<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/26/IMG_20260226_091220-685178374.jpg" alt="John Tobing, pencipta lagu Darah Juang, meninggal dunia. (instagram: kagama.channel)" width="100%">
<figcaption>John Tobing, pencipta lagu Darah Juang, meninggal dunia. (instagram: kagama.channel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - John Tobing, pencipta Darah Juang, lagu legendaris yang tidak akan pernah tergantikan sepanjang masa bagi para aktivis dan dunia pergerakan, telah bepulang. John Tobing meninggal dunia tadi malam, Rabu (25/2), sekitar pukul 20.45 WIB di RSA&nbsp;UGM. John Tobing, yang memiliki nama lengkap Johnsony Maharsak Lumban Tobing, meninggal dunia setelah sempat melawan penyakit stroke yang dideritanya sejak pertengahan Desember 2025. Jenazah John Tobing kini berada di rumah duka di Rumah Duka RS Bethesda. Jenazahnya rencananya akan disemayamkan di sana sampai dengan Sabtu (28/2) mendatang. Nama John Tobing memiliki nama harum di kalangan aktivis. Pasalnya, lagu ciptaannya Darah Juang kerap dinyanyikan para aktivis dunia pergerakan di seluruh Indonesia setiap kali mereka melakukan aksi demonstrasi. Lagu Darah Juang berhasil memberikan suntikan semangat untuk mereka terus berjuang tanpa mengenal lelah demi menegakkan kebenaran dan keadilan. John Tobing bukan sekadar pencipta lagu. Dia adalah maestro perjuangan yang melahirkan himne abadi Gerakan Reformasi 1998. <h3>Profil John Tobing</h3> John Tobing lahir di Binjai, Sumatera Utara, pada 1 Desember 1965. Dia adalah anak ketiga dari 8 bersaudara dari pasangan Hakim Mangara Lumbantobing dan Adelina Sinaga. Ayahnya adalah seorang PNS hakim yang sering berpindah tempat pengabdian. Otomatis, John Tobing dan keluarga juga harus berpindah-pindah tempat. Sejak kecil, John Tobing memiliki kecintaan pada dunia musik. Dia belajar alat musik gitar secara otodidak sejak masih duduk di bangku kelas 5 SD. Saking pengennya dibelikan gitar pertama, dia sampai berjanji ke orang tuanya untuk menghemat uang saku hingga kuliah. Dilansir JawaPos.com dari Radar Malioboro (Jawa Pos Grup), John Tobing termasuk anak nakal pada usia remaja. Terbukti, dia sempat tidak lulus sekolah di SMA Santo Thomas Yogyakarta akibat kenakalan remaja yang dia lakukan. John Tobing baru menyelesaikan pendidikannya setelah pindah sekolah di SMA Katolik Banjarmasin. Setelah lulus, dia kemudian melanjutkan pendidikan usai diterima di Fakultas Filsafat UGM pada tahun 1986. Selain mendaftar kuliah di UGM, John Tobing juga sempat mendaftar di UKI Jakarta dan diterima. Hanya saja, John Tobing lebih memilih kuliah di UGM. Di UGM, dia ikut terlibat dalam pendirian Biro Pembelaan Hak Mahasiswa Filsafat (BPHMF) sebagai alternatif senat. Saat awal kuliah di UGM, John Tobing tidak memiliki ketertarikan pada dunia aktivisme mahasiswa. Dia ingin fokus pada pendidikan mengingat masa remajanya sudah pernah diwarnai dengan kenakan. John Tobing ingin masa mahasiswa menjadi semacam penebusan dosa atas kesalahan masa lalunya di usia remaja. Namun, pertemanannya dengan Wibi Warao dan Sugeng Bahagyo akhirnya membuatnya ikut nyemplung ke dunia aktivisme. Mulai tahun 1988, diskusi mahasiswa berubah menjadi aksi jalanan. John Tobing terlibat dalam gerakan aksi solidaritas Waduk Kedung Ombo (1989-1991), Kusumanegara Berdarah, hingga Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta (FKMY) di mana dia menjadi wakil ketua. Pengalamannya dari dunia aktivisme, John Tobing melihat kekayaan Indonesia "dibodohi&rdquo; oleh pemerintah pada saat itu, dan kemudiann mengilhaminya untuk melahirkan lagu-lagu perjuangan. Salah satunya, lagu legendaris berjudul Darah Juang yang diciptakan John Tobing pada tahun 1991-1992. Pada tahun 1998 dimana aksi demonstrasi mahasiswa memuncak, John Tobing juga ikut turun ke jalan bersama para mahasiswa lainnya. Kala itu, John Tobing tampil mengobarkan semangat para mahasiswa, tampil menyanyi sambil membawa gitar.

