<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/unnamed-24-1821569319-1-2620884396.jpg" alt="ilustrasi Pasangan yang memilih menikah di KUA. (Instagram @dlantiyas)" width="100%">
<figcaption>ilustrasi Pasangan yang memilih menikah di KUA. (Instagram @dlantiyas)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kantor Urusan Agama (KUA) sampai sekarang masih identik tempat pelayanan pencatatan nikah saja. Bahkan KUA diplesetkan menjadi Kantor Urusan Asmara. Karena itu, sejak beberapa tahun belakangan, Kementerian Agama (Kemenag) sudah menggulirkan program revitalisasi KUA. Supaya fungsinya jauh lebih luas lagi.&nbsp; Peran atau fungsi KUA yang tidak sebatas pencatatan nikah itu disinggung Dirjen Bimas Islam Kemenag Abu Rokhmad saat pembukaan Partnership on Religion and Development (PaRD) Leadership Meeting 2025 di Jakarta pada Senin (3/2) petang. Forum tersebut dihadiri akademisi dan unsur agamawan dari Amerika Serikat, Swiss, Jerman, Belgia, dan beberapa negara lainnya.&nbsp; Abu menegaskan, KUA tidak hanya berfungsi sebagai pencatat pernikahan saja. Tetapi juga memiliki peran penting dalam bimbingan keagamaan, penguatan keluarga, serta advokasi hak-hak perempuan dalam perkawinan. "Hal ini mendukung SDG 5 (kesetaraan gender) dengan melindungi hak-hak perempuan dan memastikan keluarga memiliki fondasi yang kuat," kata dia. Di masa revitalisasi KUA sekarang, Kemenag melengkapi sejumlah KUA dengan balai nikah. Balai ini tidak hanya dibangun sekadarnya. Tetapi dibuat dengan lebih indah, supaya bisa sekaligus jadi tempat melangsungkan pernikahan sampai resepsi kecil-kecilan. Sampai akhirnya belakangan viral pernikahan cukup di KUA saja. Tidak perlu sewa tempat mewah.&nbsp; Kemudian, KUA juga dilengkapi dengan layanan untuk calon jamaah haji. Sehingga memudahkan saat pelaksanaan manasik haji.&nbsp; Di forum tersebut, Abu juga menyinggung peran masjid. Dia mengatakan masjid juga didorong untuk lebih aktif dalam program sosial dan pemberdayaan ekonomi. Sehingga masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah. "Tetapi juga pusat pendidikan, konsultasi keagamaan, hingga kegiatan ekonomi berbasis komunitas," tuturnya.&nbsp; Abu juga menyampaikan program unggulan Bimas Islam Kemenag, yaitu optimalisasi zakat dan wakaf. Tujuan optimalisasi itu untuk mendukung kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan. Bagi dia, zakat dan wakaf adalah bagian integral dari filantropi Islam yang memiliki dampak besar dalam mengurangi kesenjangan ekonomi.&nbsp; "Dengan distribusi yang tepat, dana ini dapat mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu," jelas Abu. Program ini sejalan dengan SDG 1 (tanpa kemiskinan) dan SDG 10 (mengurangi ketimpangan). Dengan pengelolaan yang lebih optimal, dana keagamaan dapat semakin berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan serta membangun ekonomi berbasis kemandirian umat. Dalam forum PaRD 2025 tersebut, Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk menjadikan agama sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. "Kami berharap forum ini dapat menjadi wadah untuk memperkuat kerja sama lintas sektor, berbagi praktik terbaik, dan mengembangkan strategi konkret dalam integrasi agama dengan pembangunan berkelanjutan," ungkap Abu. Organisasi yang terlibat dalam forum itu diantaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN). Keterlibatan mereka menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan dalam membangun peradaban yang lebih inklusif. Indonesia berupaya menjadi contoh dalam menjadikan nilai-nilai agama sebagai solusi bagi berbagai tantangan global. "Mulai dari pengentasan kemiskinan hingga penguatan perdamaian dunia," pungkasnya.

Beberapa tahun belakangan, Kementerian Agama (Kemenag) sudah menggulirkan program revitalisasi KUA. Supaya fungsinya jauh lebih luas lagi.

