<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/PERTAMINA-17-E-3374067590.jpg" alt="Program TJSL SEHATI &ndash; Sehat Anak Tercinta dan Ibu, Pertamina menjangkau lebih dari 33.000 penerima manfaat melalui layanan posyandu dan edukasi gizi di wilayah operasi perusahaan/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Program TJSL SEHATI &ndash; Sehat Anak Tercinta dan Ibu, Pertamina menjangkau lebih dari 33.000 penerima manfaat melalui layanan posyandu dan edukasi gizi di wilayah operasi perusahaan/(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di ruang pelayanan kesehatan, seorang bayi dibaringkan hati-hati di atas alat pengukur panjang badan. Para tenaga kesehatan&mdash;dari kader posyandu hingga petugas puskesmas&mdash;bekerja bergandengan tangan memastikan setiap detail tumbuh kembang sang anak tercatat dengan benar. Di balik masker dan kerudung mereka, terpancar keseriusan yang sama: memastikan tidak ada satu pun balita yang luput dari perhatian gizi dan pemantauan kesehatan. Pemandangan itu terlihat dari bilik-bilik di lembaga pemasayarakatan perempuan (LPP) Kelas II A Kota Palembang. Sebanyak 20 perempuan binaan LPP dalam kelompok Srikandi Mandiri yang dibimbing Pertamina Integrated Terminal Palembang, menanam dan mengolah hasil hidroponik menjadi biskuit bayam merah serta nugget tempe sayur. Olahan kemudian disalurkan sebagai pemberian makanan tambahan (PMT) untuk anak-anak di Puskesmas Keramasan dan Puskesmas Mariana. Sementara itu kelompok hidroponik di Kelurahan Mariana memproduksi abon lele dan pempek sayur. Sejak 2023, kedua kelompok ini telah menghasilkan 760 paket PMT, dan tahun ini menyalurkan 60 paket makanan bergizi ke dua puskesmas binaan. Berdasarkan data kelurahan, terjadi penurunan kasus stunting hingga 57 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kolaborasi menjadi kata kunci. "Percepatan penurunan stunting harus kita kawal dan kita keroyok bersama," menjadi pembuka arahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Rakornas PPS) 2025 di Kementerian Kesehatan, Rabu, 12/11. Keroyokan bersama multi pihak itu berbuah penurunan stunting nasional hingga 19,8%, pertama dalam sejarah Indonesia di bawah angka 20%. Kolaborasi multi pihak menurunkan stunting, diapresiasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). PT Pertamina (Persero) menerima Penghargaan Mitra Pentahelix Kategori BUMN atas dampak nyata dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), yang diserahkan Menteri Kemendukbangga sekaligus Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd. dan disaksikan oleh Wakil Presiden RI. Vice Presiden Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Pertamina untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menekan angka stunting di Indonesia. &ldquo;Pertamina percaya bahwa keberhasilan percepatan penurunan stunting hanya dapat dicapai melalui kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Kami akan terus menghadirkan program yang berdampak langsung, menguatkan gizi keluarga, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat,&rdquo; ujarnya. Melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) SEHATI &ndash; Sehat Anak Tercinta dan Ibu, menjangkau lebih dari 33.000 penerima manfaat melalui layanan posyandu dan edukasi gizi, membantu 16.587 balita dengan tambahan nutrisi, serta memperkuat 143 posyandu di wilayah operasi perusahaan. Selain itu, 40 rumah tidak layak huni telah diperbaiki, memberikan akses hunian sehat bagi 256 orang dan 35 anak berisiko stunting. Serta menghadirkan 85 sarana air bersih dan MCK bagi lebih dari 12.000 jiwa. Elnara, kader posyandu di Puskesmas Mariana, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Pertamina membawa perubahan besar. &ldquo;Dukungan ini sangat membantu kami. Tidak hanya makanan tambahan, tapi juga pendampingan bagi ibu-ibu tentang pentingnya gizi balita. Kami melihat perubahan nyata pada anak-anak penerima manfaat,&rdquo; ujarnya. Selain di Palembang, PT Pertamina EP (PEP) Ramba Field juga menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan masyarakat melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bertajuk SIMBA KUAT (Sinergi Ramba Field Menuju Keluang Bersih dan Sehat) di Desa Keluang, Kabupaten Banyuasin. Program ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memastikan masyarakat sekitar wilayah operasi dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan mampu menjaga keberlanjutan lingkungannya. Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social &amp; Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Penghargaan BKKBN menjadi dorongan bagi Pertamina untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menekan angka stunting di Indonesia.

