<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/illegal-fishing-kp-hiu-macan-001-tangkap-dua-kapal-asal-vietnam_m_208160.jpeg" alt="Ilustrasi penenggelaman kapal pencuri ikan beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penenggelaman kapal pencuri ikan beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Satu unit kapal ikan asing berbendera Malaysia ditangkap ditangkap pihak&nbsp;Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571, di perairan Selat Malaka. Mereka diamankan karena diduga melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia. &ldquo;Modus operandi mereka adalah melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perbatasan dan merangsek masuk ke wilayah Indonesia dengan menyimpan bendera Malaysia,&rdquo; ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (6/3). <div>Ipunk sapaan akrabnya menambahkan, kapal ikan asing itu tidak dilengkapi dokumen perizinan berusaha penangkapan ikan yang sah serta menggunakan alat tangkap terlarang (alat penangkapan ikan berupa jaring).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kapal berjenis&nbsp;seakeeping&nbsp;60&nbsp;gross tonnage&nbsp;(GT) dengan jumlah anak buah kapal (ABK) sebanyak lima orang termasuk nakhoda yang merupakan WNA berkebangsaan Myanmar ini, dihentikan usai kedapatan menangkap sebanyak 110 kilogram ikan dengan berbagai jenis. </div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/0162167/sumbar-butuh-tambahan-dua-kapal-cepat-untuk-mencegah-pencurian-ikan">Sumbar Butuh Tambahan Dua Kapal Cepat untuk Mencegah Pencurian Ikan</a>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Selain tak berizin, kapal yang ditangkap oleh unit kepanjangan KKP, yakni Stasiun PSDKP Belawan, Medan, Sumatra Utara ini, diduga melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Sektor Kelautan Dan Perikanan UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 85 Jo Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.l, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sementara itu, Kepala Pangkalan Stasiun PSDKP Belawan Muhamad Syamsu Rokhman menjelaskan Malaysia Coast Guard di perbatasan sempat melakukan kontak dengan pihaknya untuk melakukan pengecekan data secara bersama, diakui Malaysia Coast Guard terdapat kesalahan serta mempersilakan kapal ikan itu dibawa menuju Satwas PSDKP Langsa, Stasiun PSDKP Belawan untuk diproses hukum. &nbsp;</div> <div>&ldquo;Saat&nbsp; menghentikan, memeriksa dan menahan (henrikhan), ABK kapal motor (KM) KF 5032 sempat melakukan aksi perlawanan dan dua orang berusaha melarikan diri dengan melompat ke laut. Namun aksi para ABK yang menceburkan diri ke laut berhasil diamankan,&rdquo; katanya.</div>

Modus operandi mereka adalah melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perbatasan dan merangsek masuk ke wilayah Indonesia

Satu Unit Kapal Berbendera Malaysia Ditangkap di Selat Malaka karena Curi Ikan di Perairan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kri-bung-tomo-357-tangkap-kapal-ikan-asing-bermuatan-150-ton-solar_m_.jpg" alt="Kapal ikan asal Vietnam bermuatan solar sebanyak sekitar 150 ton." width="100%">
<figcaption>Kapal ikan asal Vietnam bermuatan solar sebanyak sekitar 150 ton.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - TNI Angkatan Laut (AL) menggunakan KRI Cut Nyak Dien-375 (KRI CND-375) menangkap dua Kapal Ikan Asing berbendera Vietnam yang melakukan penangkapan ikan secara illegal atau ilegal fishing. Penangkapan dilakukan di perairan ZEEI Laut Natuna Utara.  Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Koarmada I Laksma TNI H. Krisno Utomo mengatakan, KRI Cut Nyak Dien-375 sedang melaksanakan operasi siaga Arnawa-22. Lalu mendeteksi adanya kapal ikan asing yang dicurigai sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan di Perairan Laut Natuna Utara yang merupakan Landas Kontinen Indonesia.  