<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/WhatsApp-Image-2024-01-11-at-091613-3869242516.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa langsung memimpin rakor program kerja Pemprov Jatim 2024." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa langsung memimpin rakor program kerja Pemprov Jatim 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa langsung memimpin rakor program kerja Pemprov Jatim 2024 begitu tiba di Bandara Juanda, Sidoarjo, usai menunaikan ibadah umrah pada Rabu (10/1). Setiba di VIP Room Bandara Juanda, Gubernur Khofifah langsung disambut lantunan salawat oleh jajaran kepala OPD dan staf Pemprov Jatim yang sudah menunggu. Usai menyapa satu per satu para kepala OPD dan staf yang menyambut, Gubernur Khofifah langsung memimpin rakor bersama jajaran kepala OPD Pemprov Jatim. Gubernur menyoroti sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Jatim 2024. Sektor pendapatan terus dioptimalkan untuk bisa memaksimalkan proses pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. &rdquo;Dalam rapat tadi dijelaskan berapa besaran belanja, sumber pendapatan, prioritas-prioritas penggunaannya, serta highlight dari perjalanan pembangunan 2024. Untuk itu saya meminta agar lebih dimaksimalkan lagi sumber-sumber pendapatan baik dari BUMD maupun UPT,&rdquo; ungkap Khofifah. Khofifah menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim TA 2024 besaran pendapatan mencapai Rp 31,418 T dan belanja daerah Rp 33,265 T. Mengacu pada data tersebut, Gubernur Khofifah menyebut, perlu ada upaya optimalisasi, khususnya dari BUMD dan UPT dalam mendongkrak pendapatan daerah. Dia meminta OPD Pemprov Jatim untuk bersama-sama memaksimalkan dan mendorong BUMD terkait. &rdquo;Dari BUMD, harapannya agar kinerja Bank Jatim terus ditingkatkan. Kemudian PT Panca Wira Usaha, Pelabuhan Probolinggo bahkan misalnya Tahura yang dalam koordinasi kementerian kehutanan,&rdquo; terang Khofifah. Selain optimalisasi pendapatan, Khofifah juga menyoroti upaya peningkatan investasi di Jawa Timur. Khususnya untuk menambah investment project ready to over (IPRO). Dua proyek strategis yang disampaikan adalah Indonesia Islamic Science Park (IISP) di Bangkalan, Madura; dan Puspa Agro di Sidoarjo. Kedua proyek tersebut telah masuk pada proses pembebasan lahan untuk kemudian bisa dilakukan finalisasi master plan dan dimasukkan IPRO. &rdquo;Puspa Agro pembebasan lahan untuk akses jalan secara mandiri sudah selesai, jadi anggaran di tahun ini pengaspalan. Kemudian saya minta master plan dievaluasi kembali baru kemudian dimasukkan di IPRO,&rdquo; tutur Khofifah. Untuk IISP, lanjut dia, Pemprov Jatim secara berkelanjutan terus melakukan koordinasi bersama Kementerian PUPR terutama terkait realisasi pembangunan. Pemprov Jatim diharapkan segera memulai pembangunan, utamanya bangunan masjid sebagai bentuk daya tarik bagi masyarakat. &rdquo;Saya berharap setelah ground breaking akan banyak masyarakat yang kemudian berinfak, berzakat, bersedakah supaya kepemilikannya bisa seperti Masjid Nasional Al-Akbar. Baik yang sifatnya personal maupun institusional,&rdquo; ujar Khofifah.

Gubernur Kahofifah minta sektor pendapatan terus dioptimalkan untuk memaksimalkan proses pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat

Langsung Pimpin Rakor Program Kerja 2024, Gubernur Khofifah Fokuskan Peningkatan Pendapatan Daerah untuk Maksimalkan Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/18/WhatsApp-Image-2023-04-18-at-210612-3814583991.jpg" alt="Petugas melakukan tindakan atas pelanggaran larangan parkir tepi jalan di jalan Tunjungan, Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan tindakan atas pelanggaran larangan parkir tepi jalan di jalan Tunjungan, Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Retribusi parkir menjadi salah satu pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya pun mewanti-wanti pengguna jasa layanan parkir agar meminta karcis. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Tundjung Iswandaru mengungkapkan, kebocoran PAD melalui retribusi parkir, bisa terjadi ketika juru parkir (Jukir) tidak memberikan karcis kepada pengguna layanan perparkiran. Padahal karcis merupakan salah satu alat kontrol akumulasi PAD dari retribusi parkir. &rdquo;Kebanyakan itu (potensi kebocoran) tidak dikasih karcis. Meskipun dia (jukir) ditarget, (misal) Rp 100 ribu (per hari), ternyata pada hari itu, di situ, pendapatannya lebih dari Rp 100 ribu,&rdquo; kata Tundjung. Menurut dia, apabila tidak memberikan karcis, uang parkir yang dibayar pengguna jasa, otomatis masuk ke kantong pribadi. Pengguna jasa parkir diimbau selalu meminta karcis. &rdquo;Jadi, kalau tidak dikasih karcis, tidak usah bayar. Jadi sama-sama mengamankan PAD-nya kota,&rdquo; ujar Tundjung Iswandaru. Namun demikian, kata dia, hal itu berbeda dengan jasa layanan parkir di area minimarket. Pihak pengelola sebelumnya sudah membayar retribusi langsung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya. &rdquo;Jadi andai ada jukir di situ (minimarket), itu liar. Jukir liar yang melakukan penindakan bukan dari kami (Dishub). Pelanggarannya sudah bisa dikategorikan pemalak, berarti kan sudah Aparat Penegak Hukum (APH) yang menindak,&rdquo; papar Tundjung Iswandaru. Menurut dia, setiap hari, jukir resmi di tepi jalan umum, diberikan karcis parkir oleh Satgas Dishub Surabaya. Jumlah karcis yang diberikan itu disesuaikan dengan potensi pendapatan parkir di setiap titik lokasi. &rdquo;Tapi kalau (sehari) karcis habis, Jukir juga berhak minta lagi, ada Satgas yang memberikan itu. Karena itu, kita sampaikan masyarakat untuk minta (karcis). Kalau masyarakat tidak minta, kan PAD-nya ndak (masuk) ke kita,&rdquo; terang Tundjung Iswandaru. Dia menambahkan, pihaknya intens melakukan sosialisasi terkait karcis parkir kepada pengguna jasa dan jukir. Melalui sosialisasi gerakan minta karcis itu dapat meningkatkan PAD Kota Surabaya dan mencegah kebocoran retribusi parkir. Tundjung menyebut, potensi pendapatan parkir di setiap titik lokasi tidak sama. Bahkan, potensi pendapatan dari parkir bisa berubah-ubah naik atau turun. &rdquo;Jadi bisa berubah-ubah, bertambah atau berkurang. Katakan kalau misal ada event itu bisa bertambah,&rdquo; terang Tundjung Iswandaru. Menurut Tundjung Iswandaru, pihaknya tengah mengkaji mekanisme terkait pembayaran retribusi parkir. Transaksi pembayaran parkir di tepi jalan umum, seluruhnya bisa dilakukan melalui cashless atau non tunai. Di samping itu, pihaknya juga berencana menambahkan informasi tarif di setiap titik lokasi parkir tepi jalan umum. Hal itu juga bertujuan untuk mencegah jukir menarik biaya retribusi parkir melebihi nominal harga yang ditetapkan. &rdquo;Karena kadang orang tidak tahu parkir zona dan mana non zona. Tetapi kalau rambu P yang disediakan, itu di bawahnya bisa kasih tarif tambahan, biar jelas,&rdquo; ucap Tundjung Iswandaru.

Dishub Surabaya mewanti-wanti pengguna jasa layanan parkir agar meminta karcis parkir untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dishub Ajak Masyarakat Bantu Amankan PAD Kota Surabaya lewat Karcis Parkir