Pertamina SEHATI Cegah Anak Bangsa dari Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/BAZNAS-31-2101274828.jpg" alt="BAZNAS RI melakukan kerja sama Sedekah Penjualan Produk dengan PT Tentang Anak Bahagia. Sedekah akan digunakan untuk program pemberdayaan ayam petelur sebagai upaya pencegahan stunting/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>BAZNAS RI melakukan kerja sama Sedekah Penjualan Produk dengan PT Tentang Anak Bahagia. Sedekah akan digunakan untuk program pemberdayaan ayam petelur sebagai upaya pencegahan stunting/(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI melakukan kerja sama Sedekah Penjualan Produk dengan PT Tentang Anak Bahagia. Sedekah tersebut akan digunakan untuk program pemberdayaan ayam petelur sebagai upaya pencegahan stunting. Peluncuran kerja sama dihadiri oleh Direktur Pengumpulan BAZNAS RI, Fitriansyah Agus Setiawan, bersama CEO Tentang Anak, dr. Mesty Ariotedjo, Sp.A., MPH. Kota Bogor, Kamis (29/7/2025). Dalam sambutannya, Direktur Pengumpulan BAZNAS RI, Fitriansyah Agus Setiawan menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara BAZNAS dan Tentang Anak yang memiliki misi yang sama dalam pencegahan stunting. &ldquo;Ini bukan hanya tentang kerja sama, tapi pemberdayaan yang berkelanjutan yang mana hasilnya disedekahkan kembali untuk pemenuhan gizi anak-anak. Ini sejalan dengan semangat zakat produktif dan ketahanan pangan umat,&rdquo; ujar Fitriansyah. Fitriansyah menambahkan, BAZNAS akan terus mendorong program berbasis kolaborasi yang memperkuat aspek kemandirian masyarakat, khususnya dalam penanggulangan masalah stunting yang masih menjadi tantangan nasional. Secara terpisah, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, H. Rizaludin Kurniawan, M.Si, CFRM, menambahkan, program ini merupakan bentuk inovasi filantropi zakat yang berpadu dengan pendekatan kesehatan masyarakat. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/BAZNAS-31-B-4286076539.jpg" alt="BAZNAS RI melakukan kerja sama Sedekah Penjualan Produk dengan PT Tentang Anak Bahagia. Sedekah akan digunakan untuk program pemberdayaan ayam petelur sebagai upaya pencegahan stunting/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>BAZNAS RI melakukan kerja sama Sedekah Penjualan Produk dengan PT Tentang Anak Bahagia. Sedekah akan digunakan untuk program pemberdayaan ayam petelur sebagai upaya pencegahan stunting/(Istimewa).</figcaption>
</figure> &ldquo;Kami berharap pendekatan pemberdayaan seperti ini bisa direplikasi di banyak wilayah. Ini bukan bantuan satu arah, melainkan ekosistem saling menguatkan antara ekonomi keluarga dan pemenuhan gizi anak,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, CEO Tentang Anak, dr. Mesty Ariotedjo, Sp.A., MPH., menjelaskan, kerja sama ini dirancang sebagai model intervensi stunting yang berbasis komunitas dan berkelanjutan. &ldquo;Bagi Tentang Anak, mendampingi keluarga bukan hanya soal edukasi, tapi tentang memberi setiap anak peluang yang adil untuk tumbuh maksimal. Satu telur per hari mungkin terlihat sederhana, namun itulah langkah kecil yang bisa membuka jalan menuju masa depan anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan tumbuh optimal,&rdquo; ujar dr. Mesty Ariotedjo, Sp.A, MPH. Ia menambahkan bahwa Tentang Anak telah menjalin kolaborasi sebelumnya dengan BAZNAS melalui penyaluran donasi 5.000 produk skincare bayi dan anak ke Palestina. Melalui kerja sama tersebut, Tentang Anak melihat langsung efektivitas dan kecepatan penyaluran bantuan oleh BAZNAS. &ldquo;Kolaborasi dengan BAZNAS menunjukkan bahwa solusi konkret bisa lahir dari sinergi yang tepat. Kami melihat dampaknya langsung di masyarakat, dan berharap program ini dapat direplikasi di berbagai daerah untuk menciptakan perubahan nyata bagi masa depan anak-anak Indonesia,&rdquo; tutup dr. Mesty.

BAZNAS RI bekerja sama dengan PT Tentang Anak Bahagia dalam rogram pemberdayaan ayam petelur sebagai upaya pencegahan stunting.

