<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/24/JKT_BI-PREDIKSI-SEMESTER-II-EKONOMI-MEMBAIK_HANUNG-HANBARA_23062025-5-1887960071.jpg" alt="Suasana gedung bertingkat dan perkantoran di sekitar Kuningan, Jakarta, Senin (23/06/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana gedung bertingkat dan perkantoran di sekitar Kuningan, Jakarta, Senin (23/06/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk bisa keluar dari middle income trap. Middle income trap merupakan kondisi ketika suatu negara terjebak di level pendapatan menengah dan gagal beralih menjadi negara berpendapatan tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi melambat, pendapatan per kapita stagnan, dan standar hidup masyarakat tidak meningkat. Dirut PT Antam Achmad Ardianto mengatakan, Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan mencapai status negara maju. Salah satu tantangan utama adalah middle income trap yang memerlukan transformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. "Jebakan pendapatan menengah (middle income trap) terjadi ketika negara mampu meningkatkan pendapatan per kapita menjadi tingkat menengah, tetapi kemudian stagnan karena produktivitas lambat dan daya saing menurun," jelas Achmad Ardianto. Pendapat itu dikemukakan di sela-sela diskusi publik yang yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/7). Diskusi itu bertepatan dengan peluncuran buku Transformasi Birokrasi: Keluar dari Jebakan Middle Income Trap yang diterbitkan oleh Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI). Peluncuran dan diskusi publik itu selain menghadirkan Achmad Ardianto juga mendaulat Pimpinan Ombudsman RI Hery Susanto; Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama; dan Tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Leo Herlambang; dan Presidium MN KAHMI Soetomo. Achmad Ardianto mengatakan, buku Transformasi Birokrasi: Keluar dari Jebakan Middle Income Trap mengeksplorasi bagaimana reformasi birokrasi dapat menjadi katalisator utama untuk keluar dari jebakan tersebut. Yaitu, melalui tata kelola yang lebih efektif, inovasi digital, partisipasi publik, dan orientasi pelayanan. "Perusahaan tambang yang hanya menambang dan menjual bahan mentah berisiko memperkuat jebakan middle income trap," terang Achmad Ardianto. Dia menegaskan perusahaan seperti ANTAM yang secara konsisten membangun hilirisasi, meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta berkomitmen mengembangkan ekonomi lokal dan menjaga kelestarian lingkungan&mdash;bukan sekadar penggerak ekonomi, tetapi menjadi katalisator penting dalam transformasi Indonesia menuju negara maju yang berdaulat secara sumber daya, berkelanjutan secara lingkungan, dan inklusif secara sosial. Sekjen MN KAHMI Syamsul Qomar menyampaikan bahwa KAHMI terpanggil untuk memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya dalam memperbaiki tata kelola birokrasi dari pusat hingga daerah. Hal ini diharapkan mampu mendorong transformasi birokrasi di semua sektor pelayanan publik, sehingga Indonesia dapat terbebas dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Middle income trap adalah kondisi ketika suatu negara terjebak di level pendapatan menengah dan gagal beralih menjadi negara berpendapatan tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi melambat, pendapatan per kapita stagnan, dan standar hidup masyarakat tidak meningkat. Hery Susanto, salah satu kontributor buku, menjelaskan bahwa Transformasi Birokrasi Keluar dari Jebakan Middle Income Trap lahir dari rangkaian diskusi panjang dari seminar nasional yang sebelumnya diselenggarakan oleh MN KAHMI. &ldquo;Buku ini lahir dari seminar nasional yang digelar Majelis Nasional KAHMI. Banyak gagasan, data, dan analisis yang dihimpun dan dituangkan secara komprehensif sebagai sumbangsih pemikiran untuk mendorong transformasi birokrasi agar Indonesia mampu keluar dari jebakan middle income trap,&rdquo; ujar Hery dalam paparannya. Hery memperkenalkan konsep epta helix dalam buku tersebut, yaitu pengembangan dari pendekatan penta helix yang selama ini dikenal dalam sistem pelayanan publik. &ldquo;Dalam buku ini saya memperkenalkan metode epta helix sebagai pengembangan dari konsep penta helix. Jika sebelumnya hanya lima unsur yang terlibat, kini ditambah dua elemen penting menjadi tujuh. Ketujuh unsur tersebut meliputi pemerintah pusat dan daerah, DPR/DPRD, kelompok bisnis, akademisi, pers, masyarakat, dengan Ombudsman RI sebagai simpul pengawas pelayanan publik,&rdquo; jelasnya. Birokrasi memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak sekaligus regulator yang harus hadir di semua lini kehidupan masyarakat. &ldquo;Birokrasi adalah ujung tombak sekaligus regulator. Ia harus hadir dan bekerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari layanan paling sederhana hingga kebijakan strategis negara. Karena itu, kualitas kinerja birokrasi dalam pelayanan publik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan,&rdquo; tegasnya. Hery menambahkan, birokrasi Indonesia juga harus mampu mendukung pencapaian Asta Cita Presiden RI, yakni delapan cita-cita pembangunan nasional. Pihaknya akan menindaklanjuti gagasan-gagasan dalam buku tersebut secara menyeluruh dan terintegrasi. &ldquo;Birokrasi kita harus mampu menjadi penggerak dalam mewujudkan Asta Cita dan menjadi rencana tindak lanjut secara holistik untuk transformasi birokrasi kita,&rdquo; jelas Hery. Mewakili kalangan pengusaha, Presidium MN KAHMI Soetomo menekankan pentingnya kolaborasi antara pengusaha dan birokrasi untuk mendukung transformasi ekonomi nasional. &ldquo;Pengusaha sangat berkepentingan dengan birokrasi yang bersih dan efisien. Kolaborasi yang sehat akan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, menghapus birokrasi yang korup, mempermudah perizinan, hingga membuka lapangan kerja baru. Inilah kunci agar kita bisa lepas dari jebakan pendapatan menengah,&rdquo; ujar Soetomo.

