<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221007-WA0033.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Polda Jatim for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Polda Jatim for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Enam tersangka tragedi Kanjuruhan belum ditahan polisi. Padahal, nama-nama para tersangka telah diumumkan kemarin, Kamis (6/10).  Keenam tersangka itu adalah Ketua PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) Akhmad Hadian Lukita, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Danki Brimob Polda Jatim AKP Has Darman, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, Ketua Panpel Arema Abdul Haris, dan Security Officer Suko Sutrisno.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebut, penahanan keenam tersangka tengah disiapkan. Beberapa di antaranya adalah proses pencekalan. Proses itu mengantisipasi agar tidak ada tersangka yang melarikan diri ke luar negeri.  ”Belum (ditahan). Minggu depan diperiksa kembali, dipanggil kembali. Langkah-langkah teknis sudah diterapkan (untuk jaminan tidak kabur),” ujar Dedi.  Rencananya, keenam tersangka diperiksa minggu depan. Mereka akan dimintai keterangan terkait keterlibatannya dalam tragedi yang menewaskan 131 suporter Arema itu.  ”Tim juga melakukan persiapan menyiapkan pemanggilan enam tersangka. Akan dilaksanakan pemeriksaan tambahan minggu depan,” ungkap Dedi.  Hari ini (7/10), lanjut dia, polisi baru memeriksa 3 orang saksi. Salah satunya adalah Kasubbag Sarpras Dispora Kabupaten Malang.  ”Kemudian Sekretaris Umum Arema FC dan anggota Polres Malang,” kata Dedi.  Dia memastikan, pemeriksaan tiga saksi itu akan melengkapi pemberkasan. Keterangan mereka akan menguatkan dan menjelaskan peran dari 6 tersangka.

Enam Tersangka Tragedi Kanjuruhan Belum Ditahan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG20220324113731_01.jpg" alt="Kabid Intelijen dan Penindakan Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim Junaedi (kiri). Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kabid Intelijen dan Penindakan Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim Junaedi (kiri). Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Timur (Jatim) mengetatkan dan memperkuat pengawasan orang asing dengan pencegahan dan penangkalan online atau cekal online.  Aplikasi cekal online dilakukan dalam keadaan mendesak untuk menginformasikan orang asing yang terbukti melanggar hukum atau melakukan hal-hal yang mengancam keamanan dan ketertiban. Sehingga pihak berwenang dapat melakukan penahanan kepada orang asing yang bersangkutan.  ”Keadaan mendesak misalnya Kejaksaan Agung, KPK, atau BNN yang menemukan orang asing melanggar aturan, untuk menginformasikan pada kami setelah atau ketika melakukan penyidikan. Jadi ada bukti pencekalan oleh pengusul (pihak berwenang). Sehingga orang asing itu nggak melarikan diri,” kata Kabid Intelijen dan Penindakan Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim Junaedi pada Kamis (24/3).  Aplikasi yang masih baru diluncurkan pada Januari itu sedang digencarkan dengan masif ke seluruh dinas atau stakeholder terkait. Sebab sebelumnya, pencekalan hanya bisa dilakukan secara manual.  ”Sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Permen No 38 Tahun 2021 tentang pencekalan. Tapi masih manual. Sehingga dengan cekal online ini, lebih mudah dan cepat,” tegas Junaedi.  Selama 2022, Junaedi menyebut, sudah ada 3 orang asing di Jawa Timur yang diajukan untuk dicekal. ”Ada pengusul pencekalan dari Polda Jatim. Masih diusut,” papar Junaedi.  Pengawasan itu dikuatkan lagi dengan kebijakan selektif atau selective policy. Dia menjamin, tidak ada orang asing yang melakukan pelanggaran tata tertib dan mengancam ketenteraman warga.  ”Pengawasan orang asing diperlukan untuk mengetahuui orang asing tertentu yang mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara. Juga tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, juga tidak bermusuhan dengan warga atau NKRI yang berdasar pancasila dan UUD 1945,” papar Junaedi.  Hingga hari ini (24/3), sebanyak 8.137 orang asing berada di Jawa Timur untuk berbagai keperluan. Baik bisnis, wisata, hingga izin tinggal.  Sebanyak 1.478 di antaranya berasal dari Tiongkok, 890 dari Malaysia, 692 dari Korea Selatan, 447 dari Amerika Serikat, 378 dari Timor Leste. Kemudian 365 lainnya berasal dari Yaman, 360 berasal dari India, 303 dari Thailand, 260 dari Belanda, dari Australia sebanyak 245, dan 2.719 lainnya dari berbagai negara di dunia.