BAZNAS Kolaborasi dengan PT Tentang Anak Bahagia Jalankan Program Sedekah Penjualan Produk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/16/GIZI-SEIMBANG-378548272.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masalah stunting atau kekurangan gizi pada anak masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia. Karenanya, penanggulangan stunting dan peningkatan status gizi anak masih terus digalakkan dan menjadi fokus utama yang harus dikerjakan. Hal ini terwujud sebagai prioritas pemerintah dengan disusunnya Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024 dan meningkatkan status gizi anak dan perempuan di seluruh Indonesia. Namun demikian, penurunan angka stunting masih belum sesuai harapan. Program tersebut dinilai belum mengatasi tiga beban malnutrisi yaitu gizi kurang, defisiensi mikronutrien, dan gizi lebih, sebagaimana juga temuan Studi South East Asian Nutrition Surveys kedua (SEANUTS II) di Indonesia yang melibatkan 3.000 anak di 21 kabupaten/kota di 15 provinsi. Selain mendapati masih terjadi triple burden di Indonesia, studi SEANUTS II juga mendapati prevalensi stunting di perkotaan mencapai 20,6% dan di pedesaan mencapai 33,6%. Ahli Teknologi Pangan Intitut Pertanian Bogor (IPB) Purwiyatno Hariyadi mengatakan, susu menjadi minuman penting dalam pemenuhan gizi serta memberikan ruang besar dalam pemecahan masalah gizi yang dihadapi Indonesia. Susu merupakan bagian dari berbagai jenis pangan yang terdapat di dalam pedoman gizi seimbang yang disusun oleh pemerintah (Permenkes Nomor 41 tahun 2014) untuk dapat meningkatkan status gizi anak, perempuan, dan keluarga secara keseluruhan. Berdasarkan Best Practise di beberapa negara, susu juga mempunyai manfaat yang besar dalam membantu pemerintah menekan tiga beban masalah gizi, yaitu gizi kurang, defisiensi mikronutrien, dan gizi lebih, termasuk di dalamnya stunting, pada masa pertumbuhan anak. Pada usia dewasa hingga usia lanjut dapat mengurangi/menekan masalah osteoporosis/kekeroposan tulang dimana prevalensinya semakin meningkatkat seiring waktu. Karena itu, banyaknya perusahaan penghasil susu yang ada, kata dia, memiliki peran yang strategis dalam pembangunan gizi bangsa. Dirinya pun mengapresiasi pendirian pabrik susu di Cikarang yang dapat menyiapkan produk susu dalam berbagai format bagi anak dan keluarga Indonesia. &ldquo;Melalui penerapan teknologi produksi yang modern dan terkendali secara optimal, industri tidak hanya mampu menjamin keamanan pangan produk susu, tetapi juga menawarkan berbagai pilihan produk susu dengan nilai gizi dan mutu yang lebih beragam. Upaya ini sejalan dengan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui gizi yang optimal," kata Purwiyatno. Sementara itu, Ketua DPP PERSAGI Bidang Ilmiah, dan juga Dosen Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Jakarta II Marudut Sitompul mengatakan masyarakat dapat berpartisipasi aktif membantu pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pemenuhan zat gizi yang berkualitas melalui salah satu jenis pangan seperti susu. Oleh karena itu, kata dia, masyarakat perlu memahami pentingnya berbagai zat gizi yang terdapat di dalam susu yang diperlukan di setiap tahap kehidupan. "Dengan meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat akan membentuk pondasi bangsa yang kuat untuk menang," ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia, Andrew F. Saputro juga menyampaikan bahwa pabrik baru Cikarang akan menghasilkan produk-produk susu dalam berbagai format yang dibutuhkan keluarga Indonesia. &ldquo;Kapasitas produksi di pabrik baru yang lebih besar memungkinkan FFI memberikan akses ke lebih banyak konsumen di setiap tahap kehidupan mereka. Hal ini juga memperkuat keinginan FFI untuk lebih berperan dalam menyediakan gizi terpercaya bagi keluarga Indonesia,&rdquo; katanya. Pabrik FFI di Cikarang dibangun dengan fasilitas unggulan dan teknologi ramah lingkungan yang menerapkan standar produksi susu dunia menargetkan produksi hingga 1 miliar kilogram produk susu setiap tahunnya. Pembangunan pabrik baru menelan investasi Rp3,8 triliun dan akan meningkatkan penyerapan pasokan susu segar dalam negeri dari belasan ribu peternak sapi perah rakyat di Indonesia yang berarti turut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan peternak. &nbsp;

Susu menjadi minuman penting dalam pemenuhan gizi serta memberikan ruang besar dalam pemecahan masalah gizi yang dihadapi Indonesia.