Middle income trap merupakan kondisi ketika suatu negara terjebak di level pendapatan menengah dan gagal beralih menjadi negara maju.

Indonesia Hadapi Tantangan Besar untuk Bisa Bebas dari Middle Income Trap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/19/amalia-adininggar-bps-3247920828.jpg" alt="Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. (YouTube BPS)" width="100%">
<figcaption>Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. (YouTube BPS)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia naik sebesar 4,8 persen menjadi Rp 78,62 juta pada tahun 2024. Angka ini tercatat meningkat dibandingkan dengan PDB tahun 2023 yang sebesar Rp 75 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PDB per kapita juga telah meningkat mendekati USD 5.000, yaitu Rp 78,62 juta per tahun atau setara dengan USD 4.960,33," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, dikutip Kamis (6/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, pendapatan perkapita adalah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita dihitung dengan membagi total pendapatan nasional dengan jumlah penduduk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dia menjelaskan perekonomian Indonesia 2024 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlau (ADHB) mencapai Rp 22.139 triliun atau naik Rp 1.246,6 triliun dari PDB ADHB 2023 yang sejumlah Rp 20.892,4 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat ke 5,03 persen di sepanjang 2024. Angka ini tercatat melambat dibandingkan dengan realisasi pada 2023 yang mencapai 5,05 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Ekonomi Indonesia 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen, melambat&nbsp; dibanding capaian 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen (c-to-c),&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dia mengatakan, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 9,80 persen. Adapun pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai komponen pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Amalia juga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia kuartal IV-2024 terhadap kuartal IV-2023 mengalami pertumbuhan 5,02 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha jasa lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,36 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan komponen ekspor barang dan jasa pada sisi pengeluaran, lanjut Amalia, mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,63 persen. Ekonomi Indonesia kuartal IV-2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,53 persen (q-to-q).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari sisi produksi, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,63 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 38,58 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Selama 2024 kelompok provinsi di Pulau Jawa mewarnai struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 57,02 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 4,92 persen (c-to-c),&rdquo; tutup Amalia Adininggar Widyasanti.</div>

Perekonomian Indonesia 2024 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlau (ADHB) mencapai Rp 22.139 triliun.