John Tobing, pencipta Darah Juang, lagu legendaris yang tidak akan pernah tergantikan sepanjang masa bagi para aktivis, meninggal dunia.

Profil John Tobing, Sosok Penting dalam Gerakan Mahasiswa, Kini Berpulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/06/IMG-20260106-WA0007-1546354092.jpg" alt="Para pencipta lagu mendatangi KPK dan melaporkan dugaan korupsi dilakukan LMKN. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Para pencipta lagu mendatangi KPK dan melaporkan dugaan korupsi dilakukan LMKN. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisioner LMKN periode 2025-2028 mendapat tantangan yang tidak sepele. Keabsahan mereka dipertanyakan oleh sejumlah pencipta lagu. Itu karena proses pengangkatannya dilakukan melalui panitia seleksi (pansel) yang dibentuk Kementerian Hukum dengan mayoritas Komisioner LMKN bukan berasal dari kalangan musisi dan pencipta lagu. Selain itu, Komisioner LMKN periode sekarang juga dianggap bukan representasi dari LMK seperti pada periode sebelumnya. Tantangan lain yang kini juga dihadapi Komisioner LMKN periode sekarang adalah adanya platform luar negeri menolak untuk membayar royalti kepada LMKN tanpa perantara LMK. "Yang paling rugi, platform luar negeri tidak mau bayar royalti lagu kalau ke LMKN. Kayak Netflix, DSP luar negeri, mereka tidak mau," kata Ali Akbar mewakili pencipta lagu yang tergabung dalam organisasi Garda Publik Pencipta Lagu (Garputala), di Gedung KPK, Selasa (6/1). Menurut Ali Akbar, platform luar negeri menolak membayar royalti ke LMKN dengan alasan yang kuat. LMKN disebut tidak mendapatkan mandat dari para pencipta lagu. "Mereka menolak karena LMKN tidak mendapat mandat dari pencipta lagu. Yang bisa nagih kan yang mendapat mandat dari pencipta lagu, yang mendapat mandat LMK. LMKN tidak menerima pegangan apa-apa," paparnya. Saat ini, LMK secara resmi dilarang oleh LMKN untuk melakukan penarikan royalti hak cipta. Di sisi lain, LMKN dinilai tidak dapat melakukan penarikan royalti dengan baik, sehingga angka yang berhasil dikumpulkan dari royalti sangat minim sampai sekarang. "Kalau kita tidak hati-hati dari sekarang, Maret nanti bisa ribut besar pencipta lagu karena tidak mendapat royalti. Melakukan penarikan royalti itu bukan cuma ditelepon terus bayar, harus ada langkah persuasif, datangi mereka," katanya. Sampai saat ini, pihak LMKN belum memberikan tanggapan terkait kabar platform luar negeri menolak untuk membayar royalti ke lembaganya.

Komisioner LMKN periode 2025-2028 mendapat tantangan yang tidak sepele. Platform digital luar negeri  kabarnya nolak bayar royalti ke LMKN.

