<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/12/upscalemedia-transformed-84-2200761947.jpg" alt="Muhamad Anugrah Firmansyah, pemohon uji materi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengikuti sidang perdana di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (12/11/2025). (Humas MK)" width="100%">
<figcaption>Muhamad Anugrah Firmansyah, pemohon uji materi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengikuti sidang perdana di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (12/11/2025). (Humas MK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Aturan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya yang melarang pernikahan beda agama kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu diajukan oleh seorang pemuda bernama Muhamad Anugrah Firmansyah. Aturan itu membuat dia tidak bisa menikah dengan pasangannya saat ini karena perbedaan agama. Dalam permohonannya, Anugrah menyampaikan alasan ingin pernikahan beda agama memiliki kepastian hukum. Ia menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ke MK karena menilai ketentuan itu menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir pencatatan perkawinan antaragama, sehingga berakibat ketidakpastian hukum. "Kerugian konstitusional pemohon bersifat spesifik dan aktual. Akibat ketentuan&nbsp;a quo, menyebabkan pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang memiliki agama berbeda,"&nbsp;terangnya saat&nbsp;sidang perdana di gedung MK, Jakarta, Rabu (12/11) sebagaimana dilansir dari Antara. Anugrah, yang beragama Islam, menjalin hubungan dengan perempuan beragama Kristen selama&nbsp;dua tahun terakhir. Ia menyebut hubungan itu dijalani dengan saling menghormati keyakinan masing-masing dan mereka berkomitmen untuk menikah. Namun, menurut dia, pernikahan dengan kekasihnya terhambat akibat keberadaan pasal yang berbunyi, "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dia menjelaskan,&nbsp;dalam penerapannya, pasal tersebut dimaknai sebagai larangan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang memiliki agama dan kepercayaan berbeda. Seolah-olah&nbsp;hanya perkawinan seagama yang dapat dicatatkan. "Penafsiran demikian berimplikasi langsung pada tertutupnya akses pencatatan perkawinan antaragama,"&nbsp;ucap Anugrah. <h2 class="class-paragraph">Interpretasi UU Adminduk Tidak Konsisten</h2> Sejatinya, imbuh dia, ketentuan mengenai perkawinan antaragama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam UU tersebut, diatur bahwa Pencatatan perkawinan beda agama dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan. Namun, dalam praktiknya, ketentuan itu disebut tidak konsisten diterapkan oleh pengadilan. "Terdapat pengadilan yang mengabulkan penetapan pencatatan perkawinan antaragama, sementara terdapat pula pengadilan yang menolak,"&nbsp;jelasnya. Ketidakkonsistenan penetapan pengadilan itu menurut Anugrah menunjukkan tidak adanya kepastian hukum mengenai pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama. Kondisi itu menyebabkan warga negara bergantung pada interpretasi hakim dalam mencatatkan pernikahan. "Akibat ketidakjelasan tersebut, negara menafsirkan pasal&nbsp;a quo&nbsp;secara berbeda-beda yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan ketidaksamaan perlakuan hukum terhadap warga negara yang berada dalam kondisi serupa,"&nbsp;tuturnya. Padahal, kata dia, Indonesia adalah negara majemuk dengan berbagai agama dan kepercayaan. Kemajemukan itu membentuk interaksi sosial di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hubungan personal yang berlanjut pada perkawinan. Menurut Anugrah, perkawinan antaragama muncul sebagai sebuah keniscayaan dan konsekuensi logis serta alamiah dari kehidupan bermasyarakat yang majemuk. "Perkawinan di antara pasangan dengan agama yang sama sering dianggap sebagai perkawinan yang ideal. Namun demikian, cinta tidak pernah bisa direncanakan. Seringkali interaksi sosial antarwarga negara melampaui sekat-sekat agama, suku, maupun budaya. Sementara itu, di kehidupan yang hanya dijalani sekali ini, setiap orang berharap untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan pilihannya,"&nbsp;katanya. Anugrah menambahkan, kerugian konstitusionalnya semakin nyata setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Pada pokoknya, SEMA tersebut berisi larangan bagi pengadilan untuk mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama. Ia mengatakan&nbsp;keberadaan SEMA ini menjadi alasan kuat dan relevan bagi MK untuk meninjau kembali konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Lewat perkara dengan Nomor 212/PUU-XXIII/2025 ini, Anugrah meminta MK menyatakan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak dijadikan dasar hukum oleh pengadilan, untuk menolak permohonan penetapan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. &nbsp;

Aturan itu membuat pemohon tidak bisa menikah dengan pasangannya saat ini karena perbedaan agama, sehingga ia mengujinya ke MK.

