<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/Untitled-2325881056.jpg" alt="Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (Partai Nasdem) pimpin Komisi II DPR RI didampingi empat wakil ketua. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (Partai Nasdem) pimpin Komisi II DPR RI didampingi empat wakil ketua. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menyatakan langkah Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution, yang meminta semua truk melintas wilayah Sumut harus menggunakan pelat BK dinilai sudah diterapkan oleh banyak daerah. Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) tengah berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. "Fenomena ini kan sebetulnya ada di banyak tempat. Dikarenakan apa? Daerah sekarang sedang berikhtiar sekuat tenaga untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerahnya," kata Rifqinizamy kepada wartawan, Rabu (1/10). Menurutnya, pendapatan daerah salah satunya dari pajak kendaraan bermotor. Karena itu, tentunya secara administrarif kendaraan yang melintas harus pelat nomor wilayah setempat. "Dalam konteks pemerintah provinsi itu salah satu sumber pendapatannya adalah pajak dari kendaraan bermotor. Tentu secara administratif kan harus bernomor polisi setempat agar nanti begitu perpanjangan bayar pajak itu di tempat itu," ujarnya. Legislator Fraksi Partai NasDem itu menilai wajar jika Gubernur Sumut Bobby Nasution menerapkan kebijakan tersebut di wilayahnya. "Jadi menurut pandangan saya itu hal yang normal sebetulnya. Hal yang wajar bagi sebuah daerah, mungkin perlu dijembatani justru ke depan bagaimana kemudian regulasi yang mengatur ini itu bisa lebih proporsional," ujarnya. Ia menyebut, kebijakan itu tak hanya dilakukan oleh Bobby Nasution di Provinsi Sumut, tapi juga di Provinsi Riau oleh&nbsp;Gubernur Abdul Wahid yang menerapkan kebijakan serupa. "Saya juga melihat kemarin Gubernur Wahid di Riau juga melakukan hal yang sama. Beliau meminta kepada beberapa sopir untuk kemudian segera menyampaikan kepada pemilik kendaraan, perusahaan agar segera mengubah pelatnya," tuturnya. Lebih lanjut, Rifqi meyakini langkah Bobby Nasution hanya fenomena umum yang juga diterapkan di beberapa daerah untuk meningkatkan pendapatan di wilayahnya masing-masing. "Ini saya kira fenomena umum tetapi mungkin harus disikapi oleh pusat. Nanti kami sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri agar kemudian jangan terkesan ini membangun konflik di bawah," pungkasnya.

Gubernur Sumut Bobby Nasution minta truk gunakan pelat BK, langkah ini untuk tingkatkan pendapatan daerah.

Bobby Nasution Minta Truk di Sumut Gunakan Pelat BK, DPR Anggap untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/05/oJ9NNlKKL7KxT1fhNjkvXVok0qcq6AjRNt8Ccqvz-1-1-617690495.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) berbicara di forum rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9/2025). (Masria Pane/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) berbicara di forum rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9/2025). (Masria Pane/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD DKI Jakarta pada Kamis (4/9). Nilainya mencapai Rp 95,35 triliun. Raperda itu diserahkan melalui forum rapat paripurna untuk segera dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif. Pramono menyebutkan, total rancangan APBD DKI tahun 2026 diusulkan mencapai Rp 95,35 triliun. Angka itu naik 3,8 persen dibandingkan perubahan APBD 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun.&nbsp; ''Pendapatan daerah pada APBD tahun depan diproyeksikan mencapai Rp 85,47 triliun, meningkat 1,21 persen dari perubahan APBD 2025 sebesar Rp 84,45 triliun,'' terang Pramono. Menurut Pramono, pendapatan daerah itu akan ditopang oleh tiga sumber utama. Yakni, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 56,76 triliun, pendapatan transfer Rp 26,13 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 2,57 triliun. ''Untuk PAD itu, utamanya diharapkan dari pajak daerah sebesar Rp 49,39 triliun dan retribusi daerah Rp 1,84 triliun,'' kata Pram. Sebagai informasi, pada tahun 2025, target penerimaan dari pajak Jakarta sebesar Rp 48 triliun dan retribusi Rp 541 miliar. Sementara sisa PAD lainnya pada 2026 itu berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 876,02 miliar dan Lain-lain PAD yang Sah Rp 4,64 triliun. Kemudian, belanja daerah dirancang dalam APBD 2026 sebesar Rp 88,35 triliun, naik 2,77 persen dibandingkan dengan perubahan APBD 2025 angkanya sebesar Rp 85,97 triliun. Belanja tersebut mencakup empat kategori besar. Yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, alokasi anggaran tahun 2026 akan difokuskan pada penyelesaian masalah-masalah kota. Khususnya peningkatan kualitas pelayanan dasar, kontinuitas pelaksanaan program quickwins 100 hari gubernur dan wakil gubernur, penyelesaian infrastruktur fundamental, serta mendukung Jakarta sebagai kota bisnis bertaraf global. ''Kami juga memberikan prioritas terhadap program-program strategis. Seperti penanganan stunting, subsidi pangan, urban farming, pengelolaan sampah, dan promosi investasi hingga standarisasi proses perizinan,'' jelas Pramono. Untuk mendukung program dalam APBD tersebut, pembiayaan daerah juga disiapkan secara komprehensif.&nbsp; Pemprov menargetkan penerimaan pembiayaan tahun 2026 mencapai Rp 9,87 triliun. Berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya sebesar Rp 5,05 triliun dan pinjaman daerah sebesar Rp 4,82 triliun.&nbsp;