BPS Catat Pendapatan per Kapita RI Tahun 2024 Naik 4,8 Persen jadi Rp 78,62 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/05/JKT_PEMBANGUNAN-HUNIAN-SEMI-0ERMANEN-DI-PINGGIR-CILIWUNG_HANUNG-HAMBARA_12012024-2-4030099182.jpg" alt="Potret hunian semipermanen warga di bantaran sungai Ciliwung, Jakarta Timur. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS KORAN)" width="100%">
<figcaption>Potret hunian semipermanen warga di bantaran sungai Ciliwung, Jakarta Timur. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS KORAN)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Tren penurunan angka kemiskinan Jakarta akan terus digenjot. Sebab, Pemprov DKI Jakarta punya target Jakarta bebas dari kemiskinan pada tahun 2045. ''Jakarta menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga 0-0,5 persen, yang juga akan diikuti oleh penurunan ketimpangan dengan Rasio Gini rentang 0,363-0,386,'' ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akhir pekan lalu. Artinya, dalam 21 tahun ke depan, diharapkan tidak ada lagi warga Jakarta yang masuk dalam kriteria masyarakat miskin. Atau setidaknya jumlah warga miskin Jakarta di bawah 60 ribu jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin di Jakarta tahun 2023 mencapai 477,83 ribu jiwa atau 4,44 persen. Sekaligus menjadi jumlah penduduk miskin terendah sejak 2020. Selain itu, Heru juga menyebut target pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita Jakarta pada 2045 diperkirakan setara dengan kota-kota global lain. Yaitu di rentang Rp 1,46 miliar sampai Rp 2,4 miliar. Serta mereduksi emisi gas rumah kaca hingga 88,47 persen. Target itu masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DKI Jakarta 2025&ndash;2045. ''Untuk mewujudkan RPJPD tersebut, kami menjabarkan dalam delapan misi pembangunan,'' terang Heru. Beberapa di antaranya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, juga mewujudkan ekonomi inklusif serta berdaya saing global yang berkelanjutan. Lalu mewujudkan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan, serta mewujudkan pembangunan yang sinergis dan berkesinambungan. Pemprov, ujar Heru, sudah menyelaraskan RPJPD dengan sasaran utama visi Indonesia Emas 2045. Selain menekan angka kemiskinan, juga meningkatkan daya saing SDM melalui peningkatan Indeks Modal Manusia menjadi 0,84 pada tahun 2045.

RPJPD Jakarta mencantumkan target bahwa pada 2045, Jakarta memiliki 0 persen kemiskinan serta pendapatan per kapita warga Rp 2,4 miliar.