Platform Luar Negeri Tidak Mau Bayar Royalti ke LMKN, Kok Bisa ?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/06/IMG-20260106-WA0007-1546354092.jpg" alt="Para pencipta lagu mendatangi KPK dan melaporkan dugaan korupsi dilakukan LMKN. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Para pencipta lagu mendatangi KPK dan melaporkan dugaan korupsi dilakukan LMKN. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh 60 pencipta lagu gara-gara kasus dugaan permintaan fee kepada LMK yang totalnya mencapai Rp 14 miliar. "Minta fee Rp 14,2 miliar, istilahnya fee ya, dan maksa lagi mintanya. Kalau tidak dikasih, akan dibekukan LMK-nya," kata Ali Akbar mewakili pencipta lagu yang tergabung dalam organisasi Garda Publik Pencipta Lagu (Garputala). Uang sekitar Rp 14 miliar itu seharusnya diberikan LMK kepada para pencipta lagu. Namun berhubung dananya kini berada di tangan LMKN, para pencipta tidak mendapatkan royalti yang seharusnya mereka terima. "Kalau tidak menyerahkan, tidak mau memberikan (fee) itu, maka dibekukan operasionalnya. Dan memang ada LMK dibekukan sampai hari ini, meski uang itu sudah diberikan," katanya. Menurut Ali Akbar, para pencipta lagu melengkapi laporan dugaan korupsi ke KPK terhadap LMKN dengan sejumlah bukti. "Buktinya ada, lengkap," katanya. Tak hanya minta fee, menurut Ali Akbar, LMKN juga memberikan penekanan terhadap LMKN WAMI untuk memberikan aset atau perangkat milik WAMI. "LMKN juga mau merampas sistem yang digunakan oleh WAM. Karena tidak diberikan, dibekukan," ungkap Ali Akbar. LMKN dinilai bertindak sewenang-wenang memaksa LMK harus tunduk kepada apa yang diputuskan oleh LMKN. Padahal, apa yang diputuskan belum tentu positif dan justru dinilai berpotensi merugikan para pencipta lagu. Para pencipta lagu juga menilai, kepengurusan LMKN periode 2025-2028 dinilai tidak transparan dan tidak akuntabel dalam praktik pengelolaan royalti. Tindakan seperti itu tidak hanya dapat merugikan para pencipta lagu, tapi juga mengganggu perekonomian negara dan mengganggu pembangunan ekonomi kreatif di Tanah Air. Para pencipta lagu menganggap, LMKN tidak dapat bekerja dengan baik dalam melakukan pengumpulan royalti. Pada penghujung tahun 2025 sampai dengan awal tahun 2025, LMKN periode sebelumnya seharusnya mampu mengumpulkan dana berkisar antara Rp 50-60 miliar. Akan tetapi LMKN periode sekarang, dianggap tidak dapat melakukan penarikan dan pengumpulan royalti untuk para pencipta lagu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/017030991/habiskan-dana-ratusan-miliar-pengerjaan-jalan-di-parung-panjang-dinilai-tidak-rapi">Habiskan Dana Ratusan Miliar, Pengerjaan Jalan di Parung Panjang Dinilai Tidak Rapi</a> "Bisa-bisa di awal tahun 2026, para pencipta tidak mendapat royalti," tuturnya.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dilaporkan ke KPK oleh 60 pencipta lagu  terkait dana diduga fee senilai Rp 14 miliar.