Gubernur DKI jakarta Pramono Anung menyerahkan Raperda APBD 2026 kepada DPRD DKI untuk dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif.

Usulan RAPBD DKI Jakarta Tahun 2026 Tembus Rp 95 Triliun, Pendapatan Daerah Diproyeksi Rp 85 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/IHT-29-1739951145.jpg" alt="PENYUMBANG PENDAPATAN NEGARA: Forum Diskusi Publik Jawa Pos menampung masukan dan unek-unek substansi yang merugikan industri hasil tembakau di PP 28/2024 harus dikaji kembali/(ALFIAN RIZAL/JAWA POS)." width="100%">
<figcaption>PENYUMBANG PENDAPATAN NEGARA: Forum Diskusi Publik Jawa Pos menampung masukan dan unek-unek substansi yang merugikan industri hasil tembakau di PP 28/2024 harus dikaji kembali/(ALFIAN RIZAL/JAWA POS).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berjanji segera menjembatani kemauan pemangku kepentingan industri hasil tembakau (IHT) ke level yang selanjutnya. Sehingga, proses penolakan terhadap PP 28/2024 tidak hanya berjalan di tempat. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, sejak tahun 2018 sampai 2024, trend penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) dalam APBN terus mengalami kenaikan. Selaras dengan kondisi tersebut, pada tahun lalu, terdapat 387.000 petani dan 90.000 pekerja di Jatim. Kontribusi CHT Jatim sebesar Rp133,2 triliun atau setara 61,41 persen terhadap total penerimaan cukai nasional sebesar Rp 216,9 triliun. Menurut Khofifah, industri pengolahan tembakau dan rokok juga menghadapi tantangan dengan telah berlakunya PP Nomor 28 Tahun2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Penyeragaman Kemasan Rokok Tanpa Identitas Merek. Menjawab semua tantangan, pemprov telah memberikan dukungan yang kuat dan optimal kepada pelaku industri hasil Tembakau (IHT) sebagai salah satu roda penggerak ekonomi daerah. Itu dilakukan Melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Arah Kebijakan Perlindungan Dan Pengembangan Pertembakauan Tahun 2022-2024. &ldquo;Dengan regulasi, pemprov berupaya untuk mencapai keseimbangan/ jalan tengah antara kepentingan industri hasil tembakau, kesehatan masyarakat, dan penerimaan negara,&rdquo;katanya. Khofifah berharap diskusi bisa memberikan manfaat bagi semua yang terlibat dan menghasilkan pemahaman yang lebih baik terkait keberlangsungan IHT di Jatim. &ldquo;Tentu, harapan nantinya akan muncul l wawasan baru, ide-ide kreatif, serta solusi yang inovatif untuk permasalahan IHT yang sedang dihadapi,&rdquo; ucapnya. Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jawa Timur Mhd. Aftabuddin RZ menambahkan, pihaknya sudah menyerap berbagai aspirasi dalam Forum Diskusi Publik Jawa Pos kemarin (29/8). Dia menyadari bahwa di dalam berbagai kepentingan ada satu poin yang disepakati. Bahwa, pasal-pasal yang berkaitan industri pertembakauan di peraturan tersebut harus direvisi. &ldquo;100 persen audiens sudah setuju. Substansi yang merugikan IHT harus dipelajari kembali,&rdquo; ungkapnya saat closing remark pada Forum Diskusi Publik bertema Membedah Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Terhadap Keberlangsungan Industri Tembakau dan Industri Turunannya di Jawa Timur. Dia mengatakan, pihaknya siap menjembatani pemangku kepentingan dalam mengambil aksi selanjutnya. Misalnya, mempertemukan para asosiasi dengan legislator. Entah itu dari DPR RI atau DPRD Jawa Timur. Dari sana, dia berharap muncul solusi yang kongkret. Aftabuddin berharap semua isu yang dibeberkan dalam forum tersebut bisa menjadi dasar kuat yang mengubah sikap regulator pusat dalam memberlakukan aturan. &ldquo;Pemprov baru saja kehilangan potensi pendapatan Rp 4,2 triliun karena UU HKPD (Hubungan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Kalau ternyata ada imbas terhadap IHT karena PP tersebut, kami juga tidak mau,&rdquo; ungkapnya. (bil/dio)

