<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/1000546975-1672323597.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi angkat bicara terkait kasus korupsi yang menjerat dua pejabat PD Pasar Surya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi angkat bicara terkait kasus korupsi yang menjerat dua pejabat PD Pasar Surya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akhirnya angkat bicara terkait dua pejabat Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya, yang ditangkap karena diduga terlibat kasus korupsi pengelolaan parkir. Eri mengatakan bahwa upaya pengungkapan kasus ini berawal dari ketidaksesuaian laporan pendapatan parkir yang diterima PD Pasar Surya. Akibatnya, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 725.440.000 (725,44 Juta). "Dari laporan yang ada, kita sudah bisa lihat, tidak mungkin ada pemasukan segini. Makanya saya minta pertanggungjawaban dari direkturnya," ujar Eri dalam keterangannya, Rabu (11/12). Sebagai langkah awal, ia meminta Direktur PD Pasar Surya agar bekerja sama, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya.&nbsp; Sinergitas antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan lembaga penegak hukum seperti kejaksaan atau kepolisian ini penting dilakukan, untuk mencegah potensi penyimpangan serupa di masa depan. "Kalau ada kejanggalan, saya bilang bongkar. Kalau salah ya seleh (dibereskan). Kalau benar, lanjutkan. Ternyata hasil (pendampingan Kejari) seperti ini," imbuhnya.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Eri juga menyoroti dugaan penyimpangan yang terjadi di PD Pasar Surya terkait pengelolaan sewa lapak. Ia mendapati praktik ada lapak yang disewa, tetapi tidak ditempati.&nbsp; Eri lantas meminta pihak PD Pasar Surya untuk lebih proaktif dalam meningkatkan pengelolaan pasar secara keseluruhan. Dengan begitu, tidak ada lagi kerugian yang dialami pedagang maupun BUMD di Surabaya. "Saya bilang ke Pak Direktur kalau seperti ini ya selesaikan. Kalau dia bayar tidak ditempati, ya jangan diperbolehkan, tapi kasihkan kepada (pedagang) yang mau menempati," ujar Eri. Sebelumnya, Kejari Tanjung Perak Surabaya menangkap dua orang pejabat Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya Surabaya. Keduanya diduga melakukan korupsi pengelolaan parkir selama tiga tahun, antara tahun 2020&ndash;2023. "Setelah ditelusuri, perpanjangan perparkiran tetapi tidak sesuai prosedur perpanjangan ijin sewa atau kontrak parkir yang benar," tukas Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak, I Made Agus Mahendra Iswara. Dua pejabat yang yang ditangkap adalah M Taufiqurrahman selaku Eks Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya dan Masrur selaku Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya.&nbsp;

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tanggapi dua pejabat Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya yang ditangkap karena diduga terlibat kasus korupsi.

Dua Pejabat PD Pasar Surya Tersandung Kasus Korupsi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/JUKIR-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Potensi pendapatan dari parkir di Gresik sebetulnya cukup besar. Namun, dari titik-titik parkir yang ada belum semua masuk ke kas daerah. Masih banyak titik parkir ilegal. Pendapatan tidak disetor ke pemkab, melainkan masuk ke kantong-kantong juru parkir (parkir) bersangkutan.  Titik parkir ilegal atau yang belum tercover pemkab tersebut antara lain bermunculan di toko-toko ritel modern dan beberapa ruas jalan. Di Jalan RA Kartini hingga Jalan Jaksa Agung Suprapto, misalnya. Sebelumnya, di toko ritel modern itu tidak ada jukir. Namun, dalam beberapa hari belakangan muncul jukir.  Dari pantauan Jawa Pos, ketika kendaraan berhenti di area parkir ritel modern tersebut, jukir yang mengenakan rompi kemudian mendatangi.  Saat ditanya kepada pegawai ritel bersangkutan apakah jukir itu inisiatif mereka, ternyata ritel mengaku tidak ikut campur. Begitu kendaraan akan meninggalkan ritel itu, si jukir pun mendekat. ’’Tak dikasih juga tidak masalah,” ucap jukir singkat.  Muhammad Faiz, salah seorang pengunjung di ritel tersebut, mengatakan, begitu datang, kendaraannya langsung dikasih kardus. Tujuannya, kendaraan tidak kepanasan. ’’Ya mau nggak mau saya kasih Rp 2 ribu,” ucapnya.  Sesuai ketentuan, karena toko ritel modern terdapat area parkir, maka secara otomatis, pemkab bakal menarik pajak parkir. Nah, penghitungannya dilakukan secara taksasi. Yakni, perhitungan rata-rata pelanggan yang berada di ritel tersebut secara harian. Kisarannya Rp 250 ribu per bulan pajak yang masuk ke pemkab.  Menanggapi itu, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkab Gresik Reza Pahlevi mengatakan, pihaknya bakal memanggil pimpinan ritel modern bersangkutan. Terutama ritel yang ada jukirnya. ’’Nanti kami panggil segera,” ucapnya.  Menurut Reza, jika di ritel tersebut ada penarikan uang parkir, itu menjadi wajib pajak (WP). Pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut karena menyangkut potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak parkir.  Berdasar data, capaian pendapatan pajak parkir di Gresik pada 2022 sekitar Rp 4,8 miliar. Padahal, targetnya mencapai Rp 6 miliar. Artinya, hanya tercapai sekitar 80 persen dari targetn.

