<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/25/Screenshot_2024-05-25-21-00-12-122_commiglobalbrowser-edit-2139777160.jpg" alt="World Water Forum Ke-10 menghasilkan aksi konkret dengan penandatanganan kesepakatan pendanaan SPAM Regional Karian&ndash;Serpong dan nota kesepahaman mengenai net-zero water supply infrastructure di IKN" width="100%">
<figcaption>World Water Forum Ke-10 menghasilkan aksi konkret dengan penandatanganan kesepakatan pendanaan SPAM Regional Karian&ndash;Serpong dan nota kesepahaman mengenai net-zero water supply infrastructure di IKN</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Forum Air Sedunia atau World Water Forum Ke-10 menghasilkan aksi konkret dengan penandatanganan kesepakatan pendanaan sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional Karian&ndash;Serpong dan nota kesepahaman mengenai net-zero water supply infrastructure project di Ibu Kota Nusantara (IKN). Nota kesepahaman itu ditandatangani seusai high level panel (HLP1) World Water Forum Ke-10 di Nusantara 2 Room, Bali International Convention Center (BICC), Bali, Selasa (21/5). &rsquo;&rsquo;Ini adalah dua hasil konkret dari forum ini sejak World Water Forum Ke-10 ini digelar. Ini baru dua dan akan ada lagi kesepakatan-kesepakatan lainnya dari forum ini,&rdquo; kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang juga merupakan ketua harian panitia nasional penyelenggara World Water Forum Ke-10. Kesepakatan pendanaan SPAM Regional Karian&ndash;Serpong ditandatangani oleh Country Head of International Finance Corporation (IFC) Euan Marshal, Principal Investment Specialist at Asia Development Bank (ADB) Yuichiro Yoi, Director General of Infrastructure Finance Department K-Exim Jae-Sun Shim, Managing Director Development Bank of Singapore Kunardy Darma Lie, dan Presiden Direktur PT Karian Water Service Kyeong Yun Jeong. SPAM Regional Karian&ndash;Serpong merupakan proyek strategis nasional berkapasitas 4.600 liter/detik. SPAM itu diharapkan dapat memberikan akses air minum kepada 1,84 juta penduduk yang tinggal di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Banten, khususnya di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Proyek SPAM Regional Karian&ndash;Serpong memiliki nilai investasi sebesar Rp 2,4 triliun. &rsquo;&rsquo;Dengan adanya penandatanganan kesepakatan pendanaan ini, saya optimistis proyek ini akan segera selesai,&rdquo; kata Basuki. Menghasilkan Deklarasi Menteri World Water Forum Ke-10 juga menghasilkan Deklarasi Menteri yang disahkan di akhir pertemuan tingkat menteri yang dihadiri oleh 106 negara dan 27 organisasi internasional pada Selasa (21/5). Terdapat tiga poin utama dalam Deklarasi Menteri. Pertama, pendirian center of excellence untuk ketahanan air dan iklim guna mengembangkan kapasitas, knowledge sharing dan pemanfaatan fasilitas yang unggul. Kedua, mengangkat dan mendorong isu pengelolaan sumber daya air secara terpadu pada pulau-pulau kecil. Ketiga, pengusulan Hari Danau Dunia atau World Lake Day.&ldquo; Kita harus menjaga danau untuk memperpanjang hidupnya. Inilah gunanya peringatan Hari Danau Dunia,&rdquo; ujar Basuki. (*)

World Water Forum Ke-10 menghasilkan aksi konkret dengan penandatanganan kesepakatan pendanaan sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional

World Water Forum Ke-10 Hasilkan Pendanaan Proyek Rp 2,4 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembiayaan-proyek-infrastruktur-diperkirakan-capai-rp-210-t_m_.jpg" alt="Ruas Jalan tol Pandaan - Malang saat masih dalam pengerjaan yang dibuka ketika arus mudik Idul Fitri 2018 lalu." width="100%">
<figcaption>Ruas Jalan tol Pandaan - Malang saat masih dalam pengerjaan yang dibuka ketika arus mudik Idul Fitri 2018 lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) terus berupaya memberikan penjaminan pembiayaan untuk pengerjaan proyek infrastruktur. Untuk akhir 2018 diperkirakan total penjaminan yang dikeluarkan BUMN tersebut mencapai Rp 210 triliun. Direktur Utama (Dirut) PT PII Armand Hermawan mengatakan saat ini pihaknya telah memberikan penjaminan atas 16 proyek infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 176 triliun. Selanjutnya akan ada dua proyek yang segera diberikan penjaminan yakni Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat dan Kereta Api Makassar-Parepare. Adapun 16 proyek yang telah diberikan penjaminan yakni 1 proyek PLTU Batang, 10 proyek jalan tol. Proyek itu meliputi ruas tol Batang-Semarang; Balikpapan-Samarinda; Pandaan-Malang dan Manado-Bitung; Jakarta-Cikampek II Elevated; Krian-Legundi-Bunder-Manyar; Cileunyi-Sumedang-Dawuan; Serang-Panimbang, Probolinggo-Banyuwangi, dan Jakarta-Cikampek II (Sisi Selatan). Selain itu ada 2 proyek SPAM Umbulan dan SPAM Bandar Lampung. 3 proyek telekomunikasi (seluruh paket Proyek Palapa Ring yaitu Barat, Tengah dan Timur). "Di luar proyek penjaminan murni, tahun ini PII juga menargetkan penyelesaian perjanjian penjaminan untuk tiga proyek infrastrutkur yang mendapat fasilitas penyiapan proyek," ungkap Armand dalam keterangan persnya, Selasa (16/10). Ketiga proyek itu meliputi preservasi Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatra di Sumatra Selatan dan Riau, Kereta Api Makassar-Pare Pare, dan Rumah Sakit Dharmais. Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatra telah memasuki tahap prakualifikasi untuk ruas Sumsel dan tahap FBC untuk ruas Riau. Di proyek senilai Rp 2,2 triliun itu sebanyak 16 badan usaha telah menyampaikan minat mengikuti lelang. "Di proyek KA Makassar - Pare Pare tahapan telah sampai pada pengumuman hasil prakualifikasi," sambunya. Berdasar kajian IIGF Institute dan Universitas Indonesia tentang Analisis Dampak Ekonomi dari Penjaminan Infrastruktur di Indonesia, terdapat tiga jenis dampak terhadap perekonomian yang ditimbulkan oleh keberadaan suatu proyek. Pertama, penciptaan nilai tambah. Kedua, penciptaan pendapatan tenaga kerja. Dan ketiga, lapangan kerja tercipta dari kehadiran proyek infrastruktur. Dampak proyek jalan tol Pandaan - Malang merupakan proyek infrastruktur jalan tol adalah salah satu jenis proyek infrastruktur yang memiliki fokus pada mendorong aktivitas ekonomi.

Pembiayaan Proyek Infrastruktur Diperkirakan Capai Rp 210 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-jalin-kerja-sama-siapkan-rp-345-t-untuk-infrastruktur_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan komisi XI DPR di Gedung Nusantara I." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan komisi XI DPR di Gedung Nusantara I.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara dan lembaga untuk mengembangkan pendanaan infrastruktur. Konsep pendanaan ini berorientasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs). Kemarin (5/10) pemerintah menandatangani kesepakatan dengan sejumlah mitra dengan dukungan mencapai USD 2,3 miliar. Jumlah tersebut setara dengan Rp 34,5 triliun. Dana yang dikelola lewat platform bernama SDG Indonesia One itu masih bisa bertambah. Pendanaan terintegrasi tersebut berasal dari berbagai sumber. Mulai swasta, filantropi, lembaga donor, lembaga keuangan multilateral dan bilateral, perbankan, asuransi, hingga investor. Pemerintah telah menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mengelola dana tersebut. Pendanaan itu disosialisasikan pada acara pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF)-World Bank di Bali pekan depan. SDG Indonesia One berisi informasi tentang pengembangan proyek, fasilitas mitigasi risiko, pembiayaan, dan investasi. SDG Indonesia One diharapkan dapat menarik sumber dana dengan lebih mudah. Dengan begitu, pemerintah bisa mengurangi beban fiskal untuk membangun proyek-proyek infrastruktur. Selain menggalang dana, dalam waktu dekat platform SDG Indonesia One dimanfaatkan untuk menangani masalah di daerah bencana. Misalnya, Palu, Sigi, Donggala, dan Lombok. Rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana termasuk dalam upaya pembangunan berkelanjutan. ''Pemerintah terus berusaha mencari cara dalam mengurangi kesenjangan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan yang berorientasi terhadap SDGs,'' kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Li Ka Shing, pendiri CK Hutchison Holdings dan Li Ka Shing Foundation, kemarin juga mendonasikan Rp 75 miliar melalui SDG Indonesia One. Donasi itu akan diberikan kepada para korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Ani -sapaan akrab Sri Mulyani- menjelaskan, mitra pemerintah yang berasal dari badan usaha kadang masih mengalami kendala dalam menerapkan SDGs. Karena itu, pemerintah terus memfasilitasi investasi yang bisa diikuti pihak swasta. SDG Indonesia One bakal memberikan informasi tentang skema blended finance, yakni gabungan investasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun proyek-proyek infrastruktur. ''Platform ini akan menjadi platform kerja sama mengenai pendanaan tersebut,'' tuturnya. Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini menyatakan, SDGs di Indonesia diterapkan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Di antaranya, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. ''Hal ini bakal menghasilkan eksekusi penyediaan infrastruktur yang makin baik sehingga dapat mendorong pembangunan yang inklusif,'' ujarnya.&nbsp;