Dengan regulasi, pemprov berupaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan industri hasil tembakau, kesehatan masyarakat, dan penerim

Pemprov Jatim Tak Ingin Kehilangan Pendapatan Daerah Imbas PP 28/2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Wisata-Libur-Lebaran-Pantai-PIK-2-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="Suasana ramai saat pengunjung memadati Pantai Pasir Putih PIK 2, Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (15/5/2021). Warga yang tidak bisa mudik mengisi libur Lebaran dengan berwisata ke pantai berpasir putih tersebut. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.co" width="100%">
<figcaption>Suasana ramai saat pengunjung memadati Pantai Pasir Putih PIK 2, Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (15/5/2021). Warga yang tidak bisa mudik mengisi libur Lebaran dengan berwisata ke pantai berpasir putih tersebut. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.co</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Geliat ekonomi di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 memberikan dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan terhadap Kabupaten Tangerang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang Slamet Budhi Mulyanto. Slamet Budhi memerinci terdapat kenaikan yang signifikan pada sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di kawasan PIK2 di 3 Kecamatan di antaranya: Pertama, Kecamatan Kosambi periode 2021sebesar Rp31,286 miliar, 2022 sebesar Rp46,562 miliar, dan 2023 sebesar Rp 356,519 miliar. Kemudian Kecamatan Pakuhaji pada 2021 sebesar Rp16,023 miliar, pada 2022 sebesar Rp78,910 miliar, dan 2023 Rp78,935 miliar. Selanjutnya Kecamatan Teluknaga pada 2021 sebesar Rp 37,480 miliar, 2022 sebesar Rp76,970 miliar, dan 2023 sebesar Rp45,228 miliar. &ldquo;Tentunya dengan adanya kawasan PIK2 ini, pendapatan pajak dan retribusi dari beberapa sektor meningkat, sekarang setelah dibangun perumahan, kuliner, bisnis, otomatis berdampak pada peningkatan pajak asli daerah,&rdquo; kata dia dalam sebuah diskusi yang digelar Aliansi Mahasiswa Penegak Demokrasi (AMPD)&nbsp;Kabupaten Tangerang di kawasan Serpong, Minggu (15/12). Slamet mengatakan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK2) setiap tahunnya mengalami perubahan. Bagi daerah, pembangunan tersebut memberikan banyak manfaat ke daerah yang sebelumnya sangat terpukul akibat pandemi. "Meskipun beberapa tahun lalu mengalami penurunan karena adanya pandemi Covid-19, alhamdulillah saat ini sudah mulai stabil,&rdquo; kata Slamet. Saat ini, lanjut Slamet, kawasan PIK2 berimbas pada penerimaan pajak dan retribusi dari berbagai sektor yang terus tumbuh dengan menyumbangkan nilai siginifikan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang. Slamet menyampaikan harus diakui sebelum adanya PIK2, kawasan tersebut memiliki perputaran ekonomi yang lemah dan lahannya kosong. Saat ini, daerah mendapatkan pajak dari sektor perhotelan, pajak sektor restoran sampai dengan sektor hiburan dan parkir. Nantinya, kata dia, setiap kebijakan pemerintah pasti akan melihat dari sisi manfaat maupun tidak manfaatnya.Terkait dengan munculnya kontradiksi berkaitan PSN PIK2 antara kelompok yang mendukung dengan yang tidak mendukung, dirinya mengingatkan agar semua pihak memperhatikan manfaat untuk masyarakat Tangerang di bagian utara. &ldquo;Kasian masyarakat Kabupaten Tangerang bagian utara, kenapa? Perlu diketahui dulu itu Kabupaten Tangerang termasuk menjadi green belt terutama untuk di wilayah utara,&rdquo; ujar Kholid. Dia mengatakan hal itu sudah direvisi, di mana sekarang yang terbaru yaitu Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54. "Dulu tidak bisa ngapa-ngapain, sekarang adanya PSN bisa ada jembatan penghubung antara DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang,&rdquo; jelas Slamet. Dia menambahkan masyarakat di utara Kabupaten Tangerang memiliki berbagai kondisi, seperti lautnya. Dia mengatakan pencari kerja merupakan nelayan musiman dan nelayan pinggir, tidak bisa melaut sampai ke laut lepas. &ldquo;Pertanyaannya, mampu tidak Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan atau rehabilitasi pantai kita yang sudah rusak, yang mana kurang lebih seribu hektare lebih adalah mangrove. Kita harus bersyukur karena dengan adanya PSN PIK2 ini ada program rehabilitasi lingkungan,&rdquo; jelas Slamet.