Parkir Ilegal Menjamur, Panggil Pimpinan Ritel yang Ada Jukir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/AKSI-JUKIR-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pengelolaan parkir di banyak daerah seringkali ruwet. Tidak terkecuali di Sidoarjo. Kamis (22/12) siang, puluhan juru parkir (jukir) se-Sidoarjo berunjuk rasa ke kantor bupati di Jalan Gubernur Suryo. Mereka menuntut menuntut ada perbaikan tentang pengelolaan perparkiran.  Anggota paguyuban jukir Sidoarjo tersebut juga meminta agar pemkab memutus kontrak pihak ketiga yang mengelola parkir di Sidoarjo, yakni PT Indonesia Sarana Service-Kerja Sama Operasi (ISS-KSO).  “Banyak hal dalam perjanjian kerja sama (PKS) yang mengecewakan para jukir. Kami minta putus kerja sama pemkab dengan PT ISS,” kata Kholid Muhaimin, koordinator aksi, seperti dilansir Jawa Pos Radar Sidoarjo.  Massa datang di kantor bupati sekitar pukul 12.00 WIB. Mereka mengendarai mobil dan sejumlah motor. Mereka kemudian berorasi menyampaikan tuntutannya. Muhaimin menegaskan, pihaknya bergerak dalam rangka penyelamatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sidoarjo.  “Kembalikan pengelolaan parkir ke dinas perhubungan. Kami juga menolak rencana adendum,” sambungnya.  Setelah sekitar 15 menit berorasi, perwakilan massa langsung diterima Wakil Bupati Sidoarjo Subandi. Mereka diperkenankan menyampaikan langsung tuntutannya. Dalam kesempatan itu, Subandi mengungkapkan, jika tuntutan para jukir itu bakal ditampung terlebih dahulu.  “Pembatalan boleh dilakukan, tapi yang perlu dipahami sahabat-sahabat semua ini ada SK bupati yang harus dihormati perihal kerja sama itu. Nanti kami komunikasi ke Gus Bupati perihal bagaimana membatalkan SK itu,” terangnya.  Untuk diketahui, berharap pendapatan dari parkir bertambah, Pemkab Sidoarjo melakukan lelang pihak ketiga sebagai pengelola. Akhirnya, PT ISS-KSO sebagai pemenangnya. Dalam kontrak awal, perusahaan itu ada kewajiban menyetor ke kas daerah sebesar Rp 32,09 miliar. Dengan asumsi, jumlah lokasi parkir yang dikelola sebanyak 359 titik.  Seiring berjalannya waktu, di lapangan jumlah titik parkir tersebut tidak sesuai. Pihak ketiga pun mengharapkan ada penyesuaian setoran atau adendum. Dishub bakal mewadahi penyesuaian tersebut. Sudah ada rencana untuk melakukan adendum perjanjian kerja sama.  Pengelolaan parkir di Sidoarjo berulangkali berganti. Dulu, juga pernah diterapkan parkir berlangganan. Yakni, saat bersamaan mengurus surat kendaraan di kantor Samsat. Pemilik kendaraan membayar setahun. Namun, belakangan kebijakan itu menuai protes karena di sejumlah titik masih dipungut. Akhirnya dihapuskan dan kembali konvesional.  Saat diterapkan konvensional, pendapatan parkir jauh dari harapan. Dari potensi yang dihitung tim kajian pemkab disebut mencapai Rp 98 miliar, pendapatan yang masuk tidak sampai Rp 2 miliar per tahun. Diduga banyak terjadi kebocoran.  Untuk diketahui, tarif parkir untuk tepi jalan umum di Sidoarjo, R2 tarifnya Rp 2 ribu, roda empat (R4) Rp 4 ribu, serta bus dan truk Rp 5 ribu. Sedangkan untuk tempat parkir khusus tarifnya sedikit lebih mahal. Yakni, Rp 3 ribu untuk R2, Rp 5 ribu untuk R4, dan Rp 6 ribu untuk bus dan truk.

