<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/SKB-CPNS.jpg" alt="Sejumlah peserta masuk ke bilik plastik untuk mencegah penularan Covid-19. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah peserta masuk ke bilik plastik untuk mencegah penularan Covid-19. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperpanjang waktu pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2021 di portal SSCASN BKN. Pendaftaran yang semula berakhir 21 Juli 2021 diundur menjadi 26 Juli 2021.  Plt Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN Paryono mengungkapkan, perubahan jadwal tersebut disampaikan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Informasi itu juga telah dipublikasikan di kanal media sosial BKN. ”Perpanjangan waktu pendaftaran ini berlaku untuk seluruh instansi pusat dan daerah yang membuka rekrutmen ASN tahun ini,” ujarnya kemarin (19/7).  Terkait alasan perpanjangan waktu pendaftaran, ungkap Paryono, ada sejumlah pertimbangan. Antara lain memberikan kesempatan lebih panjang kepada masyarakat untuk bisa mendaftar. Selain itu, masih ada instansi yang pendaftarnya minim. Merujuk data terbaru BKN, hingga Senin (19/7) ada sejumlah instansi yang memang masih nol peminat. Misalnya lowongan di Pemerintah Kabupaten Tolikara dan Pemkab Paniai, Papua.  Disinggung soal sepinya peminat tersebut, menurut Paryono, hal itu bisa jadi disebabkan formasi yang ditawarkan kurang diminati. Sebab, tahun ini tidak semua formasi dibuka untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS). Ada juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru dan PPPK nonguru. ”Mungkin kalau pemda hanya buka PPPK guru, peminatnya jadi sedikit. Mungkin lho ya tapi,” ujarnya.  Jika sampai batas penutupan pendaftaran formasi tersebut tetap tak ada peminat, tak akan ada perpanjangan lagi. BKN mungkin menggunakan opsi seperti tahun lalu, yakni dilakukan optimalisasi formasi. Formasi kosong diisi dari orang yang memiliki nilai terbaik, tetapi yang bersangkutan tidak diangkat menjadi CPNS. Misalnya karena formasi yang dituju membuka satu lowongan saja. Sehingga peringkat kedua bisa mengisi formasi yang kosong. Itu pun dengan syarat formasi dan kualifikasi pendidikan sama dan dalam satu instansi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/07/2021/pendaftaran-casn-kemenag-2021-buka-hingga-21-juli-ini-syaratnya/">Pendaftaran CASN Kemenag 2021 Buka Hingga 21 Juli, Ini Syaratnya</a>  Lebih lanjut Paryono mengatakan, dengan diberlakukannya perpanjangan waktu pendaftaran di portal SSCASN BKN, jadwal tahapan seleksi berikutnya ikut mengalami penyesuaian. Adapun sejumlah tahapan yang ikut mengalami penyesuaian perubahan adalah pengumuman hasil seleksi administrasi menjadi tanggal 2–3 Agustus 2021. Kemudian masa sanggah pada 4–6 Agustus 2021 dan jawab sanggah dari instansi pada 4–13 Agustus 2021. Terakhir, pengumuman pascasanggah pada 15 Agustus 2021.

Pendaftaran CASN 2021 Diperpanjang sampai 26 Juli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/CPNS-Surabaya.jpg" alt="FOKUS: Foto seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2020 di Gelanggang Remaja Surabaya. Pemkot melaporkan jumlah tenaga kontrak ke pemerintah pusat. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FOKUS: Foto seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2020 di Gelanggang Remaja Surabaya. Pemkot melaporkan jumlah tenaga kontrak ke pemerintah pusat. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menerima 2.272 formasi untuk peneriman calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2021. Jumlah sebanyak itu terdiri atas untuk CPNS dan PPPK.  Ketua Panitia Seleksi CASN Gresik Abimanyu Poncoatmojo mengatakan, sektor yang diterima dalam CASN 2021. Yaitu untuk tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga guru.  Untuk Tenaga kesehatan terdapat 348 untuk CPNS, dan 117 (PPPK), pada formasi tenaga teknis hanya untuk CPNS sebanyak 92 formasi. Sementara untuk tenaga guru penerimaannya sebanyak 1.715 formasi untuk jalur PPPK.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/WhatsApp-Image-2021-07-01-at-20.12.45-750x757.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Formasi CASN di lingkungan Pemkab Gresik itu berdasar pada Keputusan Bupati Gresik Nomor: 800/03/437.73/2021 tanggal 23 Juni 2021.  Pendaftaran mulai dibuka pada 30 Juni sampai 21 Juli 2021. Rincian informasi terkait formasi Jabatan dan alur pendaftaran dapat dilihat melalui laman <a href="https://bkd.gresikkab.go.id">https://bkd.gresikkab.go.id</a> dan <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a>  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/07/2021/website-alami-gangguan-pendaftaran-casn-belum-bisa-dilakukan/">Website Alami Gangguan, Pendaftaran CASN Belum Bisa Dilakukan</a>  "Panitia tidak membuka layanan melalui telepon, telegram, atau media lainnya selain disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan panitia," ujar Abimanyu Poncoatmojo yang juga Pj Sekda Gresik tersebut.