Imigrasi Kembangkan Aplikasi Cekal Online untuk Keadaan Mendesak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Supardi-Dirdik-Kejagung.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung mencegah tangkal (cekal) tiga orang, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Satelit Kementerian Pertahanan 2012-2021.  “Pencekalan sudah kami proses, ada tiga orang dari swasta, dari PT DNK dua orang dan orang luar negeri satu,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung, Supardi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (17/2) dikutip dari Antara.  Tiga orang yang dicekal tersebut Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma (DNK) dan Tim Ahli Kementerian Pertahanan berinisial SW, kemudian AW selaku Presiden Direktur PT DNK.  Satu orang lainnya berstatus warga negara asing, yakni Thomas Van Der Heyden. Pencekalan terhadap Thomas disarankan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).  Menurut Supardi, alasan pencekalan terhadap ketiganya karena dinilai sebagai saksi penting dalam penyidikan perkara tersebut.  "Belum mengarah kepada tersangka karena saksi penting itu saja,” katanya.  Sementara itu, terkait Thomas Van Der Heyden, ia menyebutkan pihaknya sedang menelusuri status warga negaranya dengan meminta data perlintasan.  Ia menduga Thomas warga negara Amerika Serikat berdasarkan data paspor yang dimilikinya.  “Negara pastinya belum tahu, tapi kalau sementara kayaknya USA (Amerika Serikat), cuma nanti lewat data kita mau lihat perlintasannya,” kata Supardi.  Terkait perkembangan penyidikan kasus korupsi pengadaan Proyek Satelit Kemhan, Rabu (16/2), penyidik memeriksa satu saksi berinisial DB, mantan Komisaris Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).  Supardi menyebutkan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan keperluan administrasi untuk diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil). Sesuai dengan keputusan Jaksa Agung yang memerintahkan perkara Satelit Kemhan diselesaikan secara koneksitas, karena melibatkan unsur sipil dan militer.  “Mudah-mudahan minggu depan bisa kita serahkan kepada Jampidmil,” kata Supardi.  Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Senin (14/2), telah memerintahkan penanganan perkara dugaan pidana korupsi Proyek Satelit Kemhan 2012-2021 ditangani secara koneksitas.

Tiga Orang Dicekal Terkait Perkara Korupsi Satelit Kemenhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal Bupati Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid ke luar negari, untuk enam bulan ke depan. Hal ini setelah KPK melayangkan surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.  "Dalam rangka mempercepat proses penyidikan, KPK pada tanggal 7 Oktober 2021, benar telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kumham RI untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhitung mulai 7 Oktober 2021 hingga selama 6 bulan ke depan terhadap satu orang saksi atas nama AW (Abdul Wahid) terkait perkara dugaan TPK suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021-2022," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (27/10).   Ali menyampaikan, tindakan pencegahan ke luar negeri ini diperlukan, agar saat dilakukan pengumpulan alat bukti oleh Tim Penyidik, khususnya ketika dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, yang bersangkutan tetap berada di Indonesia dan kooperatif memenuhi panggilan.  Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid pernah menjalani pemeriksaan di KPK pada Jumat (1/10) lalu. Abdul Wahid memilih bungkam dari sejumlah pernyataan yang dilontarkan awak media.   Dalam perkaranya, KPK baru menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka terjerat dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan pada 2021-2022.  Ketiga tersangka itu yakni, pelaksana tugas (Plt) Kadis PU pada Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Maliki, serta dua pihak swasta Marhaini selaku Direktur CV Hanamasa dan Fachriadi selaku Direktur CV Kalpataru. KPK menduga, Maliki menerima komitmen fee 15 persen dari pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan pada 2021-2022.   