Melihat hal itu, KRI segera mendekati kapal asing tersebut. Kemudian petugas berhasil memastikan kapal tersebut tengah melakukan ilegal fishing di wilayah ZEEI Indonesia.  “Dengan menggunakan isyarat, KRI CND-375 menghentikan kedua kapal ikan asing yang posisinya tidak berjauhan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim Visit Board Search and Seizure (VBSS)," kata Krisno.  "Kita mendapati dua kapal ikan asing berbendera Vietnam dengan total 19 ABK juga berkebangsaan Vietnam. Mereka memasuki wilayah perairan Indonesia," lanjutnya.  Kedua KIA tersebut diduga menangkap ikan secara ilegal sekitar 40 mile dari Pulau Laut, Kabupaten Natuna atau di wilayah ZEEI. Dari dalam kapal ditemukannya muatan kurang lebih 15 ton ikan serta alat tangkap trawl yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut.  "Penangkapan kedua KIA ini tidak hanya menegakkan kedaulatan negara saja, namun juga menegakkan hukum untuk melindungi Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Penangkapan ini merupakan suatu bentuk komitmen dan kinerja TNI AL yang selalu menegakkan kedaulatan dan keamanan wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)" jelasnya  KIA berbendera Vietnam ini diduga melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 45 tahun 2009 perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, di mana dapat diancam dengan pidana kurungan maksimal 6 tahun dan denda sebesar 20 Miliar Rupiah.

Dua Kapal Ikan Vietnam Ditangkap di Laut Natuna Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/TANGKAP1.jpg" alt="Kapal Pengawas Perikanan PSDKP-KKP bertindak dan mengamankan kapal pencuri ikan berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara pada Selasa (27/4) lalu." width="100%">
<figcaption>Kapal Pengawas Perikanan PSDKP-KKP bertindak dan mengamankan kapal pencuri ikan berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara pada Selasa (27/4) lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terjadi aksi kejar-kejaran penangkapan kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara pada Selasa (27/4) lalu. Sirene peringatan yang berdengung dan berondongan peluru yang ditembakkan ke udara oleh awak kapal pengawas perikanan KKP tak juga dihiraukan oleh kapal pencuri ikan tersebut.  Kapal Pengawas Perikanan PSDKP-KKP pun akhirnya bertindak dan mengamankan kapal pencuri ikan tersebut. Para pencuri ikan tersebut harus mengakui ketangkasan, keberanian dan kegigihan awak kapal pengawas perikanan Hiu 17.  Kapal dengan nama lambung KG 5090 TS yang diawaki oleh tiga orang berkewarganegaraan Vietnam tersebut tak berkutik. Saat ini kapal tersebut sedang dalam proses ad hoc (pengadilan) ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk proses hukum lebih lanjut.  “Dinamika di lapangan dalam pemberantasan illegal fishing ya seperti ini, kasus yang dihadapi aparat tidak selalu mudah," ujar Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono dalam siaran resmi, Rabu (28/4).  Daya juang awak kapal pengawas yang tidak membiarkan para pencuri ikan tersebut bebas begitu saja meninggalkan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia pun diapresiasi. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berkompromi dengan para pencuri ikan tersebut.  “Setiap jengkal wilayah pengelolaan perikanan ini merupakan aset nasional yang akan kami jaga," tegas dia.  Kemudian, Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar pun menyampaikan hal senada. Keberlanjutan pengelolaan sumber daya merupakan prioritas, oleh sebab itu tindakan tegas terhadap para pencuri ikan akan diambil. “Sangat jelas, bahkan sudah 26 kapal yang ditenggelamkan selama 2021”, ujar Antam.  Antam juga kembali menyoroti penggunaan alat tangkap trawl oleh kapal pencuri ikan tersebut yang berdampak buruk terhadap lingkungan. “Mereka ini masih menggunakan alat tangkap trawl yang sangat merusak," terang dia.  