2045, Jakarta Ditargetkan 0 Persen Kemiskinan dan Pendapatan per Kapita Rp 2,4 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/Kereta-Cepat-Jakarta-Bandung-di-Depo-Tegalluar-Dery-Ridwansah-6JPG-1930854124.jpg" alt="Kereta Cepat Jakarta-Bandung digadang-gadang mencapai kecepatan desain hingga 420 kilometer/jam." width="100%">
<figcaption>Kereta Cepat Jakarta-Bandung digadang-gadang mencapai kecepatan desain hingga 420 kilometer/jam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Indonesia kembali masuk kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle income country (UMIC). Menurut Bank Dunia, gross national income (GNI) per kapita Indonesia tercatat naik 9,8 persen menjadi USD 4.580 pada tahun lalu dibandingkan 2021 sebesar USD 4.170. Presiden Joko Widodo mengapresiasi capaian yang terjadi di tengah ketidakpastian global itu. "Bank Dunia per Juli 2023 kembali memasukkan Indonesia dalam group upper-middle income countries. Ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke group lower-middle income countries di 2020 karena pandemi," ujar Jokowi dalam sidang kabinet&nbsp;Senin&nbsp;(3/7). Meski kembali ke tingkat itu, Jokowi tetap mengingatkan bahwa masih banyak tantangan yang akan dihadapi RI ke depan. Terutama di paro kedua tahun ini. Apalagi, kondisi global yang tidak menentu juga harus dicermati. "Inflasi global juga masih relatif tinggi. Kemudian kalau kita lihat juga fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerja sama multilateral hingga berbagai indikator dini untuk konsumsi dan produksi menunjukkan situasi ada yang positif, namun juga ada yang melemah. Ini juga kita harus melihat secara hati-hati," beber kepala negara. Terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menambahkan, Bank Dunia telah menaikkan klasifikasi yang menjadi ambang batas penilaian itu. "Indonesia berhasil naik menjadi upper-middle income country, bahkan di saat ambang batas klasifikasinya naik mengikuti kenaikan inflasi global," ujarnya. Febrio menyebutkan, kembalinya Indonesia ke kelompok negara tidak terlepas dari efektivitas penanganan pandemi.&nbsp;(dee/c19/dio) --- GROSS NATIONAL INCOME (GNI) PER KAPITA SEBAGAI AMBANG BATAS KLASIFIKASI - Lower income: kurang dari USD 1.135 - Lower-middle income: USD 1.136&ndash;USD 4.465 - Upper-middle income: USD 4.466&ndash;USD 13.845 - High income: lebih dari USD 13.845 Sumber: Bank Dunia

"Bank Dunia per Juli 2023 kembali memasukkan Indonesia dalam group upper-middle income countries," kata Presiden.

Indonesia Kembali Masuk dalam Negara Berpendapatan Menengah Atas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220104-WA0019.jpg" alt="Armuji memberikan bantuan pada salah satu warga. Armuji for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Armuji memberikan bantuan pada salah satu warga. Armuji for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Berdasar data Badan Pusat Statistik pada 2021, profil penduduk miskin Surabaya tercatat sebanyak 5,23 persen atau 152.489 jiwa. Angka itu mengalami kenaikan dibanding 2020 yang hanya 5,02 Persen.  Beberapa faktor diduga menjadi penyebab angka kemiskinan di Kota Surabaya mengalami kenaikan. Di antaranya aktivitas perekonomian masih belum pulih akibat dampak pandemi Covid-19. Selain itu, terjadi inflasi umum karena berbagai kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.  Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyebutkan, Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan berbagai skema kebijakan untuk meningkatkan pendapatan per kapita demi menekan kemiskinan.  ”Secara umum sudah ada skema dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pada 2021 kita berikan intervensi bagi mereka yang masuk kategori MBR,” kata Cak Ji sapaan akrab Armuji.  Armuji menyampaikan, tercatat di data base masyarakat berpenghasilan rendah ada 314.837 keluarga (991.930 jiwa) yang masuk dalam kategori MBR akan mendapatkan intervensi kebijakan.  ”Yang MBR akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan intervensi kebijakan, seperti pendidikan, kesehatan, bahkan untuk mengakses dunia kerja. Baik melalui pelatihan maupun bursa kerja,” terang Armuji.  Tidak hanya itu, menurut dia, warga yang terdaftar dalam status MBR mendapatkan prioritas untuk menerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni, mendapatkan rumah susun, bantuan permakanan lansia, serta membantu anak yatim piatu dan disabilitas.  ”Selain itu kita juga sharing data dengan kemensos untuk diusulkan masuk menjadi penerima manfaat program bansos pemerintah pusat,” tutur Armuji.