Pentingnya Meminum Susu Cegah Stunting Pada Anak

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/STUNTING.jpg" alt="Ilustrasi stunting. Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stunting. Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, meminta pemerintah daerah buka-bukaan soal angka anak stunting di wilayah masing-masing. Caranya adalah dengan gencar melakukan penimbangan berat badan ke seluruh anak yang ada di daerah.&nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu menurutnya penting dilakukan agar terbuka seluruhnya informasi soal anak stunting. Dengan begitu, penanganan yang tepat dapat dilakukan mulai dari pencegahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemenkes melihat yang paling penting di stunting kita mau bekerja berbasis data, sama seperti waktu data covid, pandemi kemudian vaksin, data vaksinasi," kata Budi kepada wartawan, Selasa (25/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keterbukaan terhadap data, keberanian menerima kenyataan datanya seperti itu, itu penting," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi mengatakan bahwa salah satu daerah yang sudah melakukan itu adalah DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi mereka buka datanya semua, kenyataannya kok stunting, jadinya ketemu ya udah, habis itu juga di update stuntingnya ketemunya itu sebenarnya di export juga dari kabupaten kota tetangga DKI dan setiap bulan jadi naik," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita jadi tahu kan. Rapi bagusnya jadinya terbuka, kita urus itu," pungkas Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Penanganan kasus stunting pada anak membutuhkan transparansi data di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu agar penanganan dan pencegahan dapat segera dilakukan terhadap anak-anak yang rawan stunting. Setelah dibuka secara transparan, DKI Jakarta saja ternyata mencatat sementara ini ada ada sebanyak 36 ribu balita yang stunting alias bermasalah masukan gizinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Balita di Jakarta yang bermasalah gizi (stunting, gizi buruk, gizi kurang, underweight) total 36 ribu,&rdquo; ujar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada wartawan, Senin (24/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011803754/pejabat-bakti-kominfo-akui-terima-uang-rp-300-juta-dari-proyek-bts-untuk-beli-kendaraan">Pejabat Bakti Kominfo Akui Terima Uang Rp 300 Juta dari Proyek BTS untuk Beli Kendaraan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), ada sebanyak 798.107 balita di DKI Jakarta tergolong rawan gizi. Menurut arahan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Heru mengatakan bahwa pihaknya terus menggencarkan untuk melakukan penimbangan kepada seluruh balita tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pak Menteri tadi mengarahkan, dari 798 ribu itu semuanya harus ditimbang. Yang sekarang sudah tertimbang itu adalah 250 ribu-an (54,6%)," ungkapnya.</div> <div class="signature-text" style="color: #888888;"> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Kemenkes melihat yang paling penting di stunting kita mau bekerja berbasis data, sama seperti waktu data pandemi

Agar Penanganan Tepat, Menkes Budi Minta Pemda Tranparan Soal Data Anak Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/16/BAPANAS-2790749253.jpg" alt="Penyaluran bantuan pangan berupa telur dan daging ayam untuk keluarga berisiko stunting. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penyaluran bantuan pangan berupa telur dan daging ayam untuk keluarga berisiko stunting. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat berupa telur dan daging ayam yang ditujukan kepada 1,4 juta keluarga berisiko stunting (KRS). Bantuan yang disalurkan terdiri dari daging ayam beku ukuran 1 ekor karkas atau sekitar 0,9-1,1 kg dan 10 butir telur ayam. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan ini akan disalurkan bertahap selama tiga bulan ke depan mulai April, Mei, dan Juni 2023. &ldquo;Untuk Tahap awal sebelum Idul Fitri ini bantuan akan disalurkan kepada 78 ribu KRS yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Barat. Secara keseluruhan, total bantuan sendiri akan didistribusikan di 7 provinsi dengan 3 provinsi lainnya yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat,&rdquo; kata Arief dalam keterangan tertulis, Minggu (16/4). Arief memastikan data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang menerima bantuan telah sesuai dengan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Untuk tahap pertama, penyaluran akan dilakukan kepada sekitar 68 ribu KRS yang berada Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Kebumen, Banyumas, dan Banjarnegara. Lalu, di Provinsi Jawa Timur akan disalurkan kepada sekitar 6 ribu KRS yang berlokasi di Mojokerto, di Provinsi Banten akan disalurkan kepada sekitar 2 ribu KRS yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan. Sementara di Provinsi Jawa Barat akan disalurkan kepada sekitar 2 ribu KRS yang berlokasi di Cirebon, Bekasi, dan Bogor. "Kita mulai distribusikan hari ini mengingat momentum lebaran sebentar lagi tiba dan masyarakat tentunya sangat membutuhkan bantuan tersebut. Bantuan ini diharapkan dapat menekan lonjakan inflasi di tengah naiknya permintaan bahan pangan menjelang lebaran," jelasnya. Arief membeberkan bantuan pangan berupa telur dan daging ayam ini dilakukan sebagai upaya menurunkan kerawanan pangan dan gizi akibat kurangnya asupan protein bagi masyarakat khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, dilakukan sebagai upaya membangun ekosistem pangan yang terintegrasi di mana sinergi hulu-hilir dapat terjaga. Di sisi hulu hasil produksi petani peternak dan nelayan dapat terserap melalui peran BUMN Pangan sebagai offtaker. Sementara di hilirnya berbagai program pemerintah seperti pengentasan stunting dan pengentasan daerah rentan rawan pangan dapat tereksekusi dengan baik. &ldquo;Dengan terselenggaranya program bantuan ini kita berharap dapat turut membantu sedulur-sedulur peternak di hulu dan membantu masyarakat kurang protein di hilir,&rdquo; bebernya. Arief mengatakan, kegiatan ini terlaksana melalui kolaborasi yang baik antar pihak. Dalam penyediaan produk telur dan daging ayam dioptimalkan oleh BUMN Holding Pangan ID FOOD. Sedangkan untuk pendistribusiannya melalui PT Pos Indonesia. "Sedangkan untuk pengawasan di lapangan, ada satgas pangan yang bertugas. Oleh karena itu masyarakat dipersilahkan untuk melapor ke satgas pangan apabila dalam pelaksanaannya ditemukan hal-hal yang menyimpang," tandasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sumber foto: Istimewa &nbsp; Penyaluran bantuan pangan berupa telur dan daging ayam untuk keluarga berisiko stunting.

