<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/23/Screenshot_2025-06-23-15-10-34-015_comandroidchrome-edit-3107557009.jpg" alt="Ilustrasi petugas sekolah memverifikasi berkas pendaftaran peserta didik baru yang didampingi orang tua saat proses daftar ulang SPMB Jatim. (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas sekolah memverifikasi berkas pendaftaran peserta didik baru yang didampingi orang tua saat proses daftar ulang SPMB Jatim. (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau SPMB Jatim 2025 memasuki Tahap III. Jalur ini menggunakan domisili sebagai dasar seleksi, dan resmi dibuka hari ini, Kamis 26 Juni 2025, hingga Jumat 27 Juni 2025. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman spmbjatim.net, dan sistem akan menutup akses pukul 21.00 WIB setiap harinya. Jalur dengan Kuota Terbesar Dibanding jalur lainnya, jalur domisili memiliki kuota paling besar, yakni 50 persen dari total daya tampung SMA negeri. Dalam tahap ini, peserta hanya boleh memilih maksimal dua sekolah dalam satu zona yang sesuai alamat Kartu Keluarga (KK). Sistem seleksi akan mengurutkan peserta berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan, dan jika ada jarak yang sama, maka usia termuda menjadi penentu berikutnya. Cara Daftar dan Perhatikan Zonasi Proses pendaftaran dilakukan secara online dengan login ke situs spmbjatim.net menggunakan PIN dan NISN masing-masing. Setelah berhasil masuk, peserta dapat memilih dua SMA negeri dalam zona yang sesuai. Sangat penting untuk mengecek peta zonasi sekolah sebelum menentukan pilihan. Peta tersebut dapat diunduh langsung di laman resmi sesuai kabupaten/kota domisili. Kesalahan memilih sekolah di luar zona bisa membuat peserta langsung gugur dalam sistem seleksi. Jangan Menunda Pendaftaran Panitia mengingatkan agar peserta tidak menunggu hingga mendekati batas waktu pendaftaran. Sebaiknya login lebih awal untuk menghindari kepadatan akses atau gangguan teknis menjelang penutupan sistem.

Pendaftaran PPDB Jatim 2025 Tahap III dibuka, kuota jalur domisili terbesar, pendaftaran online, pentingnya zonasi.

Tahap III SPMB Jatim 2025 Dimulai, Pastikan Pilih Sekolah Sesuai Domisili!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kemendikbud-larang-sd-gunakan-tes-calistung-untuk-siswa-baru_m_.jpg" alt="Kemendikbur larang sekolah terapkan tes calistung untuk penerimaan siswa baru." width="100%">
<figcaption>Kemendikbur larang sekolah terapkan tes calistung untuk penerimaan siswa baru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sudah ada larangan ujian baca, tulis, dan berhitung (calistung) untuk penerimaan siswa baru di SD sederajat. Namun, ketentuan tersebut berjalan kurang efektif. Karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyiapkan regulasi baru yang terkait dengan larangan tersebut. Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi menugaskan Biro Hukum dan Organisasi (Hukor) Kemendikbud untuk membuat rancangan surat edaran menteri tentang larangan tes calistung. "Taman kanak-kanak (TK) itu isinya bermain. Di TK, termasuk di SD, fokusnya penanaman karakter," terang dia dalam diskusi di Tangerang Selatan (Tangsel) kemarin (7/3). Didik menjelaskan, kegiatan di TK pada prinsipnya tidak boleh mengajarkan calistung. Melainkan sebatas memperkenalkan simbol-simbol aksara. Misalnya, mengenalkan huruf A, B, C, dan seterusnya atau angka 1, 2, 3, dan seterusnya. "Tapi, kalau kemudian ada anak yang dengan otomatis bisa, ya nggak apa-apa," jelasnya. Praktisi psikologi anak dan pendidikan Najelaa Shihab menuturkan, kompetensi yang penting di pendidikan anak usia dini adalah kemampuan praliterasi, memahami percakapan, mengamati, dan mengajukan pertanyaan. Kemudian, melatih kepekaan sensoris, memusatkan konsentrasi, memahami kuantitas, serta mencintai buku dan cerita. "Jadi, memang seharusnya tidak ada kewajiban anak masuk SD dengan kemampuan calistung," paparnya. Menurut dia, Kemendikbud boleh saja mengeluarkan regulasi baru terkait dengan larangan tes calistung masuk SD. Namun, Najelaa mengingatkan bahwa sejatinya sudah ada regulasi itu. Juga, di lapangan aturan tersebut terbukti tidak efektif. Masih banyak SD yang menerapkan ujian calistung untuk penerimaan siswa baru.&nbsp;

Kemendikbud Larang SD Gunakan Tes Calistung untuk Siswa Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/selama-pembukaan-hanya-5-siswa-daftar-ke-sekolah-ini_m_227652.jpg" alt="TIDAK DIMINATI: SMA Widya Utama di Jalan Kesambi Baru Kota Cirebon kurang diminati saat penerimaan siswa baru, Jumat (13/7)." width="100%">
<figcaption>TIDAK DIMINATI: SMA Widya Utama di Jalan Kesambi Baru Kota Cirebon kurang diminati saat penerimaan siswa baru, Jumat (13/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Widya Utama Kota Cirebon cukup memilukan. Selama satu bulan penuh membuka pendaftaran, baru ada lima siswa yang mendaftar. Penyebabnya, sekolah tersebut dinilai kalah saing dengan sekolah negeri. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Widya Utama, Abdul Kohar mengatakan, pendaftaran siswa baru yang dibuka sejak 8 Juni lalu, saat ini baru ada lima siswa yang mendaftar di sekolah Jalan Kesambi Baru Kota Cirebon. Dia mengatakan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sekolah tersebut kesulitan mendapat calon siswa baru. Disebabkan, sekolahnya itu tidak dianggap sebagai sekolah unggulan dibanding dengan sekolah negeri. "Baru ada lima murid yang daftar. Kami akan terus buka sampai jumlah murid terpenuhi. Akhir pendaftaran sampai awal Juli mendatang," katanya, Jumat (13/7). Sekolah swasta yang berdiri pada 1979 itu sudah tidak lagi diminati oleh calon siswa baru. Masalahnya, kata Kohar, masyarakat masih ada anggapan sekolah favorit dan tidak favorit. Menurutnya, sekolah favorit itu adalah sekolah yang dikelola oleh pemerintah. Padahal, secara kurikulum pembelajaran sekolahnya tidak jauh berbeda dengan sistem pembelajaran dengan sekolah negeri. Namun demikian, sekolah swasta kesulitan mendapatkan peserta didik baru. "Kami berharap ada pemerataan jumlah kuota siswa antara negeri dan swasta. Kalau keadaannya seperti ini terus, saya tidak tahu bagaimana nantinya sekolah ini," paparnya.