Pemerintah Jalin Kerja Sama Siapkan Rp 34,5 T untuk Infrastruktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-proyek-infrastruktur-yang-dibiayai-surat-utang-syariah_m_222039.jpeg" alt="Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI) Prof. Mardiasmo" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI) Prof. Mardiasmo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Infrastruktur Indonesia saat ini tidak saja semakin meningkat dan menjangkau banyak wilayah. Hal ini salah satunya didukung oleh semakin besarnya sumber keuangan berbasis syariah yang diterapkan pemerintah sejak 2013. Menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, jumlah proyek infrastruktur yang dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) semakin besar. Tahun ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan akan mengeluarkan SBSN senilai Rp 22,53 triliun. &ldquo;Sukuk negara tersebut akan membiayai 587 proyek infrastruktur tahun yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Nilai sukuk negara tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding 2017, yang mencapai Rp 16,65 triliun,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Jumat (22/6). Dalam catatan Mardiasmo, peningkatan jumlah dana infrastruktur berbasis syariah selain juga berbanding luru dengan jumlah kementerian dan lembaga pemrakarsa proyek mengalami peningkatan dari tiga menjadi tujuh. Pada 2017, hanya Kementerian Agama, Kementerian PUPR, dan Kementerian Perhubungan sebagai pemrakarsa proyek infrastruktur melalui SBSN. Tahun ini terdapat Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, serta Badan Standardisasi Nasional. Tahun ini, Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan akan menerima Rp 7 triliun untuk membiayai proyek infrastruktur perkeretaapian. Selanjutnya Rp 7,5 triliun untuk membiayai 101 proyek infrastruktur jalan dan jembatan Ditjen Bina Marga. Selain itu, lanjutnya, terdapat 144 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan drainase utama perkotaan pada Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR sebesar Rp 5,28 triliun. Sedangkan, Ditjen Pengelolaan Haji dan Umrah Kementerian Agama menerima SBSN senilai Rp 350 miliar. Dana ini dialokasikan untuk delapan proyek embarkasi haji dan pembangunan sarana dan fasilitas gedung 34 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan 32 madrasah yang dikelola Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama senilai Rp 1,5 triliun untuk pembangunan 245 proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji di Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama senilai Rp 355 miliar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerima Rp 51 miliar dana SBSN untuk membiayai tiga proyek pembangunan taman nasional. Lalu, Kementerian Riset menerima Rp 315 miliar untuk dua proyek pengembangan gedung perguruan tinggi. Tahun ini, pembiayaan berbasis syariah menjangkau di luar Kementerian karena Badan Standardisasi Nasional menerima Rp 50 miliar untuk pengembangan laboratorium serta dua proyek pembangunan laboratorium Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menerima Rp 120 miliar. Sumber dana infrastruktur berbasis syariah berpeluang semakin besar seiring upaya Pemerintah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menginvestasikan dana haji di bidang infrastuktur. Ada dua opsi yaitu investasi langsung atau melalui pembiayaan surat utang berharga syariah atau sukuk. Hingga akhir 2017, saldo dana haji dan dana abadi umat mencapai Rp 99,3 triliun. Namun hanya Rp 36,7 triliun dana tersebut yang diinvestasikan di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sisanya sebesar Rp 62,6 triliun justru masih disimpan dalam deposito di perbankan syariah.