Adapun, KKP tidak hanya tegas terhadap kapal ikan asing, kapal ikan indonesia yang melakukan pelanggaran operasional penangkapan ikan pun juga ditindak. Dua hari sebelumnya (25/4), KKP juga menertibkan satu kapal ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711 Laut Natuna Utara.  "Satu unit kapal Indonesia bernama KM. Selat Mandiri telah diamankan di Laut Natuna Utara," ungkap Antam.  Antam menjelaskan bahwa kapal tersebut diketahui melakukan pelanggaran daerah penangkapan ikan dan beroperasi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang telah habis masa berlakunya. “Harusnya kapal ini beroperasi di WPP 712 Laut Jawa, SIPInya juga sudah habis masa berlakunya," imbuhnya.  Hingga hari ini, KKP telah menindak tegas 82 kapal ikan yang terdiri dari 68 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentutan dan 14 kapal ikan asing yang mencuri ikan. KKP juga terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menangkap 55 pelaku penangkapan ikan dengan cara yang merusak (destructive fishing).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=u_CVVy_Uh_I

Kapal Pengawas KKP Amankan Kapal Pencuri Ikan Berbendera Vietnam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/KAPAL-IKAN1.jpg" alt="Lima kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam yang ditangkap aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Laut Natuna Utara." width="100%">
<figcaption>Lima kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam yang ditangkap aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Laut Natuna Utara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap lima kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mengatakan, sedikit berbeda dalam modus operandinya, para pencuri ikan ini mengincar cumi sebagai komoditas sasaran.  Sekretaris Jenderal KKP yang juga Plt. Direktur Jenderal PSDKP mengatakan, penangkapan lima kapal pencuri ikan ini semakin menegaskan komitmen KKP di bawah Menteri Trenggono untuk tidak berkompromi dengan para pelaku illegal fishing di laut Indonesia.  "Operasi Kapal Pengawas Perikanan dibawah komando Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Ditjen PSDKP yang terdiri dari Hiu Macan Tutul 1, Hiu Macan Tutul 2, Hiu 11, serta Orca 3 di Perairan Laut Natuna Utara berhasil mengamankan lima kapal ilegal berbendera Vietnam pada hari Kamis (8/4/2021)," ujarnya dalam keterangannya, Senin (12/4).  Antam mengungkapkan, para pelaku pencurian ikan ini sempat melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri dari kejaran aparat namun akhirnya berhasil dilumpuhkan. Kelima kapal tersebut diantaranya, KM. BD 93277 (28,6 GT), KM. BD 30925 TS (27 GT), KM. BD 30135 TS (23 GT), KM. BV 99689 TS (27 GT), dan KM. BV 78409 (27 GT). Selain barang bukti berupa kapal, aparat turut mengamankan 28 awak kapal yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam.  "Saya memastikan proses hukum akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.  Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono menyampaikan bahwa alat tangkap yang digunakan kelima kapal tersebut berupa jaring cumi. Hal ini berbeda dengan yang biasa digunakan oleh kapal Vietnam sebelumnya, yakni trawl yang menarget ikan-ikan dasar (demersal).  "Ini modus operandi yang relatif baru, mereka mengincar komoditas cumi di perairan kita," terang Ipunk.  Ipunk menegaskan, pengungkapan modus baru ini menunjukkan bahwa para pencuri ikan di laut Indonesia memang mengincar sumber daya ikan Indonesia. Oleh sebab itu, pihaknya akan semakin memperketat pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan.  “Kami perkuat pengawasan di Laut Natuna Utara, Selat Malaka dan Utara Laut Sulawesi,” ungkapnya.  Penangkapan lima kapal ikan asing ilegal ini memperpanjang catatan penangkapan pelaku pencurian ikan di laut Indonesia. Pada tahun 2021, KKP telah melakukan proses hukum terhadap 72 kapal yang terdiri dari 7 kapal berbendera Vietnam, 5 kapal berbendera Malaysia, dan 60 kapal berbendera Indonesia.