Keluarga Berisiko Stunting (KRS) penerima bantuan telah sesuai dengan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Pemerintah Salurkan Bantuan Telur dan Daging Ayam ke 1,4 Juta Keluarga Berisiko Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Muhadjir-Pencegahan-Stunting-.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), mengeluarkan kebijakan baru dalam rangka menangani masalah stunting. Lembaga yang digawangi Muhadjir Effendy ini, memerintahkan agar penimbangan bayi di posyandu tak dilakukan enam bulan sekali. Penimbangan wajib dilakukan sebulan sekali.  Menurut Muhadjir Effendy, penimbangan bayi setiap bulan akan menghasilkan data yang lebih akurat dan tepat sasaran untuk deteksi dan pencegahan stunting. Selain itu, intervensi pencegahan stunting stadium lima pun dapat dilakukan lebih maksimal. Baik dari segi intervensi spesifik dan segi gizi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BKKBN, maupun intervensi sensitif yang meliputi persoalan sanitasi dan lingkungan oleh kementerian terkait.  Guna mendukung program ini, kata dia, Kemenkes tengah melakukan percepatan pemenuhan alat antropometri atau alat pengukuran dan penimbangan bayi di posyandu-posyandu. Termasuk, penyaluran alat USG di puskesmas-puskesmas seluruh Indonesia.  "Ini dilakukan guna mendapatkan umpan balik. Sehingga, berdasarkan hasil dari penimbangan dan pengukuran itu kita bisa melaksanan intervensi secara lebih cermat, tepat dan memiliki presisi tinggi," ujarnya dalam acara Launching Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi untuk Percepatan Penurunan Stunting di Kantor Kemenko PMK, Selasa (28/2).  Menko juga meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan program berjalan dengan baik. Terutama, pemerintah daerah (pemda) yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Dengan begitu, target penurunan stunting di tiap daerah dan mencapai target penurunan stunting nasional sebesar 14 persen bisa terwujud tahun depan.  Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, dalam melakukan intervensi stunting ada dua titik penanganan penting. Yakni, intervensi sebelum lahir dan intervensi setelah lahir.  Sebelum lahir ini, kata dia, bahkan dimulai sejak calon ibu belum hamil. Yakni, dengan melakukan pengecekan darah untuk mengetahui calon ibu anemia atau tidak. Jika anemia harus minum tablet tambah darah. Kemudian, saat hamil, ibu bisa memastikan kondisi janin dengan melakukan USG. Saat janin terdeteksi pertumbuhan kurang maka harus diintervensi dengan memperbanyak konsumsi protein hewani. "Kontribusi intervensi sebelum lahir penting sekali," tegasnya.  Kemudian, untuk intervensi pasca lahir dapat dilakukan dengan pengukuran berat badan dan lingkar kepala bayi. Di mana dulunya dilakuka enam bulan sekali kini berubah menjadi sebulan sekali.  Dia mewanti-wanti agar ibu dan petugas posyandu cermat. Apabila anak dalam dua bulan tidak mengalami kenaikan berat badan maka harus dibawa ke puskesmas untuk diberikan vitamin. Lalu, bila sudah stadium 5 harus dibawa ke dokter gizi di rumah sakit untuk diintervensi lebih lanjut.  "Jangan tunggu sampai stunting. Karena hanya 20 persen yang bisa kembali sembuh. Itu pun sudah dengan intervensi luar biasa," ungkapnya.  Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kelala daerah bisa fokus dalam penanganan dan pencegahan stunting di daerahnya. Dia tidak mau jika kepala daerah sibuk mengurusi tahun politik saja. Mengingat, sebagian besar kepala daerah merupakan kader parpol atau diusunb oleh parpol.  "Kita tidak ingin adanya tahun politik, terjadinya power struggle ini kemudian menegasikan atau meminggirkan program-program penting untuk bangsa atau untuk rakyat," tegasnya.  Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya akan mengubah mindset tersebut dengan menjadikan program stunting sebagai penilaian atas elektabilitas kepala daerah. Bagi daerah yang berhasil menangani stunting akan diumukan secara resmi dan diberikan dana insentif daerah. Pengumuman ini juga akan dilakukan untuk daerah yang dinilai tidak mamsimal menangani stunting. "Ini akan menunjukkan bapak ibu kepala daerah layak dipilih lagi, layak dipilih, atau tidak. Karena penilian itu sangat berpengaruh pada elektabilitas," ungkapnya.  Nantinya, evaluasi penanganan stunting oleh pemerintah daerah bakal dilakukan rutin. Maksimal tiga bulan sekali.