Minta Fee Rp 14 Miliar, 60 Pencipta Lagu Laporkan LMKN ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/1000210238-3371698035.jpg" alt="Marcell Siahaan. (Instagram: marcellsiahaans)" width="100%">
<figcaption>Marcell Siahaan. (Instagram: marcellsiahaans)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah akhirnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Nomor HKI-92.KI.01.04 Tahun 2025 tentang kewajiban membayar royalti atas lagu dan/atau musik yang digunakana di ruang komersial. SE tersebut sebagai bentuk penegasan akan kewajiban para pelaku usaha untuk membayarkan royalti terkait lagu yang diputar di tempat usaha mereka. Dengan adanya SE ini, maka para pelaku usaha diingatkan kembali akan kewajiban mereka untuk membayarkan royalti atas lagu yang diputar di kafe, restoran, hotel, mal, hingga tempat hiburan. "Melalui surat edaran tersebut, lagu dan/atau musik yang diputar untuk mendukung kegiatan usaha seperti di restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, hingga moda transportasi, wajib membayar royalti," kata Hermansyah Siregar selaku Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum,di laman website Kemenkum. Penerbitan SE tersebut memperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengelolaan royalti hak cipta atas lagu dan/atau musik di Tanah Air. SE juga memiliki tujuan penting untuk memberikan perlindungan terhadap para pemilik hak cipta supaya mereka mendapatkan hak ekonomi atas karya yang mereka hasilkan dengan jerih payah. Pembayaran royalti atas lagu atau musik dilakukan para pelaku usaha kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menarik, mengumpulkan, dan&nbsp;membagikan royalti. Pemerintah menerbitkan SE tentang royalti, Komisioner LMKN Marcell Siahaan mengungkapkan bahwa pembayaran royalti saat ini jadi lebih mudah melalui sistem satu pintu lewat LMKN. Dengan demikian, para pelaku usaha tidak perlu pusing bakal ditagih pembayaran oleh banyak pihak. "Kami pastikan royalti akan didistribusikan secara adil dan transparan kepada para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait," tegas Marcell Siahaan. Marcell Siahaan merupakan komisioner LMKN dua periode. Yaitu periode 2022-2025 dan periode 2025-2028. Marcell dipercaya membidangi Hak Terkait di LMKN.

Pemerintah akhirnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum tentang royalti.

Pemerintah Keluarkan SE Tentang Royalti, Komisioner LMKN Marcell Siahaan: Akan Didistrikusikan Secara Adil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/26/kTtzMKq2NVDsBCllrHmiZHjRxrv4bx7o3b2nEtFu-1-1684149181.jpg" alt="Puluhan pencipta lagu bakal gugat PP No. 56 Tahun 2021 dan Permenkum No. 27 Tahun 2025 ke Mahkamah Agung (MA) pada Senin (27/10) besok,&nbsp; buntut kekecewaan mereka pada LMKN. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Puluhan pencipta lagu bakal gugat PP No. 56 Tahun 2021 dan Permenkum No. 27 Tahun 2025 ke Mahkamah Agung (MA) pada Senin (27/10) besok,&nbsp; buntut kekecewaan mereka pada LMKN. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kisruh masalah royalti masih terus berlanjut. Tanda-tanda masalah ini akan segera berakhir sepertinya jauh panggang dari api.&nbsp; Pasalnya, sejumlah pencipta lagu mengamuk mempersoalkan keabsahan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) setelah dinilai tingkah mereka semakin jauh dari amanat konstitusi, khususnya dinilai melenceng dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sejumlah pencipta lagu seperti Ari Bias, Ryan Kyoto, Ali Akbar, Obbie Messakh, Eko Saky,dan banyak pencipta lagu lainnya, berkumpul untuk mendiskusikan langkah nyata guna merespons situasi yang cukup serius perihal polemik royalti hak cipta. Dari pertemuan yang berlangsung di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (25/10), mereka sepakat akan melakukan gugatan terhadap PP No. 56 Tahun 2021 dan Permenkum No. 27 Tahun 2025 ke Mahkamah Agung.&nbsp; Gugatan akan didaftarkan ke Mahkamah Agung pada Senin (27/10) besok. Dalam gugatan tersebut, mereka mempersoalkan keabsahan LMKN yang pembentukannya dinilai bertentangan dengan UU. "Masalah dasar hukum berdirinya LMKN yang kita permasalahkan. Karena dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memang tidak ada LMKN seperti sekarang," kata Ali Akbar di hadapan awak media. Menurut dia, sesuai dengan amanat UU, &nbsp;tidak ada ketentuan untuk membuat lembaga baru LMKN seperti sekarang. Yang ada adalah LMK diamanatkan untuk melakukan penarikan dana mendistribusikan royalti kepada para pemilik hak cipta. Dan untuk menyatukan LMK-LMK, maka dibuat semacam forum koordinasi satu pintu. "Tidak ada LMKN dibentuk oleh menteri seperti sekarang. Kalaupun harus dibentuk, LMK yang membentuk, bukan menteri," katanya. Dia menegaskan bahwa lembaga LMKN yang komisionernya saat ini banyak diisi oleh ASN dan bukan dari kalangan musisi atau pencipta lagu, proses pembentukannya telah melampaui UU. Salain itu, LMKN yang ada sekarang juga dinilai mengkhianati pemberi kuasa.&nbsp; Hal senada juga diungkapkan pencipta lagu Ari Bias. Menurut dia, LMKN yang ada sekarang bukan lagi merepresentasikan para pemilik hak cipta, tapi merepresentasikan pemerintah. Parahnya ketika terjadi permasalahan dan dituntut pertanggungjawaban, LMKN merasa tidak bertanggung jawab kepada para pemilik hak cipta. Padahal, mereka bertindak melakukan penarikan dan pendistribusian royalti atas dasar mandat dari para pemilik hak cipta. "Mereka bilang kami tidak bertanggung jawab kepada pencipta, kami bertanggung jawab kepada menteri. Mereka tidak mau menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepda pemilik hak cipta. Itu kan aneh," katanya.