Ruwetnya Pengelolaan Parkir di Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PARKIR-NONTUNAI-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><div class="content-wrapper"><section class="content"> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <div class="box flat box-primary"> <div class="box-body"> <div class="form-group">  JawaPos.com- Sistem pembayaran parkir secara nontunai di Gresik, belakangan sudah tidak banyak berjalan. Warga lebih memilih langsung membayar parkir secara cash. Beberapa juru parkir (jukir) juga tidak lagi rutin melakukan tapping QR code.  Untuk memperbaiki kinerja jukir, Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik kembali menertibkan para jukir. Tujuannya, para jukir kembali rutin melakukan tapping. Sebab, dari data masih ada sejumlah jukir yang tidak mau melakukan tapping.  Kasi Pelayanan Parkir Dishub Gresik Suudin membenarkan hal tersebut. Beberapa waktu lalu pihaknya memang mengumpulkan jukir untuk dibina. Mengingat, ada jukir yang tidak melakukan tapping dalam harian, melainkan secara gelondongan.  Karena itu, pihaknya mengumpulkan para jukir agar lebih tertib dalam bekerja. Setidaknya setiap hari mereka melakukan tapping agar pendapatan bisa terpantau secara berkala.  ”Pengumpulan jukir juga dihadiri teman-teman DPRD Gresik. Ini dilakukan agar dewan bisa ikut memberikan pembinaan,” ujarnya.  Bila di lapangan jukir masih saja bandel, dishub akan mengambil tindakan tegas. Pertama, memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Jika tetap tidak berubah, jukir yang bandel akan diberhentikan. ”Kami tidak segan mencabut titik parkirnya jika tetap membandel,” tegasnya.  Suudin menjelaskan, setelah dibina, perlahan para jukir kembali tertib. Tapping kembali rutin dilakukan jukir. Tertibnya parkir tepi jalan umum (TJU) diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. ”Tahun ini targetnya Rp 9 miliar. Memang susah, tapi kami berusaha mendekati itu,” tandasnya.  </div> </div> </div> </div> </div> </section></div>

Dishub Gresik Ancam Berhentikan Juru Parkir yang Bandel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PARKIR-NONTUNAI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Retribusi parkir tepi jalan umum (TJU) dengan sistem nontunai, sejauh ini belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Pelaksanaannya masih amburadul. Setiap pembayaran parkir tidak langsung di-tapping dengan barcode juru parkir (jukir), tetapi di-tapping secara gelondongan.  Saat Jawa Pos parkir di sejumlah titik di Gresik, beberapa jukir tidak lagi mengalungkan barcode pada lehernya. Masyarakat pun membayar menggunakan uang cash. Tidak ada karcis yang diberikan.  Tidak ada proses tapping yang dilakukan jukir. Maklum, sejak penggunaan sistem nontunai itu, karcis tidak lagi digunakan. Sebab, masyarakat langsung melakukan scan melalui pembayaran elektronik.  Kepala Seksi Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Pemkab Gresik Suudin menyatakan, sebelum menerapkan sistem nontunai tersebut, petugas dishub memetakan potensi di setiap titik parkir. Di setiap titik tersebut, sudah terlihat berapa pendapatan jukir setiap hari. ’’Di situlah kemudian kami tentukan target hariannya,’’ ucapnya.  