<header class="post-header clearfix"> <div class="wp-caption"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/09/WhatsApp-Image-2023-05-09-at-2136461-1636004863.jpg" alt="Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo." width="100%">
<figcaption>Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo.</figcaption>
</figure> &nbsp; <div> <div>JawaPos.com - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat, mengelola tempat pemakaman komersial di wilayahnya.</div> &nbsp; <div>Menurut Yusharto, pengelolaan tempat pemakaman komersial itu dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Karawang.</div> &nbsp; <div>"Pemakaman ini kan tadinya dianggap sebagai kegiatan sosial atau malah bukan kegiatan yang menguntungkan atau komersial, tapi karena perkembangan zaman ya akhirnya ada ceruk bisnisnya di sana yang dipergunakan oleh para pihak. Ini bisa dilihat sebagai potensi daerah," ujar dia saat memimpin Rapat Pembahasan Potensi PAD Kabupaten Karawang terkait Studi Kasus Taman Pemakaman Komersial secara virtual dari Ruang Video Conference BSKDN, Jakarta, Jumat (21/7).</div> &nbsp; <div>Yusharto juga mengatakan, setiap daerah memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan PAD, tidak terkecuali Kabupaten Karawang yang memiliki pemakaman komersial dengan keuntungan besar.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/011066735/pandangan-dewan-tentang-surabaya-night-zoo-terkesan-asal-beda-pesimistis-pacu-pad">Pandangan Dewan tentang Surabaya Night Zoo: Terkesan Asal Beda, Pesimistis Pacu PAD</a></div> &nbsp;</div> <div>"Akibatnya, para pengelola tempat pemakaman komersial masih menggunakan beberapa regulasi yang secara eksplisit tidak mengatur tempat pemakaman komersial," kata dia.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01436872/raperda-reklame-untuk-atur-estetika-kota-surabaya-plus-maksimalkan-pad">Raperda Reklame untuk Atur Estetika Kota Surabaya Plus Maksimalkan PAD</a></div> &nbsp; <div>Di samping itu, tambahnya, Pemkab Karawang secara kelembagaan belum memiliki perangkat daerah yang secara khusus memiliki mandat untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap aktivitas tempat pemakaman komersial di wilayahnya.</div> &nbsp; <div>Dengan demikian&nbsp;untuk saat ini terkait dengan pemanfaatan tempat pemakaman komersial untuk meningkatkan PAD, Yusharto mendorong Pemkab Karawang menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan terlebih dahulu guna menggali objek pungutan baru yang potensial.</div> &nbsp; <div>Dia menambahkan&nbsp;Pemkab Karawang perlu mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapat informasi terhadap jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang memungkinkan untuk dikembangkan.</div> &nbsp; <div>"Untuk itu, kami mohon pandangan dari bapak dan ibu dan kita akan mencoba mengusung satu agenda ke depan dengan Pemerintah Kabupaten Karawang yang bersedia untuk menjadi pilotnya. BSKDN bersedia mendukung dari sisi pemberi fasilitas, apakah ruang untuk rapat atau bentuk-bentuk yang lain," ucap dia.</div> </div> </header>

Setiap daerah memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan Pendaparan Asli Daerah (PAD), tidak terkecuali Kabupaten Karawang.

BSKDN Kemendagri Dukung Pemkab Karawang Kelola Pemakaman Komersial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pencucian-uang.jpeg" alt="ILUSTRASI pencurian uang miliaran rupiah. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI pencurian uang miliaran rupiah. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya paparkan pendapatan pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya pada triwulan pertama 2023.  Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Hidayat menyatakan, pendapatan pajak Surabaya diklaim lebih baik jika dibandingkan tahun lalu, ketika masa pandemi Covid-19.  ”Pendapatan kita dari pajak pada triwulan pertama tahun ini sebesar Rp 845 miliar, bertambah Rp 42 miliar dibandingkan tahun lalu pada waktu yang sama,” ujar Hidayat.  ”Jika diakumulasikan PAD Kota Surabaya pada triwulan pertama sekitar Rp 1 triliun dari sektor pajak dan retribusi,” imbuh dia.  Hidayat menyebutkan, sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi penyumbang PAD tertinggi jika dibandingkan sektor lain. Yakni, sebesar Rp 254 miliar.  ”Kemudian BPHTB sebesar Rp 181 miliar, lalu pajak restoran Rp 142 miliar. Disusul pajak penerangan jalan sebesar Rp 112 miliar,” jelas Hidayat.  Sesuai data Bapenda Kota Surabaya, beberapa pungutan sektor pajak mencapai target 100 persen bahkan lebih. Di antaranya pajak hotel mencapai 100,63 persen. Lalu, pendapatan denda pajak daerah capaian realisasinya hingga 241 persen. Namun masih banyak juga sektor yang belum mencapai target 100 persen.  ”Kita ikuti saran dari Pak Anas Wakil Ketua Komisi B untuk mencantumkan dalam laporan, sektor mana saja yang belum mencapai target realisasi. Untuk bahan evaluasi agar ke depannya bisa mencapai target,” ujar Hidayat.