Geliat ekonomi di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 memberikan dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan terhadap Kabupaten Tangerang.

Kepala Bapenda Sebut PIK 2 Berikan Pendapatan Daerah Tangerang yang Signifikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/25/Pj-Penyerahan-LKPJ-3266222824.jpg" alt="Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyerahkan LKPJ Provinsi Bali 2023 kepada Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry di Denpasar, Senin (25/3)." width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyerahkan LKPJ Provinsi Bali 2023 kepada Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry di Denpasar, Senin (25/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyebut, total belanja daerah yang tidak dapat dibayarkan atau ditunda pembayarannya sampai akhir tahun 2023 mencapai Rp 926,2 miliar. Hal itu akibat tidak tercapainya sejumlah target pendapatan daerah. &rdquo;Total belanja daerah yang tidak dapat dibayarkan atau ditunda pembayaran sampai akhir 2023 sehingga harus dialokasikan pada APBD 2024 sebesar Rp 926,2 miliar,&rdquo; kata Mahendra Jaya seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Senin (25/3). Dia menyampaikan hal tersebut dalam Pidato Pengantar Pj Gubernur Bali tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali 2023. &rdquo;Alokasi belanja sejumlah itu (Rp 926,2 miliar) menjadi beban tambahan yang harus ditanggung APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2024,&rdquo; ucap Sang Made Mahendra Jaya. Mahendra Jaya merinci anggaran Pendapatan Daerah 2023 direncanakan sebesar Rp 7,24 triliun lebih dan realisasinya (unaudited) terealisasi sebesar 93,39 persen atau Rp 6,76 triliun lebih. Sedangkan anggaran belanja daerah, direncanakan Rp 7,93 triliun lebih dan terealisasi 83,29 persen atau Rp 6,60 triliun. Sementara itu, pembiayaan daerah yang direncanakan Rp 683,93 miliar terealisasi sebesar 0,06 persen atau Rp 4,51 miliar. Berdasar realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan, terdapat Silpa sebesar Rp 166,98 miliar lebih. Namun Silpa tersebut masih bersifat unaudited dan di dalamnya masih mengandung Silpa Terikat Rp 102,58 miliar yang di antaranya adalah sisa DAK Fisik dan Kas BLUD. &rdquo;Namun pada kenyataannya, APBD Provinsi Bali 2023 mengalami tekanan yang sangat berat yang apabila tidak dikelola dengan cermat dan hati-hati akan menimbulkan dampak sangat serius pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan,&rdquo; ujar Sang Made Mahendra Jaya. Mahendra Jaya mengatakan, selain tidak tercapainya target Silpa sebesar Rp 683,93 miliar juga tidak tercapainya target pendapatan secara signifikan. Terdapat target sumber pendapatan daerah yang tidak terpenuhi yaitu pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pendapatan dari pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Pusat Kebudayaan Bali, yang ditargetkan Rp 650 miliar. Selanjutnya, tidak terealisasinya pendapatan dari hasil pemanfaatan barang milik daerah Rp 560 miliar dari kerja sama pemanfaatan lahan milik Pemerintah Provinsi Bali di kawasan Nusa Dua dengan PT Narendra Interpacific Indonesia (PT NII). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014419805/pameran-pernikahan-usung-konsep-the-spirit-of-bridal-showcase-sajikan-tarian-tradisional-bali">Pameran Pernikahan Usung Konsep The Spirit of Bridal Showcase Sajikan Tarian Tradisional Bali</a> &rdquo;Sehingga total kekurangan pendanaan pada APBD 2023 sekitar Rp 1,9 triliun,&rdquo; terang Sang Made Mahendra Jaya. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Mahendra Jaya menjelaskan, Pemerintah Provinsi Bali melakukan langkah-langkah serius agar proyeksi defisit tersebut dapat dirasionalisasikan dalam APBD 2023. Di antaranya optimalisasi rasionalisasi belanja perangkat daerah melalui efisiensi kegiatan-kegiatan rutin yang mendesak yang masih berjalan sampai akhir tahun. Kemudian menghentikan atau meniadakan kegiatan-kegiatan yang dapat ditunda atau dibatalkan, yang belum berjalan. &rdquo;Pemprov Bali juga menghentikan kegiatan-kegiatan yang belum berkontrak, baik kegiatan perangkat daerah maupun bantuan keuangan khusus kabupaten/kota,&rdquo; tutur Sang Made Mahendra Jaya. Selanjutnya melakukan skema penundaan pembayaran bagi kegiatan-kegiatan sudah berkontrak yang bernilai besar, baik kegiatan di perangkat daerah maupun BKK kabupaten/kota, untuk dialokasikan anggarannya kembali pada APBD 2024. &rdquo;Berikutnya dengan pembayaran beberapa kewajiban pemerintah provinsi kepada pihak lain yang bernilai signifikan, untuk dibayarkan pada 2024, seperti dana bagi hasil pajak triwulan IV kepada kabupaten/kota dan hibah kepada desa adat tahap III,&rdquo; ujar Mahendra Jaya.

Pj Gubernur Bali menyebut, total belanja daerah yang tidak dapat dibayarkan atau ditunda sampai akhir 2023 mencapai Rp 926,2 miliar

Target Pendapatan Tak Tercapai, Pemprov Bali Tunda Pembayaran Belanja Rp 926,2 Miliar pada 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/19/WhatsApp-Image-2024-02-19-at-162531-3061562978.jpg" alt="Ilustrasi warga mengisi bahan bakar di SPBU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga mengisi bahan bakar di SPBU.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 5 persen dinilai tidak tepat untuk menaikkan pendapatan daerah. Peneliti di Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengatakan, kenaikan harga BBM non subsidi imbas dari kenaikan PBBKB di luar kewenangan badan usaha. &rdquo;Kalau soal pajak itu bukan urusan badan usaha, itu kebijakan pemerintah,&rdquo; kata Ferdy. Menurut Ferdy, kenaikan PBBKB yang berimbas pada kenaikan harga BBM, meskipun non subsidi akan memberatkan masyarakat. Sehingga tidak tepat dijadikan pilihan untuk meningkatkan pendapatan daerah. &rdquo;Kalau ingin meningkatkan pendapatan jangan BBM yang jadi sasaran. Jadi nggak usah bikin kebijakan yang menyusahkan rakyat,&rdquo; tutur Ferdy. Ferdy pun menyebut kebijakan tersebut kontradiktif dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia mengkhawatirkan adanya penurunan perekonomian atas penerapan kenaikan PBBKB dan pergeseran pengguna non subsidi ke BBM subsidi jika beda harga makin jauh. &rdquo;Masyarakat sudah kesulitan cari duit nanti perekonomiannya seperti apa? Seharusnya kebijakan publik itu harus berpihak ke rakyat,&rdquo; tutur Ferdy Hasiman. Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji meminta, kebijakan kenaikan tarif PBBKB ditunda. Sebab, dinilai kurang sosialisasi. &rdquo;Sosialisasi kita rasakan kurang, dan (ada) masalah sosial lain. Jadi kami mengimbau itu betul-betul diperhatikan pemda setempat,&rdquo; ucap Tutuka. Dia telah mengambil sikap untuk berkomunikasi terkait masalah kenaikan PBBKB tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. &rdquo;Kami mengambil sikap ke Kemendagri dan Kementerian Keuangan tentang kendala-kendala itu. Karena itu berhubungan dengan sektor kami, sektor migas dalam mendistribusikan BBM,&rdquo; ucap Tutuka Ariadji.

Kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak tepat untuk menaikkan pendapatan daerah

Kenaikan Pajak BBM Tak Tepat untuk Kerek Pendapatan Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/04/surabaya-1-1628227570.jpg" alt="Sejumlah alternatif tengah disoroti Pemkot Surabaya untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak." width="100%">
<figcaption>Sejumlah alternatif tengah disoroti Pemkot Surabaya untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sedang memantau sejumlah alternatif yang ada di kota Surabaya. Di mana saat ini Pemkot Surabaya telah memiliki belasan objek retribusi pajak. Kepala Bapenda Kota Surabaya, Febrina Kusumawati mengatakan bahwa Pemkot cukup lunak dalam mengatur pajak daerah. Hal tersebut dikarenakan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2023 memberikan banyak kelonggaran bagi pelaku usaha kecil. Di mana hal tersebut juga akan memberikan manfaat besar untuk membantu peningkatan hasil usaha masyarakat. "Ini misalnya usaha kos-kosan. Dulu sempat dikenakan pajak 5 persen. Tapi sekarang nol persen," ujarnya seperti dikutip dari Radar Surabaya Bisnis (Jawa Pos Group). Menurutnya, melalui perda tersebut kos-kosan bisa bebas pajak. Namun ada kriteria yang harus dipenuhi, yaitu sistem pembayarannya dengan skema bulanan. "Bukan harian maupun mingguan. Kalau menerima harian, mereka masuk kategori hotel. Bukan lagi kos dan pajak mereka ikut pajak hotel," ucap Febri, sapaan akrabnya. Dirinya juga menjelaskan bahwa pembayaran kos dengan sistem harian tidak jauh berbeda dengan sistem hotel. Apalagi banyak kos-kosan yang bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memasarkan kamarnya. Nantinya peraturan tersebut tidak melihat seperti apa layanan yang akan mereka berikan. "Jika sistem pembayaran harian, kos-kosan tersebut masuk pajak hotel. Kami belum mendetailkan lagi ya. Akan diatur dalam perwali. Nanti pasti ada sosialisasi," tegasnya. Pemkot Surabaya saat ini juga tengah berupa mencari alternatif pendapatan daerah lain, salah satunya dengan mendata prasarana sarana utilitas umum (PSU) yang dimiliki gedung-gedung di Surabaya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memastikan bagian dari PSU itu dimanfaatkan sebagai kantung parkir atau tidak. "Jika dimanfaatkan untuk parkir, PSU tersebut akan dikelola Pemkot Surabaya. Ini yang kami lakukan sekarang. Kalau memang itu bagian dari PSU, lebih baik kami kelola sendiri," tuturnya. Pada tahun ini, Bapenda Kota Surabaya telah menargetkan PAD dari pajak parkir sebesar Rp 109 miliar. Jumlah tersebut turun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 140 miliar, namun yang terealisasi hanya Rp 91,9 miliar. "Pajak parkir tersebut berbeda dengan retribusi parkir tepi jalan yang diurus Dinas Perhubungan," beber Febri. Terpisah, Ketua Tim Ahli Penyusunan Perda Surabaya Rusdianto Sesung mengatakan bahwa saat ini Pemkot hanya memiliki 18 objek retribusi. Jumlah tersebut berkurang akibat adanya kebijakan yang sebelumnya diterapkan, yaitu 32 objek. Hal itu dikarenakan menyesuaikan dengan kebijakan pusat. "Pemkot memang harus lebih banyak menyiapkan langkah untuk mencari alternatif pendapatan. Tapi, kebijakan pemerintah ini juga bertujuan menjaga keseimbangan. Ada yang turun, tapi ada juga yang naik," imbuhnya.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, Pemkot Surabaya saat ini tengah memantau sejumlah alternatif yang ada di kota Surabaya.