Cegah Stunting, Bayi Wajib Ditimbang Tiap Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/koran-5.jpg" alt="Luh Gede Pradnyawati, Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa" width="100%">
<figcaption>Luh Gede Pradnyawati, Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa</figcaption>
</figure>BANYAK negara di dunia mengalami permasalahan gizi ganda yaitu stunting, wasting dan overweight pada anak balita, dan Indonesia termasuk salah satunya. Berdasarkan Global Nutrition Report tahun 2014, Indonesia merupakan negara dengan urutan ke–17 dari 117 negara yang memiliki masalah gizi kompleks stunting, wasting dan overweight.  Hal ini terbukti dengan masih tingginya prevalensi masalah gizi kurang (19,6%), stunting (37,2%) dan semakin meningkatnya masalah kegemukan pada balita (11,8%). Masalah kurang gizi pada anak bermula dari kurang gizi saat kehamilan yang mengakibatkan kemampuan kognitif yang rendah, berisiko stunting, serta pada usia dewasa berisiko menderita penyakit kronis.  Masalah gizi jika tidak ditangani akan menimbulkan masalah yang lebih besar, Indonesia dapat mengalami lost generation.  Untuk mengatasi permasalahan gizi ini, pada tahun 2010 PBB telah meluncurkan program Scalling Up Nutrition (SUN) yaitu sebuah upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan visi bebas rawan pangan dan kurang gizi (zero hunger and malnutrition), melalui penguatan kesadaran dan komitmen untuk menjamin akses masyarakat terhadap makanan yang bergizi.  Di Indonesia, Gerakan scaling up nutrition dikenal dengan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK) dengan landasan berupa Peraturan Presiden (Perpres) nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.  Untuk mencapai percepatan perbaikan gizi ini dibutuhkan dukungan lintas sektor. Kontribusi sektor kesehatan hanya menyumbang 30%, sedangkan sektor non kesehatan berkontribusi sebesar 70% dalam penangulangan masalah gizi. Dalam gerakan 1000 HPK telah dijelaskan bahwa untuk menanggulangi masalah kurang gizi diperlukan intervensi yang spesifik dan sensitif.  Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan seperti penyediaan vitamin, makanan tambahan, dan lainnya sedangkan intervensi sensitif dilakukan oleh sektor non kesehatan seperti penyediaan sarana air bersih, ketahanan pangan, jaminan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya.  Status ekonomi keluarga akan berpengaruh pada status gizi dalam keluarganya. Hal ini berkaitan dengan jumlah pasokan makanan yang ada dalam rumah tangga. Balita dengan keadaan rumah yang memiliki status ekonomi rendah akan lebih berisiko terjadi stunting.  Status ekonomi yang kurang akan berdampak terhadap status gizi anak, anak bisa menjadi kurus maupun pendek. Status ekonomi keluarga yang baik akan memperoleh pelayaan umum yang baik juga seperti pendidikan, pelayanann kesehatan, akses jalan dan yang lain, sehingga akan berpengaruh terhadap status gizi anak.  Intervensi spesifik merupakan kegiatan yang ditujukan langsung atau khusus pada kelompok sasaran tertentu seperti balita, ibu hamil, remaja putri, dan lainnya. Pada umumnya kegiatan ini dilakukan oleh sektor kesehatan.  Dalam The Lancet seri Ibu dan Anak menunjukkan bahwa terdapat 13 intervensi gizi yang telah terbukti dapat mengurangi masalah stunting sebesar sepertiga dari prevalensi di dunia, yaitu intervensi melalui suplementasi dan fortifikasi, mendukung pemberian ASI eksklusif, penyuluhan mengenai pola makan anak, pengobatan untuk kekurangan gizi akut, serta pengobatan infeksi. Intervensi ini terbukti menghasilkan manfaat yaitu pengurangan biaya dengan rasio 15,8 berbanding 1.  Selain intervensi yang ditujukan untuk balita, intervensi juga perlu ditujukan untuk ibu karena yang merawat anak-anak biasanya adalah ibu. Implikasi intervensi berupa pemberdayaan perempuan dan program pendidikan. Salah satunya melalui kelas pembelajaran untuk ibu, yaitu dimulai dari kelas ibu hamil.  Kelas ibu hamil adalah kelompok belajar ibu hamil dengan umur kehamilan antara 4 – 36 minggu dengan jumlah peserta maksimal 10 orang. Di kelas ini ibu hamil akan belajar bersama, diskusi dan tukar pengalaman tentang kesehatan Ibu dan anak (KIA) secara menyeluruh dan sistematis serta dapat dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan. Kelas ibu hamil difasilitasi oleh bidan/tenaga kesehatan dengan menggunakan paket Kelas Ibu Hamil yaitu Buku KIA, flip chart, pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil, pegangan fasilitator kelas ibu hamil dan buku senam ibu hamil.  Intervensi sensitif merupakan berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, sasarannya adalah masyarakat umum. Dalam kerangka konsep UNICEF penanganan masalah gizi diantaranya adalah melalui program pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, keterlibatan dunia usaha, penanganan konflik serta pelestarian lingkungan hidup.  Program–program ini merupakan potensi yang sangat besar untuk mengatasi kekurangan gizi dan memegang kunci untuk mengatasi sisa dua pertiga dari penyebab masalah stunting yang tidak dapat diselesaikan dengan intervensi gizi spesifik. Pada prakteknya dalam mengatasi masalah gizi, intervensi spesifik dan sensitif ini sebaiknya dipadukan agar penanganan masalah dilakukan sustainable atau berkelanjutan.  Sanitasi lingkungan memiliki hubungan secara tidak langsung terhadap masalah gizi. Ada beberapa bukti hubungan antara akses sanitasi dan stunting. Satu studi multi negara menunjukkan bahwa sanitasi berkontribusi terhadap penurunan prevalensi defisit asupan gizi pada anak-anak di perkotaan 22–53% dan di pedesaan sebesar 4–37%.  Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sanitasi yang kurang baik meningkatkan risiko anak mengalami stunting. Intervensi kebersihan (termasuk mencuci tangan, perawatan kualitas air, sanitasi, dan pendidikan kesehatan) berkontribusi pada pengurangan 2–3% masalah stunting.  Dalam penelitian lain ditemukan bahwa anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi air dan sanitasi kurang baik lebih sering mengalami diare daripada anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi air dan sanitasinya paling baik. Hal ini dimungkinkan karena infeksi subklinis yang berasal dari paparan lingkungan tercemar dan gizi dapat mengurangi kemampuan usus untuk mencegah organisme penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh.  *) Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa

Capaian Indikator Spesifik dan Sensitif Cegah Stunting di Tegallalang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/STUNTING.jpg" alt="Ilustrasi stunting. Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stunting. Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Stunting atau anak bertubuh kerdil bisa dicegah sejak masa usia kandungan dari usia nol hingga seribu hari pertama masa keemasan daya tumbuh kembang anak. Salah satunya dengan pemberian nutrisi bagi bumil dan dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif bagi bayi.  Pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 dengan tema 'Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting', baru-baru ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menekankan pentingnya peran keluarga dalam mencegah stunting. Harganas merupakan momentum refleksi dan apresiasi negara terhadap peran penting keluarga dalam membangun SDM Indonesia yang berkualitas.  "Pemberian ASI ekslusif untuk mencegah stunting, mendukung penurunan stunting," tutur dr. Hasto.  Pemberian ASI ekslusif dapat mencegah stunting. Maka edukasi terus dilakukan pada ibu hamil dan menyusui dengan melibatkan bidan. Sebanyak 2.932 bidan telah terlibat dalam program 'Edukasi Bersama Bidan di 1.000 Hari Pertama Kehidupan'.  "Melakukan edukasi pada 251 kabupaten/kota di 32 provinsi. Sebanyak 12 provinsi di antaranya merupakan daerah prioritas penanganan stunting pemerintah," ungkap Corporate Affairs Directors Dexa Group, Bapak Krestijanto Pandji.  3 Bahan Alami Untuk ASI  Untuk mengedukasi bumil dan busui, mereka diajak berkonsultasi di dalam Rumah ASI HerbaAsimor, ibu hamil dan menyusui dapat berkonsultasi dengan bidan agar dapat mencegah stunting. Rumah ASI HerbaAsimor dilengkapi dengan timbangan dan alat ukur tinggi bayi hingga informasi-informasi penting untuk ibu hamil dan menyusui terkait dengan pencegahan stunting.  Sejumlah bahan alam dapat mengintervensi produksi ASI. Misalnya bahan yang digunakan yakni daun torbangun, daun katuk, dan ikan gabus.  Daun katuk  Fungsinya memberikan peningkatan signifikan dalam ekspresi gen prolaktin dan oksitosin. Hormon itu berperan penting dalam proses menyusui sehingga dapat meningkatkan produksi ASI.  Daun Torbangun  Sementara daun torbangun dapat meningkatkan kadar prolaktin, serta meningkatkan aktivitas sel epitel dan metabolisme kelenjar susu sehingga produksi ASI meningkat 65.persen tanpa mengubah kualitas gizi susu.  Ikan Gabus  Kedua bahan tersebut ditambah dengan Striatin, yang merupakan fraksi bioaktif dari Channa striata atau ikan gabus yang dapat mempercepat proses penyembuhan setelah operasi caesar, mempercepat pemulihan dan kekuatan perempuan pasca melahirkan, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh.

Kenali 3 Bahan Alami Untuk Genjot Jumlah Produksi ASI Cegah Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/STUNTING.jpg" alt="Ilustrasi stunting. Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stunting. Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menegaskan pentingnya penanganan dan pencegahan stunting. Mengingat pemerintah juga menargetkan penurunan angka stunting sebesar 14 persen pada 2024 mendatang.  Bintang sempat mengunjungi Desa Pusu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di sana terdapat 102 anak mengalami stunting.  “Konsentrasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari pemerintah pusat, perlu didukung sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Mulai dari tingkat desa seperti di Desa Pusu ini harus diperhatikan pemenuhan hak anak dan perlindungannya. Karena, ketika kita bicara pembangunan sumber daya manusia, berbeda dengan pembangunan sumber daya fisik yang tampak jelas," kata Bintang dalam keterangan tertulis, Kamis (19/5).  Bintang menilai, pembekalan terhadap ibu-ibu di Desa Pusu menjadi penting agar dapat menekan angka stunting. Kementerian PPPA telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara optimal, salah satunya melalui menekan angka stunting anak.  “Bicara masalah stunting bukan hanya dari pola makan anak, tapi juga pola asuh dan sanitasi menjadi penting. Selain itu, intervensi 1000 hari kehidupan yang diawali dengan 9 (sembilan) bulan ketika janin masih dalam kandungan dan 2 (dua) tahun setelah anak lahir menjadi hal penting yang harus ibu-ibu perhatikan,” imbuhnya.  Lebih lanjut, Bintang mengapresiasi peran serta mama-mama di Desa Pusu dalam menekan dan mengatasi stunting melalui dibentuknya 10 orang kader yang memberikan pendampingan kepada para ibu dan anak melalui posyandu.