Maliki diduga telah lebih dulu memberikan persyaratan lelang kepada Direktur CV Hanamas, Marhaini dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi. Terdapat dua proyek yang diduga dimainkan oleh Maliki. Proyek itu yakni terkait dengan rehabilitasi jaringan irigasi Desa Kayakah senilai Rp 1,9 miliar. Serta, rehabilitasi jaringan irigasi Desa Karias Dalam senilai Rp 1,5 miliar.  Maliki juga diduga mengatur pemenang proyek. Padahal, terdapat banyak peserta lelang yang ingin mengikuti pengadaan jaringan irigasi tersebut. Perusahaan Marhaini dan Fachriadi yang sudah memenangkan proyek harus langsung membayar komitmen fee yang ditetapkan oleh Maliki. Alhasih, Maliki diduga telah menerima uang selama dua kali, dari kedua penyuap itu melalui ajudannya. Sejumlah Rp170 juta dan Rp175 juta dalam bentuk tunai.  Marhaini dan Fachriadi selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP.   Maliki selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 64 KUHP Jo Pasa 65 KUHP.

KPK Cekal Bupati Hulu Sungai Utara ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ilustrasi-harun-masiku.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bungkam, saat ditanya terkait status pencekalan daftar pencarian orang (DPO) tersangka pergantian antarwaktu Anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku. Terlebih, Harun kini telah masuk ke dalam red notice Interpol Polri sebagai buron internasional.  Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imugrasi, Angga tak menggubris konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com, terkait status pencekalan Harun Masiku pada Senin (6/9). Terlebih, penyidik KPK nonaktif Ronald Sinyal mengungkapkan, kalai Harun Masiku masih berada di Indonesia pada Agustus 2021 lalu.  "Info yang saya punya, Agustus kemarin masih di Indonesia," kata Ronald dikonfirmasi, Senin (6/9).  Meski diduga tahu keberadaan Harun, Ronald tidak bisa menangkap buron kasus PAW Anggota DPR RI periode 2019-2024. Karena berstatus nonaktif imbas dari Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021, perihal tindak lanjut bagi pegawai yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).  Polemik pencarian Harun Masiku pun telah dimasukan ke dalam red notice interpol Polri. KPK telah mengirimkan surat ke National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia agar dapat diterbitkan pada Senin (31/5) lalu.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, langkah penerbitan red notice perlu dilakukan untuk segera menangkap Harun Masiku. Sehingga bisa menyelesaikan proses hukum yang menjerat mantan Caleg PDI Perjuangan itu.  "Upaya ini dilakukan agar DPO segera ditemukan, sehingga proses penyidikan perkara dengan tersangka HM tersebut dapat segera di selesaikan," ucap Ali, Rabu (2/6) lalu.  Meski telah masuk ke dalam red notice interpol, nama Harun tak tercatat dalam daftar red notice. Menurut Ali, penerbitan nama dilakukan jika ada permintaan dari negara lain.  "Jadi, kalau ada permintaan dari negara lain memang dicantumkan dalam interpol NCB Indonesia. Kalau dari permintaan dalam negeri Indonesia sendiri itu tidak dicantumkan, tetapi bisa diakses oleh seluruh anggota interpol terkait hal itu," ujar Ali.  Ali menyampaikan, meski tidak dipublikasikan data red notice Harun Masiku. Tetapi tetap dapat diakses melalui anggota interpol maupun penegak hukum melalui sistem jaringan interpol.  "Jadi, tidak terpublikasinya di dalam website tersebut tentu tidak mengurangi upaya pencarian buronan tersebut karena negara-negara lain masih bisa mengaksesnya," klaim Ali menandaskan. Sebagaimana diketahui, tersangka Harun Masiku sudah 17 bulan menjadi DPO KPK. Harun yang merupakan mantan Caleg PDI Perjuangan ini ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, dan Saeful Bahri.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun Masiku dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Wahyu dan Agustiani telah divonis dalam kasus ini. Mantan komisioner KPU itu divonis enam tahun penja, sedangkan Agustiani Tio divonis empat tahun penjara. Sementara itu, Saeful Bahri telah divonis satu tahun dan delapan penjara.  Saeful Bahri terbukti bersama-sama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan melalui mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Ketiganya telah dijebloskan ke Lapas untuk menjalankan hukuman pidana.