Suudin menyebutkan, karena target sudah ditentukan itulah, para jukir kerap melakukan tapping satu kali dalam sehari. Dia menyatakan, harusnya selesai parkir, masyarakat langsung melakukan tapping. ’’Baik yang tapping masyarakat sendiri ataupun melalui smartphone milik jukir,’’ jelasnya.  Sebelumnya, capaian pendapatan parkir tepi jalan (PTJ) di Gresik juga dilaporkan masih jauh dari target. Sepanjang semester 1 2022, Dishub Gresik baru mengantongi Rp 2,3 miliar. Padahal, targetnya Rp 9 miliar.  Masih jauhnya capaian PTJ itu karena target yang ditetapkan sebesar Rp 9 miliar tidak sesuai di lapangan. Dishub menilai perlu adanya pengkajian ulang untuk potensi parkir di Kota Santri. Hanya, untuk melakukan kajian tersebut, belum ada anggarannya.  Suudin mengatakan, saat ini capaian PTJ sudah Rp 2,3 miliar. Jumlah itu sebetulnya sudah naik drastis sejak sebulan terakhir. ’’Sebelumnya itu hanya Rp 900 juta hingga triwulan kedua,’’ ucapnya.  Menurut Suudin, dishub hanya bisa menargetkan PTJ sebesar Rp 5 miliar hingga akhir tahun. Sedangkan, dalam perubahan APBD 2022, target Rp 9 miliar yang sudah ditetapkan pada awal tahun tidak direvisi. ’’Karena untuk mengubah target tersebut perlu adanya kajian baru lagi,” jelas Suudin.

Parkir Sistem Nontunai di Gresik Belum Sesuai Harapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PARKIR-GRESIK-LAGI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Capaian pendapatan parkir tepi jalan (PTJ) di Gresik masih jauh dari target. Sepanjang semester 1 2022, Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik baru mengantongi Rp 2,3 miliar. Padahal, targetnya Rp 9 miliar.  Masih jauhnya capaian PTJ itu karena target yang ditetapkan sebesar Rp 9 miliar tidak sesuai di lapangan. Dishub menilai perlu adanya pengkajian ulang untuk potensi parkir di Kota Santri. Hanya, untuk melakukan kajian tersebut, belum ada anggarannya.  Staf Pengelolaan Parkir Dishub Pemkab Gresik Suudin mengatakan, saat ini capaian PTJ sudah Rp 2,3 miliar. Jumlah itu sebetulnya sudah naik drastis sejak sebulan terakhir. ’’Sebelumnya itu hanya Rp 900 juta hingga triwulan kedua,’’ ucapnya.  Menurut Suudin, dishub hanya bisa menargetkan PTJ sebesar Rp 5 miliar hingga akhir tahun. Sedangkan, dalam perubahan APBD 2022, target Rp 9 miliar yang sudah ditetapkan pada awal tahun tidak direvisi. ’’Karena untuk mengubah target tersebut perlu adanya kajian baru lagi,” jelas Suudin.  Sebetulnya, sistem nontunai pada parkir sudah efektif menekan angka kebocoran. Hanya, masih perlu sosialisasi secara masif. Mengingat, di lapangan masyarakat masih membayar dengan tunai, kemudian yang melakukan scan tetap juru parkir.  Suudin menyebut, pendapatan Rp 9 miliar hingga tutup APBD 2022 tidak bisa direalisasikan. Mengingat, hingga semester pertama ini, pendapatan baru tercapai Rp 2,3 miliar. ’’Realistisnya sampai akhir tahun kami target Rp 5 miliar. Karena target di PAPBD juga tidak diubah,” ucapnya.