Triwulan Pertama 2023, Sentimen Positif Pendapatan Pemkot Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/perbaiki-neraca-transaksi-berjalan-ekspor-jasa-kini-bebas-pajak_m_.jpg" alt="Ilustrasi pungutan pajak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pungutan pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya melakukan sejumlah terobosan untuk meningkatkan pendapatan dari pajak dan retribusi.  ”Untuk meningkatkan pendapatan dari pajak, kita akan kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Misalnya ada yang tidak membayar kita beri peringatan. Kalau bandel kita kasih tanda X kita juga menyiapkan perda,” terang Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Hidayat.  Selain itu, menurut Hidayat, pihaknya juga bekerja sama dengan satpol PP untuk bantuan penertiban. Misalnya terhadap reklame nakal dan lain-lain.  ”Kita juga akan melibatkan KPK kalau ada kebocoran,” tutur Hidayat.  Sebelumnya, pendapatan pajak Surabaya diklaim lebih baik jika dibandingkan tahun lalu, ketika masa pandemi Covid-19.  ”Pendapatan kita dari pajak pada triwulan pertama tahun ini sebesar Rp 845 miliar, bertambah Rp 42 miliar dibandingkan tahun lalu pada waktu yang sama,” terang Hidayat.  ”Jika diakumulasikan PAD Kota Surabaya pada triwulan pertama sekitar Rp 1 triliun dari sektor pajak dan retribusi,” imbuh Hidayat.

