kelas 3.&nbsp; "Harapan lama sekolah sebesar 13,30 tahun, artinya penduduk Indonesia yang berusia 7 tahun pada tahun 2025 diperkirakan akan menempuh pendidikan hingga 13,40 tahun atau setara kuliah di tahun kedua," jelasnya.

BPS melaporkan pengeluaran riil per kapita Indonesia tahun 2025 mencapai Rp 12,80 juta, meningkat 461 ribu dari tahun sebelumnya.

BPS Cata Pengeluaran Warga RI Rata-rata Sebulan Rp 1,06 Juta Per Bulan, Atau Rp 12.802.000 Per Tahun

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/23/rupiah-7304261_1280-186713433.jpg" alt="Ilustrasi uang Rupiah. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang Rupiah. (Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 menyepakati bahwa pendapatan rata-rata warga negara menjadi Rp 7,6 juta per bulan pada tahun depan. Hal ini sejalan dengan penetapan Gross National Income (GNI) per kapita sebesar USD 5.520 (asumsi kurs Rp 16.692 per dollar AS) atau setara Rp 92,1 juta per tahun atau Rp 7,6 juta per bulan. "GNI per kapita USD 5.520," kata Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (24/9). Dalam sambutannya, Said juga menyebutkan bahwa APBN 2026 disepakati menjadi perangkat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, Banggar DPR bersama pemerintah sepakat menetapkan sejumlah target indikator kesejahteraan yang salah satunya adalah GNI. Pihaknya memastikan, indikator tersebut ditetapkan sebagai ukuran kinerja bagi sukses tidaknya perlaksanaan pembangunan manusia. Tak hanya GNI per kapita, Banggar DPR RI dan pemerintah dalam APBN 2026 juga menetapkan tingkat pengangguran terbuka 4.44 sampai 4.96. Kemudian, tingkat kemiskinan 6.5 sampai 7.5; Tingkat kemiskinan ekstrim 0 sampai 0.5; Indeks gini 0.377 sampai 0.380. Selanjutnya, indeks modal manusia 0.57; Indeks kesejahteraan petani 0.7731 dan penciptaan lapangan kerja formal 37.95. "Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) 37.14; Indeks kualitas lingkungan hidup 76.67," jelasnya. Tak hanya itu, melalui APBN 2026, Badan Anggaran bersama pemerintah menyepakati penambahan tiga indikator kesejahteraan. Antara lain indeks kesejahteraan petani yang merupakan penyempurnaan dari instrumen nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. "Penciptaan lapangan kerja formal sebagai indikator mengukur proporsi angkatan kerja dengan yang bekerja secara berkualitas. Dan, GNI per kapita sebagai indikator pendapatan rata-rata warga. Keseluruhan indikator kesejahteraan diatas kita gunakan untuk melihat seberapa besar dampak kegiatan pembangunan," bebernya. Lebih lanjut, Said menyampaikan setidaknya ada tiga keseimbangan penting dari keseluruhan indikator pembangunan di atas. Mulai dari program yang dijalankan pemerintah bisa menurunkan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial. "Kedua, agenda pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penyangga utama kekuatan bangsa, agar semakin sehat dan terdidik. Ketiga, kegiatan pembangunan harus berwawasan jangka panjang karena itu terjaganya kelestarian alam menjadi faktor fundamental sebab krisis isklim telah menyebabkan krisis pangan dan energi semakin nyata serta bencana katastrofik yang semakin intensif," pungkasnya. </div>

DPR RI dan pemerintah dalam APBN tahun 2026 menyepakati bahwa pendapatan rata-rata warga negara menjadi Rp 7,6 juta per bulan

Pemerintah Tetapkan Pendapatan Rata-Rata Warga Negara Sebesar Rp 7,6 Juta dalam APBN 2026

pendapatan warga negara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pendapatan warga negara

Berita Terkini

BPS Cata Pengeluaran Warga RI Rata-rata Sebulan Rp 1,06 Juta Per Bulan, Atau Rp 12.802.000 Per Tahun

Pemerintah Tetapkan Pendapatan Rata-Rata Warga Negara Sebesar Rp 7,6 Juta dalam APBN 2026

Download Aplikasi JawaPos.com