Kisruh royalti berlanjut, pencipta lagu putuskan gugat LMKN karena dinilai melenceng dari UU Hak Cipta.

Panas! Sejumlah Pencipta Lagu Persoalkan LMKN, Gugat PP No. 56 Tahun 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/28/LESTI-KEJORA-AKAN-KONSER-TUNGGAL_IMAM-HUSEIN-3-3239052625.jpg" alt="Penyanyi Dangdut Lesti Kejora saat mengikuti sesi latihan bersama timnya di Studio, Jakarta, Kamis (26/09/2024). (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Penyanyi Dangdut Lesti Kejora saat mengikuti sesi latihan bersama timnya di Studio, Jakarta, Kamis (26/09/2024). (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-- Pengacara Lesti Kejora, Sadrakh Seskoadi, telah mempelajari laporan polisi yang dibuat oleh pencipta lagu senior Yoni Dores terhadap kliennya terkait kasus dugaan pelanggaran hak cipta. "Perlu kami jelaskan bahwa cover ataupun upload itu tidak dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim. Sehingga, hal tersebut cukup membuat dan mem-framing klien kami seolah-olah akan terlihat seperti melakukan tindak kesalahan dengan meng-upload tersebut," kata Sadrakh saat ditemui di bilangan Jakarta Barat, Senin (16/6). Dia juga mengungkapkan, dari belasan alat bukti yang telah diserahkan untuk memperkuat laporan polisi, tidak ada satu pun yang diunggah oleh Lesti Kejora ataupun manajemennya. "Dari 13 alat bukti yang disampaikan oleh saudara Yoni Dores, telah kami kaji dan pelajari tidak ada satu pun upload-an yang dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim dan manajemen yang mana dituduhkan telah melanggar Undang-Undang Hak Cipta," paparnya. Pengacara Lesti Kejora menyayangkan komentar kurang sedap dialamatkan kepada kliennya dari Yoni Dores, asisten, atau kuasa hukumnya. Sejumlah kata kurang pantas dimaksud menyebut Lesti Kejora tidak tahu diri, tidak beradab, pelaku pembajakan, dan yang lainnya. "Seharusnya bapak Yoni Dores beserta tim tidak perlu menyampaikan perkataan seperti itu. Karena bagaimanapun juga proses penyelidikan masih berjalan dan mungkin ini sebagai pesan agar ke depannya untuk tidak dilakukan kembali hal-hal tersebut," ungkapnya. Sebelumnya, Lesti Kejora dilaporkan pencipta lagu senior Yoni Dores ke Polda Metro Jaya pada 18 Mei 2025 terkait kasus dugaan pelanggaran hak cipta. Lesti dilaporkan karena membuat cover atas sejumlah lagu ciptaannya tanpa izin.&nbsp; Beberapa lagu yang dipersoalkan Yoni Dores ke Lesti Kejora berjudul Cinta Bukanlah Kapal, Bagai Ranting yang Kering, Buaya Buntung, Arjunanya Buaya, dan lain-lain. Dalam kasus ini, Lesti Kejora dilaporkan dengan Pasal 113 Juncto Pasal 9 Nomor 28 Tahun 2014 terkait Undang-Undang Hak Cipta.