Libatkan KPK, Cara Pemkot Surabaya Serap Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/reklame-melanggar.png" alt="MELANGGAR: Sebuah tanda penyegelan dari Pemerintah Kota Surabaya dipasang pada tiang reklame yang menyalahi aturan di Jalan Wonokromo, Surabaya, Jumat (10/3). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MELANGGAR: Sebuah tanda penyegelan dari Pemerintah Kota Surabaya dipasang pada tiang reklame yang menyalahi aturan di Jalan Wonokromo, Surabaya, Jumat (10/3). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – DPRD Kota Surabaya sedang membahas raperda penyelenggaraan reklame. Hal tersebut merupakan revisi Perda Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur reklame. Semangat utama raperda itu adalah penataan papan iklan komersial.  Anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyelenggaraan Reklame Fatkur Rochman mengatakan, penataan reklame sangat penting. Sebagai kota besar, Surabaya pasti menjadi incaran para investor untuk mempromosikan produk iklannya.  ’’Makanya tata letak pemasangan reklame harus diatur,’’ kata Fatkur Jumat (10/3).  Pengaturan itu tidak hanya menyangkut estetika kota. Tapi, juga upaya untuk memaksimalkan teknologi. Biro reklame didorong untuk melakukan transformasi ke arah digital. Baik berupa videotron maupun megatron. ’’Ini menunjukkan bahwa Surabaya sebagai smart city dan kota modern,’’ ujarnya.  Ada enam pilar untuk menunjang smart city. Di antaranya, smart governance, smart economy, smart society, smart living, dan smart environment. Nah, penataan reklame dan media iklan komersial di jalanan metropolis juga bisa menunjang Surabaya sebagai smart city.  Dengan memanfaatkan teknologi, biro reklame dan pemkot akan sama-sama diuntungkan. Satu videotron bisa menayangkan lebih dari satu materi iklan. Dengan demikian, pendapatan pajak yang masuk ke pemkot juga bisa lebih besar. Kondisi itu berbeda dengan reklame konvensional yang hanya bisa menayangkan satu materi iklan.  Karena menyangkut penataan, raperda penyelenggaraan reklame bakal mengatur manajemen zona. Dibagi dalam empat klasifikasi. Yaitu, zona ketat, sedang, ringan, dan zona khusus. Penataan itu sekaligus memudahkan tim reklame mengidentifikasi potensi pendapatan. Ujung-ujungnya bisa memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).  ’’Sehingga kita ingin menekan angka kebocoran pendapatan reklame,’’ papar politikus PKS itu.  DPRD sangat berharap PAD dari reklame bisa meningkat. Mochamad mud, anggota pansus, mengungkapkan bahwa selama ini realisasi pendapatan selalu di bawah target.  Padahal, potensi pajak reklame cukup besar. Contohnya, pada 2022 dari target Rp 148 miliar, yang terealisasi Rp 128 miliar. ’’Padahal, penetapan target itu selalu di bawah potensi. Artinya, masih bisa lebih tinggi,’’ tegas Machmud. <h3>Bapenda Identifikasi 500 Titik Menunggak Pajak</h3> BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya terus memaksimalkan potensi pendapatan pajak reklame. Termasuk dengan mengerahkan tim identifikasi reklame. Mereka disebar untuk mendata reklame bodong. Materi iklan komersial masih dipasang, tapi statusnya menunggak pajak.  Nah, sejauh ini sudah teridentifikasi 500 lebih reklame yang menunggak pembayaran pajak. ’’Berbagai ukuran. Ada juga (reklame, Red) yang besar,’’ kata Kepala Bapenda Kota Surabaya Hidayat Syah kemarin (10/3).  Dia menyampaikan, pihaknya sudah memberikan tanda silang pada reklame yang masih menunggak pajak. Bapenda pun sudah melayangkan teguran ke biro reklame tersebut. ’’Kami minta kewajiban administrasi diselesaikan,’’ kata Hidayat.  Teguran dilayangkan sampai tiga kali. Jika sampai teguran ketiga yang bersangkutan belum menyelesaikan tunggakan, bapenda akan bertindak tegas. Termasuk menurunkan paksa papan iklan komersial tersebut. ’’Kami akan tegas karena menyangkut hak dan kewajiban,’’ tegasnya.  Tim pengawas terus diterjunkan untuk menekan potensi kebocoran pendapatan. Hasilnya mulai terlihat. Selama dua bulan terakhir, pajak reklame yang sudah masuk ke kas daerah mencapai Rp 21 miliar. Nominal itu akan terus bertambah. Tahun ini target pajak reklame mencapai sekitar Rp 145 miliar. ’’Kami optimistis bisa mencapai target tahun ini,’’ ujarnya.  Nah, untuk memaksimalkan pendapatan, bapenda juga berharap banyak pada raperda reklame yang saat ini dibahas Komisi A DPRD Kota Surabaya. Lewat regulasi itu, akan dilakukan penataan reklame. Akan diatur kawasan khusus untuk reklame jenis billboard, videotron, serta kawasan yang bebas dari reklame.  Adanya penataan itu akan semakin memudahkan tim reklame pemkot dalam melakukan identifikasi. Termasuk menghitung potensi pendapatan pajak reklame. <h3>Penataan untuk Hindarkan Warga dari Bahaya</h3> PAKAR tata kota ITS Prof Johan Silas mendukung penataan reklame. Sebagai kota besar, sudah saatnya Surabaya berbenah dengan sistem ruang publik yang lebih modern. Dengan demikian, tata kota lebih estetis. ’’Saya setuju sekali. Makin cepat disahkan (raperda reklame, Red) makin bagus,’’ kata Johan Silas kemarin.  Menurut dia, penataan reklame di metropolis sudah ketinggalan zaman. Seharusnya, Surabaya telah bebas dari reklame konvensional. Apalagi pemasangan dan tata letaknya cenderung tidak diatur. Banyak tiang reklame berbagai ukuran yang berdiri begitu saja di tepi jalan tanpa memperhitungkan keamanan warga. Khususnya, pengguna kendaraan bermotor di jalan raya. ’’Reklame yang berdiri vertikal tegak lurus di jalan itu bahaya. Idealnya, 45 derajat dari jalan,’’ papar Johan.  Dalam teori urban design, jelas dia, reklame sudah menjadi bagian dari elemen kota. Perkembangan jenis reklame juga mengindikasikan kemajuan kota.  Pertumbuhan ekonomi suatu kota terbaca salah satunya dari semaraknya iklan komersial di ruang publik. Karena itu, reklame juga menjadi simbol kemajuan ekonomi kota. Pajak reklame menyumbang pendapatan asli daerah yang cukup signifikan. ’’Makanya kalau ekonomi kota maju, pasti iklan reklame juga banyak,’’ papar Johan.  MENGAPA REKLAME PERLU DITATA?  - Menjaga keasrian dan estetika kota  - Mencegah kebocoran PAD  - Memudahkan pemkot dalam identifikasi jenis reklame  - Memaksimalkan potensi pendapatan pajak  - Memudahkan pengawasan oleh tim reklame pemkot  Sumber: Pansus Raperda Penyelenggaraan Reklame