Pendapatan Parkir Tepi Jalan di Gresik Baru Capai Rp 2,3 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/PARKIR-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dari tahun ke tahun, parkir di Gresik masih menjadi satu persoalan serius. Setoran retribusi parkir tepi jalan, dinilai rendah. Padahal, potensinya terbilang sangat besar. Di wilayah perkotaan saja, para pengguna jasa parkir terbilang cukup banyak.  Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Gresik Tarso Sugito bersama anggotanya mencoba berkeliling di jalanan Gresik. Diam-diam dari dalam mobil dinasnya, Tarso mengamati apa yang terjadi di lahan-lahan parkir. Baik itu keramaian titik parkir maupun kinerja juru parkir (jukir).  Selama ini, lanjut Tarso, dishub sering menerima retribusi parkir yang terbilang belum memuaskan. Jika ditanya, alasannya lagi sepi. Dia menyebutkan, agenda keliling jalanan itu tidak hanya bertujuan memantau apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, tetapi juga memetakan potensi tambahan titik parkir.  Setelah ini, pihaknya akan melakukan kajian mengenai penambahan titik parkir hingga potensi tambahan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir tepi jalan. Hingga akhir Mei lalu, pendapatan dari retribusi parkir baru mencapai Rp 864.953.393. Jumlah itu masih jauh panggan dari api. Terhitung minim. Sebab, target pendapatan parkir tahun ini mencapai Rp 9 miliar.  Mantan kepala BPBD itu mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan komunikasi dan koordinais. Tujuannya, para jukir dan koordinator dapat benar-benar bekerja maksimal. Dengan demikian, banyaknya pengguna jasa parkir di Gresik itu dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).  ’’Ini sedang memantau di lapangan mengenai potensi parkir tepi jalan. PAD yang masuk selama ini sedikit dan kami berupaya mendongkrak itu. Apakah bisa ditambah titik parkir atau bagaimana nanti,’’ ucapnya.

Target Rp 9 M, Setoran Parkir di Gresik sampai Mei Cuma Rp 864 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/PARKIR-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemkab Gresik mematok pendapatan dari parkir tepi jalan umum pada tahun ini mencapai Rp 9 miliar. Namun, dari rapat evaluasi, Komisi II DPRD Gresik pesimistis target itu bisa tercapai. Sebab, capaian pendapatan parkir pada triwulan I (Januari-Maret) terbilang kecil.  Ketua Komisi II DPRD Gresik Asroin Widyana mengungkapkan, perolehan pendapatan dari parkir pada 2021 sebesar Rp 2,1 miliar, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 4 miliar. "Nah, sekarang targetnya Rp 9 miliar. Karena itu, tentu harus bekerja lebih ekstra. Selain itu, pemkab wajib berinovasi," ujarnya, Selasa (10/5).  Asroin memaparkan, dari data yang didapat, terhitung sampai 29 Maret 2022, pendapatan parkir tepi jalan umum baru mencapai Rp 441,45 juta. Sedangkan pendapatan tempat parkir khusus tercatat Rp 100 juta. Padahal, jika targetnya mencapai Rp 9 miliar, paling tidak sudah terealisasi sekitar Rp 2 miliar pada triwulan I.  "Dengan sisa waktu 7 bulan, setidaknya pemkab harus mendapatkan pendapatan  dari sektor parkir sekitar Rp 8,5 miliar," ujar politikus Golkar itu.  Meski demikian, Asroin meyakini bahwa pemjab memiliki cara untuk mengejar target salah satu potensi pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya, penetapan target itu merupakan usul eksekutif. Sebetulnya, saat pembahasan APBD 2022, kalangan legislatif hanya menargetkan pendapatan parkir Rp 5 miliar.  "Jika memang target itu nanti bisa terwujud, maka kinerja pemerintah utamanya dinas perhubungan patut diacungi jempol. Yang jelas, kami akan terus mendukung upaya-upaya optimalisasi PAD untuk pembangunan daerah,’’ ungkapnya.  Hanya, lanjut Asroin, pihaknya mengingatkan kepada pemerintah agar target yang dibuat tetap mempertimbangkan hasil kajian. Jangan sampai target pendapatan dibuat tinggi, tetapi malah menjadi blunder.  "Karena belanja daerah akan mengikuti pendapatan. Kalau pendapatannya tidak tercapai, maka nanti belanjanya juga ikut menjadi kacau," sarannya.  Alumnus S-2 Sekolah Pascasarjana Unair itu juga berharap agar eksekutif tidak terpaku pada pendapatan rutin. Harus ada inovasi untuk menghasilkan pendapatan baru. "OPD harus lebih inovatif lagi mencari potensi PAD," imbuhnya.  Sementara itu, Kepala Bidang Tata Kelola Prasarana Dishub Pemkab Gresik Eko Winardi mengakui sejauh ini masih banyak kekurangan dalam penerapan pembayaran non-tunai parkir tepi jalan umum.  Hal itu salah satunya karena warga saat parkir masih malas membayar dengan sistem non-tunai. Mereka lebih suka dengan uang tunai. “Tentu sudah ada inovasi yang kita siapkan, untuk mengejar target sesuai dengan potensi di lapangan,” katanya.  Padahal, saat di-launching awal tahun lalu, sistem pakir non-tunai atau melalui aplikasi digital itu juga bertujuan untuk optimalisasi pendapatan parkir. Selain itu, juga menekan potensi terjadinya kebocoran.  Sistem parkir non-tunai ini juga sedang diterapkan di sejumlah jalan Kota Surabaya. Adapun di Sidoarjo, menggunakan sistem lelang atau diserahkan pihak swasta.

