<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/JKT_-APBN-2025-DEFISIT_Salman-Toyibi_-6JPG-1823548192.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan hukum kepada pejabat pajak dan bea cukai yang terseret operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Pajak Banjarmasin dan Bea Cukai Pusat. Namun, ia mengaku bakal membiarkan proses hukum yang ditangani KPK terus berjalan. Ia memastikan hanya akan menunggu hasil dari proses OTT yang dilakukan. &ldquo;Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu,&rdquo; kata Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/1).. Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan, pendampingan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab institusi terhadap aparatur negara, tanpa bermaksud mencampuri proses penegakan hukum yang sedang berjalan. &ldquo;Saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu saja. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan,&rdquo; jelasnya. Meski demikian, Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan tidak akan melindungi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Jika hasil OTT KPK menunjukkan adanya unsur pidana, proses hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan. &ldquo;Kalau memang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah, ya harus ditindak secara hukum. Sesuai dengan peraturan yang ada,&rdquo; tegasnya. Ia kembali menekankan bahwa pendampingan hukum yang diberikan Kementerian Keuangan tidak bersifat intervensi. Pendampingan dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan hak-hak pegawai tetap terpenuhi hingga perkara berkekuatan hukum tetap. &ldquo;Tidak dalam bentuk intervensi hukum. Kita temenin saja sampai prosesnya selesai,&rdquo; pungkas Purbaya. Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi melakukan dua operasi tangkap tangan atau OTT keempat dan kelima tahun 2026, pada Rabu (4/2). Adapun di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Jakarta TImur. &nbsp;

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan Kemenkeu beri pendampingan hukum kepada pejabat pajak dan bea cukai yang kena OTT KPK.

Pejabat Bea Cukai dan Pajak Kena OTT KPK, Purbaya Bakal Beri Pendampingan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/arzeti-bilbina.jpg" alt="Arzeti Bilbina saat ditemui di bilangan Darmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (22/1). (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Arzeti Bilbina saat ditemui di bilangan Darmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (22/1). (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 106 warga negara Indonesia (WNI) ditangkap oleh otoritas Kamboja yang diduga terlibat dalam sindikat penipuan daring (online scam). Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina menyampaikan keprihatinan, atas masih lemahnya sistem perlindungan dan pengawasan terhadap mobilitas tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang tidak memiliki kerja sama resmi penempatan pekerja migran dengan pemerintah Indonesia. &ldquo;Penangkapan 106 WNI di Kamboja ini menjadi sinyal keras bahwa jaringan online scam yang memanfaatkan tenaga kerja ilegal masih marak,&rdquo; kata Arzeti kepada wartawan, Jumat (7/11). &ldquo;Pemerintah harus memastikan perlindungan pekerja migran dimulai sejak pra-penempatan, dengan pengawasan ketat terhadap perekrutan ilegal,&rdquo; tambahnya. Penangkapan terhadap 106 WNI dilakukan oleh pihak berwenang di Phnom Penh, Kamboja, dalam operasi pemberantasan penipuan siber, pada Jumat (31/10). Mereka ditangkap di sebuah gedung di Distrik Tuol Kork.&nbsp; Arzeti meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di Kamboja untuk segera memberikan pendampingan hukum, bantuan konsuler, serta perlindungan bagi seluruh WNI tersebut. &ldquo;Negara wajib hadir memberi perlindungan bagi seluruh WNI, meski ada dugaan keterlibatan, dan memastikan proses hukum berlangsung adil dan transparan,&rdquo; tegasnya. Arzeti menambahkan, kasus seperti ini bukan hal baru. Sebelumnya, puluhan hingga ratusan WNI juga menjadi korban eksploitasi dan perdagangan orang di Kamboja dengan modus tawaran kerja palsu. Saat ini, pemerintah tengah berupaya memulangkan 110 WNI korban online scam dari negara tersebut. Karena itu, legislator dari Dapil Jawa Timur I itu mendesak pemerintah memperkuat koordinasi lintas lembaga guna mencegah praktik serupa di masa mendatang. &ldquo;Kita tidak boleh hanya reaktif setiap ada penangkapan atau pemulangan. Harus ada sistem deteksi dini dan kerja sama diplomatik yang kuat untuk memutus rantai perekrutan ilegal di dalam negeri,&rdquo; ujarnya. Arzeti juga mendorong aparat penegak hukum menindak para perekrut yang mengirim pekerja migran tanpa izin resmi. &ldquo;Mereka bukan hanya pelanggar administrasi, tetapi bagian dari kejahatan lintas negara yang merugikan martabat dan keselamatan warga negara,&rdquo; tuturnya. Selain itu, ia meminta kementerian terkait termasuk BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenhub, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperketat pengawasan terhadap pola perjalanan mencurigakan ke negara-negara berisiko tinggi seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos, yang dikenal sebagai pusat aktivitas penipuan daring dan kerja paksa. &ldquo;Lonjakan penerbangan ke negara-negara non-tujuan wisata populer harus menjadi sinyal merah bagi otoritas. Pemerintah tidak boleh membiarkan warga berangkat tanpa perlindungan dan pengecekan yang memadai,&rdquo; pungkasnya.