Pemkab Gresik Terima 2.272 Formasi CASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/skb-cpns-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Masyarakat yang berniat mendaftar menjadi aparatur sipil negara (ASN) kategori CPNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) harus bersabar. Sebab, sampai tadi malam (30/6) pendaftaran belum bisa dilakukan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) beralasan bahwa mereka mengalami gangguan.  Sedianya pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK dibuka mulai 30 Juni pukul 18.30.21. Namun, ternyata sampai pukul 19.36, pendaftaran belum bisa dilakukan. Di website https://sscasn.bkn.go.id masih tertulis under construction. ’’Iya, ini ada gangguan,’’ kata Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono kemarin.  Sampai tadi malam, Paryono juga belum bisa memberikan informasi sudah ada yang berhasil mendaftar CPNS maupun PPPK atau belum. Dia menyatakan, mungkin hari ini (1/7) BKN menyampaikan data masyarakat yang berhasil membuat akun di website pendaftaran tersebut.  Sesuai dengan jadwal yang dilansir BKN, masa pengumuman seleksi CASN dilakukan mulai 30 Juni sampai 14 Juli. Kemudian, pendaftarannya dibuka pada 30 Juni sampai 21 Juli. Hasil seleksi administrasi diumumkan pada 28–29 Juli.  Setelah itu, seleksi kompetensi dasar berlangsung pada 25 Agustus sampai 4 Oktober. Terakhir, pengumuman hasil akhir kelulusan ASN disampaikan pada 18–19 Desember serta usul nomor induk pegawai (NIP) CPNS dan PPPK pada 19 Januari sampai 18 Februari tahun depan.  Plt Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemen PAN-RB Katmoko Ari Sambodo mengungkapkan, tahun ini ada 570 instansi pemerintah yang turut berpartisipasi untuk merekrut talenta terbaik bangsa. Jumlah tersebut terdiri atas 53 kementerian dan lembaga, 33 pemerintah provinsi, serta 484 pemerintah kabupaten dan kota. Di antaranya, Kemenko Marves, Kementerian BUMN, Kemen PAN-RB, Kemenlu, Kemenkes, Kemenag, Kejagung, hingga kepolisian negara.  Provinsi dan kabupaten/kota yang membuka formasi, antara lain, Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara kabupaten/kota mencakup Kab Bangkalan, Bangli, Bantul, Kota Tual, dan Kota Jogjakarta. ”Ke-570 instansi pemerintah akan merekrut 689.623 formasi kebutuhan ASN yang terdiri atas CPNS dan PPPK,” paparnya di Jakarta kemarin.  Ari menegaskan, calon pelamar nanti tak bisa memilih lebih dari satu formasi, baik pada skema CPNS maupun PPPK. Sebab, semuanya dibuka secara bersama. Dia menyarankan calon pelamar lebih dulu mempelajari jalur dan formasi yang akan diambil.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/06/2021/pemerintah-sediakan-707-622-formasi-casn-2021-ini-syaratnya/">Pemerintah Sediakan 707.622 Formasi CASN 2021, Ini Syaratnya</a>  ”Terkait dengan jalur, dapat dipelajari melalui kebijakan yang dikeluarkan Kementerian PAN-RB,” katanya. Kebijakan dimaksud adalah Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 27/2021 tentang Pengadaan PNS, Permen PAN-RB Nomor 28/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, serta Permen PAN-RB Nomor 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional.  Informasi terkait dengan formasi dapat dilihat di persyaratan dan ketentuan di setiap instansi yang akan dilamar. ”Hanya bisa pilih satu dan tidak dapat diubah ketika sudah mendaftar,” tegasnya.