Pengacara Lesti Kejora, Sadrakh Seskoadi, telah mempelajari laporan polisi yang dibuat pencipta lagu senior Yoni Dores terhadap kliennya.

Dilaporkan Yoni Dores, Pengacara: Dari 13 Alat Bukti, Tidak Ada yang Di-upload Lesti Kejora

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/antarafoto-aksi-soneta-201221-adm-3.jpg" alt="Vokalis grup musik dangdut Soneta Group Rhoma Irama." width="100%">
<figcaption>Vokalis grup musik dangdut Soneta Group Rhoma Irama.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Raja Dangdut Rhoma Irama angkat bicara terkait pelanggaran hak cipta yang saat ini ramai dipersoalkan oleh pencipta lagu terhadap sejumlah penyanyi seperti Agnez Mo, Vidi Aldiano, dan Lesti Kejora. Yang memprihatinkan, permasalahan ini kemudian dibawa ke ranah hukum yang tentunya bisa membawa dampak tidak sepele pada ekosistem musik di Tanah Air. "Kita menyayangkan ini (sampai berkonflik di pengadilan). Karena yang namanya penyanyi dan pencipta, dua adalah satu, satu adalah dua. Keduanya saling membutuhkan," ujar Rhoma Irama dalam podcast di kanal YouTube Rhoma Irama Official. Peraih banyak sekali penghargaan baik dalam dan luar negeri itu menganggap wajar apabila terjadi gesekan antara pencipta lagu dan penyanyi. Namun yang disesalkan Rhoma Irama, permasalahan ini harus berujung ke pengadilan. "Satu profesi clash dengan profesi yang lain. Kok kayak begini nih penyelesaiannya? Kesalahpahaman diantara seniman sebaiknya dilakukan secara musyawarah, secara kekeluargaan," ucap Rhoma Irama. Ketika permasalahan di dunia musik dibawa ke pengadilan, bagi Rhoma Irama, malah membuat industru musik terlihat menakutkan.&nbsp;"Ketika dituntut ke pengadilan, dunia seni malah kayak menyeramkan. Dunia seni kan harusnya menyejukkan," kata Rhoma. Dia tidak menyalahkan pencipta lagu yang menuntut royalti kepada penyanyi yang menggunakan lagunya. Yang disalahkan Rhoma Irama adalah pasal dalam UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dimana terdapat ambigu, bahkan saling bertentangan dan menjadi sarang konflik. "Yang salah adalah ada ambigu di UU Hak Cipta. Ambigu antara Pasal 9 dan Pasal 23. Pasal 9 kurang lebih isinya begini, penyanyi harus minta izin kepada pencipta untuk melakukan aktivitas berdampak ekonomi. Diantaranya saat akan manggung, penyanyi harus mendapat izin dari pencipta," tuturnya. "Sementara di Pasal 23, penyanyi boleh mebawakan lagu ciptaan tanpa izin kepada pencipta dengan catatan membayar royalti kepada LMK," imbuh Rhoma Irama.

Rhoma Irama menyoroti konflik antara pencipta lagu dan penyanyi akibat UU Hak Cipta yang ambigu, mengajak musisi untuk berdialog.