Selama Pembukaan, Hanya 5 Siswa Daftar ke Sekolah Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/batam-belum-siap-terapkan-ppdb-sistem-zonasi_m_226712.jpg" alt="Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Batam dinilai belum siap menjalankan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Sebab sistem tersebut mengharuskan siswa menuntut ilmu di sekolah yang berdekatan atau satu kawasan dengan tempat tinggalnya berdasarkan alamat di Kartu Keluarga. Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho mengatakan, transparansi yang belum dijalankan Dispendik Batam membuat sistem zonasi yang baik untuk pemerataan pendidikan tidak maksimal diterapkan. Dispendik seharusnya bisa memberikan data berapa daya tampung sekolah. Baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP). Data anak-anak yang memasuki masa belajar juga belum disampaikan. Hal itu seharusnya bisa dikomunikasikan sehingga bisa disesuaikan untuk kebutuhan pembangunan sekolah. "Seharusnya PPDB dengan zonasi ini tidak jadi masalah. Tapi karena kami dan masyarakat tidak tahu, maka ini menjadi persoalan. Kalau sudah dikatahui berapa daya tampung sekolah, maka akan bisa disesuaikan," kata Udin di Gedung DPRD Kota Batam, Batam Centre, Batam, Selasa (10/7). Meski selama prosesnya dijelaskan berapa kuota untuk daya tampung sekolah, data tersebut sering kali tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Sehingga kuota siswa di masa pendaftaran online akan berbeda dengan daftar ulang. Akibatnya, daya tampung sekolah cenderung dipaksakan. Hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan belum lama ini, ditemukan ada SD dan SMP yang memaksakan daya tampung. Dari seharusnya 36 siswa, dipaksakan hingga mancapai 48 siswa. "Ini akibat dari tidak transparan. Seharusnya bisa disampaikan sejak awal data yang sebenarnya, akibatnya tidak sesuai dengan aturan," tutur Udin. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menjelaskan bahwa persoalan daya tampung sekolah masih menjadi pembahasan Pemkot Batam. Pemerintah terus melakukan koordinasi untuk menghasilkan keputusan terbaik sebagai upaya memastikan setiap anak usia sekolah bisa mendapat jaminan pendidikan. "Rapat terakhir masih banyak anak-anak yang belum tertampung. Soal perkembangan itu, saya masih akan koordinasi dengan Dispendik dan kabidnya," ucap Amsakar.

Batam Belum Siap Terapkan PPDB Sistem Zonasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kesal-ratusan-wali-murid-demo-sistem-zonasi_m_225385.jpg" alt="Kepsek SMPN 21 Pekanbaru, Asmar, dikerumuni ratusan wali murid yang memprotes n sistem zonasi pada PPDB, Kamis (5/7)." width="100%">
<figcaption>Kepsek SMPN 21 Pekanbaru, Asmar, dikerumuni ratusan wali murid yang memprotes n sistem zonasi pada PPDB, Kamis (5/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan wali murid yang bermukim di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau, menggelar aksi demonstrasi di SMPN 21 Pekanbaru Jalan Soekarno Hatta, Kamis (5/7). Demo tersebut dilakukan karena mereka memprotes penerapan sistem zonasi atau jarak rumah dengan sekolah pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang dirasa merugikan anak-anak mereka. &nbsp;&nbsp; Pendemo yang mayoritas ibu-ibu ini, mengaku setelah adanya regulasi tersebut, banyak dari anak mereka yang tak dapat melanjutkan pendidikannya di sekolah tersebut.&nbsp; Seharusnya dengan penerapan regulasi ini, bisa memudahkan dan memberikan peluang besar kepada anak mereka untuk mengenyam pendidikan di sekolah dekat tempat tinggalnya. &nbsp;"Kami warga sekitar merasa keberatan dengan sistem baru ini. Masak saya dan anak saya yang tinggal berbatas tembok dengan sekolah ini gak diterima," kata warga setempat, Ari, 38. Dia juga mengatakan, dengan adanya kejadian ini tentu bertentangan dengan program pemerintah. "Pemerintah juga mengatakan bahwa sistem zonasi itu bertujuan untuk mengurangi biaya, kecelakaan sampai kemacetan," ujarnya. Hal senada juga dikatakan, Alex, 60. Ia merasa kecewa sebab sebelumnya anak-anaknya dapat bersekolah di sekolah ini. Tapi sekarang, saat proses pendaftaran cucunya tidak lolos. Menanggapi aksi ini, Kepala Sekolah SMPN 21 Pekanbaru, Asmar mengatakan, diterima atau tidaknya anak tersebut bersekolah di tempatnya merupakan wewenang dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. "Kami tidak bisa memberikan kebijakan. Ini sudah dari atas," jelasnya. Asmar juga mengaku bahwa ia mengalami cukup kesulitan dengan sistem ini. Karena saat ini sekolah tidak lagi menerima siswa tempatan, sekolah hanya menerima nama siswa dan untuk keputusannya ada di tangan Dinas Pendidikan. "Kalau kesulitan kami juga merasa kesulitan. Setelah ini kami akan informasikan permasalah ini ke Dinas, nanti bagaimana Dinas mencarikan solusinya," bebernya. Tahun ini kata dia, sekolahnya membuka enam kelas. Tiap kelasnya, menampung sebanyak 32 orang murid. Ia juga bersedia menerima semua siswa yang mendaftar, jika ada kebijakan dari Dinas Pendidikan. "Bahkan kalau perlu pagi siang kami siap, tapi kan harus ada arahan dulu dari atas," pungkasnya.

