<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/JKT-1-PEMBAGIAN-KUPON-BANSOS-2023-FED-1JPG-2412052945.jpg" alt="Ilustrasi pembagian kupon bansos di Jakarta. (dok. Jawa Pos/Fedrik Tarigan)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembagian kupon bansos di Jakarta. (dok. Jawa Pos/Fedrik Tarigan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah kembali bergulir pada November 2025, membawa kabar baik bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Sejumlah program seperti PKH, BPNT, BLT Kesra, hingga PIP masih terus disalurkan secara bertahap melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Pemerintah mengimbau masyarakat penerima agar rutin mengecek saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih, sebab jadwal pencairan tiap daerah bisa berbeda tergantung wilayah dan bank penyalur. <h2>PKH Tahap 4 Susulan Masih Berlanjut</h2> Program Keluarga Harapan (PKH) tahap keempat kini memasuki gelombang susulan. Beberapa KPM yang sebelumnya belum menerima dana, terutama nasabah Bank BNI, kini mulai merasakan pencairan. Bagi yang saldonya masih kosong, disarankan segera cek saldo KKS melalui mesin ATM, e-warong, atau aplikasi resmi bank penyalur. Pencairan ini memastikan seluruh penerima tetap mendapatkan hak bantuannya secara penuh. <h2>BPNT Tahap 4: 18 Juta Lebih Keluarga Terima Bantuan Pangan</h2> Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap 4 juga terus disalurkan kepada sekitar 18,3 juta KPM di seluruh Indonesia. Dana bantuan dikirim secara bertahap, sehingga beberapa KPM mungkin belum menerima saldo di rekeningnya. Kementerian Sosial mengimbau agar masyarakat tidak panik dan tetap memantau saldo secara berkala, sebab seluruh penyaluran akan rampung sebelum akhir November. <h2>BLT Kesra Rp 900 Ribu: Tambahan Bantuan untuk 35 Juta KPM</h2> Program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebesar Rp 900.000 juga masih digulirkan. Bantuan ini menyasar 35 juta KPM dari desil 1&ndash;4, termasuk penerima PKH, BPNT, maupun keluarga yang sudah tergraduasi dari program reguler. Pencairan dilakukan lewat Bank Himbara dan PT Pos Indonesia untuk sekitar 7,2 juta penerima tambahan. KPM yang sudah mendapat surat undangan pencairan disarankan segera datang sesuai jadwal agar tidak terlambat menerima bantuan. <h2>Program Indonesia Pintar (PIP) Masih Aktif</h2> Bagi keluarga dengan anak sekolah, Program Indonesia Pintar (PIP) juga masih berlanjut di bulan ini. Bantuan pendidikan diberikan untuk siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA/sederajat dengan nominal berbeda, yakni: - SD: Rp 450.000 - SMP: Rp 750.000 - SMA: Rp 1.800.000 Dana ini disalurkan langsung ke rekening siswa penerima untuk membantu kebutuhan sekolah seperti seragam, buku, dan perlengkapan belajar lainnya. <h2>Bansos Pangan: Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 Liter</h2> Selain bantuan tunai, pemerintah juga terus menyalurkan bantuan pangan non-tunai berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter. Beberapa wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, dan Aceh sudah mulai membagikan surat undangan pengambilan bansos pangan kepada masyarakat. Distribusi dilakukan bertahap agar bantuan menjangkau seluruh penerima di berbagai daerah. <h2 class="class-paragraph">Cek Saldo dan Jadwal Pencairan Bansos</h2> Masyarakat dapat mengecek status dan jadwal pencairan melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id atau fitur Klik Bansos di aplikasi Cek Bansos Kemensos. Pastikan data kependudukan (NIK dan KK) sesuai agar sistem dapat menampilkan informasi pencairan dengan akurat. Namun perlu dicatat, jadwal pencairan tiap wilayah bisa berbeda dan dana bansos tidak bisa ditarik sebelum saldo masuk ke rekening KKS. Pastikan untuk menghindari menggunakan jasa calo atau pihak tidak resmi. Dengan pemantauan rutin dan pengecekan mandiri, masyarakat dapat memastikan bahwa seluruh hak bansos diterima dengan aman dan tepat waktu.

Bantuan sosial pemerintah November 2025, PKH, BPNT, BLT Kesra, dan PIP disalurkan kepada jutaan KPM di seluruh Indonesia.