Imigrasi Bungkam Terkait Status Pencekalan Buronan Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/JKT_KPK-GELEDAH-RUMAH-DINAS-AZIS-SYAMSUDDIN_MIFTAHULHAYAT-3-891.jpg" alt="Tim penyidik KPK menggeledah Rumah Dinas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, di Jalan Denpasar, Jakarta, Rabu (28/4/2021). Penggeledahan ini terkait kasus suap yang melibat Walikota Tanjungbalai M.Syahrial terhadap penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju sebesar" width="100%">
<figcaption>Tim penyidik KPK menggeledah Rumah Dinas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, di Jalan Denpasar, Jakarta, Rabu (28/4/2021). Penggeledahan ini terkait kasus suap yang melibat Walikota Tanjungbalai M.Syahrial terhadap penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju sebesar</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gerakan Pemuda (GP) Ansor meminta kasus pencekalan dan pencegahan ke luar negeri (LN) yang dilakukan KPK terhadap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin tidak dimaknai secara berlebihan.  Ansor menilai, kasus pencekalan terkait dugaan kasus suap penyidik KPK oleh Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial harus diposisikan pada kerangka hukum.  Ketua PP GP Ansor Luqman Hakim mengatakan, langkah yang dilakukan KPK dilindungi oleh undang-undang. Untuk itu, kasus tersebut perlu ditafsirkan secara berlebihan, termasuk politis.  “Biarkan hukum bekerja dengan baik, beri kesempatan penyidik KPK untuk membuktikan kasus ini agar semuanya gamblang,” ujar Luqman di Jakarta, Jumat (30/4).  Menurut Luqman, langkah KPK mencegah dan menangkal Azis Syamsuddin juga bagian menjunjung tinggi prinsip persamaan semua orang di mata hukum (equality before the law). Upaya ini harus mendapat dukungan bersama agar upaya penegakan hukum di negara Indonesia juga bisa berjalan dengan baik.  Selain memberi ruang kepada KPK, Luqman juga meminta publik untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Azis Syamsuddin. Dengan demikian, jangan sampai upaya KPK ini justru dimaknai untuk menjatuhkan nama pribadi, partai atau kelompok tertentu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/04/2021/firli-benarkan-kpk-geledah-rumah-dinas-dan-ruangan-azis-syamsuddin/">Firli Benarkan KPK Geledah Rumah Dinas dan Ruangan Azis Syamsuddin</a>  “Kita semua harus dewasa menyikapi masalah ini dalam kerangka membangun bangsa yang bersih, terangnya.  Azis yang juga politikus Partai Golkar dilarang bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan sejak 27 April 2021. Surat permohonan pencegahan Azis Syamsuddin untuk bepergian ke luar negeri pun telah dikirim KPK ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

GP Ansor Minta Hormati Proses Hukum Atas Pencekalan Azis Syamsuddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Warga berada kantor pelayanan pajak yang untuk melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode se" width="100%">
<figcaption>Warga berada kantor pelayanan pajak yang untuk melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode se</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengusutan kasus suap yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) terus bergulir. Dua pegawai yang diduga terlibat kasus tersebut telah dicekal. Mereka dilarang bepergian ke luar negeri.  Pencekalan itu disampaikan Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM) Arya Pradhana Anggakara kemarin (4/3).  ’’Pencegahan dilakukan sejak 8 Februari 2021. Atas permintaan KPK,’’ terangnya.  