 Larangan Nikah Beda Agama Digugat Lagi ke MK, Pemohon Persoalkan Pencatatan Pernikahan

<div class="gs"> <div class=""> <div id=":14m" class="ii gt"> <div id=":14l" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/13/pexels-trungnguyenphotog-2959192-3947951245.jpg" alt="5 Zodiak yang Cenderung Menunda Pernikahan." width="100%">
<figcaption>5 Zodiak yang Cenderung Menunda Pernikahan.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengklarifikasi beredarnya informasi mengenai larangan pernikahan di hari libur. Kemenag memastikan isu tersebut tidak benar. Pelaksanaan pernikahan bisa digelar pada hari kerja atau hari libur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie, merespons beredarnya informasi di media sosial soal larangan nikah di hari libur, setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami ingin meluruskan bahwa aturan tersebut tidak membatasi pasangan untuk melangsungkan pernikahan di luar KUA pada hari kerja ataupun di hari libur,&rdquo; kata Anna di Jakarta, Senin (14/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anna menjelaskan, pelaksanaan pernikahan di KUA pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan pada hari dan jam kerja, sebab KUA beroperasi dari Senin hingga Jumat. Di luar hari-hari tersebut, KUA tidak melayani pernikahan di kantor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penting untuk dicatat bahwa yang libur hanyalah kantor KUA, bukan petugas penghulu,&rdquo; imbuh Anna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015193017/ada-apel-operasi-mantap-brata-di-mako-brimob-depok-ini-jalur-alternatif-untuk-warga">Ada Apel Operasi Mantap Brata di Mako Brimob Depok, Ini Jalur Alternatif Untuk Warga</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, PMA tersebut baru akan mulai berlaku tiga bulan setelah ditetapkan. "Penerapan PMA ini membutuhkan waktu penyesuaian, dan selama tiga bulan ke depan, kami akan terus mendengarkan masukan dari berbagai pihak untuk meningkatkan layanan pada masyarakat," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Anna, layanan pencatatan nikah sudah diatur dalam Undang-undang. Selama memenuhi syarat-syarat yang berlaku, pasangan tetap bisa melangsungkan pernikahan di lokasi yang diinginkan, baik di rumah, tempat ibadah, atau lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anna mengatakan, Kemenag berkomitmen untuk terus memberi pelayanan pencatatan pernikahan yang memudahkan masyarakat. &ldquo;Semoga bisa meredakan kekhawatiran masyarakat yang berencana menikah di luar KUA Kecamatan. Kemenag berkomitmen untuk terus memberi layanan terbaik dalam proses pencatatan pernikahan,&rdquo; pungkasnya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Kami ingin meluruskan bahwa aturan tersebut tidak membatasi pasangan untuk melangsungkan pernikahan di luar KUA pada hari kerja