Kesal, Ratusan Wali Murid Demo Sistem Zonasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wali-murid-tuntut-transparansi-bangku-kosong_m_225130.jpg" alt="Koordinator Forum Wali Murid Pemenuhan Pagu, Arti Sri Nugroho mengadu di Kantor Dispendik Jatim, Rabu (4/7)." width="100%">
<figcaption>Koordinator Forum Wali Murid Pemenuhan Pagu, Arti Sri Nugroho mengadu di Kantor Dispendik Jatim, Rabu (4/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Wali Murid Pemenuhan Pagu&nbsp;mengadu ke Kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur (Jatim), Rabu (4/7). Mereka menuntut pemenuhan pagu atau bangku kosong di sejumlah SMAN dan SMKN. Koordinator Forum Wali Murid Pemenuhan Pagu, Arti Sri Nugroho mengatakan, pihaknya tidak mempermasalah bagaimana mekanisme pemenuhan pagu kosong. Terpenting adalah siswa asli Surabaya berprestasi yang sempat ditolak, dapat bersekolah di SMAN. Pemenuhan pagu kosong dapat melalui pembukaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahap 2 atau cara lain. "Kami minta kejelasan dan transparasi. Karena kalau memang ada bangku kosong, kenapa nggak dibuka PPDB tahap 2," kata Arti ditemui wartawan di Kantor Dispendik Jatim, Surabaya. Selain soal pagu, Arti dan wali murid lain menuntut kejelasan zonasi pada sistem PPDB. Menurutnya, ada perbedaan antara teori dan realisasi sistem zonasi. Secara aturan, sistem zonasi memberikan akses masuk 90 persen lulusan SMP berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah. Hal itu sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. "Tapi nyatanya banyak siswa dari luar zonasi yang malah diterima di sekolah yang bukan zonanya. Itu sangat merugikan," tukas Arti. Arti menegaskan, pengaduan kali ini bukan yang pertama kalinya. Mayoritas wali murid sudah melakukan survei pagu ke sejumlah SMA negeri. Namun tidak membuahkan hasil. Pihak sekolah menyerahkan wewenang pemenuhan pagu kosong ke Dispendik Jatim. Pengaduan ke kantor Dispendik Jatim cabang Surabaya juga sudah dilakukan. Hasilnya sama. Wali murid diarahkan ke kantor pusat Dispendik Jatim. "Pihak Dispendik Jatim beralasan penutupan pagu kosong itu untuk menyediakan siswa lulusan SMP swasta. Urusannya apa dengan lulusan SMP swasta," ujarnya. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Jatim cabang Surabaya Sukaryanto belum dapat mengkonfirmasi atas tuntutan para wali murid. Dia baru mencatat apa yang menjadi tuntutan mereka. "Kami catat permasalahannya. Kemudian apapun permasalahannya, akan kami laporkan kepada kepala dinas provinsi jatim," tutur Sukaryanto. Ditanya soal pemenuhan pagu, Sukaryanto menyatakan bahwa tidak akan ada pembukaan pendaftaran baru. Karena pemenuhan pagu sudah terlaksana. Terutama pemenuhan pagu SMAN dan SMKN di kota besar di Jatim. Namun, masih ada kebutuhan pagu untuk beberapa wilayah yang dianggap kurang. Misalnya di Malang Selatan. "Kalau melihat catatan data jumlah pagu, memang sudah betul (terpenuhi semua)," ungkap Sukaryanto.