Target Rp 9 Miliar, Pendapatan Parkir di Gresik Baru Dapat Rp 500 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PARKIR-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Lelang mitra pengelola parkir di Sidoarjo kembali ditunda. Ini merupakan penundaan kedua. Awalnya, lelang dijadwalkan berlangsung akhir Desember 2021.  Belakangan berubah. Lelang hingga pengumuman pemenang dilaksanakan pada 19 Januari 2022. Ternyata, berubah lagi. Lelang dan pengumpulan direncanakan digelar 27 Januari nanti.  Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Benny Airlangga mengatakan, penundaan itu dilakukan lantaran ada permintaan tambahan waktu dari calon mitra pengelola layanan parkir. ’’Calon mitra minta waktu untuk pengurusan jaminan lelang,’’ jelas Benny.  Dia menyebut di antara tiga calon mitra, semuanya meminta waktu. ’’Sebelum ikut lelang, kan mereka harus ada jaminan seperti deposit begitu. Nilainya sekitar Rp 600 juta. Nah, proses mengurus itu butuh waktu,’’ ujar Benny.  Namun, Benny menyatakan bahwa ketiga calon mitra, yakni PT Indonesia Sarana Servis-KSO, PT Piramida Teknologi Informasi, dan Inkoppol-Prasetia Dwidharma, sudah selesai mengurus jaminan tersebut. ’’Ini tim seleksi masih mengecek kebenaran jaminan itu,’’ lanjutnya.  Seminggu lagi targetnya sudah bisa dilelang. Karena proses lelang molor, jadwal pascalelang juga mundur. Awalnya, pembuatan draf perjanjian kerja sama (PKS) pascalelang dengan mitra terpilih dilakukan pada 21 Januari. Karena lelang molor, pembuatan draf dilakukan sehari pascalelang. Setelah draf PKS rampung, dimintakan persetujuan DPRD.  ’’Jadi, sepertinya pertengahan Februari atau akhir Februari seluruh prosesnya sudah selesai. Asumsinya, awal Maret mulai berjalan,’’ jelas mantan asisten II Setda Pemkab Sidoarjo itu.  Jika Maret baru mulai berjalan, pengelolaan parkir oleh mitra efektif berlangsung hanya 10 bulan tahun ini. Namun, Benny menyebut patokan target pendapatan dari retribusi parkir tahun ini tetap sama. Yakni, Rp 20,4 miliar. ’’Calon mitra sanggup dengan target tersebut. Karena itu, target tetap sama meskipun tidak penuh 12 bulan tahun ini,’’ lanjutnya.  Benny menuturkan, karena masih awal, pihaknya tidak menuntut untuk menggunakan parkir elektronik pada tahun pertama ini. ’’Penyiapan alat tentu juga butuh waktu. Tapi, tahun kedua harapannya bisa parkir elektronik,’’ tambahnya.  Sambil menunggu lelang berlangsung, sampai saat ini Pemkab Sidoarjo masih menggunakan karcis untuk retribusi parkir di 359 kantong parkir di Sidoarjo.