Tegaskan Tidak Ada Larangan Menikah pada Hari Libur, Kemenag: Yang Libur Cuma Kantor KUA, Bukan Penghulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/16/tina-toon-menikah-1520009050.jpg" alt="JANJI SUCI: Tina Toon dan sang suami, Daniel, saat pemberkatan nikah bulan." width="100%">
<figcaption>JANJI SUCI: Tina Toon dan sang suami, Daniel, saat pemberkatan nikah bulan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana Kemenag menjadikan KUA sebagai kantor pencatatan pernikahan untuk semua agama tampaknya masih panjang. Sebab, rencana itu harus didahului revisi undang-undang dan semua peraturan teknisnya. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyatakan, regulasi yang tepat harus disiapkan lebih dulu. Dia setuju bahwa tugas Kemenag adalah melayani semua agama, bukan hanya Islam. Meski begitu, jika KUA akan melayani pernikahan semua agama, regulasi harus mendukung. Selain itu, ketersediaan SDM yang memadai harus dipikirkan. Di sisi lain, hampir semua kepala KUA yang dikonfirmasi Jawa Pos belum mendapat informasi yang detail terkait rencana Kemenag. Kepala KUA Kecamatan Gambir Nahrowi bahkan menyebut rencana itu malah akan memperpanjang proses administrasi. Sebab, nanti para pengantin harus tetap mengurus administrasi ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil). &rsquo;&rsquo;Kemarin saya lihat lagi rakernas yang bimas itu. Alurnya itu pendaftaran ke KUA, masuk SIMKAH, tetap mereka (calon pengantin beragama Kristen, Red) di gereja, setelah itu mereka ke dukcapil. Kalau saya lihat alurnya malah agak ribet, ya. Mendingan biasanya dia daftar ke gereja untuk nikah, setelah itu langsung ke dukcapil, selesai,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Nahrowi mengatakan, jika nanti KUA ikut memproses pernikahan di luar agama Islam, diperlukan penambahan SDM dan sarana-prasarana. Saat ini SDM di KUA sangat minim. Juga, dibutuhkan balai nikah yang lebih luas agar bisa melayani seluruh calon pengantin. Pembangunan sarana itulah yang sulit. Sebab, di Jakarta, 90 persen KUA merupakan aset Pemprov DKI Jakarta. &rsquo;&rsquo;Di KUA Gambir nggak ada musala. Gimana mau buat gereja mini, ya kan,&rsquo;&rsquo; tambahnya. Reaksi senada disampaikan para kepala KUA di Jawa Timur. Mereka menganggap rencana itu baru sebatas wacana. Kepala KUA Gubeng Abdul Wahid Boedin menilai wacana tersebut perlu melewati proses yang panjang. &rsquo;&rsquo;Ada undang-undang dan peraturan pemerintah yang perlu diubah, dan prosesnya panjang,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Perubahan UU dan PP itu perlu melibatkan banyak pihak. Sebab, menyangkut peraturan yang ditandatangani langsung oleh presiden. Sejauh ini, KUA berjalan sesuai PP Nomor 9 Tahun 1975, Bab II Pasal 2 ayat 2. Berbunyi, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Untuk mencapai hal itu, masih perlu waktu yang cukup lama. Lantaran juga perlu menambahkan tenaga kerja lainnya. &rsquo;&rsquo;Wait and see dulu, karena masih panjang perjalanannya,&rsquo;&rsquo; pungkas Wahid. (yog/ann/eza/dya/idr/wan/dom/mim/c18/oni)

Rencana Kemenag menjadikan KUA sebagai kantor pencatatan pernikahan untuk semua agama tampaknya masih panjang.