Wali Murid Tuntut Transparansi Bangku Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wali-murid-diimbau-tak-pura-pura-miskin_m_224735.jpeg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendaftaran dan Penerimaan Siswa Baru sudah dimulai. Para orang tua diimbau bijak dan jujur saat mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah. Hal ini berkaitan dengan kuota 20 persen bagi siswa miskin yang kerap diakali sejumlah orang tua. Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengatakan, orang tua murid sebaiknya tak lagi membuat surat keterangan tidak mampu hanya demi mencarikan sekolah anaknya. "Kami tahun lalu banyak menerima komplain dari masyarakat. Saat itu banyak demoralisasi dan banyak yang mengaku miskin dengan minta surat keterangan tidak mampu dari kades," ujar Ganjar saat dijumpai di Wisma Puri Gedeh, Semarang, Selasa (3/7). Bahkan berdasarkan temuan tahun lalu, ada sekitar 150 siswa lebih yang harus dicoret karena terbukti bukan berasal dari keluarga miskin. "Tidak boleh, mau sekolah kok tidak jujur," tegasnya. Ganjar pun menerangkan alasan tak digunakannya lagi sistem rayonisasi, melainkan zonasi dalam periode penerimaan peserta didik baru tahun ini. Seperti mendekatkan lingkungan sekolah dengan keluarga, menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bermutu bagi siswa, hingga menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah negeri. "Karena ada dulu yang protes. Saya ingat betul, seorang anak tinggalnya di Kabupaten Semarang dan lebih dekat dengan Salatiga. Dulu rayon itu teritori pemerintahan. Sekarang zona, jadi dekat dari tempat tinggal," papar Ganjar. Di sisi lain, sistem zonasi untuk membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Lalu untuk mendorong kredibilitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen. Serta memberikan bantuan atau afirmasi yang lebih tepat sasaran baik sarana maupun prasarana. Perlu diketahui, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK/SMAN telah dibuka per Minggu (1/7) lalu. Tahun ini, PPDB SMAN/SMKN kembali menggunakan sistem berbasis online. Oleh karenanya, Ganjar mengimbau bagi tiap orang tua siswa yang mengalami kebingungan akan sistem ini bisa langsung konsultasi ke sekolah atau ke Kantor Dinas Pendidikan setempat. "Dulu juga pada repot legalisir KK (Kartu Keluarga). Sekarang nanti saja. Kalau sudah diterima bisa ditunjukan. Ini keuntungannya online," tandasnya. Sebelumnya, Kepala Disdikbud Jateng Gatot Bambang Hastowo menyampaikan, pelaksanaan PPDB Online SMA/SMK se-Jateng periode 2018/2019 melibatkan 586 satuan pendidikan. Serta memiliki jumlah rombongan belajar masing-masingnya 3.211 kelas dengan kuota 28.430 siswa untuk SMA. Sementara untuk SMK dibuka 2.772 kelas dengan kuota 40.343 siswa.