Angka Kemiskinan Meningkat 0,21 Persen, Ini Solusi Pemkot Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Rapat-Paripurna-Pandangan-Fraksi-Paripurna-DPR-Hendra-Eka-3.jpg" alt="Ruang rapat paripurna DPR dengan agenda pandangan fraksi. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ruang rapat paripurna DPR dengan agenda pandangan fraksi. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Semua fraksi di DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Dengan persetujuan itu, pembahasan akan dilanjutkan hingga pengesahan anggaran.  Meski demikian, beberapa fraksi memberikan sorotan pada kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBN. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menilai kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBN tahun 2020 masih kurang memuaskan.  Hal itu berdampak pada tidak optimalnya upaya penanganan pandemi Covid-19. Dampak lainnya, kesejahteraan rakyat masih memprihatinkan. Juru Bicara FPKS Hermanto menuturkan, pemerintah belum dapat mencapai target-target yang ditetapkan pada APBN 2020.  Dia menyebut, pertumbuhan ekonomi 2020 ditargetkan 5,3 persen. Kenyataannya malah minus 2,07 persen. ”Hal ini menjadi catatan kegagalan untuk kesekian kalinya. Konsekuensi dari kegagalan tersebut adalah memburuknya kesejahteraan masyarakat,” lanjut politikus dapil Sumatera Barat I tersebut.  Hermanto menerangkan, ada tiga indikator yang dapat menunjukkan penurunan kesejahteraan rakyat. Pertama, lonjakan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Kedua, penurunan posisi Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Menurut dia, Indonesia semakin sulit keluar dari jebakan middle income yang mengakibatkan ekonomi tidak bertransformasi ke negara maju. Ketiga, pendapatan per kapita Indonesia turun dari Rp 59,1 juta per penduduk (USD 4.174,5 per penduduk) pada 2019 menjadi Rp 56,9 juta per penduduk (USD 3.911,7 per penduduk) pada 2020.  Senada dengan FPKS, Gerindra juga menyoroti kinerja pemerintah. Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPR Wihadi Wiyanto mengatakan, APBN 2020 mengalami defisit Rp 953,5 triliun karena pandemi Covid-19 yang belum selesai. Angka tersebut di atas 6,09 persen dari produk domestik bruto (PDB). Hal itu disebabkan lesunya daya beli masyarakat yang berdampak pada target penerimaan pajak negara.  Gerindra juga menyoroti proyeksi pertumbuhan ekonomi pemerintah pada 2022 yang ditetapkan 5–5,5 persen. Target itu dinilai memberi kesan pemerintah memaksakan pertumbuhan ekonomi yang harus lebih dari 5 persen. Gerindra menilai target pertumbuhan ekonomi tersebut terlalu optimistis.  Fraksi Partai Demokrat juga memberikan beberapa catatan kritis. FPD memberikan perhatian serius terhadap semakin menurunnya tax ratio dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2014, tax ratio masih 10,9 persen. Namun, nilainya terus menurun hingga 8,3 persen pada 2020. ”Pemerintah perlu segera mengambil langkah antisipasi untuk menyelamatkan keberlanjutan fiscal mengingat 75 persen penerimaan negara berasal dari pajak,” ungkap Juru Bicara Fraksi Demokrat DPR Vera Febyanthy.  Catatan lain diberikan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Ekonom senior Indef Drajad Wibowo menilai, rencana pemerintah menurunkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dari Rp 487,8 triliun menjadi Rp 427,5 triliun pada RAPBN 2022 tidak tepat. Sebab, belum ada data kredibel bahwa herd immunity akan tercapai pada 2022. Apalagi, cakupan vaksinasi penuh di Indonesia baru 14,58 persen per kemarin (19/8).  ”Di bawah rata-rata vaksinasi dunia 23,6 persen. Di sisi lain, vaksin Sinovac yang paling banyak dipakai di Indonesia diragukan efektivitasnya,” terang Drajad. Untuk obat preventif dan kuratif, masih diperlukan proses riset yang panjang.  Menurut dia, riset yang cukup mengalami kemajuan adalah pengembangan vaksin oleh Universitas Airlangga Surabaya.  Dia juga mengingatkan, pengelolaan anggaran perlinsos sangat rawan korupsi. Efektivitas penyalurannya juga masih bermasalah. Misalnya, ketepatan penerima yang belum ada evaluasi yang akurat. Juga, perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