Lagi, KKP Tangkap 5 Kapal Ikan Berbendera Vietnam di Natuna Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-perang-ri.jpg" alt="HALAU: KN Tanjung Datu milik Bakamla mengawasi kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna 19 Desember 2019. (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HALAU: KN Tanjung Datu milik Bakamla mengawasi kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna 19 Desember 2019. (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Natuna mengharapkan pemerintah lebih memfokuskan keamanan laut Natuna Utara. Langkah itu menyusul kehadiran nelayan dan kapal pengawas Tiongkok (Coast guard) di ZEE Batuna Utara. Peningkatan pengamanan diharapkan bisa menekan kerawanan laut Natuna.  Tokoh masyarakat Natuna Novain Pribadi menilai, pemerintah mestinya mengevaluasi strategi keamanan di Natuna. Sehingga asing tidak berani masuk di halaman rumah, dan tidak hanya penguatan keamanan di dalam.  "Pemerintah harus meningkatkan pengamanan di laut, sebagai halaman rumah. Supaya ketegangan batas wilayah atau ilegal fishing tidak terus terulang," sebut Novain seperti dikutip Batam Pos (Jawa Pos Group).  Diketahui kapal coast guard Cina masih bertahan berada di ZEE laut Natuna Utara. Namun sejauh ini, ketegangan hanya terjadi di perbatasan laut, tidak pada kondisi masyarakat Natuna.  Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, pemerintah daerah mengharapkan ketegangan di laut Natuna Utara tidak berimbas kondisi ketertiban dan ketentraman masyarakat.  "Masyarakat nelayan harus tetap bisa melaut, dan memberikan informasi situasi apapun di laut Natuna. Supaya membantu mata dan telinga TNI," ujarnya.  Ngesti mengakui, banyak beredar kabar situasi yang mencekam terjadi di Natuna. Namun kondisi tersebut harus dibantah, karena ketegangan hanya terjadi di perbatasan laut Natuna Utara KRI dan antara kapal pengawas Cina (Coast guard,red) yang mengawal nelayannya mencuri ikan di ZEE Natuna Utara.  "Pemerintah daerah sangat berharap permasalahan pelanggaran wilayah laut di ZEE Natuna Utara diselesaikan secara diplomasi atau bernegosiasi, agar tidak berdampak pada keamanan masyarakat Natuna," harap Ngesti.  Dilaksanakannya operasi siaga tempur di laut Natuna kata Ngesti, diharapkan dapat memberikan perlindungan keamanan kepada nelayan Natuna, yang sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan disekitar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.  Ngesti mengatakan, beberapa nelayan Natuna sudah menyampaikan keluhan karena sudah merasa resah akibat adanya pencurian ikan oleh nelayan asal Tiongkok yang dikawal Coast Guard. "Tentu dikhawatir akan berimbas pada pendapatakan nelayan di daerah, kalau kapal Tiongkok masih berada ZEE Natuna Utara," sebut Ngesti.

Masyarakat Natuna Desak Pemerintah Pusat Tegas Lakukan Pengamanan Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kapalpatroli-KKP-agas.jpg" alt="Kapal asing ilegal berbendera Malaysia yang diamankan tim patroli KKP di Selat Malaka. (Kementerian Kelautan dan Perikanan for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kapal asing ilegal berbendera Malaysia yang diamankan tim patroli KKP di Selat Malaka. (Kementerian Kelautan dan Perikanan for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya mengamankan teritori laut Nusantara. Sejak 2014 KKP telah sukses menangkap 582 kapal penangkap ikan ilegal. Dari jumlah tersebut, 488 kapal di antaranya sudah ditenggelamkan.  Per Januari 2019, ada 38 kapal penangkap ikan ilegal yang diamankan KKP. Perinciannya, 13 kapal berbendera Malaysia, 15 kapal milik Vietnam, dan 10 kapal sisanya milik nelayan lokal. Mayoritas kapal tersebut melanggar wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, yakni berjumlah 93 kasus.  "Kapal-kapal ini menangkap ikan tidak sesuai dengan verifikasi daerah tangkapan yang diajukan ke stasiun PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) sebelum melaut," terang Plt Direktur Jenderal PSDKP Agus Suherman di kantornya kemarin.  Kapal nelayan lokal ditangkap karena mencuri ikan yang melibatkan pihak asing. Biasanya pelaku menggunakan kapal lokal untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Setelah itu, ikan tangkapan tersebut dibawa ke laut lepas untuk dipindahkan ke kapal asing.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Kapal-Ikan-Vietnam.jpg" alt="Kapal berbendera Vietnam yang sempat diamankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapal berbendera Vietnam yang sempat diamankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Kapal berbendera Vietnam yang sempat diamankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (dok. JawaPos.com)  Kasus pelanggaran teritori menjadi perhatian. Agus mengungkapkan bahwa perairan Laut Sulawesi Utara dan Laut Natuna Utara merupakan daerah paling sering terjadi pelanggaran. "Laut Sulawesi Utara rawan masuknya kapal ilegal dari Filipina. Sedangkan perairan Natuna Utara banyak yang dari Vietnam dan Malaysia," jelas Agus.  Penangkapan kapal ikan ilegal dilakukan melalui patroli yang terintegrasi. Baik melalui operasi udara (airborne surveillance) maupun informasi dari masyarakat melalui SMS gateway. Cara tersebut rupanya cukup ampuh untuk memberantas praktik illegal fishing. "Ada 19 hari operasi. Yang pertama di Pangkalan Operasi Natuna, Banjarmasin, Manado, dan Batam," urai Agus.  Penanganan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP) sepanjang 2014 hingga April 2019 telah mencapai 915 kasus. Khusus tahun ini, terpantau 33 kasus yang sudah berjalan. Sebanyak 3 kasus sudah inkracht, 2 kasus sudah P-21, 11 kasus masih dalam penyidikan, dan sisanya dalam tahap pemeriksaan awal serta administrasi.  Dirjen PSDKP terus mengawasi pelanggaran melalui VMS (visual monitoring system). Sistem tersebut juga membantu mengawasi operasi kapal tanpa SIPI (surat izin penangkapan ikan), transshipment, dan pelanggaran di pelabuhan muat.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Kapal-Ikan-Vietnam.jpg" alt="Kapal berbendera Vietnam yang sempat diamankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapal berbendera Vietnam yang sempat diamankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>

KKP Ungkap Modus Kapal Asing Curi Ikan di Teritori Laut Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kapal-vietnam-diduga-curi-ikan-di-perairan-kepri_m_231692.jpg" alt="Serah terima kapal pencuri ikan dari Komandan KRI Yos Sudarso- 353 Kolonel Laut (P) Henry Ballo (dua dari kiri) kepada Danlanal Ranai Kolonel Laut (P) Harry Setyawan (tiga dari kiri) ." width="100%">
<figcaption>Serah terima kapal pencuri ikan dari Komandan KRI Yos Sudarso- 353 Kolonel Laut (P) Henry Ballo (dua dari kiri) kepada Danlanal Ranai Kolonel Laut (P) Harry Setyawan (tiga dari kiri) .</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapal asal Vietnam diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Kepulauan Riau (KRI). Kapal lantas diamankan KRI Yos Sudarso 353 dalam Operasi Laga Sagara 18 di Bawah Kendali Operasi (BKO) Gugus Tempur Laut (Guspurla) Komando Armada I. Komandan Lanal Ranai Kolonel Laut (P) Harry Setyawan mengatakan, kapal bernama BV 95858 TS itu diamankan bersama tiga anak buah kapal (ABK). Termasuk nakhoda kapal. Saat ini, kapal yang ketika diamankan memuat sekitar 50 kg cumi bersama telah diserahterimakan pada Lanal Ranai untuk dilakukan proses hukum. Ini adalah kali kedua KRI Yos Sudarso-353 melakukan penangkapan dalam operasi Laga Sagara 18. Sebelumnya, Lanal Ranai juga menerima berkas dari tangkapan kapal Tanker MT. Hai Soon X. "Kami akan proses berkas yang telah di terima," kata Harry dalam ketetangan tertulis yang diterima JawaPos.com di Batam, Senin (30/7), Penangkapan kapal berbendera Vietnam dilakukan di laut Natuna Utara yang merupakan ZEE Indonesia, Jumat (27/7). Saat itu patroli yang dilakukan KRI Yos Sudarso-353 pukul 13.15 WIB, mendapati sebuah kapal berbendera asing pada posisi 06 37 31 U-108 36 48 T. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kapal yang dinakhodai WNA Vietnam Nguyen Quang tersebut tidak memiliki kelengkapan dokumen. Selanjutnya, kapal diamankan di Dermaga Sabang Mawang, Natuna, untuk segera diserahkan kepada Lanal Ranai. Serah terima sendiri dilakukan Komandan KRI Yos Sudarso-353 Kolonel Laut (P) Henry Ballo kepada Danlanal Ranai Kolonel Laut (P) Harry Setyawan, Sabtu (28/7) Juli. Penyerahan juga disaksikan Pgs. Pasops Lanal Ranai Letda Laut (P) Imam Mardi Santoso.

Kapal Vietnam Diduga Curi Ikan di Perairan Kepri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bamsoet-dorong-kkp-tni-al-dan-bakamla-lebih-galak-ke-pencuri-ikan_m_217955.jpeg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah meningkatkan patroli di sekitaran perbatasan zona laut milik Indonesia. Itu menyusul penangkapan 10 kapal asing asal Vietnam" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah meningkatkan patroli di sekitaran perbatasan zona laut milik Indonesia. Itu menyusul penangkapan 10 kapal asing asal Vietnam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya patroli di perbatasan zona laut Indonesia perlu diintensifkan. Saban hari, sejumlah kapal berbendera asing terus mencari celah untuk mencari ikan. Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta TNI Angkatan Laut, Direktorat Polair Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) meningkatkan koordinasi dan sinergitas untuk menindak mereka. Menurutnya, sinergi antara keempat instansi itu harus ditingkatkan dalam rangka memberantas pencurian ikan. Bamsoet -panggilan akrab Bambang- menyatakan hal itu menyusul penangkapan atas 10 kapal nelayan berbendera Vietnam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Perairan Natuna, Minggu (3/6). Kesepuluh kapal motor milik nelayan Vietnam tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Indonesia itu, kepergok kapal patroli Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP dan Bakamla. &ldquo;Mendorong aparat keamanan untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam pencurian ikan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, mengingat kasus pencurian ikan di perairan Indonesia sudah terjadi berulang dan kapal ilegal pencuri ikan tersebut selalu menggunakan alat tangkap yang dilarang yaitu dobel pukat harimau,&rdquo; ujar Bamsoet, Senin (4/6). Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu juga meminta KKP bersama instansi terkait lainnya untuk menggencarkan patroli. Mengingat area yang harus diamankan sangat luas, Bamsoet menyarankan agar ada pengawasan terintegrasi dan pembagian daerah patroli. &ldquo;Pengawasan terintegrasi dengan semua lembaga, sekaligus melakukan reformasi birokrasi sektor kelautan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan seperti praktik suap dan pungutan liar,&rdquo; tegasnya. Bamsoet menambahkan, koordinasi antara TNI AL, Polair Polri, KKP dan Bakamla sangat diperlukan dalam meningkatkan keamanan dan pengawasan atas teritorial laut Indonesia. &ldquo;Terutama wilayah perairan yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi,&rdquo; ujarnya. Wakil rakyat dari Golkar itu menegaskan, harus ada tindakan tegas terhadap para pencuri ikan demi menimbulkan efek jera. &ldquo;Tindak tegas kapal yang teridentifikasi melakukan illegal fishing, guna memberikan efek jera serta mencegah kasus pencurian ikan berulang,&rdquo; tegasnya.