Turunkan Angka Stunting, Ini Langkah Menteri Bintang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/STUNTING.jpg" alt="Ilustrasi stunting. Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stunting. Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Stunting harus terus menjadi perhatian bersama dan pencegahannya perlu dilakukan sejak dini. Fase menyusui atau saat bayi berusia 0 hingga 6 bulan memegang peranan penting dalam pencegahan stunting. Berbagai opini terkait penyebab stunting seringkali muncul di tengah masyarakat. Penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang holistik sehingga stunting dapat dicegah dengan cara yang tepat. Salah satunya melalui cukupnya gizi ibu yang sedang dalam masa menyusui.  Guru Besar Bidang Gizi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Prof. Sandra Fikawati mengatakan, ibu yang sedang dalam masa menyusui memerlukan makanan yang bergizi agar dapat memberikan gizi yang optimal kepada bayi melalui air susu ibu (ASI). Fase menyusui ini berperan penting dalam mencegah stunting pada anak mengingat sebanyak 23 persen bayi sudah terlahir stunted sehingga perlu upaya yang lebih keras pada saat menyusui guna mencegah kondisi ini berlanjut.  “Kebutuhan gizi ibu menyusui itu konsumsinya harus lebih banyak dari ibu hamil untuk mencapai 6 bulan ASI eksklusif dan bayinya tetap dalam kondisi yang baik. Pada saat ibu menyusui secara eksklusif, bayi itu bergantung sepenuhnya pada ibunya, sehingga pada masa ini perlu diperhatikan gizi ibu,” ungkap Fika kepada wartawan, Rabu (6/4).  Mengingat pentingnya ibu menyusui dalam mencegah stunting, Fika menyarankan agar fase ini menjadi perhatian Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan. Sebagaimana diketahui bahwa Kementerian Kesehatan memiliki program khusus dalam rangka pencegahan stunting yang dinamakan Intervensi Gizi Spesifik. Dalam program Intervensi Gizi Spesifik terdapat sembilan upaya yang dilakukan untuk mencegah stunting pada saat sebelum bayi lahir dan setelah lahir.  “Berdasarkan data sebanyak 23% bayi ketika lahir sudah dalam kondisi stunted, itu berarti dia harusnya mengejar ketinggalan karena sudah terlahir stunted. Maka ketika si ibu menyusui harus memberikan gizi yang memadai kepada si bayi, ibu membutuhkan protein dan gizi yang cukup pula untuk dirinya. Jadi ini ada missed dari program Kemenkes yang tidak memperhatikan pada fase menyusui,” jelas Fika.  Fika mengapresiasi program Kementerian Kesehatan dalam upaya pencegahan stunting seperti di antaranya pemberian tablet penambah darah bagi remaja putri dan pemberian makanan tambahan protein hewani bagi baduta. Hanya saja, dibutuhkan poin tambahan pada fase menyusui agar program tersebut lebih komprehensif. Fika juga menyarankan agar Pemerintah memberikan subsidi untuk memudahkan akses masyarakat terhadap makanan yang mengandung protein hewani.  “Saya juga menyarankan agar pemerintah mensubsidi protein hewani, termasuk di dalamnya susu buat anak-anak. Protein hewani berbentuk susu ini sangat penting bagi pertumbuhan anak. Selain mengandung insulin like growth factor (IGF-1) yang berperan penting dalam pertumbuhan tinggi badan, susu juga mudah disajikan, praktis disiapkan, dan merupakan makanan alami yang disukai anak. Harga protein hewani di negara maju relatif sangat murah dibandingkan di Indonesia. Tanpa adanya subsidi ini maka akan sulit mencegah stunting,” pungkas Fika.  Sebelumnya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan persoalan stunting harus diatasi secara serius mengingat sekitar 2 hingga 3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto atau PDB “hilang” per tahunnya akibat stunting. Hal ini disebabkan stunting juga berisiko menurunkan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Hasto menyebutkan salah satu penyebab utama stunting yaitu kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang.  Untuk mengatasi stunting, BKKBN merencanakan program konvergensi yang memungkinkan sinergisitas antar kementerian dan lembaga terkait.  Di samping kolaborasi antar kementerian dan lembaga pemerintah, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat terkait kebutuhan nutrisi bayi melalui ketercukupan gizi ibu juga perlu digalakkan demi tercapainya generasi bangsa yang berkualitas dan berdaya saing. Terlebih Pemerintah telah mentargetkan akan memastikan layanan dasar bidang kesehatan yang dapat menurunkan prevalensi stunting melalui Rancangan Kerja 2022.

Fase Menyusui Berperan Penting Dalam Mencegah Stunting pada Anak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pencegahan stunting

Berita Terkini