Pencatatan Pernikahan Semua Agama di KUA Berpotensi Makin Ribet, Harus Ubah UU Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/20210717_1509.jpg" alt="Kantor KUA Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pradita Kurniawan Syah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kantor KUA Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pradita Kurniawan Syah/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mulai tahun ini, kantor urusan agama (KUA) tak hanya melayani pencatatan nikah untuk umat Islam saja. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa KUA akan melayani pencatatan nikah untuk semua agama. Rencana itu pun mendapat beragam respons. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mengatakan, pada prinsipnya, KUA bukan lembaga yang berwenang menikahkan. &rdquo;KUA itu kewenangannya adalah pencatatan nikah,&rdquo; katanya kemarin (25/2). Karena itu, tokoh Muhammadiyah tersebut mengatakan, tidak ada persoalan ketika pencatatan nikah untuk agama selain Islam juga dilakukan di KUA. Dia menjelaskan, dalam Islam, yang menikahkan adalah wali nikah dari pihak perempuan. Seperti diketahui, rukun nikah dalam Islam ada empat. Yakni, ada dua mempelai, ijab kabul, wali dari pihak perempuan, dan dua saksi. Anwar mengatakan, pernikahan bisa dilakukan di mana saja. Baik masjid, rumah pengantin, maupun kantor KUA. Kemudian, petugas KUA yang hadir melakukan pencatatan. Nah, untuk pasangan agama lain, menurut dia, tidak jadi persoalan ketika juga diberi akses pencatatan nikah di KUA. Namun, harus ada kerja sama atau MoU antara Kemenag dengan lembaga terkait. Dalam hal ini Kemendagri selaku pembina dinas kependudukan dan pencatatan sipil serta Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, kegiatan pernikahan untuk pasangan selain Islam, misalnya Kristen, dilakukan di gereja dengan proses pemberkatan nikah. Setelah pemberkatan nikah, pasangan itu mendaftarkan pencatatan pernikahannya di dispendukcapil setempat. Nah, ketika nanti pencatatan nikah pasangan nonmuslim bisa dilakukan di KUA, harus ada integrasi data antara KUA dan dispendukcapil, termasuk MA. Supaya secara administrasi kependudukan bisa dipantau dan dicatat secara legal. Selain itu, lanjut Anwar, perlu ada sosialisasi yang baik terkait kebijakan itu. Sebab, membuka layanan nikah untuk pasangan nonmuslim di KUA bisa jadi dinilai tidak lazim. &rdquo;Meskipun sesuai namanya, KUA itu tidak hanya untuk umat agama Islam,&rdquo; tuturnya. Tetapi, kegiatan pernikahan atau pencatatan nikah non-Islam di KUA yang berada di daerah mayoritas agama Islam tentu menjadi sesuatu yang baru. Sehingga harus ada sosialisasi yang baik agar tidak memicu gejolak. Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi belum bisa berkomentar banyak terkait usulan Menag itu. Dia berdalih belum mendapat penjelasan resmi dari menteri agama. &rdquo;Kami bahas dulu,&rdquo; ujarnya. Saat ditanya apakah akan berkoordinasi dengan Kemenag untuk membahas hal itu, Teguh belum bisa memastikan. Dia kembali beralasan belum ada komunikasi. &rdquo;Saya baru baca di media ini,&rdquo; imbuhnya. Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Syariah sekaligus Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tholabi Kharlie menyebut gagasan membuka layanan pencatatan nikah untuk semua agama di KUA itu out of the box. Selain itu, ada landasan filosofinya. Sebab, Kemenag adalah kementerian untuk semua agama. Hanya saja, dia menilai gagasan tersebut perlu dikonsolidasikan. &rdquo;Baik itu aspek regulasi, organisasi, maupun kemampuan SDM,&rdquo; katanya. Sehingga pencatatan nikah untuk semua agama di KUA bisa berjalan lancar dan memenuhi aspek hukum atau legal di Indonesia. Dia menegaskan, dari sisi regulasi, sampai saat ini pencatatan perkawinan masih ada dua klaster. Yakni, pencatatan perkawinan bagi pasangan muslim dan perkawinan pasangan nonmuslim. Menurut dia, sinkronisasi aturan itu bukan urusan yang enteng. Sebab, terkait dengan banyak undang-undang yang melibatkan lintas kementerian dan peraturan di internal Kemenag. Dia menambahkan, KUA berada di bawah naungan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Ditjen Bimas Islam Kemenag. Jadi, tidak salah ketika KUA cenderung memberi pelayanan untuk umat Islam saja. Pasalnya, mereka berada di bawah Ditjen Bimas Islam yang khusus memberikan layanan keagamaan untuk umat Islam. Mulai urusan perkawinan, madrasah, hingga soal haji. Namun, terkait urusan kelembagaan itu, Tholabi menilai bukan persoalan yang pelik. Tinggal diatur di internal Kemenag. Ketika KUA dibuka untuk pelayanan semua agama, maka semua Ditjen Bimas di Kemenag ikut nimbrung di dalam KUA. &rdquo;Saya kira urusan internal organisasi di Kemenag tidak terlalu rumit. Tinggal reposisi dan membuat payung hukum saja,&rdquo; tuturnya. Persoalan lain yang harus diantisipasi adalah kesiapan SDM. Dia mengatakan, SDM di KUA harus diberi wawasan, peningkatan kapasitas, dan pengetahuan lebih dalam mengenai layanan pencatatan pernikahan untuk semua agama. Seperti diketahui, gagasan membuka layanan pencatatan perkawinan semua agama di KUA itu disampaikan langsung oleh Menag Yaqut saat raker Ditjen Bimas Islam di Jakarta pada Jumat (23/2) malam. Dia mengatakan, KUA selain menjadi tempat pencatatan pernikahan bagi umat Islam, juga direncanakan jadi tempat pencatatan pernikahan bagi umat non-Islam. &rdquo;Kita sudah sepakat sejak awal bahwa KUA akan dijadikan sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama,&rdquo; katanya. Yaqut menuturkan, ketentuan yang berjalan saat ini, umat agama non-Islam mencatatkan pernikahan di dispendukcapil. Padahal, menurut dia, pencatatan perkawinan itu menjadi urusan Kemenag. Dengan inovasi tersebut, menurut Yaqut, data pernikahan dan perceraian untuk seluruh masyarakat Indonesia bisa terintegrasi dengan baik. Dengan aturan yang ada sekarang, Kemenag hanya memiliki data pencatatan nikah untuk umat Islam saja. Selain urusan pernikahan, lanjut Yaqut, aula atau gedung di KUA juga bisa digunakan untuk tempat ibadah sementara umat non-Islam. Khususnya nonmuslim yang masih kesulitan memiliki rumah ibadah sendiri. Baik itu karena belum memiliki dana pembangunan rumah ibadah maupun faktor lainnya. Pada kesempatan itu, Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin menyatakan, mereka akan meluncurkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan lintas agama. KUA saat ini menjadi unit pelaksana teknis (UPT) dari Ditjen Bimas Islam Kemenag. KUA saat ini sudah tersebar di 5.917 kecamatan. Tapi, dalam praktiknya, KUA melayani masyarakat yang tersebar di 7.277 kecamatan. (wan/far/c18/oni)

KUA bukan lembaga yang berwenang menikahkan. ”KUA itu kewenangannya adalah pencatatan nikah,” katanya kemarin (25/2).