Rhoma Irama Sebut UU Hak Cipta yang Ambigu, Jadi Pemicu Konflik antara Pencipta Lagu dan Penyanyi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220406_100321.jpg" alt="Pedangdut Iis Dahlia menjawab tudingan putranya, Devano Danendra telah pindah keyakinan." width="100%">
<figcaption>Pedangdut Iis Dahlia menjawab tudingan putranya, Devano Danendra telah pindah keyakinan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyanyi Iis Dahlia ikut mencermati dinamika yang sedang terjadi antara pencipta lagu dengan sejumlah penyanyi yang terjadi di Tanah Air.&nbsp; Gara-gara hal tersebut, Iis Dahlia mengaku ketakutan untuk menyanyi. Bahkan untuk sekadar membawakan lagu yang dia rilis dan opulerkan namun karya dari pencipta lagu. "Aku kayak mau nyanyi lagu-lagu orang bagaimana ya, kayak ada rasa ketakutan untuk hal-hal kayak gini," kata Iis Dahlia saat ditemui di Jakarta, Selasa (27/5). Sejumlah pencipta lagu memperkarakan sejumlah penyanyi karena membawakan lagu karyanya tanpa izin. Misalnya, pencipta lagu Ari Bias memperkarakan Agnez Mo, Yonny Dores memperkarakan Lesti Kejora, dan Keenan Nasution- Budi Pekerti menggugat Vidi Aldiano. Iis Dahlia sampai pada titik dirinya merasa tidak nyaman dan aman untuk bernyanyi karena dilanda ketakutan. Dia berharap Revisi UU Hak Cipta segera dilakukan dan dapat memberikan rasa aman dengan aturan yang jelas, tidak lagi membingungkan. "Jadi aku benar-benar nih sebagai penyanyi sekarang menunggu kejelasan daripada aturan supaya kita enak gitu ya," tuturnya. Lebih lanjut Iis Dahlia mengatakan, &nbsp;antara penyanyi dan pencipta lagu seharusnya membangun relasi yang saling menguntungkan. Karena pada kenyataannya, mereka memang saling membutuhkan satu sama lain&nbsp; "Jujur kalau aku pengennya berbagi. Pencipta dapat, pemusik dapat, penyanyi dapat. Karena biar bagaimanapun ini adalah pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kan harus mendapatkan ya," tutur Iis Dahlia. &nbsp;

Penyanyi Iis Dahlia ikut mencermati dinamika yang sedang terjadi antara pencipta lagu dengan sejumlah penyanyi yang terjadi di Tanah Air.

Pencipta Lagu dan Penyanyi Berkonflik, Iis Dahlia Jadi Takut untuk Menyanyi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/14/ARIEL-14-2480646459.jpg" alt="Ariel NOAH." width="100%">
<figcaption>Ariel NOAH.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ariel NOAH menganggap sistem royalti yang berlaku di Tanah air masih harus diperbaiki dan disempurnakan supaya menerimaan royalti bisa lebih optimal dan dananya sampai ke tangan pemilik hak cipta. Ariel NOAH secara terbuka mengatakan, pendistribusian royalti terkadang masih jauh dari sempurna. Padahal, pihak pengguna sebenarnya sudah membayar namun karena satu dan lain, hal tidak sampai kepada pemilik hak cipta. "Seringkali sudah dibayar pengguna, tapi penciptanya &nbsp;nggak dapat,&rdquo; kata Ariel NOAH dalam video di kanal YouTube TS Media. Ariel NOAH mendukung rencana revisi UU Hak Cipta untuk tujuan penyempurnaan aturan. Dia pun berharap ke depannya aturannya jadi lebih bagus dan bikin pencipta lagu benar-benar merasakan manfaat secara ekonomi atas karya mereka. "Sistemnya memang perlu diperbaiki. Dari cara nagihnya, cara sosialisasinya. Karena banyak juga orang pas ditagih itu merasa diperas, padahal bukan. Harus dijelaskan haknya penyanyi, haknya pencipta lagu supaya mereka paham,&rdquo; papar Ariel NOAH.&nbsp; Selain itu, dia mengakui sempat menerima royalti dari dalam dan luar negeri atas karya lagu yang diciptakannya. Ariel NOAH mengaku, royalti yang didapatkannya dari luar negeri lebih besar dari dalam negeri. "Saya dapat royalti dari dalam negeri dan luar negeri juga. Yang dari luar negeri malah lebih besar," tuturnya.