Pemkot Surabaya Soroti PSU dan Kos-kosan Guna Meningkatkan Potensi Pendapatan Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/IMG_8979-572541124.jpg" alt="Bapenda Batam beri peringatan pada restoran tunggak bayar pajak." width="100%">
<figcaption>Bapenda Batam beri peringatan pada restoran tunggak bayar pajak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Kepulauan Riau, menempelkan stiker dan memasang spanduk di sejumlah restoran karena menunggak membayar pajak. &rdquo;Sejumlah restoran sudah kami datangi di Grand Mall Batam. Ada beberapa yang sudah kami ingatkan melalui surat sebelumnya namun tidak digubris,&rdquo; kata Kepala Bapenda Kota Batam Raja Azmansyah seperti dilansir dari Antara di Batam. Dia mengatakan, sejumlah restoran dinilai tidak kooperatif, sehingga pihaknya menempelkan stiker dan memasang spanduk pemberitahuan terkait kewajiban restoran mengenai pembayaran pajak. Berdasar data Bapenda Kota Batam, hingga saat ini, pajak restoran terkumpul Rp 116,9 miliar atau 76,62 persen dari target Rp 152,6 miliar.&nbsp;Bapenda terus berupaya merealisasikan pendapatan di sektor restoran pada 2023. Raja Azmansyah berharap dengan upaya itu wajib pajak segera melunasi tunggakan. Dengan begitu, pendapatan asli daerah dari sektor restoran bisa terealisasi. &rdquo;Ini juga merupakan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah. Dan kami berharap wajib pajak bisa melunasi sesuai waktu yang sudah ditentukan,&rdquo; kata Azmansyah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Kepulauan Riau mencatat realisasi penerimaan pajak dari Sarana Informasi Bus Interaksi Pajak (Si Bijak) telah mencapai Rp 200 juta pada periode Agustus hingga 28 November. Azmansyah mengatakan, enam pelayanan dihadirkan dari Si Bijak. Yakni pembayaran pajak terutang, pelayanan mutasi/balik nama, pelayanan percetakan pajak terutang, pembetulan, data baru, cetak e-Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). &rdquo;Pendapatan pajak sebesar Rp 200 juta tersebut berasal dari pembayaran pajak terutang yang dilakukan 712 wajib pajak,&rdquo; kata Raja Azmansyah.

Bapenda Kota Batam menempelkan stiker dan memasang spanduk di sejumlah restoran karena menunggak membayar pajak