Website Alami Gangguan, Pendaftaran CASN Belum Bisa Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/SCORE-CPNS.jpg" alt="LIVE SCORE: Salah seorang peserta CAT melihat live score tes CPNS di Kantor Badan Pengembangn Sumber Daya Manusia (BPSDM) Bali, Selasa (4/2). (DIAN SURYANTINI/BALI EXPRESS/JPG)" width="100%">
<figcaption>LIVE SCORE: Salah seorang peserta CAT melihat live score tes CPNS di Kantor Badan Pengembangn Sumber Daya Manusia (BPSDM) Bali, Selasa (4/2). (DIAN SURYANTINI/BALI EXPRESS/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kepastian tentang pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) akhirnya disampaikan pemerintah. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan bahwa pendaftaran dibuka mulai hari ini (30/6) hingga 21 Juli.  Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen memprediksi ada sekitar 5 juta orang yang mendaftar. Sebab, formasi yang dibuka cukup banyak dan tidak hanya mencakup calon pegawai negeri sipil (CPNS). Tetapi juga formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).  Total, ada 701.590 formasi yang dibuka per 22 Juni 2021. Jumlah itu terdiri atas 74.648 formasi untuk 56 instansi pusat dan 626.942 formasi untuk 524 instansi daerah. Di dalamnya termasuk 525.667 formasi untuk PPPK guru.  Pendaftaran dilakukan melalui SSCASN. Ada tiga menu utama yang bisa dipilih. Yakni, pendaftaran CPNS, PPPK nonguru, dan PPPK guru. Satu orang tidak bisa memilih dua formasi.  Setelah masa pendaftaran rampung, seluruh instansi yang membuka formasi CASN akan melakukan seleksi administrasi. Hasilnya bakal diumumkan pada 28–29 Juli 2021. Peserta yang lolos akan mengikuti seleksi kemampuan dasar (SKD) pada 25 Agustus–4 Oktober 2021. Setelah itu, langsung dilanjutkan dengan seleksi kompetensi untuk PPPK nonguru. ”Pengumuman SKD pada 17–18 Oktober,” katanya.  Suharmen mengungkapkan, pada masa pandemi ini, seleksi SKD hanya dibagi tiga sesi per hari. Sebelumnya, pada kondisi normal, seleksi dilaksanakan sampai lima sesi per hari.  Selanjutnya, pada 19 Oktober–1 November 2021, peserta yang lolos SKD mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB). Hasil seleksi bakal diumumkan pada 18–19 Desember 2021.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/06/2021/pemerintah-sediakan-707-622-formasi-casn-2021-ini-syaratnya/">Pemerintah Sediakan 707.622 Formasi CASN 2021, Ini Syaratnya</a>  Dia juga memastikan, secara garis besar, tidak ada perbedaan seleksi antara CPNS dan PPPK. Hanya, verifikasi administrasi calon PPPK guru akan dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara langsung karena dicocokkan dengan data di dapodik.