Wali Murid Diimbau Tak Pura-pura Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/warga-mampu-diimabu-masukkan-anaknya-ke-sekolah-swasta_m_224498.jpeg" alt="Wali Kota Batam, HM Rudi" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Batam, HM Rudi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Batam, HM Rudi mengingatkan agar masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas, agar lebih memilih sekolah swasta untuk pendidikan anak-anak mereka. Hal ini dimaksudkan, agar daya tampung sekolah negeri bisa diimbangi oleh jumlah siswa yang mendaftar, tidak lagi menyerbu sekolah swasta yang berujung pada tidak tertampungnya siswa. Bahkan, jangan sampai calon siswa tidak bisa melanjutkan sekolah. "Untuk yang punya biaya lebih silahkan ke sekolah swasta, agar negeri bisa menampung anak-anak yang kurang mampu," kata Rudi ketika ditemui di Batam Centre, Batam, pada Senin (2/7). Rudi melanjutkan, sekolah swasta juga diharapkan mau menyesuaikan biaya masuk sekolah dengan kemampuan keluarga yang menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. Dengan demikian, upaya bersama untuk mencerdaskan kehidupan generasi penerus bisa sama-sama dilaksanakan. "Kita harapkan sekolah swasta bisa menyesuaikan dengan harga sesuai kemampuan masyarakat," kata Rudi lagi. Sebelumnya, Rudi menyampaikan bahwa, pihak swasta harus mau menampung murid-murid yang memang berada di zona dimana sekolah tersebut berada. Ia mengatakan, bantuan yang diberikan pemerintah dalam bentuk insentif untuk guru dan dana BOS, seharusnya bisa berbalas dengan kemudahan masuk sekolah dan memberikan pengecualian bagi anak-anak kurang mampu yang berada di lingkungan sekolah.

Warga Mampu Diimbau Masukkan Anaknya Ke Sekolah Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pendaftar-di-sman-4-solo-membludak_m_224478.jpeg" alt="MEMBLUDAK: Puluhan siswa mengantre saat mendaftar di SMAN 4 Solo, Senin (2/7)." width="100%">
<figcaption>MEMBLUDAK: Puluhan siswa mengantre saat mendaftar di SMAN 4 Solo, Senin (2/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK dibuka mulai Senin (2/7) ini. Pendaftaran secara daring atau online akan berlangsung selama lima hari ke depan. Meski begitu, sejumlah SMA di Solo justru diserbu pendaftar. Salah satunya SMAN 4 Solo. Ketua PPDB SMAN 4 Solo Nanang Inwanto mengaku tidak pernah memprediksi jika jumlah pendaftar akan sebanyak itu pada hari pertama. Perkiraannya, pendaftaran hanya 100-150 siswa saja. "Tetapi di hari ini jumlah pendaftar sangat banyak. Tadi saja ada antrean 100 langsung habis," terang Nanang saat ditemui JawaPos.com di sela pendaftaran, Senin (2/7). Membludaknya jumlah pendaftar salah satunya karena minimnya informasi yang didapatkan masyarakat. Khususnya terkait sistem zonasi yang mulai diterapkan. Banyak masyarakat yang belum paham mengenai penerapan zonasi. Sehingga mereka pun berbondong-bondong mendaftarkan putra putrinya di hari pertama PPDB. "Sebenarnya masyarakat tidak perlu tergesa-gesa dalam mendaftar. Karena waktunya masih lima hari. Ini juga sudah zonasi," kata Nanang. Akibat membludaknya jumlah pendaftar, pihak SMAN 4 Solo keteteran saat memberikan pelayanan. Mengingat jumlah guru yang disiagakan untuk melayani pendaftaran sangat terbatas. Sedangkan jumlah siswa yang mendaftar sangat banyak, bahkan mencapai 500 orang. Pihak SMAN 4 Solo sampai membagikan nomor antrean kepada para siswa agar tidak terlalu lama berdiri menunggu giliran saat verifikasi data. "Mungkin sosialisasi ke masyarakat kurang. Atau masyarakat yang memang kurang paham mengenai proses pendaftaran ini," ungkapnya. Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Widodo menyayangkan lambannya proses pendaftaran. Hal ini dikarenakan proses verifikasi harus dilakukan sebanyak dua kali. Akibatnya, pendaftaran lama dan antrean cukup panjang. "Seharusnya verifikasi cukup sekali saja, saat mendaftar dan memasukkan berkas. Tapi di sini dilakukan verifikasi lagi. Jadi sangat lama," ungkapnya.

Pendaftar di SMAN 4 Solo Membludak