<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/JKT_CORETAX-DIKELUHKAN-SERING-EROR-WAJIB-PAJAK-BISA-LAPOR-PAJAK-KE-LAPOR-PAJAK_HANUNG-HAMBARA_11022025-10-3393542284.jpg" alt="Wajib pajak membuka lapor pajak di web Coretax di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wajib pajak membuka lapor pajak di web Coretax di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Defisit anggaran Indonesia yang melebar pada awal tahun menjadi sorotan. Namun, pemerintah memastikan bahwa target belanja tetap sesuai dengan yang telah dipetakan di awal tahun. Secara keseluruhan, Senior Economist DBS Bank Radhika Rao menyatakan, target defisit fiskal tahun ini yang sebesar -2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) mungkin perlu direvisi lebih tinggi 30&ndash;40 basis poin jika tren pendapatan yang lemah terus berlanjut. Meskipun demikian, otoritas akan tetap berusaha menjaga defisit di bawah ambang batas yang ditetapkan -3 persen dari PDB untuk mencegah tekanan pada pasar utang. Selain itu, prospek ekonomi juga dibayangi oleh alokasi dukungan anggaran, termasuk pendapatan, untuk lembaga investasi baru, dengan pasar yang menunggu kejelasan lebih lanjut. Meskipun ada kekhawatiran yang berkembang, imbal hasil obligasi hanya sedikit lebih tinggi, didorong oleh permintaan kuat dari peserta lokal. Termasuk bank sentral yang saat ini memegang seperempat dari total penerbitan yang beredar dibandingkan dengan 10 persen pada akhir 2019. Rupiah tidak dapat menguat meskipun terjadi koreksi tajam pada dolar Amerika Serikat (AS) global. &rdquo;Rupiah terhadap USD tetap berada di kisaran Rp 16.400 pekan ini. Mempertahankan posisinya sebagai salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di kawasan. Mengingat ekspektasi kami bahwa bias penguatan dolar akan berlanjut bulan ini dan kuartal berikutnya, rupiah kemungkinan akan tetap tertekan,&rdquo; ungkap Radhika kemarin (14/3). <h3>Anggaran MBG</h3> Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menuturkan, kekhawatiran terkait defisit fiskal lebih banyak disebabkan oleh &rdquo;noise&rdquo; yang muncul seiring dengan pembahasan efisiensi anggaran dalam beberapa bulan terakhir. &rdquo;Yang menarik dalam pembahasan kita adalah terkait efisiensi anggaran. Pemerintah biasa melakukan realokasi anggaran, terutama untuk pos-pos yang tidak terkait langsung dengan layanan publik seperti perjalanan dinas dan lainnya,&rdquo; ujar Andry saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta, Kamis (13/3). Menurut dia, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan perincian lebih lanjut mengenai realokasi anggaran. Meskipun ada pembicaraan tentang efisiensi, dia meyakini risiko fiskal dari sisi pengelolaan belanja cukup kecil. Mengingat pemerintah tetap berpegang pada target nominal yang sudah disampaikan. Terkait alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG), Andry telah mengonfirmasi ke Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa tidak akan ada kenaikan anggaran lebih lanjut. Pemerintah sudah memastikan bahwa dana sebesar Rp 171 triliun mencakup asumsi jumlah penerima yang sudah dihitung dengan matang. Terkait kondisi penerimaan perpajakan Indonesia yang tercatat rendah pada awal tahun, hal tersebut tidak serta-merta menjadi indikasi buruk bagi perekonomian Indonesia. Andry menjelaskan bahwa penurunan penerimaan pajak pada bulan-bulan awal tahun ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan insentif tarif efektif. &rdquo;Jika kita bandingkan dengan tahun lalu, kebijakan tarif efektif pemerintah memang sedikit mengurangi penerimaan pajak kita,&rdquo; ujarnya. Meskipun penerimaan pajak kurang memuaskan, Andry menilai belum bisa dijadikan sebagai indikasi bahwa ekonomi Indonesia sedang mengalami penurunan signifikan. Perlu melihat trajektorinya setelah kuartal I 2025. &rdquo;Jadi, ini terlalu awal untuk menyatakan bahwa ekonomi Indonesia langsung memburuk. Kita harus melihat bagaimana kinerja penerimaan pajak di beberapa bulan mendatang,&rdquo; imbuhnya. Andry juga menekankan bahwa dinamika penerimaan perpajakan di Indonesia memang membutuhkan waktu untuk pulih. Prediksi kinerja ekonomi harus dilakukan secara lebih hati-hati. &rdquo;Penerimaan pajak yang rendah di awal tahun ini bukanlah sebuah tanda pasti bahwa ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi buruk. Kita perlu menunggu beberapa data selanjutnya untuk bisa melihat arah yang lebih jelas,&rdquo; tandasnya. (han/ttg)

Defisit anggaran Indonesia yang melebar pada awal tahun menjadi sorotan. Namun, pemerintah memastikan bahwa target belanja tetap sesuai.