Pendaftaran CASN Dibuka Hari Ini, Tersedia 701.590 Formasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bkn-kaji-skema-ranking-untuk-formasi-cpns-yang-masih-kosong_m_.jpg" alt="Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Informasi yang beredar mengatakan bahwa pendaftaran rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021 akan dibuka pada Senin (31/5) besok. Hal itu pun ditepis oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui akun Instagram @bkngoidofficial.  Dijelaskan dalam postingan tersebut, pada 31 Mei besok, rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) 2021 belum dibuka.  "Banyak sekali yang bertanya apakah pada 31 Mei 2021 akan ada pembukaan rekrutmen CPNS 2021 dan PPPK 2021? Ditegaskan pada tanggal itu rekrutmen belum dibuka," tulis akun tersebut yang dikutip JawaPos.com, Minggu (30/5).  Terkait hal itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana pun mengeluarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 4761/B-Kp.03/SD/K/2021 tentang Pengadaan CPNS dan PPPK non-Guru Tahun 2021. Dijelaskan bahwa masih butuh penyesuaian untuk melaksanakan rekrutmen CASN 2021.  "Mengingat masih terdapat beberapa peraturan pengadaan CPNS, PPPK non-Guru dan PPPK Guru tahun 2021 yang belum ditetapkan oleh pemerintah, serta masih adanya usulan revisi penetapan kebutuhan (formasi) oleh beberapa instansi, maka jadwal pelaksanaan seleksi akan diinformasikan lebih lanjut," kata Bima dalam SE tersebut. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/05/2021/ada-pelecehan-hotman-laporkan-tim-asesmen-twk-kpk-ke-komnas-perempuan/">Baca Juga: Ada Pelecehan, Hotman Laporkan Tim Asesmen TWK KPK ke Komnas Perempuan</a> <a href="https://www.jawapos.com/internasional/16/05/2021/joe-biden-tegaskan-dukung-untuk-israel-muslim-as-boikot-gedung-putih/">Baca Juga: Joe Biden Tegaskan Dukungan ke Israel, Muslim AS Boikot Gedung Putih</a> Berikut poin-poin yang perlu dilakukan penetapan terlebih dahulu, antara lain:  1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dimohon menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS serta Seleksi Kompetensi PPPK non-Guru Tahun 2021 sesuai dengan penetapan kebutuhan (formasi) yang tersedia.  2. Seleksi Kompetensi PPPK Guru Tahun 2021 dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).  3. Setiap Instansi Pusat dan Daerah membuat surat usulan mengenai penunjukan Admin Instansi baik CPNS dan/atau PPPK yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Surat usulan tersebut ditandatangani minimal oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengadaan kepegawaian ataupun Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Instansi.  4. Setiap Instansi Pusat dan Daerah wajib membentuk Tim Panitia Seleksi Pengadaan Instansi, Petugas Verifikasi, Petunjuk Teknis Verifikasi, Petugas Helpdesk Instansi dan Pengumuman persyaratan pendaftaran seleksi Instansi masing-masing.  5. Untuk mengurangi pergerakan peserta seleksi dalam rangka pencegahan penularan Covid-19, khusus PPK Instansi Daerah diharapkan untuk menyiapkan titik lokasi seleksi mandiri di daerah masing-masing atau cost-sharing dengan wilayah sekitarnya.  Penyiapan titik lokasi seleksi ini meliputi pengadaan infrastruktur pendukung pelaksanaan seleksi, antara lain tempat/gedung, komputer client, jaringan komputer dan internet, genset, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan seleksi (termasuk sarana prasarana pelaksanaan protokol kesehatan), serta berkordinasi dengan Satgas COVID-19 setempat untuk memperolch izin pelaksanaan seleksi di titik lokasi tersebut.  Spesifikasi komputer client, jaringan komputer dan internet serta sarana prasarana untuk pelaksanaan seleksi tercantum dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test BKN.  6. Instansi Pusat dan Daerah yang telah merencanakan titik lokasi seleksi mandiri/cost-sharing, diharapkan mengajukan usulan titik lokasi tersebut. Surat usulan ini paling sedikit memuat informasi tentang Nama Gedung/Tempat Lokasi ujian, Alamat lokasi ujian, Kabupaten atau Kota lokasi ujian tersebut berada, Jumlah ruangan yang akan digunakan ujian, Jumlah PC per ruangan yang akan digunakan ujian dan Jumlah Sesi yang akan diadakan per hari, di mana jumlah sesi yang diadakan dalam satu hari pada satu lokasi ujian maksimal adalah 3 sesi.  7. Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang akan menggunakan titik lokasi BKN Pusat/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Teknis BKN sebagai titik lokasi Ujian di luar titik lokasi ujian mandirinya, wajib mengajukan usulan titik lokasi BKN yang akan digunakan. Pengajuan surat tersebut paling lambat tanggal 4 Juni 2021, ditujukan kepada Kepala BKN melalui Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi untuk Instansi Pusat, dan Kepala Kantor Regional BKN setempat untuk Instansi Daerah.

Pendaftaran CASN 2021 Bukan 31 Mei 2021, Berikut Penjelasan BKN