Bapenda Batam Tempel Stiker di Restoran yang Tunggak Bayar Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/id8352_Compress_20231004_072721_1663-3808211740.jpg" alt="Pj Bupati Bekasi menyebutkan bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan pendapatan daerah." width="100%">
<figcaption>Pj Bupati Bekasi menyebutkan bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan pendapatan daerah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;&nbsp;Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan akan mendukung upaya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Pj Bupati Bekasi akan merealisasikan P2DD yang diinisiasi pemerintah pusat melalui pembelanjaan daerah menggunakan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Pj Bupati berharap pembelanjaan daerah menggunakan KKI dapat berjalan di Bekasi pada tahun 2024 mendatang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013037371/pj-bupati-tontro-pahlawanto-sebut-madiun-bukan-pusatnya-pki-hanya-ketempatan">Pj Bupati Tontro Pahlawanto Sebut Madiun Bukan Pusatnya PKI, Hanya Ketempatan</a> &ldquo;Nantinya seluruh instansi di Pemkab Bekasi akan menggunakan KKI dalam membelanjakan barang maupun jasa, terutama yang pembelanjaannya kurang dari 50 juta rupiah,&rdquo; ujarnya saat menghadiri Rakornas P2DD Selasa (03/10) lalu. Ia menyebutkan KKI sebelumnya dikenal dengan nama Kartu Kredit Pemerintah Domestik adalah terobosan inovasi sistem pembayaran digital di belanja barang dan jasa pemerintah. &ldquo;Mudah-mudahan awal 2024 belanja kita sudah gunakan KKI betul-betul cashless,&rdquo; ujar Pj Bekasi Dani Ramdan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013023878/pj-bupati-sumedang-klarifikasi-kita-harus-meneladani-kepemimpinan-pangeran-sumedang">Pj Bupati Sumedang Klarifikasi: Kita Harus Meneladani Kepemimpinan Pangeran Sumedang</a> &ldquo;Ssekarang memang belanja melalui transfer tapi nanti untuk belanja di bawah Rp 50 juta pakai KK yang diterbitkan pemerintah,&rdquo; lanjutnya. Dani mengatakan di Pemkab Bekasi penggunaan teknologi digital pada sistem pembayaran dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tiga tahun terakhir. Ia menyebut masifnya sosialisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah menggunakan merode digital berdampak pada naiknya PAD. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013020431/pr-penanganan-stunting-untuk-pj-bupati-tulungagung">PR Penanganan Stunting untuk Pj Bupati Tulungagung</a> &ldquo;Dampaknya terhadap PAD tentu ada peningkatan, seperti yang kita lihat dalam 3 tahun terakhir ini PAD kita dari tahun ke tahun terus meningkat,&rdquo; ungkap Dani Ramdan. Dani menjelaskan infrastruktur yang ada mendukung penggunaan teknologi digital dengan tersebarnya fiber optik hingga kecamatan. &ldquo;Jaringan internet yang memadai, serta penguatan jaringan internet yang berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI,&rdquo; tutur Dani. &ldquo;Infrastrukturnya tidak ada kendala karena kita sudah punya fiber optik di seluruh kecamatan, lalu jaringan internet sudah memadai,&rdquo; tutupnya.

Pj Bupati Bekasi menyebutkan bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Pj Bupati Bekasi Sebut Penggunaan Teknologi Dapat Tingkatkan Pendapatan Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/04/Pembalap-Tag-Heuer-Porsche-Formula-E-Team-Pascal-Wehrlein-Formula-E-Jakarta-Haritsah-Almudatsir-6-268530888.jpg" alt="Pembalap Tag Heuer Porsche Formula E Team Pascal Wehrlein menyapa para penggemar usai memenangkan balapan Formula E 2023 Jakarta seri ke-10 di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Sabtu (3/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Pembalap Tag Heuer Porsche Formula E Team Pascal Wehrlein menyapa para penggemar usai memenangkan balapan Formula E 2023 Jakarta seri ke-10 di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Sabtu (3/6/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyebut Formula E Jakarta 2023 yang diselenggarakan di Jakarta Internasional E-Prix Circuit (JIEC) Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (3/6) dan Minggu (4/6) berpotensi meningkatkan pendapatan daerah. "Pasti ada untuk target tentu perekonomian, misalnya dengan banyaknya penonton maka pajak yang masuk ke daerah juga banyak," kata Joko usai menonton Formula E di JIEC Ancol, Jakarta Utara, Minggu (4/6). Menurut dia, pendapatan daerah tidak hanya dari pajak tiket penonton Formula E saja, tapi dapat tambahan pendapatan dari iklan. Dalam kesempatan itu, Joko mengatakan, ajang Formula E Jakarta 2024 kemungkinan tak akan digelar dengan konsep sirkuit di jalan raya (street circuit) karena infrastruktur Formula E Jakarta telah terinstal di Ancol. "Ini kan infrastrukturnya Formula E sudah dibuat di sini (JIEC). Ya kami mungkin menggelar Formula E 2024 di sini lagi," ujarnya. Terkait wacana penyelenggaraan Formula E Jakarta pada 2024 digelar malam hari, kata Joko, penyelenggaraan Formula E saat malam hari dinilai boros karena akan membutuhkan biaya untuk pembelian banyak lampu sirkuit. "Lebih boros karena ada ada tambahan biaya lampunya," tuturnya. (*)

Sekda DKI Joko Agus Setyono menyebut Formula E Jakarta 2023 di JIEC Ancol  pada Sabtu (3/6)-Minggu (4/6) berpotensi tingkatkan pendapatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pendapatan daerah

Berita Terkini

Bobby Nasution Minta Truk di Sumut Gunakan Pelat BK, DPR Anggap untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah