<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Ilustrasi-pencucian-uang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisaris Utama PT Balipasific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menyatakan, putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai sudah tepat. Hal ini menanggapi polemik tidak terbuktinya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang didakwakan Jaksa KPK terhadap Wawan.  Sebab KPK mengajukan upaya hukum banding vonis empat tahun penjara terhadap Wawan. Pasalnya, Majelis Hakim menyatakan TPPU yang didakwakan Jaksa KPK tidak terbukti.  "Kami berkeyakinan bahwa, khusus terkait perkara TPPU yang telah diputuskan sudah benar dan memenuhi rasa keadilan," kata pengacara Wawan, TB Sukatma dikonfirmasi, Jumat (24/7).  Kendati demikian, tim penasihat hukum suami Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany akan menjelaskan dalam kontra memori banding.  "Nanti kita akan jelaskan semuanya melalui Kontra Memori Banding," cetus Sukatma.  Sementara itu, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto menegaskan, telah mengajukan upaya hukum banding terkait vonis empat tahun penjara kepada Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. KPK menyesalkan, Hakim Tipikor Jakarta yang menyatakan tak terbukti mengenai dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Wawan.  "Kami akan all out untuk bisa kembali menang dibanding dan kasasi," kata Karyoto dikonfirmasi, Kamis (23/7).  Polisi jenderal bintang dua ini tak memungkiri, kasus yang menjerat suami Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany ini cukup pelik. Sebab terdapat 970 lembar terkait korupsi pengadaan alat kesehatan dan pencucian uang yang dilakukan Wawan.  "Kasus TCW ini ada 970 pengadaaan, bayangkan kalau satu pengadaan dimintakan untuk diminta penghitungan negara mau berapa puluh tahun selesainya. Satu kasus saja bisa enam bulan, itu yang sederhana, kalau tidak sederhana kita bisa bayangkan," cetus Karyoto.  Sebelumnya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta. Hakim meyakini, Wawan terbukti melakukan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banteng dan Kota Tangerang Selatan.  "Menyatakan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kedua," kata Ketua Majelis Hakim, Ni Made Sudani membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Kamis (16/7).  Namun, tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang didakwa oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak terbukti. Padahal, Wawan didakwa TPPU pada periode 2010-2019 mencapai Rp 479.045.244.180 dan dalam kurun waktu 2005—2010 sebesar Rp 100.731.456.119.  "Menyatakan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TPPU sebagaimana dakwaan kumulatif kedua dan dakwaan ketiga," ujar Ni Made.  Suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany ini pun dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 58.025.103.859. Apabila tidak dibayarkan, hartanya akan disita untuk membayar uang pengganti.   "Apabila hartanya tidak cukup, uang pengganti diganti dengan pidana kuruang selama satu tahun," cetus Ni Made.  Wawan dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Namun, Wawan tidak terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 KUHP. Serta dakwaan ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan g Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK Ajukan Banding, Wawan Yakin Tak Terlibat Pencucian Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Ilustrasi-pencucian-uang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto menegaskan, telah mengajukan upaya hukum banding terkait vonis empat tahun penjara kepada Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. KPK menyesalkan, Hakim Tipikor Jakarta yang menyatakan tak terbukti mengenai dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Wawan.  "Kami akan all out untuk bisa kembali menang dibanding dan kasasi," kata Karyoto dikonfirmasi, Kamis (23/7).  Polisi jenderal bintang dua ini tak memungkiri, kasus yang menjerat suami Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany ini cukup pelik. Sebab terdapat 970 lembar terkait korupsi pengadaan alat kesehatan dan pencucian uang yang dilakukan Wawan.  "Kasus TCW ini ada 970 pengadaaan, bayangkan kalau satu pengadaan dimintakan untuk diminta penghitungan negara mau berapa puluh tahun selesainya. Satu kasus saja bisa enam bulan, itu yang sederhana, kalau tidak sederhana kita bisa bayangkan," cetus Karyoto.  Karyoto menuturkan, tidak dalam posisi menilai putusan Hakim Tipikor Jakarta yang tidak mengamini pencucian uang oleh Wawan. Namun, dia mengaku KPK telah merinci perkara yang menjerat Wawan ke dalam nota tuntutan setebal kurang lebih lima ribu halaman.  "Artinya case by case dirinci cara TCW mengumpulkan kekayaan dirinci, alat kesehatan, pengadaan tanah itu dirinci, yang kecil juga dijabarkan semua. Lebih dari empat tahun, TPPU satu tahun lebih jaksa dan penyidik koordinasi merumuskan berkas perkaranya," tegas Karyoto.  Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan, putusan Wawan dinilai belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Setelah melakukan pengkajian, KPK menyatakan menempuh upaya hukum banding terkait vonis empat tahun penjara terhadap Wawan.  "Setelah JPU melakukan analisa terhadap putusan majelis hakim, KPK pada Rabu, 22 Juli 2020 menyatakan upaya hukum banding terhadap putusan atas nama terdakwa TCW," ujar Ali.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyebut, alasan KPK mengajukan banding karena dinilai putusan Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. KPK juga tidak sependapat dengan pertimbangan yuridis majelis hakim, utamanya soal pertimbangan tentang tidak terbuktinya dakwaan TPPU.  "Alasan banding selengkapnya tentu akan kami uraikan di dalam memori banding yang akan segera kami serahkan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta melalui PN Jakarta Pusat," tandas Ali. Sebelumnya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta. Hakim meyakini, Wawan terbukti melakukan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banteng dan Kota Tangerang Selatan.  "Menyatakan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kedua," kata Ketua Majelis Hakim, Ni Made Sudani membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Kamis (16/7).  Namun, tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang didakwa oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak terbukti. Padahal, Wawan didakwa TPPU pada periode 2010-2019 mencapai Rp 479.045.244.180 dan dalam kurun waktu 2005—2010 sebesar Rp 100.731.456.119.  "Menyatakan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TPPU sebagaimana dakwaan kumulatif kedua dan dakwaan ketiga," ujar Ni Made.  Suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany ini pun dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 58.025.103.859. Apabila tidak dibayarkan, hartanya akan disita untuk membayar uang pengganti.   "Apabila hartanya tidak cukup, uang pengganti diganti dengan pidana kuruang selama satu tahun," cetus Ni Made.  Wawan dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Namun, Wawan tidak terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 KUHP. Serta dakwaan ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan g Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK Pastikan Punya Bukti Kuat Pencucian Uang Suami Walkot Tangsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/JKT-1-ARTIS-SAKSI-SIDANG-WAWAN-FED-10.jpg" alt="Wawan mendengarkan keterangan saksi dalam sidang kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi alat kesehatan di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/3/2020). S" width="100%">
<figcaption>Wawan mendengarkan keterangan saksi dalam sidang kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi alat kesehatan di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/3/2020). S</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dinyatakan tidak terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Padahal TPPU yang menjerat Wawan senilai Rp 1,7 triliun.  Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyatakan, tidak terbuktinya tindak pidana pencucian uang yang menjerat bos PT Balipasific Pragama, karena kurangnya pemahaman Majelis Hakim soal TPPU.   "Itu masalah pembuktian ya, masalah persepsi hakim sendiri masalah TPPU masih banyak, yang kecil-kecil ditanyakan," kata Yunus kepada JawaPos.com, Senin (20/7).  Yunus yang juga merupakan ahli dalam perkara tersebut mengaku, seharusnya Majelis Hakim dapat lebih memahami TPPU. Terlebih mempunyai persamaan persepsi antara Hakim dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang merukan sama-sama aparat penegak hukum.  "Jadi kalau kita lihat memang perlu persepsi sama semua penegak hukum itu, kalau enggak memang bisa lain," cetus Yunus.  Akademisi Universitas Indonesia ini menyebut, berdasarkan hasil penelusurannya, adik kandung mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu merupakan orang yang boros. Terlebih, dalam persidangan disebutkan, Wawan turut membelanjalan mobil mewah dan memberikannya kepada sejumlah artis.  "Bahwa kalau orang yang melakukan penyimpangan itu big spender, orang yang boros tak menentu. Wawan pun boros benar, mobil mewah banyak kasih artis sana, artis itu," beber Yunus.  Yunus menduga, pembelanjaan hasil korupsi yang dilakukan Wawan berdasarkan hasil kajiannya banyak digunakan untuk membelanjakan mobil mewah, tanah dan bangunan. Menurutnya, Hakim seharusnya dapat lebih jeli memerhatikan itu.  "Dia ada juga beli property pakai nama orang lain, kalau pakai nama orang lain menyembunyikan asal usul sebenarnya. Tapi alasannya dia sudah melebihi maksimum kepemilikan tanah di daerah sana. Jadi enggak boleh melebihi, ada aturan larangan kepemilikan, guntai namanya," beber Yunus.  Padahal, lanjut Yunus, TPPU dapat membuat efek jera para pelaku korupsi. Karena aset yang dimilikinya bisa dirampas oleh negara. Bahkan, orang yang turut menerima pun bisa dijerat.  "Siapapun yang menerima bisa kena juga ya, misalnya dia kasih artis-artis itu. Seharusnya kalau secara yuridis bisa kena Pasal 5, menerima. Ada orang lain ikut menyembunyikan dan menyamarkan kena juga Pasal 4. Jadi sangat luas, jauh jangkauannya," beber Yunus.  Kendati demikian, Yunus mengakui penerapan TPPU kepada para pelaku korupsi masih belum optimal. Dia menyebut, tak seluruhnya pelaku korupsi dijerat TPPU.  "Belum sampe 10 persen, Jaksa, KPK dan polisi menerapkan TPPU masih rendah itu, karena persepsi belum sama," tandasnya.  Sebelumnya, Bos PT Balipasific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta. Hakim meyakini, Wawan terbukti melakukan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banteng dan Kota Tangerang Selatan.  "Menyatakan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kedua," kata Ketua Majelis Hakim, Ni Made Sudani membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Kamis (16/7).  Namun, tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang didakwa oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak terbukti. Padahal, Wawan didakwa TPPU pada periode 2010-2019 mencapai Rp 479.045.244.180 dan dalam kurun waktu 2005—2010 sebesar Rp 100.731.456.119.  "Menyatakan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TPPU sebagaimana dakwaan kumulatif kedua dan dakwaan ketiga," ujar Ni Made.  Suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany ini pun dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 58.025.103.859. Apabila tidak dibayarkan, hartanya akan disita untuk membayar uang pengganti.   "Apabila hartanya tidak cukup, uang pengganti diganti dengan pidana kuruang selama satu tahun," cetus Ni Made.  Wawan dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Namun, Wawan tidak terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 KUHP. Serta dakwaan ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan g Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pencucian Uang Wawan Tak Terbukti, Hakim Dinilai Kurang Pemahaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menilai, tindak pidana pencucian uang (TPPU) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan tidak terbukti. Wawan hanya terbukti melakukan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan.  "Kita semua tentu harus hormati putusan Majelis Hakim," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (16/7).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menuturkan, khusus dakwaan TPPU sejak awal KPK meyakini terkait bukti-bukti yang dimiliki. Menurutnya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK telah membuktikannya melalui sejumlah saksi yang dihadirkan ke persidangan.   "Dari awal KPK yakin atas bukti-bukti yang dimiliki dan sudah kami perlihatkan secara jelas dan lengkap di dalam persidangan," cetus Ali.  Ali menuturkan, JPU KPK saat ini bersikap pikir-pikir untuk mempertimbangkan putusan Hakim. Guna mengambil langkah hukum banding atau tidak.  "JPU saat ini bersikap pikir-pikir dan akan pelajari pertimbangan putusan majelis hakim selama tujuh hari ke depan, guna mengambil langkah hukum berikutnya," tukas Ali.  Sebelumnya, Bos PT Balipasific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta. Hakim meyakini, Wawan terbukti melakukan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banteng dan Kota Tangerang Selatan.  "Menyatakan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kedua," kata Ketua Majelis Hakim, Ni Made Sudani membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Kamis (16/7).  Namun, tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang didakwa oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak terbukti. Padahal, Wawan didakwa TPPU pada periode 2010-2019 mencapai Rp 479.045.244.180 dan dalam kurun waktu 2005—2010 sebesar Rp 100.731.456.119.  "Menyatakan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TPPU sebagaimana dakwaan kumulatif kedua dan dakwaan ketiga," ujar Ni Made.  Suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany ini pun dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 58.025.103.859. Apabila tidak dibayarkan, hartanya akan disita untuk membayar uang pengganti.   "Apabila hartanya tidak cukup, uang pengganti diganti dengan pidana kuruang selama satu tahun," cetus Ni Made.  Wawan dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Namun, Wawan tidak terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 KUHP. Serta dakwaan ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan g Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Hukuman vonis terhadap Wawan lebih rendah dari tuntutan JPU KPK. Wawan dituntut enam tahun penjara serta denda Rp 5 miliar. Serta tuntutan TPPU terhadap Wawan dinilai tidak terbukti oleh Majelis Hakim.

Kasus Pencucian Uang Wawan Tak Terbukti, KPK Hormati Putusan Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-teman-nginap-wawan-begini-faye-nicole-di-mata-bekas-manajemen_c_266592.jpg" alt="Sosok Faye Nicole yang belakangan diduga menjadi teman menginap Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan di hotel." width="100%">
<figcaption>Sosok Faye Nicole yang belakangan diduga menjadi teman menginap Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan di hotel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan karyawan PT Bali Pacific Pragama, Ferdy Prawiredja mengaku pernah diperintah Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, untuk menyerahkan uang ke Rano Karno selaku Wakil Gubernur Banten. Uang itu diakui Ferdy diserahkan kepada ajudan Rano yang bernama Yadi.  "Waktu itu sempat Pak Wawan nyuruh saya buat kirim uang ke Rano, cuma saya lupa kejadiannya tahun berapa. Saya kasih sendiri langsung ke ajudannya Pak Rano, sopir apa ajudan, saya lupa. Jadi janjian aja kasih uangnya sama dia, cash," kata Ferdy saat bersaksi untuk terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (20/2).  Jaksa pentut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Roy Riadi kemudian mengonfirmasi soal adanya aliran uang dari Wawan ke aktor yang dikenal dengan sebutan 'Si Doel' itu.  "Berapa?," telisik Jaksa Roy ke Ferdy.  "Rp 1,5 miliar," ucap Ferdy.  "Ke ajudan?," tanya lagi Jaksa Roy.  "Iya, diserahkan di Hotel Ratu," akui Ferdy.  Mantan anak buah Wawan ini pun tak menampik, uang miliaran rupiah itu langsung diperintah oleh adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Menurutnya, transaksi itu terjadi di Hotel Ratu, Serang, Banten.  "Langsung perintah pak Wawan?," cecar Jaksa Roy.  "Iya, itu hotelnya di Serang," cetus Ferdy.  "Dalam bentuk rupiah?," telisik lagi Jaksa Roy.  "Iya rupiah," akui Ferdy.  Tak puas pernyataan Ferdy, Jaksa Roy Riadi pun meminta Ferdy untuk menjelaskan penyerahan uang tersebut.  "Berapa dus tuh?," tanya Jaksa Roy.  "Satu kantong aja, kantong apa namanya, yang ada di toko buku, kantong kertas gitu. Itu tahun 2012 atau 2013 ya, saya lupa," klaim Ferdy.  Kendati demikian, Ferdy menyebut tidak mengetahui secara rinci uang tersebut berasal dari mana. Dia mengaku hanya diperintah Wawan untuk menyerahkan uang tersebut.  "Saya nggak tahu dari mana, kan saya diperintah Pak Wawan. Kalau enggak salah sebagian dari kas kantor Pak Wawan yang di The East sama sebagian disiapkan di Serang," pungkasnya.  Sementara itu, mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno tak menjawab pesan maupun telepon yang dihubungi JawaPos.com. Sebelumnya, Rano pun turut diminta KPK untuk hadir ke persidangan namun belum juga dapat hadir bersaksi untuk terdakwa Wawan.  Kehadiran Rano disebut penting untuk menjelaskan fakta persidangan. Karena nama aktor pemeran 'Si Doel' itu kerap kali disebut-sebut dalam persidangan.  "Informasi dari JPU memang tidak hadir dua kali. Tentunya itu upaya-upaya yang sudah diputuskan atau ditetapkan oleh majelis hakim di persidangan dan itu sudah diusulkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sehingga, kami nanti tunggu kehadirannya," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (10/2)  Dalam perkara ini, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan didakwa melakukan korupsi proyek alat kesehatan, pengadaan tanah, dan proyek pembangunan RSUD Tangerang Selatan yang merugikan negara hingga Rp 94,3 miliar. Bahkan Wawan pun turut melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil korupsinya.  Wawan juga didakwa melakukan pencucian uang sejak 2005 hingga 2013 dengan nilai sekitar Rp 579,776 miliar. Adik mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah itu diduga menyamarkan uang dalam periode 2010-2019 mencapai Rp 479.045.244.180 dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Atas perbuatannya, Wawan didakwa Pasal 3 atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Selain itu Wawan juga didakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan g Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Saksi Akui Diperintah Wawan Serahkan Uang Rp 1,5 Miliar ke Rano Karno

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usut-dugaan-pencucian-uang-adik-ratu-atut-kpk-panggil-dua-pns-banten_m_190142.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus memproses dugaan pencucian uang terhadap Adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Ada dua orang saksi yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Banten yang dijadwalkan akan diperiksa. "Dua orang saksi PNS Pemprov Banten dipanggil sebagai saksi untuk tersangka TCW (Tubagus Chaeri Wardana)," ungkap juru bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Febri Diansyah</a>, di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (20/2) Adapun kedua PNS tersebut ialah Maman Suarta dan Deni Laksana Zein. Namun, sampai saat ini belum diketahui apakah keduanya telah hadir atau belum. KPK sebelumnya menetapkan Wawan sebagai tersangka pencucian uang setelah melakukan pengembangan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi seperti, dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan, serta suap sengketa Pilkada di Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi (MK). Penyidik KPK telah menyita lebih dari 80 unit kendaraan terkait pencucian uang Wawan. Mulai dari mobil-mobil mewah seperti Ferrari dan Lamborghini, hingga truk-truk pengaduk semen. Penyidik juga telah menyita 17 bidang tanah Wawan di Bali. Tak hanya itu, sejumlah artis yang diduga ikut menikmati aliran dana dari Wawan pernah diperiksa KPK. Di antaranya Jennifer Dunn, Catherine Wilson serta Rebecca. Belakangan, KPK menduga ada 300 perusahaan yang dipinjam Wawan untuk menggarap proyek-proyek pemerintah. <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">KPK</a> menyebut sebagian besar perusahaan yang diduga digunakan Wawan untuk menggarap proyek berlokasi di Pandeglang, Banten. &lrm; Dalam kasus pencucian uang ini, Wawan disangka melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.Selain itu, Wawan juga dijerat dengan Pasal 3 Ayat (1) dan atau Pasal 6 Ayat (1) serta UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Usut Dugaan Pencucian Uang Adik Ratu Atut, KPK Panggil Dua PNS Banten