Ekonom: Pajak Menurun Tak Otomatis Indikasi Ekonomi Memburuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/PERTUMBUHAN-EKONOMI-INDONESIA_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Kendaraan memadati ruas jalan tol dalam kota, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat melesat 5,01 persen (year-on-year/yoy) pada kuartal I/2022. Pertumbuhan ini sejalan dengan kuatnya konsumsi dan investasi di Tanah Air. Adapu" width="100%">
<figcaption>Kendaraan memadati ruas jalan tol dalam kota, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat melesat 5,01 persen (year-on-year/yoy) pada kuartal I/2022. Pertumbuhan ini sejalan dengan kuatnya konsumsi dan investasi di Tanah Air. Adapu</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Korlantas Polri tidak hanya akan menerapkan sanksi penghapusan data kendaraan bagi kendaraan yang STNK-nya mati dua tahun. Namun juga mendorong agar pemerintah daerah (pemda) bisa membebaskan bea balik nama kendaraan. Kombinasi antara sanksi dan dispensasi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor.  Dirregident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus menuturkan, kebijakan penghapusan data kendaraan itu sedang disosialisasikan kepada masyarakat. Penghapusan data itu ditujukan untuk kendaraan yang STNK-nya mati selama dua tahun. ”STNK itu berlaku lima tahun. Setelah masa lima tahun berlaku habis, ditambah dua tahun barulah dihapus,” ujarnya.  Saat ini sanksi itu belum diberlakukan. Kendati aturannya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berlaku sejak 13 tahun lalu. Sekarang Korlantas masih mematangkan program single data kendaraan.  ”Data kendaraan di Korlantas itu 149 juta, di Jasa Raharja 103 juta, dan di pemda ada 113 juta,” jelasnya. Perbedaan jumlah data kendaraan itu masih diteliti ulang. Sebab, ada kemungkinan kendaraan hilang, rusak berat, dan sebab lainnya.  Karena itu, data kendaraan tersebut menjadi berbeda di setiap instansi. ”Karena itu pula, ini masih sosialisasi,” urainya. Menurut dia, dari semua data itu, jumlah kendaraan yang membayar pajak hanya sekitar 50 persen. Nilai pajak kendaraan yang tidak dibayarkan diprediksi bisa mencapai Rp 100 triliun. ”Ini harus diatasi, tapi tidak hanya dengan sanksi penghapusan data kendaraan,” terangnya.  Korlantas, lanjut dia, mendorong dan meminta pemda untuk bisa memberikan kemudahan dengan menghapus bea balik nama kendaraan dan pajak progresif. ”Karena selama ini bea balik nama dan pajak progresif ini yang memberatkan,” tuturnya.  Biasanya, lanjut dia, jumlah bea balik nama kendaraan dan pajak progresif lebih besar daripada pajak kendaraannya. Lagi pula, nilai totalnya juga jauh lebih rendah ketimbang pajak kendaraan. ”Nilai totalnya jauh lebih besar kalau masyarakat taat membayar pajak kendaraan,” terangnya.  Dengan menghapus bea balik nama dan pajak progresif, dia menuturkan, masyarakat diharapkan lebih taat membayar pajak. Dengan begitu, pendapatan dari pajak kendaraan lebih maksimal. ”Ini tujuannya,” ujarnya.  Saat ini Korlantas melakukan road show ke berbagai pemda di kota-kota besar untuk melakukan sosialisasi. Dia mengatakan, Korlantas membujuk agar pemda bisa memberikan kebijakan membebaskan bea balik nama kendaraan dan pajak progresif. ”Saya kira ini solusi agar pajak kendaraan meningkat,” tuturnya.