DPR meminta pemerintah memberikan pendampingan hukum bagi 106 WNI yang ditangkap di Kamboja diduga terlibat penipuan online.

106 WNI di Kamboja Ditangkap Diduga Terlibat Penipuan Online, DPR Minta Pemerintah Beri Pendampingan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/WhatsApp-Image-2025-09-18-at-171158-4089177545.jpeg" alt="Ketua Panitia Raker I Gernas Ayo Mondok KH Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. (Dok.&nbsp;&nbsp;Gernas Ayo Mondok)" width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia Raker I Gernas Ayo Mondok KH Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. (Dok.&nbsp;&nbsp;Gernas Ayo Mondok)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para pengasuh pesantren bersepakat melakukan penguatan pendidikan di pondok. Kesepakatan itu berisikan tiga rekomendasi strategis yang dihadilkan dari rapat kerja dalam Gerakan Nasional (Gernas) Ayo Mondok.&nbsp; Adapun Gernas Ayo Mondok yang digelar di Pondok Pesantren Asshiddiqyah, Jakarta Barat. Acaranya berakhir pada Kamis (18/9). &ldquo;Alhamdulillah dari raker yang dihadiri sekitar 110 pengurus, kami menyampaikan beberapa poin, baik internal maupun eksternal,&rdquo; ujar Ketua Panitia Raker I Gernas Ayo Mondok KH Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans.&nbsp; Dia menyebut tiga rekomendasi strategis dari Gernas Ayo Mondok, yaitu&nbsp;pendampingan hukum dan psikologis; penguatan literasi digital santri; dan dorongan pembentukan kementerian pesantren.&nbsp; Gus Hans menjelaskan, pendampingan hukum dan psikologis merupakan rekomendasi internal. Yaitu memberikan pendampingan bagi pesantren atau santri yang tengah menghadapi masalah hukum. Gernas Ayo Mondok siap memberikan advokasi hukum dan dukungan psikologis bagi para korban. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016584579/layani-mbg-untuk-santrisppg-gunakan-skema-dapur-hybrid-di-pesantren">Layani MBG untuk Santri,&nbsp;SPPG Gunakan Skema Dapur Hybrid di Pesantren</a>&nbsp; &ldquo;Tim advokasi dan pendampingan siap membantu pihak pesantren atau santri yang bermasalah secara hukum. Kami juga akan mendampingi korban dari sisi psikologis,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Penguatan literasi digital santri adalah rekomendasi internal kedua yang menitikberatkan pada penguatan kemampuan santri dalam penguasaan teknologi digital. Nantinya Gernas Ayo Mondok menggelar berbagai pelatihan untuk membekali santri dengan keterampilan produksi konten media.&nbsp; &ldquo;Mulai dari cara membuat naskah, mengedit, hingga mempublikasikan berita di berbagai platform akan kami ajarkan. Santri harus siap menghadapi era media multiplatform,&rdquo; ujar Gus Hans.&nbsp; Sementara rekomendasi bersifat eksternal yakni mendorong Pemerintah membentuk kementerian pesantren. Setidaknya Direktorat Jenderal (Dirjen) Pesantren. &nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016583820/mantan-wapres-maruf-amin-prihatin-framing-negatif-terhadap-pesantren-bikin-masyarakat-takut-kirim-anaknya-mondok">Mantan Wapres Ma'ruf Amin Prihatin Framing Negatif terhadap Pesantren, Bikin Masyarakat Takut Kirim Anaknya Mondok</a> Menurut Gus Hans, jumlah pesantren dan santri di Indonesia yang terus meningkat memerlukan perhatian khusus. &ldquo;Selama ini pesantren hanya diurus direktorat di Kemenag. Padahal, kalau ada kementerian untuk perlindungan tenaga kerja migran, mestinya tidak berlebihan jika ada kementerian pesantren. Kalau tidak memungkinkan, minimal ada Dirjen yang fokus membidangi pesantren,&rdquo; katanya.&nbsp; Untuk itu, dia mengingatkan pemerintah agar menindaklanjuti janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terkait optimalisasi dana abadi pesantren.&nbsp; &ldquo;Dana abadi pesantren tidak akan berarti tanpa program signifikan dan wadah yang tepat untuk mengelolanya. Pembentukan kementerian atau dirjen bisa menjadi solusi agar anggaran itu terserap optimal,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016582837/buru-buru-pidato-di-pesantren-menko-zulhas-dipanggil-untuk-agenda-hak-prerogatif-presiden-bakal-ada-pelantikan-menteri-baru">Buru-Buru Pidato di Pesantren, Menko Zulhas Dipanggil untuk Agenda Hak Prerogatif Presiden, Bakal Ada Pelantikan Menteri Baru?</a> Dengan adanya rekomendasi tersebut, Raker I Gernas Ayo Mondok menjadi langkah awal konsolidasi untuk memperkuat posisi pesantren sebagai pilar pendidikan dan moral bangsa. Selain itu, para pengasuh pesantren berharap rekomendasi tesebut dapat ditindaklanjuti pemerintah demi keberlangsungan pendidikan pesantren di Indonesia.