DPRD Surabaya Dorong Transformasi Reklame demi Surabaya Smart City

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/20160315102848pbb.jpg" alt="Ilustrasi bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Ariyadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Ariyadi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Semarang beri pembebasan denda tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib pajak. Itu sudah terhitung secara otomatis oleh sistem atau tanpa pengajuan. ”Halo, Sedulur Semarang! Sudah tahu belum, kalau ada pembebasan denda atas tunggakan PBB?” tulis Pemkot Semarang di akun Instagram resminya @semarangpemkot.  Berdasar SK Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang No. B/1214/971.11/III Tahun 2023, teruntuk masa pajak tahun 2018-2022 mendapat penghapusan denda tunggakan PBB.  Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang Indriyasari menyebutkan, wajib pajak bisa membayarkan PBB pada periode 1 - 31 Maret untuk mendapatkan pembebasan denda tunggakan.  ”Untuk pembayaran PBB tahun 2023, kami berikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat, termasuk diskon 10 persen dan bebas denda pajak PBB tahun 2022 ke belakang secara otomatis di sistem,” kata Indriyasari seperti dilansir dari Antara.  Iin, sapaan akrab Indriyasari menjelaskan, wajib pajak bisa mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diedarkan melalui rukun tetangga/rukun warga (RT/RW) setempat. Namun, wajib pajak juga bisa mendapatkan SPPT secara online dengan mengunduh sendiri di laman https://e-spptpbb.semarangkota.go.id mulai 10 Maret.  ”Tahun 2023 penyampaian SPPT PBB kepada masyarakat akan dilakukan secara elektronik, ini adalah satu terobosan atau lompatan yang perlu diapresiasi dan kita dukung bersama,” ujar Indriyasari.  Selain itu, dia menambahkan, Pemkot Semarang turut memberikan stimulus pembebasan PBB untuk aset dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 250 juta.  ”Ibu Wali Kota Semarang juga memberikan stimulus berupa pembebasan PBB di mana NJOP di bawah Rp250 juta ketetapannya nol (nihil),” papar Indriyasari.  Berbagai program itu, menurut dia, merupakan stimulus untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang, terutama dari PBB.  ”Adapun target PBB Tahun 2022 Rp 550.500.000.000 dengan realisasi penerimaan Rp 569.293.051.640. Target PBB tahun ini naik menjadi Rp 652.000.000.000,” tutur Indriyasari.