Ada dua orang yang dicekal. Namun, identitas dua orang itu belum disebutkan secara detail. Yang pasti, mereka adalah aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Ditjen Pajak Kemenkeu. Arya hanya bersedia menyebut inisial dua orang itu. Yakni, APA dan DR.  Selain dua ASN tersebut, Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM mencegah empat orang lainnya bepergian ke luar negeri atas permintaan KPK. ”Empat orang lainnya adalah RAR, AIM, VL, dan AS,” imbuhnya. Dengan demikian, total ada enam orang yang dicekal. Masa pencegahan itu berlaku sampai 5 Agustus tahun ini.  Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan membebastugaskan pegawai DJP yang terlibat dugaan suap. Setelah pengumuman itu, nama Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Angin Prayitno Aji hilang dari situs resmi DJP.  Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Angin terakhir melaporkan harta kekayaan pada Februari 2020 untuk tahun pelaporan 2019. Pria 59 tahun itu diketahui memiliki harta sebanyak Rp 18,62 miliar. Terdiri atas tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, serta harta bergerak lainnya. Perinciannya, tiga bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan senilai Rp 14,9 miliar. Selain itu, dia tercatat memiliki tiga mobil. Yakni, Volkswagen Golf, Honda Freed, dan Chevrolet Captiva Jeep. Kemudian, harta bergerak lainnya senilai Rp 1,09 miliar.  Angin juga diketahui memiliki kas dan setara kas sejumlah Rp 2,2 miliar dan harta lainnya sejumlah Rp 23,3 juta. Dia diketahui merupakan pejabat karier di DJP. Sebelum menjabat direktur ekstensifikasi dan penilaian, Angin pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di DJP. Antara lain, kepala Kanwil DJP Jawa Barat II pada 2014 dan kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat pada 2016. Kemudian berlanjut menjabat direktur pemeriksaan dan penagihan DJP sejak Mei 2016.  Dia diketahui merupakan lulusan sarjana ekonomi jurusan perusahaan dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, pada 1988. Angin juga memiliki gelar master of arts in economic dari Concordia University, Kanada, pada 1996. Pada 2006, dia menyelesaikan program S-3 manajemen bisnis di Universitas Padjadjaran, Bandung. Namun, hingga kemarin KPK belum bersedia menyebutkan apakah inisial APA yang dicekal adalah Angin. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa penyidikan sedang berjalan. KPK akan mengumumkan para tersangka saat mereka ditetapkan sebagai tahanan oleh penyidik.  Menurut Alex, pihaknya bukan tidak ingin menyampaikan kasus tersebut secara lebih gamblang. Dia beralasan menunggu penyidik melaksanakan tugas. Dia memastikan, pada waktunya KPK pasti mengumumkan kasus tersebut kepada masyarakat. Saat ini pimpinan KPK tidak ingin mengganggu kerja-kerja yang tengah dilaksanakan penyidik. ”Supaya teman-teman penyidik tidak terganggu dengan kegiatan pemeriksaan dan pencarian barang bukti,” terang dia.  Pria berlatar belakang hakim ad hoc itu pun mengingatkan kembali seluruh wajib pajak. Alex meminta mereka tidak berbuat curang. Apalagi sampai melakukan suap. Sebab, penegak hukum, termasuk KPK, sudah pasti akan bergerak menindak mereka. ”Dugaan tindak pidana korupsi (di DJP Kemenkeu) terjadi karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak,” jelasnya. Karena itu, dia mengimbau semua wajib pajak patuh.  Jangan sampai, kata Alex, wajib pajak melakukan suap karena ingin membayar pajak lebih rendah daripada kewajiban. ”Bayarlah pajak sesuai ketentuan,” tegasnya. Apalagi, Maret dan April merupakan waktu melapor SPT. ”Kalau tidak puas dengan hitungan dari aparat pajak, ada upaya hukum, yaitu mengajukan keberatan. Kalau keberatan tidak diterima, bisa ajukan banding. Itu mekanismenya,” beber dia. Bukan malah menyuap pegawai DJP Kemenkeu agar kewajiban pajaknya dikurangi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/03/2021/kpk-usut-suap-pejabat-ditjen-pajak/">KPK Usut Suap Pejabat Ditjen Pajak</a>  Terpisah, anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mendorong dilakukan reformasi birokrasi oleh Kemenkeu.  