Maju-Mundur Lelang Mitra Pengelola Parkir di Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/pengunjung-kebun-binatang-surabaya-membeludak-pendapatan-parkir-ikut-naik_m_142992.jpeg" alt="MENINGKAT: Pendapatan parkir motor di KBS melonjak setiap liburan." width="100%">
<figcaption>MENINGKAT: Pendapatan parkir motor di KBS melonjak setiap liburan.</figcaption>
</figure> Kepadatan pengunjung Kebun Binatang Surabaya (KBS) selama liburan membawa dampak positif pada pendapatan parkir. Mulai 27 Juni hingga 3 Juli, pendapatan mencapai lebih dari Rp 1 juta per hari. Padahal, pada hari biasa, hanya sekitar Rp 500 ribu.     DATA dari Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya menunjukkan, pada 27 Juni kepadatan mulai terjadi di KBS. Setoran pada hari itu mencapai Rp 932 ribu. Hari berikutnya, naik drastis menjadi Rp 1,7 juta (lihat grafis). Setoran pada hari selanjutnya terus berada di kisaran Rp 1 juta lebih. Hingga 3 Juli, total pendapatan parkir mencapai Rp 7,8 juta.   Kepala UPT Parkir Tepi Jalan Umum Dishub Tranggono Wahyu Wibowo mengatakan, setoran itu berdasar karcis yang dibawa juru parkir (jukir). Tarif yang ditetapkan untuk motor Rp 2 ribu dan mobil Rp 5 ribu. Rata-rata per hari jukir menghabiskan lebih dari tiga bundel karcis. &rsquo;&rsquo;Berbeda dengan hari biasanya yang hanya satu hingga dua bundel,&rsquo;&rsquo; ucapnya.   Apabila melihat perbandingan jumlah pengunjung, angka Rp 7,8 juta itu relatif sedikit. Sebab, data KBS menunjukkan, jumlah pengunjung mulai 25 Juni hingga 3 Juli mencapai 148.407 orang. Idealnya, pengunjung parkir pun membeludak. Pendapatan retribusi bisa di atas Rp 7,8 juta.   Tranggono menyatakan, jumlah pengunjung memang tidak bisa dibandingkan dengan pendapatan parkir. Alasannya, sebagian besar pengunjung merupakan rombongan. Mereka menggunakan mobil pribadi atau motor. Bisa jadi, 10 pengunjung diangkut satu kendaraan. &rsquo;&rsquo;Kami hanya menarik berdasar jumlah kendaraan, yakni 1 unit, bukan jumlah penumpang,&rsquo;&rsquo; jelasnya.  Begitu juga motor. Rata-rata satu motor mengangkut dua pengunjung. Tarif yang dikenakan hanya untuk satu motor. Bukan dua pengunjung yang memasuki tempat wisata tersebut. Karena itu, Tranggono menolak jika pendapatan parkir dibandingkan dengan jumlah pengunjung. &rsquo;&rsquo;Perbandingan itu tidak akan relevan karena elemen yang dibandingkan berbeda,&rsquo;&rsquo; ucap dia.   Apakah mungkin terjadi kebocoran? Tranggono tidak banyak komentar. Dia hanya mengatakan, data yang tercatat di dishub sudah sesuai dengan karcis yang diberikan kepada jukir. Kebocoran bisa saja terjadi apabila banyak kendaraan yang parkir tanpa diberi karcis. &rsquo;&rsquo;Itu bisa saja terjadi,&rsquo;&rsquo; ujarnya.  Selama libur Lebaran, dishub sudah menempatkan petugas untuk berjaga di lokasi parkir KBS. Pantauan di lapangan, jukir selalu memberikan karcis kepada pemilik kendaraan. Namun, Tranggono tidak memungkiri bahwa ada jukir nakal yang berulah di belakang petugas. &rsquo;&rsquo;Kami sulit melakukan pengawasan untuk kasus tersebut,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.  Dia justru mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengantisipasi kemungkinan parkir bocor. Caranya, selalu meminta karcis kepada jukir yang berada di lapangan. Selain itu, pembayaran tarif parkir harus sesuai dengan tulisan yang ada di karcis tersebut. &rsquo;&rsquo;Apabila ada yang melanggar, silakan lapor ke kami,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.  Imbauan itu berlaku seterusnya dan di lokasi parkir mana pun. Tranggono mengimbau masyarakat untuk meminta karcis sebagai bukti pembayaran. Langkah tersebut dianggapnya membantu pemerintah dalam mengantisipasi kebocoran pendapatan parkir. (riq/c7/oni)

Pengunjung Kebun Binatang Surabaya Membeludak, Pendapatan Parkir Ikut Naik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pendapatan parkir

Berita Terkini