Ini Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Surat Utang Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menko-luhut-tawarkan-15-proyek-infrastruktur-kepada-tiongkok_m_203807.jpeg" alt="Ilustrasi proyek infrastruktur di Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi proyek infrastruktur di Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berencana menawarkan &nbsp;15 proyek infrastruktur ke investor Tiongkok. &nbsp;Saat ini, pemerintah Tiongkok secara resmi menunjuk rekan untuk mendiskusikan hal tersebut. "Kita menyiapkan &nbsp;15 proyek. &nbsp;Bukan Tiongkok saja. &nbsp;Semuanya. &nbsp;Sekarang progresnya sudah sampai officially pemerintah Tiongkok mau menunjuk siapa counterpart saya untuk mendiskusikannya," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Kamis (12/4). Sayang, Menteri Luhut tak menerangkan proyek apa saja yang akan ditawarkan itu. &nbsp;Dia hanya menyebut &nbsp;15 proyek itu tersebar di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Manado dan Bali. Secara bersamaan, Luhut juga mengatakan bahwa pemerintah sedang menjajaki proyek-proyek tersebut dalam World Economic Forum. Yang akan digelar di Washington pada 18 April 2018 mendatang. Bila dalam WEF tersebut terdapat investor yang berminat, maka tidak menutup kemungkinan investor tersebut yang terlebih dulu akan diberi kesempatan &nbsp;menggarapnya. "Jadi mana yang lebih cepat yang harganya lebih cocok ya itu," kata dia. Syarat yang harus dipenuhi investor di antaranya yaitu harus ramah lingkungan serta &nbsp;merekrut tenaga kerja &nbsp;lokal secara gradual. "Jujur kita belum punya tenaga teknis yang cukup banyak untuk bisa mengerjakan pekerjaan simultan proyek besar apalagi di luar Jawa," tuturnya.

Menko Luhut Tawarkan 15 Proyek Infrastruktur Kepada Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenhub-skema-kpbu-bisa-laku-kalau-ada-take-and-give_m_201347.jpeg" alt="proyek infrastruktur jalan tol" width="100%">
<figcaption>proyek infrastruktur jalan tol</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugiharjo menuturkan dalam menggaet kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam membangun infrastruktur di bidang transportasi tidak hanya memerlukan semangat saja tetapi harus ada &lsquo;take and give&rsquo;. Dia menerangkan pada pemerintahan sebelum Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, juga sudah ada skema kerja sama seperti KPBU atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP). Sayangnya, tak banyak investor yang berminat. "Kata kuncinya adalah take and give. Bukan hanya semangat. Harus ada manfaat bagi investor berupa profit. Jangan sampai menguntungkan satu pihak saja," kata Sugiharjo di kantornya, Jakarta, Selasa (3/4). Apabila dalam kerja sama yang paling banyak menerima manfaat investor itu juga bisa jadi bermasalah. Hal itu bisa jadi berkaitan dengan praktik korupsi. Maka itu, prosesnya harus transparan supaya sasaran pembangunannya bisa tercapai. Nah, supaya swasta yakin dan tertarik akan proyek yang ditawarkan pemerintah maka pemerintah butuh untuk menggandeng konsultan profesional yang harus menghitung dan mengelola. "Kalau birokrat saja yang buat mereka belum tentu percaya. Kami minta bantuan dari kantor bersama KPBU ada bappenas, kemenkeu, ATR dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai contoh agar dokumen ini layak jual," jelas Sugiharjo. Sebagai contoh adalah pembangunan jalur kereta api untuk transportasi publik, sepanjang 142 km dari Makassar ke Pare-Pare di Sulawesi Selatan. Dimana, PII berperan dalam membuat Outline Business Case (OBC) untuk diuji dan diumumkan ke publik. "Sebagai contoh agar dokumen (OBC) ini layak jual untuk jalur KA Makassar-Pare-pare kita dibantu PII buat outline business case. Kita uji publik dan sounding. Ternyata Makassar-Pare-Pare yang berminat banyak. Ada 11 atau 13 yang tertarik diantaranya empat badan usaha dari asing. Nanti akan lihat. Sudah di market sounding oleh BKPM ada dari Bosowa dan Korea," pungkasnya.