Kemenag Wajibkan 5.900 KUA Ikut Bangun Fondasi Keluarga, Tidak Hanya untuk Pencatatan Nikah Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/06/IMG-20250106-WA0001-931843180.jpg" alt="Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin di Jakarta. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin di Jakarta. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kementerian Agama (Kemenag) kembali mengeluarkan aturan terbaru pencatatan nikah. Aturannya kembali ke yang lama. Yaitu masyarakat bisa melakukan pencatatan nikah di luar KUA dan di luar jam kerja. Dengan catatan harus mendapatkan persetujuan dari kepala KUA setempat. Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 30/2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Di dalam pasal 16 peraturan tersebut ditulis akad nikah dilaksanakan di KUA pada hari dan jam kerja. Kemudian dilanjutkan, atas permintaan calon pengantin (catin) dan persetujuan Kepala KUA atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA atau di luar jam kerja. Peraturan tersebut merevisi ketentuan sebelumnya yang tertuang dalam PMA 22/2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Di dalam pasal 16 peraturan ini ditulis bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA pada hari dan jam kerja. Kemudian dilanjutkan akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan. Di dalam pasal ini, tidak ada klausul yang berbunyi akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA dan di luar jam kerja. Ketentuan di dalam PMA 22/2024 tersebut sempat viral dan membuat heboh masyarakat. Sejumlah postingan video di media sosial bermunculan. Seperti penjelasan dari seorang penghulu, bahwa mulai 1 Januari 2025 sudah tidak bisa lagi melakukan akad nikah di luar KUA dan di luar jam kerja. Penghulu tersebut tidak salah, karena menggunakan landasan PMA 22/2024. Tetapi akhirnya Kemenag mengeluarkan peraturan terbaru yaitu PMA 30/2024. Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan di dalam Pasal 16 ayat 2 PMA 30/2024 ditulis bahwa persetujuan pencatatan nikah di luar KUA dan di luar jam kerja harus dengan persetujuan Kepala KUA atau PPN. Ketentuan ini untuk mengantisipasi jika Kepala KUA sedang berhalangan atau tidak ada di kantor. Maka izin atau persetujuan pencatatan nikah di luar KUA dan di luar jam kerja dapat dikeluarkan oleh PPN. Kamaruddin memastikan Kepala KUA atau PPN tidak boleh mempersulit permohonan persetujuan nikah di luar KUA dan di luar jam kerja yang diajukan oleh pasangan catin. Apalagi ada biaya resmi yang lebih besar, ketika pencatatan nikah dilakukan di luar KUA dan di luar jam kerja. Ketua Umum Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Madari menyambut baik adanya peraturan baru tersebut. Dia mengatakan sejatinya peraturan yang baru itu, kembali ke peraturan yang lama, sebelum ada PMA 22/2024. &rsquo;&rsquo;Aturan mainnya dikembalikan ke yang lama,&rsquo;&rsquo; katanya saat dihubungi Minggu (5/1). Dia mengatakan masyarakat tidak perlu risau dengan bunyi pasal harus dengan persetujuan kepala KUA atau PPN. Karena pada praktiknya, Kepala KUA selalu mengeluarkan izin pencatatan nikah di luar KUA dan di luar jam kerja. Dia mengatakan para penghulu selama ini hampir tidak pernah libur pada Sabtu dan Minggu. Karena selalu ada order pencatatan nikah dari masyarakat. Madari mengatakan Kepala KUA bisa membuat penjadwalan supaya para personel penghulunya tetap bisa libur di Sabtu atau Minggu. Caranya dengan sistem rotasi. Karena setiap KUA biasanya terdapat enam atau delapan orang penghulu. Jumlah tersebut disesuaikan dengan rata-rata angka pencatatan nikah setiap bulannya. Untuk KUA tipe A dengan jumlah pencatatan nikah sekitar 200 kali setiap bulan, jumlah penghulunya bisa sampai delapan orang. &rsquo;&rsquo;Libur di hari Sabtu atau Minggu bisa dibuat gentian. Jadi tetap ada yang bertugas,&rsquo;&rsquo; katanya. Menurut dia meskipun belakangan banyak postingan menikah di KUA karena hemat biaya, tetapi pada prakteknya masih lebih banyak masyarakat melakukan akad di luar KUA dan di luar jam kerja.

Aturannya kembali ke yang lama. Yaitu masyarakat bisa melakukan pencatatan nikah di luar KUA dan di luar jam kerja.

Sempat Dilarang, Akad Nikah Kembali Boleh di Luar KUA dan di Luar Jam Kerja

pencatatan nikah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pencatatan nikah

Berita Terkini

Kemenag Wajibkan 5.900 KUA Ikut Bangun Fondasi Keluarga, Tidak Hanya untuk Pencatatan Nikah Saja

Sempat Dilarang, Akad Nikah Kembali Boleh di Luar KUA dan di Luar Jam Kerja

Download Aplikasi JawaPos.com