Tiga rekomendasi strategis dari Gernas Ayo Mondok, yaitu pendampingan hukum dan psikologis; penguatan literasi digital santri; dan dorongan.

Pesantren dan Santri Harus Mendapat Pendampingan Hukum dan Psikologis Ketika Menjadi Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Palu-Hakim.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Permasalahan hukum bisa mengenai siapa saja, tentunya jasa advokat atau penasihat hukum sangat diperlukan, untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui jasa advokat bisa melakukan konsultasi, pemberian nasihat hukum, pendampingan selama proses hukum, bahkan hingga mewakili dalam proses hukum.  Merujuk Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pengacara atau advokat juga merupakan aparat penegak hukum. Hal ini sama seperti Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim di Pengadilan.  Namun negara tidak membiayai Advokat ketika melaksanakan pemberian jasa hukum. Proses hukum yang panjang dan rumit tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.  Bahkan untuk mendapatkan keadilan memerlukan pengorbanan biaya yang cukup besar. Hal ini yang terkadang dikhawatirkan oleh masyarakat ketika berurusan dengan hukum.  Kendati demikian, kini Pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk dana bantuan hukum bagi masyarakat. Syarat untuk mendapatkan bantuan hukum gratis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016. Adapun Pasal 34 ayat (1) mensyaratkan permohonan bantuan hukum diantaranya harus melampirkan beberapa surat.  Pertama, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen sejenis seperti Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Lurah atau Kepala Desa.  Kemudian, melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa dan melampirkan satu bukti bahwa Pemohon Bantuan Hukum tergolong sebagai masyarakat kurang mampu.  Bukti tersebut antara lain Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Beras Miskin, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau dokumen yang sejenisnya.  Lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara gratis salah satunya LBH Jakarta. Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana menyampaikan, pihaknya memberikan bantuan hukum secara gratis kepada korban ketidakadilan khususnya warga DKI Jakarta dan sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi dan Karawang) dengan syarat-syarat tertentu.  "Yang dimaksud dengan gratis adalah, Klien tidak dibebani pembayaran honorarium bagi pekerja bantuan hukum," ujar Arif dalam keterangannya, Selasa (5/1).  Permasalahan yang diajukan klien, sambung Arif, harus mempunyai dasar hukum yang menyangkut kepentingan golongan miskin dan mengandung dimensi pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak dan berdampak luas terhadap nilai nilai keadilan.  "Calon klien harus mendaftarkan diri terlebih dahulu, dengan mengisi formulir isian calon klien dengan memperlihatkan KTP/kartu tanda pengenalnya (proses sebagaimana alur penanganan kasus) Formulir isian calon klien harus diisi dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya ketidakbenaran pada isian formulir, LBH Jakarta dapat memutuskan hubungan dengan klien secara sepihak," beber Arif.  Calon klien juga harus menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016.  "LBH Jakarta sama sekali tidak membenarkan pekerja pekerjanya, baik staf, asisten staf maupun karyawannya menerima atau meminta biaya-biaya diluar biaya-biaya tersebut diatas," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NQDdoUD1oMg

Begini Syarat Mendapat Pendampingan Hukum Gratis