Reformasi birokrasi, lanjut dia, perlu dilakukan sebagai pertanggungjawaban pimpinan untuk menekan tindakan koruptif hingga lini terbawah. Apabila ada pegawai yang diketahui korupsi, pimpinannya pun harus bertanggung jawab. Bila perlu, pimpinan dicopot dari jabatannya karena dinilai tak bisa mengawasi dan memberikan teladan yang baik bagi pegawai.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Higq47bH5Qg

Imigrasi Cekal Dua Pejabat Ditjen Pajak Sejak 8 Februari 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/tersangka-jiwasraya.jpg" alt="Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro (rompi pink) usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung di gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (21/1/2020). Benny Tjokrosaputro yang menjadi tahanan Kejaksaan Agung menjalani peme" width="100%">
<figcaption>Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro (rompi pink) usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung di gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (21/1/2020). Benny Tjokrosaputro yang menjadi tahanan Kejaksaan Agung menjalani peme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penetapan Joko Hartono Tirto sebagai tersangka kasus PT Asuransi Jiwasraya sempat dipertanyakan. Walau perannya sudah dijelaskan, Kejagung sebelumnya tidak mengungkap apakah Joko dalam daftar yang dicegah ke luar negeri.  Pencekalan itu baru diumumkan setelah direktur PT Maxima Integra Group tersebut memakai rompi merah muda. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Febrie Ardiansyah menerangkan bahwa ada tiga orang tambahan yang masuk daftar cekal ke luar negeri. Selain Joko, ada dua orang berinisial PR dan BM. Karena itu, saat ini total yang dicekal dan bukan tersangka sepuluh orang.  Penambahan daftar cekal itu, menurut Febrie, cukup penting lantaran ada banyak pihak yang masih berkemungkinan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Pihak-pihak itu terutama adalah pejabat perusahaan manajemen investasi dan nomine atau pihak yang dipinjam namanya oleh tersangka. ”Kita ada target dengan masa penahanan, kita tidak mau kehilangan saksi-saksi kunci karena masa penahanan habis, sehingga kita lakukan pencekalan,” jelas Febri.  Dia menambahkan, ada dugaan bahwa nomine bisa mencapai ratusan orang. ”Kalau nomine itu seluruhnya banyak, ada ratusan bisa. Ini yang kita indikasi sudah jelas akan kita panggil, tapi belum seluruhnya,” paparnya. Dalam pemeriksaan sehari, biasanya penyidik JAM Pidsus memeriksa sekitar tiga hingga lima orang yang ditengarai menjadi nomine.  Kualifikasinya berbeda-beda. Febrie menerangkan, ada nomine yang memang hanya dipakai namanya untuk kepentingan pribadi tersangka. Namun, ada juga yang diduga menerima keuntungan dari peminjaman namanya tersebut. Jadi, peran nomine tidak bisa dipukul rata. ”Tetapi, memang nomine ini pasti ada hubungannya dengan kedua tersangka, yaitu HH (Heru Hidayat) dan BT (Benny Tjokrosaputro),” lanjutnya.  Penyidik memeriksa lima saham yang diduga berkaitan dengan Joko dan Heru. Sebelumnya, Febrie menyatakan bahwa dugaan tindak pelanggaran keduanya tidak terpisahkan. Lima saham yang dimaksud terkait dengan TRAM, IKP, SMRU, MYRX, dan LJGP. ”Tetap masih di situ. Tapi, peran dia banyak, beberapa transaksi dia semua lah,” jelas Febrie.