Korlantas Polri Hapus Data Kendaraan dan Gratiskan Bea Balik Nama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/RUMAH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Capaian pendapatan asli daerah (PAD) Gresik dari sektor pajak daerah satu bulan sebelum tutup tahun anggaran 2021, tercatat masih relatif jeblok. Hingga 1 Desember, tercatat dari 11 komponen pendapatan pajak, baru terealisasi Rp 656,88 miliar atau 78,64 persen. Targetnya, sebesar Rp 835,3 miliar.  Data dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkab Gresik, dari 11 komponen pendapatan pajak, capaian yang bagus hanya pajak penerangan jalan (PPJ), yakni 91 persen, air bawah tanah 94,18 persen, dan pajak bumi dan bangunan (PBB) 94,45 persen.  Capaian tiga komponen pendapatan pajak tersebut baik karena memang secara otomatis pajak tersebut dibayarkan.  Lantas, bagaimana dengan pendapatan pajak yang lain? Mayoritas tidak sampai 80 persen. Padahal, idealnya satu bulan sebelum tutup tahun anggaran sudah di atas 90 persen.  Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Daerah BPPKAD Pemkab Gresik Herawan Eka Kusuma mengatakan, pada tahun ini target pendapatan yang berhasil dihimpun diperkirakan hanya mencapai 90 persen dari target. Dia beralasan, karena untuk jenis pajak tertentu, para pelaku usaha atau wajib pajak masih terdampak pandemi. Terutama saat PPKM darurat. Seperti pajak hiburan yang paling terpukul.  Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos, hingga 1 Desember pajak hiburan baru terealisasi Rp 366,2 juta atau 36,62 persen. Selain pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan (BGCC) pun hanya terealisasi Rp 1,6 miliar dari target Rp 4,8 miliar atau 33,44 persen.  "Untuk galian C karena kewenangan izin ada di pusat dan yang tidak berizin tidak boleh dipungut pajaknya," jelas Herawan.  Sementara itu, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), juga baru terealisasi Rp 295 miliar dari target Rp 426 miliar, Menanggapi itu, Herawan menyatakan, penyebabnya karena pembangunan proyek smelter PT Freeport Indonesia hanya sewa lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE di Kecamatan Manyar. ‘’Sehingga ada pendapatan dari BPHTB dan tidak tercapai targetnya," pungkasnya.  Sebetulnya, pada 2020 lalu, pendapatan pajak daerah juga sudah terdampak pandemic Covid-19. Bahkan, mungkin masih relatif parah. Tahun lalu juga sudah ada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berjilid. Tapi, pada 2020, persentase capaian enam sektor pajak masih berhasil melampaui target pendapatan.  Keenam pendapatan tersebut adalah pajak hotel mencapai 111,78 persen, PPJ 104,77 persen, pajak air bawah tanah 103,42 persen, pajak mineral logam 100,4 persen, pajak BPHTB 113,02 persen, dan PBB 116,91 persen.

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Daerah di Gresik Baru 78,64 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pbb-kota-malang-mencapai-rp-2-miliar-hingga-pertengahan-bulan-ini_m_.jpg" alt="Wali Kota Malang Sutiaji saat membayar PBB di halaman Balai Kota Malang, Senin (25/2)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Malang Sutiaji saat membayar PBB di halaman Balai Kota Malang, Senin (25/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Badan&nbsp;Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mencatat, capaian pajak daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp 2 miliar hingga pertengahan Februari. Padahal, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB 2019 baru diluncurkan hari ini, Senin (25/2). Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto mengatakan, sejak awal tahun masyarakat Kota Malang memang sudah bisa membayar dengan menggunakan SPPT lama.&nbsp;Mereka cukup menunjukkan SPPT lama ke petugas Bank Jatim. Lantaran kemudahan itu, pajak dari sektor PBB Perkotaan sudah menyentuh mencapai Rp 2 miliar hingga 19 Februari. Ade menyampaikan, pihaknya memang sedang mengejar target yang terbilang lebih tinggi dibanding tahun lalu. Meski begitu, tahun ini tidak ada kenaikan nilai PBB. "Tahun ini ada kenaikan target sebesar Rp 80 miliar. Sedangkan target yang ingin dicapai sebesar Rp 501 miliar," ujarnya. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya turut melibatkan aparat penegak hukum. Selama lima tahun terakhir pihaknya telah memberikan sosialisasi ke masyarakat terkait pembayaran pajak. Namun hal itu tidak berlaku mulai tahun ini. "Memasuki tahun penegakan hukum, kami bekerj sama dengan aparat terkait. Jika ada Wajib Pajak (WP) yang bandel, maka akan dipidanakan," tegasnya. Sementara itu Wali Kota Malang Sutiaji berharap, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dapat meningkat signifikan setiap tahun. Pemkot ingin mencontoh Bali yang pendapatannya mencapai Rp 6 triliun per tahun. "Target yang ditetapkan setiap tahun naik, bahkan pada 2023 nanti diharapkan bisa sampai Rp 1,2 triliun. Kami ingin mencontoh daerah yang mandiri, contohnya Badung, Bali itu pendapatannya Rp 6 triliun per tahun. Naik dari awalnya Rp 2 triliun dalam jangka 3 tahun," paparnya

PBB Kota Malang Mencapai Rp 2 Miliar Hingga Pertengahan Bulan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69129_88327_sarasehan-pajak.jpg" alt="Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II Edi Slamet Irianto dan anggota DPR Komisi IX Anang Hermansyah di acara Sarasehan Pajak" width="100%">
<figcaption>Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II Edi Slamet Irianto dan anggota DPR Komisi IX Anang Hermansyah di acara Sarasehan Pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Amnesti pajak merupakan program strategis untuk meningkatkan pendapatan negara dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II Edi Slamet Irianto meminta setiap wajib pajak untuk mengembalikan harta yang banyak tersebar di berbagai negara untuk pulang ke Indonesia. &quot;Negara ini butuh dana yang besar untuk membangun. Jika kita memiliki kemampuan sendiri, untuk apa meminta kepada bangsa lain,&quot; kata Edi dalam acara Sarasehan Amnesti Pajak di Hotel Bidakara Jakarta, &nbsp;Selasa (6/12). Dilanjutkannya, program amnesti pajak membutuhkan orang-orang yang berjiwa besar untuk mengungkap harta yang selama ini mungkin lupa dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Menurut Edi, hal ini bukanlah sebuah tindakan bodoh dan sia-sia karena pengungkapan harta dilindungi undang-undang. &quot;Data yang diungkap ada jaminan tidak akan dilakukan pemeriksaan dan adanya kepastian hukum dari sisi perpajakan melalui Surat Keterangan Pengampunan Pajak,&quot; tambahnya. Tax amnesty juga, sambung dia, memanggil wajib pajak di dalam negeri untuk ikut berperan mengungkap harta yang belum diungkap di SPT. Selanjutnya, untuk melaporkannya dalam SPT dan menebus kekhilafan itu melalui Surat Setoran Pajak (SSP) di Bank persepsi atau kantor pos. Pihaknya juga sangat berterima kasih kepada 16.286 wajib pajak yang &nbsp;telah menyatakan SPH dan membayar tebusan sebesar Rp 5.705 triliun. Karenanya, dia menghimbau bagi para wajib pajak di wilayah Kanwil DJP Jakarta Selatan ll untuk segera berpartisipasi dalam tax amnesty untuk mendapatkan tarif tebusan sebesar tiga persen sampai dengan 31 Desember 2016. &quot;Serta wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun dengan tarif flat 0,5 persen atau total harta sampai dengan Rp 10 miliar serta dua persen total harta di atas Rp 10 miliar,&quot; paparnya. Dan imbuhnya, yang masih belum dapat menunaikan dalam periode tersebut dapat memanfaatkan selambatnya pada akhir program amnesti pajak yaitu 31 Maret 2017. Lebih lanjut dia menjelaskan, amnesti pajak merupakan peluang terakhir untuk menebus kesalahan. Sebab, hanya diberi kesempatan hingga 31 Maret 2017. Jika data yang masih disembunyikan terungkap, kata dia, maka akan dilakukan proses tindakan perpajakan sesuai aturan berlaku dan sanksi kenaikan berupa denda 200 persen dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar. &quot;Terima kasih kepada wajib pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan ll yang telah menyetorkan pajak sebesar Rp 20,9 triliun atau 88,24 persen dari target Rp 23,7 triliun. Mari kita setorkan pajak sampai dengan 31 Desember 2016 dan sambut amnesti pajak ini dengan segera mengungkap harta, menebusnya dan memperoleh kelegaan sampai dengan 31 Maret 2016,&quot; pungkas Edi. (uya/JPG) &nbsp; &nbsp;

Manfaatkan Tax Amesty,  Wajib Pajak Diminta Segera Melaporkan Harta