Bamsoet Dorong KKP, TNI AL dan Bakamla Lebih Galak ke Pencuri Ikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kapal-vietnam-curi-ikan-di-perairan-natuna_m_216694.jpeg" alt="Kapal asal Vietnam ketika diamankan di Dermaga Faslabuh Selat Lampa, Ranai, Natuna." width="100%">
<figcaption>Kapal asal Vietnam ketika diamankan di Dermaga Faslabuh Selat Lampa, Ranai, Natuna.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pencurian ikan terjadi di Perairan Natuna. Sebuah Kapal Ikan Asing (KIA) asal Vietnam diamankan. Kapal tersebut bernama BV 93529 TS, GT. 97. Kapal dinakhodai oleh Phan Ngoac Toan dengan 12 anak buah kapal (ABK). Mereka semuanya warga negara Vietnam. Penangkapan bermula pada Selasa (29/5) sekitar pukul 13.30 WIB, KRI Halasan-630 yang dikomandani Letkol Laut (P) Sandy K mendapati aktifitas kapal yang mencurigakan. Setelah diperiksa, kapal tersebut bermuatan ikan campuran. "Kapal Ikan tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen apapun. Baik dokumen kapal, dokumen muatan maupun dokumen personel pengawal kapal," kata Komandan Lanal Ranai Kolonel Laut (P) Harry Setyawan dalam ketetangannya, Kamis (31/5). Karena kesalahan tersebut, KIA Vietnam BV 93529 TS diamankan. Selanjutnya, kapal diserahkan ke Pangkalan TNI AL Ranai. Serah terima tersebut dilaksanakan di dermaga Faslabuh Selat Lampa, Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Serah terima barang bukti dilakukan Komandan KRI Halasan-630 Letkol Laut (P) Sandy Kurniawan kepada Komandan Lanal Ranai yang diwakili Pgs. Pasops Lanal Ranai Kapten Laut (P) Galih Umbara S.H.

Kapal Vietnam Curi Ikan di Perairan Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ekspor-ikan-jateng-diprediksi-tumbuh-signifikan_m_204842.jpeg" alt="ILUSTRASI Kinerja ekspor ikan menuju sejumlah negara diprediksi mengalami lonjakan berarti. Hal ini menyusul banyaknya aksi pencurian ikan atau illegal fishing yang berhasil dicegah." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kinerja ekspor ikan menuju sejumlah negara diprediksi mengalami lonjakan berarti. Hal ini menyusul banyaknya aksi pencurian ikan atau illegal fishing yang berhasil dicegah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kinerja ekspor ikan menuju sejumlah negara diprediksi mengalami lonjakan signifikan. Hal ini menyusul banyaknya aksi pencurian ikan atau illegal fishing yang berhasil dicegah oleh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengembangan Mutu (BKIPM) Kota Semarang, Gatot R Perdana mengungkapkan pemberantasan illegal fishing cukup berdampak positif terhadap peningkatan hasil tangkapan ikan di lautan lepas. "Makanya, saya optimistis pertumbuhan ekspornya naik signifikan. Karena hasil tangkapan ikan saya perkirakan bulan ini mulai meningkat," saat ditemui di kantornya usai acara pekan pelayanan publik dan sambung rasa BKIPM, Manyaran, Senin (16/4). Gatot menuturkan, kinerja positif KKP itu berujung pada mendominasinya sejumlah komoditi laut pada transaksi ekspor dari Jawa Tengah menuju sejumlah negara tujuan. Komoditi yang dimaksud antara lain, ikan kakap, tengiri, rajungan, cumi, kepiting, udang.&nbsp; "Dan itu aktivitas ekspornya menuju negara-negara Asia dan Eropa frekuensinya sangat tinggi sampai saat ini," sambungnya. Pihaknya juga menyampaikan terdapat empat pabrik ikan yang mendapat penghargaan dari BKIPM. Mereka antara lain, PT Maya Food, PT Jala Sembilan, PT Mitra Kargo dan PT Aquafarm. Penghargaan diberikan karena mereka mampu meningkatkan kedisiplinan, ketelitian, kepatuhan dalam melakukan karantina ikan serta penguatan kerjasama yang berjalan dengan baik. "Kita tetap berikan peningkatan layanan yang ramah, pembayaran izin karantina berbasis online serta inovasi-inovasi yang mumpuni," tegasnya.&nbsp;

Ekspor Ikan Jateng Diprediksi Tumbuh Signifikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pencurian ikan

Berita Terkini