DPR Soroti Lonjakan Pengangguran hingga Cakupan Vaksinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Karikatur-Jokowi-Maruf.jpg" alt="Ilustrasi. Karikatur Jokowi Ma" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Karikatur Jokowi Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Target ekonomi jangka panjang yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai terlalu ambisius. Dalam pidatonya, Jokowi menargetkan PDB pada 2045 bisa mencapai USD 7 triliun. Jokowi juga mematok target Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan Rp 27 juta per kapita per bulan. Hal itu disebut sebagai cita-cita satu abad kemerdekaan pada 2045.  Ekonom Indef Abra P.G. Talattov menilai, target itu terlalu jauh. Memang, optimisme Jokowi disampaikan seiring dengan momen satu abad kemerdekaan pada 2045 mendatang. Namun, dia berharap pemerintah sebaiknya juga berfokus pada pembenahan jangka pendek menengah.  "Target jangka panjang itu tecermin dari pencapaian lima tahun ke depan. Itu terlalu ambisius," ujarnya kepada Jawa Pos Senin (21/10).  Menurut Abra, lebih baik Jokowi berfokus pada pekerjaan rumah yang harus dibereskan di jilid II. Jika pemerintah ingin menjadi negara maju, pertumbuhan ekonomi yang dicapai minimal harus 8 persen per tahun.  Apabila pada 2045 nanti Indonesia ditargetkan menjadi negara maju, pemerintah harus memasang target pertumbuhan 7–8 persen lima tahun ke depan. Beberapa kebijakan yang akan ditempuh tahun depan malah kontradiktif dengan cita-cita itu. Beberapa di antaranya adalah kenaikan iuran BPJS dan pencabutan subsidi listrik.  Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara menuturkan, kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ke depan diyakini lebih berat. Mulai risiko resesi yang dihadapi negara-negara di dunia hingga dampak perang dagang AS-Tiongkok yang terus membayangi kondisi ekonomi dalam negeri.  Menurut Bhima, pada jangka pendek, PR utama pemerintah ada pada stabilitas makroekonomi. Mulai inflasi yang terjaga, daya beli masyarakat harus ditingkatkan, hingga stabilitas politik.  "Orang nggak akan mau belanja kalau politiknya nggak stabil, lalu bagaimana agar pertumbuhan ekonomi bisa terjaga jangan sampai merosot di bawah 5 persen? Memang, kalau di atas 5 persen agak susah, tapi jangan sampai merosot," jelasnya.  Selain itu, pemerintah diminta tidak melakukan bongkar pasar posisi menteri ESDM. Hal tersebut guna memberikan kepastian investasi eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Direktur Riset Indef Berly Martawardaya mengatakan, investasi di industri hulu migas merupakan program jangka panjang hingga 30 tahun ke depan.  "Sehingga, dibutuhkan kepastian regulasi yang ditetapkan pemerintah. Jangan ada (penggantian, Red) 5 menteri ESDM dalam 5 tahun," katanya, Senin.  Selama Kabinet Kerja I periode 2014–2019, tercatat sudah ada 4 kali pergantian menteri ESDM.  MIMPI SATU ABAD INDONESIA MERDEKA  PDB USD 7 triliun  Pendapatan per kapita Rp 320 juta  Ranking dunia 5  Angka kemiskinan 0 persen

Target Pendapatan Rp 27 Juta per Kapita Dinilai Terlalu Ambisius