Kemenhub: Skema KPBU Bisa Laku Kalau Ada ‘Take and Give’

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bangun-infrastruktur-tapi-tak-punya-uang-pemerintah-pakai-skema-ini_m_201345.jpeg" alt="Salah satu jalan tol yang dibangun Jasa Marga." width="100%">
<figcaption>Salah satu jalan tol yang dibangun Jasa Marga.</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan. Salah satunya skema kerja sama pembangunan yang melibatkan pihak swasta yang dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP) atau dikenal dengan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam hal ini, KPBU terbagi menjadi dua, yakni Kerja Sama Pemanfaatan Aset (KSP) dan Kerja Sama Operasi (KSO). Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugiharjo menuturkan, kebutuhan pendanaan infrastruktur transportasi sebesar Rp 1.283 triliun yang didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi di 2019 sebesar 6,8 persen dengan inflasi 2,5 hingga 4,5 persen. Namun, terdapat gap pembiayaan investasi sebesar Rp 791 triliun untuk periode 2015-2019. "Ini mekanisme KPBU. Kenapa dilakukan? Karena pembangunan infrastruktur, kalau anggarannya dari pemerintah hanya cukup 41 persen sebagian besar non APBN, berupa BUMN dan BUMD serta swasta," kata Sugiharjo di kantornya, Jakarta, Selasa (3/4). Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengundang investor untuk membangun proyek infrastruktur. Namun, hal tersebut tidak dalam konteks melakukan swastanisasi. Sebab, aset yang dibangun itu apalagi menyangkut infrastruktur di bidang transportasi maka harus dikuasai oleh negara. "Yang diberikan kepada investor adalah hak pengelolaan dalam bentuk konsesi berapa tahun tergantung antara fee berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan masa konsesinya," terangnya. "Kalau PNBP-nya kecil, masa konsesinya panjang. Tapi kalau PNBP besar, masa konsesinya bisa lebih pendek. Begitu pun sebaliknya. Tetapi lain halnya kalau tarif jalan tol. Kalau tarifnya mahal konsesinya pendek. Kalau tarifnya murah konsesinya panjang,&rdquo; tambah Sugiharjo. Dengan kerja sama itu, maka dengan uang yang terbatas pemerintah bisa melakukan pembangunan wilayah terdepan, terpencil, dan terluar atau daerah yang belum layak secara ekonomi. "Kalau swasta dan BUMN dan BUMD pasti mencari profit. Sementara yang sifatnya untuk kepentingan nasional tetap pemerintah,&rdquo; pungkasnya.

Bangun Infrastruktur tapi Tak Punya Uang, Pemerintah Pakai Skema Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bertemu-ketua-ojk-luhut-bahas-dana-global-biayai-infrastruktur_m_200741.jpeg" alt="Menko Luhut bertemu Ketua OJK bahas dana infrastruktur." width="100%">
<figcaption>Menko Luhut bertemu Ketua OJK bahas dana infrastruktur.</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menggelar Focus Grup Discussion (FGD) bersama dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso membahas pembiayaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah di Gedung Radius Soewiryo, Bank Indonesia, Senin (2/4). Berdasarkan pantauan Jawapos.com, rapat yang berlangsung selama dua jam sejak pukul 9.00 sampai 11.00 itu juga dihadiri oleh Direktur Utama Bank Mandiri, Kartiko Wiryoatmojo, Dirut Bank Rakyat Indonesia (BRI) Suprajarto dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono. Luhut mengatakan saat ini pemerintah ingin proyek infrastruktur tidak hanya mengandalkan dana dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) saja. Hal ini sudah mulai diterapkan pada pembiayaan proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek apalagi saat ini Indonesia sudah dapat peringkat investasi/ investment grade. &ldquo;Indonesia negara besar masa gak ada alternatif pendanaan kita gamau dong hanya APBN saja kita mau (alternatif) lain. Kebetulan kita juga sudah (dapat) investment grade. Jadi ini kita manfaatkan,&rdquo; jelas Luhut di Kompleks BI, Jakarta, Senin (2/4). Sementara itu, Wimboh mengatakan blended finance nantinya akan difokuskan sehingga lebih terstruktur dalam bentuk project per project sebab setiap proyek yang digarap memiliki karakteristik yang berbeda. &ldquo;Ini adalah blended antara pembiayaan pemerintah dan pembiayaan swasta. Selama ini sudah ada tapi blended finance akan dilakukan dalam pembangunan berkelanjutan atau SDG,&rdquo; terangnya. Adapun, dana yang akan digunakan dalam blended ini kata Wimboh adalah dana yang berasal dari global. Dimana dana global yang cukup besar ini akan didedikasikan untuk proyek yang ramah lingkungan dan proyek-proyek yang mampu mengurangi biaya-biaya sosial.

Bertemu Ketua OJK, Luhut Bahas Dana Global Biayai Infrastruktur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pendanaan proyek infrastruktur

Berita Terkini