Pemkot Semarang Bebaskan Denda Tunggakan Pembayaran PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/REKLAME-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemkot Surabaya didorong mereformasi tata kelola penyelenggaraan reklame. Harus ada penataan kawasan agar pemasangan reklame lebih teratur. Upaya itu juga diharapkan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak reklame.  Hal tersebut akan diatur dalam raperda tentang penyelenggaraan reklame yang sedang dibahas di DPRD Kota Surabaya. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyelenggaraan Reklame Arif Fathoni mengatakan, pemkot sudah saatnya menata reklame agar wajah kota tidak semakin semrawut oleh tiang dan papan iklan.  ’’Kami tidak mau Surabaya disebut sebagai hutan reklame. Sehingga harus ditata lagi,’’ kata Fathoni Minggu (19/2).  Penataan itu menyangkut kawasan khusus penyelenggaraan reklame dalam tiga kategori. Pertama, kawasan khusus untuk reklame jenis videotron dan megatron.  Fathoni berharap pengusaha mau melakukan transformasi dari konvensional ke sistem digital. Hal itu juga menguntungkan pelaku usaha. Sebab, satu videotron atau megatron bisa menayangkan lebih dari satu iklan. ’’Di sisi lain juga bisa meningkatkan PAD,’’ ujarnya.  Tidak semua pelaku usaha menerima rencana itu. DPRD mendengar ada asosiasi pengusaha reklame yang enggan melakukan transformasi dari konvensional ke digital. Bahkan, ada yang sampai mengancam hengkang ke luar kota. DPRD pun sangat menyayangkan ancaman itu. ’’Kami tentu heran dengan sikap beberapa pelaku usaha,’’ ucapnya.  Dia menduga selama ini beberapa pihak diuntungkan dengan reklame konvensional. Misinya dengan memanipulasi pembayaran pajak reklame serta tidak mengantongi surat izin penyelenggaraan reklame. Padahal, dengan sistem elektronik, pemantauan akan lebih maksimal.  Sebab, penayangan reklame secara otomatis mati jika masa berlaku sudah berakhir. ’’Kalau konvensional kan sulit terlacak. Ada yang masa berlakunya habis 2021, tapi reklamenya masih ada sampai sekarang,’’ tegas Fathoni.  Di luar videotron dan megatron, raperda juga masih menetapkan kawasan khusus reklame konvensional. Misalnya, billboard dan reklame bando. Lokasinya pun akan diatur. Kawasan ketiga adalah wilayah yang steril dan bersih sama sekali dari papan reklame. Hal itu bertujuan mencegah adanya suguhan pemandangan yang semrawut dan kumuh akibat papan reklame.  Nah, untuk memaksimalkan PAD, raperda akan mengatur tim pengelola reklame. Selama ini reklame dikelola tim tersendiri yang berasal dari lintas OPD. Nah, dalam raperda akan dibuka peran serta BUMD. Reklame memungkinkan untuk dikelola sejumlah BUMD.  Anggota pansus Fatkur Rohman menambahkan, raperda bisa memberikan legasi berupa penataan reklame. Dengan demikian, Surabaya benar-benar menjadi smart city. ’’Penetapan tidak hanya mempertimbangkan estetika kota. Tapi, juga support dari penggunaan teknologi modern,’’ jelas Fatkur.  MENGAPA BUTUH PERDA REKLAME  - Reklame di Surabaya butuh penataan.  - Penyelenggaraan reklame terkadang tanpa izin.  - Reklame bisa menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).  - Reklame membutuhkan sentuhan teknologi.  - Penataan reklame melindungi kepentingan masyarakat. Misalnya, ada penerapan standar konstruksi dan penetapan standar jenis reklame.

Bentuk BUMD yang Urus Reklame di Surabaya Supaya Kota Tak Semrawut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-10-at-22.18.21.jpg" alt="Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Arjuna Rizky Dwi Krisnayana. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Arjuna Rizky Dwi Krisnayana. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Praktik juru parkir (jukir) liar di Surabaya makin tak terbendung dan membuat masyarakat mengeluh. Tempat yang seharusnya bebas uang parkir seperti di minimarket, tetap saja dibuat lahan untuk menarik ongkos parkir.  Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Arjuna Rizky Dwi Krisnayana mengatakan, jukir dengan parkir ilegal itu, meresahkan dan membebani warga Surabaya. Selain itu, juga berpotensi menggembosi pendapatan asli daerah (PAD).  ”Padahal, PAD seharusnya dapat dialokasikan untuk stimulus pembangunan Surabaya sekaligus kesejahteraan warganya,” kata Arjuna saat dihubungi.  Putra dari Wakil Wali Kota Surabaya Armuji itu menilai, sebetulnya Surabaya sudah memiliki peraturan daerah yang ketat untuk aktivitas parkir. Mulai dari Perda hingga Perwali terkait penyelenggaraan dan tarif parkir, hingga sanksi administratif berupa denda maksimal Rp 50 juta untuk orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir tanpa izin sesuai Ketentuan aturan.  ”Namun hingga kini penegakan peraturan tersebut belum maksimal, masih marak jukir liar berkeliaran,” tambah Arjuna.  Dia mengusulkan agar Pemkot Surabaya membuat inovasi dan modernisasi dalam perda dan terkait perparkiran di Surabaya. Arjuna mendorong agar parkir di pinggir jalan bisa dilengkapi dengan mesin karcis portable.  Karcis itu hanya dimiliki petugas resmi dan menerapkan sistem seperti di mal. Yakni, yang mendapatkan karcis di awal dan pembayaran yang sesuai dengan durasi parkir serta pembayaran melalui tunai maupun non tunai seperti Qris.  ”Ada sistem grace period yaitu bebas ongkos parkir apabila durasi parkir kendaraan di bawah 5 menit. Saya rasa warga Surabaya tidak keberatan apabila membayar parkir dengan layanan yang baik, aman, nyaman, dan layak,” papar Arjuna.  Pada 2022, Badan Pendapatan Daerah Surabaya hanya mendulang rupiah dari sektor pajak parkir sebesar 73,12 persen. Dari PAK 2022 Rp 109 miliar, realisasi 2022 hanya Rp 80 miliar.  Sementara itu, pendapatan dari retribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan Surabaya juga tidak 100 persen. Dishub hanya menyetorkan Rp 41 miliar dari target PAK Rp 69 miliar.