Ariel NOAH menyoroti pentingnya perbaikan sistem royalti di Indonesia agar hak cipta pencipta lagu terjamin dan optimal.

Sistem Royalti Perlu Dibenahi, Ariel NOAH:  Seringkali Pengguna Sudah Bayar, Tapi Tak Sampai ke Pencipta Lagu

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/31_perlu_2-1889258346.jpg" alt="Anji.(IMAM HUSEIN/DOk.JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Anji.(IMAM HUSEIN/DOk.JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ahmad Dhani termasuk pencipta lagu yang getol memperjuangkan masalah royalti melalui direct license. Dia pun tidak segan untuk menagih secara langsung kepada sejumlah penyanyi untuk memastikan royaltinya dibayar. Perjuangan yang dilakukan Ahmad Dhani ini mendapat dukungan penuh dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. AKSI termasuk asosiasi yang pro terhadap direct lisence. Tak mau perjuangan AKSI disalahpahami, penyanyi sekaligus pencipta lagu Erdian Aji Prihartanto atau akrab disapa Anji menyatakan, dirinya tidak mau membela kepentingan Ahmad Dhani lewat Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI. &nbsp; "Saya di AKSI, bukan mau membela kepentingan Mas Ahmad Dhani. Dia sudah mapan dan kaya, ngapain dibela?," kata Anji dalam unggahannya di Instagram. Menurut Anji, Ahmad Dhani sudah kaya tidak perlu lagi dibela oleh dirinya dan oleh AKSI. Yang dia bela adalah para pencipta lagu yang hidupnya masih jauh dari standar hidup layak, mengingat banyak mereka hanyalah pencipta lagu dan bukan penyanyi atau performer. "AKSI ada bukan untuk kepentingan personal, tetapi semua pencipta lagu yang belum mendapat haknya dengan layak. Bukan cuma membela kepentingan orang-orang mapan yang kalau ditanya soal royalti performing right dari pertunjukan publik, jawabannya 'bukan urusan gue, tanya LMK lah,'" katanya. </div>

penyanyi sekaligus pencipta lagu Erdian Aji Prihartanto atau akrab disapa Anji menyatakan, dirinya tidak mau membela kepentingan Ahmad Dhani

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pencipta lagu

Berita Terkini

Profil John Tobing, Sosok Penting dalam Gerakan Mahasiswa, Kini Berpulang

Platform Luar Negeri Tidak Mau Bayar Royalti ke LMKN, Kok Bisa ?

Minta Fee Rp 14 Miliar, 60 Pencipta Lagu Laporkan LMKN ke KPK

Pemerintah Keluarkan SE Tentang Royalti, Komisioner LMKN Marcell Siahaan: Akan Didistrikusikan Secara Adil

Panas! Sejumlah Pencipta Lagu Persoalkan LMKN, Gugat PP No. 56 Tahun 2021

Dilaporkan Yoni Dores, Pengacara: Dari 13 Alat Bukti, Tidak Ada yang Di-upload Lesti Kejora

Rhoma Irama Sebut UU Hak Cipta yang Ambigu, Jadi Pemicu Konflik antara Pencipta Lagu dan Penyanyi

Pencipta Lagu dan Penyanyi Berkonflik, Iis Dahlia Jadi Takut untuk Menyanyi

Sistem Royalti Perlu Dibenahi, Ariel NOAH: Seringkali Pengguna Sudah Bayar, Tapi Tak Sampai ke Pencipta Lagu

Anji Tegaskan Tak Mau Membela Kepentingan Ahmad Dhani

Download Aplikasi JawaPos.com