Kasus Dugaan Korupsi Jiwasraya, Kejagung Cekal Tiga Orang Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/KETERANGAN-PERS-OTT-PT-ANGKASA-PURA-II-DERY-RIDWANSAH-7.jpg" alt="Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah dua orang pihak swasta bepergian ke luar negeri terkait kasus suap impor ikan. Kedua orang itu merupakan Advisor K-Value Managing Partner Cana Asia Limited, Desmon Previn dan Richard Alexander Anthony.  "KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap dua orang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (26/9).  Febri menuturkan, pencegahan keluar negeri itu dilakukan selama enam bulan. Penyidik perlu mendalami kasus suap inpor ikan yang melibatkan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dengan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera, Mujib Mustofa.  "Pelarangan ke luar negeri dilakukan selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 25 September 2019," ucap Febri.  Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Dirut Perum Perindo Risyanto Suanda dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera, Mujib Mustofa. Risyanto diduga menerima suap sebesar USD 30 ribu dari Mujib.  Suap diduga diberikan agar perusahaan Mujib tetap bisa mengimpor 250 ton ikan dengan menggunakan kuota impor milik Perum Perindo. BUMN tersebut memang punya hak untuk impor ikan bila sudah mengantongi rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan izin dari Kemendag.  Diduga, ada kesepakatan antara Mujib dan Risyanto mengenai besaran fee yang akan diterima Risyanto apabila impor itu dilakukan. Fee itu sebesar Rp 1.300 per kilogram. Selain itu, KPK juga sedang mendalami dugaan penerimaan uang yang diterima Risyanto dari perusahaan importir lainnya sebesar USD 30 ribu dan SGD 80 ribu.  Sebagai pihak yang diduga pemberi Mujib disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sedangkan, sebagai pihak yang diduga penerima Risyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Terkait Kasus Impor Ikan, KPK Cegah 2 Pihak Swasta Keluar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/jadi-tersangka-adik-wagub-sumut-dicekal-ke-luar-negeri_m_.jpg" alt="Musa Idishah alias Dodi (tengah) saat berada di Mapolda Sumut." width="100%">
<figcaption>Musa Idishah alias Dodi (tengah) saat berada di Mapolda Sumut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musa Idishah, adik Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah (Ijeck) dicekal untuk bepergian keluar negeri. Menyusul <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/02/2019/ketum-pbnu-ahmad-dhani-sudah-menyakiti-nu" target="_blank">statusnya sebagai tersangka</a> kasus dugaan perubahan hutan lindung menjadi kebun sawit.&nbsp; Pencekalan ini dilakukan setelah Polda Sumatera Utara mengetahui niatan Dodi, begitu dia akrab disapa akan berangkat ke luar negeri. Soal pencekalan itu sudah dibenarkan Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto. "Dodi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/02/2019/ketum-pbnu-ahmad-dhani-sudah-menyakiti-nu" target="_blank">sudah kita cekal </a>sejak kemarin," kata Agus, Minggu (17/2).&nbsp; Kapolda menegaskan, jika pencekalan itu menjadi kewenangan penyidik dari Direktorat Resrse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). "Kalau saya nggak bisa ngatur (penyidik). Saya hanya bisa intervensi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/02/2019/ketum-pbnu-ahmad-dhani-sudah-menyakiti-nu" target="_blank">kalau mereka salah</a>. Tapi kalau sudah benar, saya itu nggak punya kewenangan apa-apa," jelasnya. Terpisah, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut Kombes Rony Samtana menerangkan, pencekalan itu dilakukan sesaat ketika Dodi hendak <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/02/2019/ketum-pbnu-ahmad-dhani-sudah-menyakiti-nu" target="_blank">berangkat ke Malaysia.&nbsp;</a> "Kita mendapatkan informasi kalau yang bersangkutan akan ke luar negeri. Sehingga kemudian <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/02/2019/ketum-pbnu-ahmad-dhani-sudah-menyakiti-nu" target="_blank">dilakukan pencekalan</a>," terangnya. Alasan Dodi pergi ke Malaysia, kata dia, karena ingin melakukan pengobatan. Namun begitu, Rony menyebutkan, kepolisian tidak berkenan mengizinkannya, untuk <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/02/2019/ketum-pbnu-ahmad-dhani-sudah-menyakiti-nu" target="_blank">mengantisipasi risiko </a>yang mungkin bisa terjadi. "Untung anggota tahu. Makanya langsung dicekal," pungkasnya.&nbsp;

Jadi Tersangka, Adik Wagub Sumut Dicekal ke Luar Negeri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pencekalan

Berita Terkini