Parkir Liar Menjamur, Mengganggu PAD Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/3C19B77E-9DC6-4EDD-B475-14B859AE54621.jpg" alt="Wali Kota Palembang Harnojoyo. Ahmad Rafli Baiduri/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Palembang Harnojoyo. Ahmad Rafli Baiduri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Palembang Harnojoyo optimistis mampu mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini senilai Rp 1,2 triliun.  ”Saya optimistis untuk mencapai target PAD 2023, karena perekonomian sudah mulai membaik sebab pandemi Covid-19 melandai. Juga melihat capaian PAD 2022 senilai Rp 1,1 triliun. Capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yakni Rp 1,08 triliun,” kata Harnojoyo seperti dilansir dari Antara usai rapat evaluasi pencapaian target 2022 dan optimasi penerimaan pajak 2023 di Palembang, Selasa (24/1).  Menurut dia, jenis pajak daerah yang belum mencapai 100 persen agar dapat dipenuhi pada 2023 dengan mencari solusi yang terbaik dari kendala-kendala yang dihadapi.  ”Untuk Jenis Pajak Daerah yang sudah mencapai 100 persen sekiranya untuk dapat dipertahankan dan harus bisa lebih ditingkatkan lagi karena target pajak daerah untuk 2023 lebih besar dari target pajak tahun 2022,” ujar Harnojoyo.  Harnojoyo juga mengapresiasi atas keberhasilan pencapaian target pajak daerah 2022 dengan memberikan piagam penghargaan sebagai ucapan terima kasih dari Pemerintah Kota Palembang kepada seluruh jajaran BPPD Kota Palembang yang sudah berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya.  Dia menambahkan, untuk sisa PAD yang berlebih itu akan dikelola lebih lanjut oleh BPKAD Palembang untuk keperluan apa saja.  Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Herly Kurniawan mengatakan, dari 11 item pajak, ada beberapa item pajak mengalami kenaikan yakni pajak hotel menjadi Rp 75 miliar yang sebelumnya Rp 60miliar, pajak restoran menjadi Rp 195 miliar yang sebelumnya Rp 180 miliar, pajak hiburan Rp 37,5 miliar.  Kemudian pajak reklame Rp 32 miliar, pajak penerangan jalan sumber lain (PLN) menjadi Rp 250 miliar, pajak parkir menjadi Rp 30 miliar, pajak bangunan dan bumi (PBB) menjadi Rp 304 miliar, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menjadi Rp 314 miliar dan sisanya tidak mengalami kenaikan. Untuk capaian PAD 2022 yakni Rp 1,17 triliun dengan rincian pajak hotel mencapai Rp 57 miliar (105,04 persen), pajak restoran mencapai Rp 189 miliar (108,92 persen), pajak reklame Rp 26 miliar (89,90 persen), pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri (non PLN) mencapai Rp 5,6 miliar (84,36 persen).  Kemudian pajak penerangan jalan sumber lain mencapai Rp 232 miliar (98,70 persen), pajak parkir Rp 24 miliar (101,97 persen), pajak air tanah mencapai Rp 61 miliar (108,15 persen), pajak sarang burung walet mencapai Rp 180 miliar (100,43 persen), pajak mineral bukan logam dan batuan Rp 2 miliar (108,15 persen), pajak PBB Rp 258,9 miliar (98,09 persen), pajak BPHTB Rp 343,8 miliar (138,42 persen).

Wali Kota Palembang Optimistis Capai Target PAD 2023

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pendapatan asli daerah

Berita Terkini