Kemenag Masih Butuh Payung Hukum dan Kesiapan SDM Agar KUA Bisa Layani Pencatatan Pernikahan untuk Semua Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/ISBAT-1133920329.jpg" alt="Suasana pengambilan sumpah sidang Itsbat Nikah 2023 di Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Sabah, Malaysia, Senin (22/5/2023). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Suasana pengambilan sumpah sidang Itsbat Nikah 2023 di Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Sabah, Malaysia, Senin (22/5/2023). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 296 pasangan suami istri (pasutri) Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja dan tinggal di wilayah Tawau melewati hari bahagia dengan mengikuti Itsbat Nikah yang diadakan Konsulat Republik Indonesia Tawau. Dalam keterangannya diterima di Kuala Lumpur, Rabu, Konsul RI Tawau Heni Hamidah mengatakan kegiatan Itsbat Nikah 2023 dimulai pada 22 Mei lalu merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi para WNI. Ia mengatakan, pencatatan pernikahan merupakan salah satu bentuk perlindungan, dengan harapan para WNI beserta anak-anak mereka memiliki dokumen resmi dan kepastian hukum. Konsulat RI Tawau mengucapkan selamat berbahagia kepada peserta Itsbat Nikah dan Pelayanan Terpadu Dokumen Kependudukan, Catatan Sipil dan Keimigrasian 2023, kata Heni. WNI asal Sulawesi Selatan Mohamad Asrul yang mengikuti Itsbat Nikah 2023 bersama istrinya, Rosmini di Konsulat RI Tawau mengatakan, mereka sudah lama menunggu kesempatan itu untuk mengesahkan status pernikahan mereka secara hukum negara. &ldquo;Alhamdulillah saya merasa gembira dan lega. Sudah lama saya menunggu kegiatan ini. Lengkap hidup kami sekarang sudah,&rdquo; kata Mohamad Asrul. Asrul mengaku sudah menikah secara agama pada 2016, serta kini merasa lega telah tercatat secara hukum, karena dengan demikian mereka mendapatkan kepastian hukum serta hak-haknya sebagai keluarga. Kegiatan Itsbat Nikah itu dapat terlaksana berkat kerja sama dan kolaborasi antara Konsulat RI Tawau dengan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, dan Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI yang secara khusus membawa rombongan dari Jakarta untuk kegiatan tersebut. Kegiatan Itsbat Nikah dibuka secara resmi yang ditandai dengan pukulan gong oleh Konsul RI Tawau. Acara pembukaan berlangsung dengan khidmat dan ikut dihadiri oleh para tamu kehormatan dari Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, dan Pengerusi Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia Perhubungan Negeri Sabah. Dalam kegiatan itu turut hadir wakil dari komunitas-komunitas Indonesia yang ada di Tawau. &nbsp;

Pencatatan pernikahan merupakan bentuk perlindungan, dengan harapan para WNI dan anak-anaknya memiliki dokumen resmi dan kepastian hukum.

Tak Ada Kata Terlambat, Demi Anak-anaknya 296 pasutri WNI ikuti Itsbat Nikah di Konsulat RI Tawau

pencatatan pernikahan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pencatatan pernikahan

Berita Terkini

Larangan Nikah Beda Agama Digugat Lagi ke MK, Pemohon Persoalkan Pencatatan Pernikahan

Tegaskan Tidak Ada Larangan Menikah pada Hari Libur, Kemenag: Yang Libur Cuma Kantor KUA, Bukan Penghulu

Pencatatan Pernikahan Semua Agama di KUA Berpotensi Makin Ribet, Harus Ubah UU Dulu

Kemenag Masih Butuh Payung Hukum dan Kesiapan SDM Agar KUA Bisa Layani Pencatatan Pernikahan untuk Semua Agama

Tak Ada Kata Terlambat, Demi Anak-anaknya 296 pasutri WNI ikuti Itsbat Nikah di Konsulat RI Tawau

Download Aplikasi JawaPos.com