Update Pencairan Bansos November 2025: PKH, BPNT, BLT Kesra hingga PIP Masih Berlanjut, Begini Cara Cek Saldo KKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/Ilustrasi-Bansos-PKH-dan-BPNT-Cair-1391277020.jpg" alt="Ilustrasi Bansos PKH dan BPNT cair. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bansos PKH dan BPNT cair. (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Sembako atau BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) periode Oktober&ndash;Desember 2025 resmi dimulai. Hingga Senin (28/10), sudah lebih dari 30 kabupaten/kota di Indonesia yang menerima pencairan dana melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sebanyak empat bank penyalur, yaitu Bank BSI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI, telah melakukan transfer dana secara bertahap kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masyarakat penerima kini bisa melakukan penarikan saldo bantuan melalui ATM KKS masing-masing. Untuk bantuan BPNT, KPM menerima Rp 600.000, sementara bantuan PKH disesuaikan dengan kategori penerima yang tervalidasi dalam data Kementerian Sosial. Berdasarkan data terbaru, dikutip dari Info Bansos, Selasa (28/10), penyaluran paling banyak terpantau di wilayah Provinsi Aceh melalui Bank Syariah Indonesia (BSI). Kabupaten yang sudah menerima pencairan antara lain Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Utara, hingga Kota Banda Aceh. Sementara itu, beberapa daerah lain seperti Kabupaten Bogor, Garut, Deli Serdang, dan Pandeglang juga mulai melaporkan pencairan dana bantuan. Selain BSI, Bank Mandiri juga telah menyalurkan dana di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Bone, Brebes, Cilacap, Karawang, Lampung Timur, hingga Kota Serang. Begitu pula dengan Bank BRI dan Bank BNI, yang tercatat sudah mulai memproses transfer tahap 4 termin 1 dan 2, ditandai dengan turunnya SP2D dari pemerintah pusat. Bukti pencairan pun mulai banyak diunggah oleh para penerima melalui media sosial sejak akhir pekan lalu. Meski sebagian KPM sudah menerima bantuan, penyaluran masih dilakukan secara bertahap selama beberapa hari ke depan. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap memantau saldo rekening KKS secara berkala melalui ATM atau aplikasi resmi. Namun, tidak semua KPM akan mendapatkan bansos pada tahap ini. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), sekitar 1,8 hingga 1,9 juta penerima dikeluarkan dari daftar karena dinilai sudah tidak memenuhi kriteria. Beberapa alasannya antara lain kondisi ekonomi membaik (masuk desil 6 ke atas), adanya anggota keluarga yang bekerja sebagai ASN, TNI/Polri, atau memiliki penghasilan di atas UMR, serta penggunaan listrik di atas 2.200 VA. Proses validasi ulang ini dilakukan agar bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah juga menegaskan bahwa mekanisme penyaluran bansos tahap 4 akan terus diawasi agar transparan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial Program Sembako dan PKH periode Oktober-Desember 2025, lebih dari 30 kabupaten/kota terima dana.

Daftar 4 Bank yang Sudah Menyalurkan Bansos BPNT, 30 Kabupaten/Kota Sudah Terima Pencairan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220114-WA0009.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini mendampingi penerima manfaat mencairkan bantuan sosial (bansos) di Kantor Cabang Unit BRI Doyo, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (14/1). Devi Nindy/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini mendampingi penerima manfaat mencairkan bantuan sosial (bansos) di Kantor Cabang Unit BRI Doyo, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (14/1). Devi Nindy/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Sosial Tri Rismaharini menemui sejumlah kendala pencairan bantuan sosial (bansos) saat melakukan inspeksi mendadak di Bank Himbara BRI Unit Doyo, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (14/1). Risma menemukan kendala masih adanya penerima manfaat yang harus mengaktivasi rekening untuk pencairan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk menerima bantuan. ”Kalau masih aktivasi, enggak keburu. Saya minta tunai, serahkan tunai. Ini seluruh Indonesia, aneh kalau masih ada yang aktivasi,” ujar Risma. Selain itu, ditemukan penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan nasabah lama. Bantuan sejak 2020 hingga 2021, ternyata belum pernah diambil, namun saldonya terpotong. Penerima manfaat tersebut mengaku tidak tahu jika dirinya mendapat bantuan yang nilai totalnya sekitar Rp 7,2 juta. Sehingga, dia tidak bisa mencairkan total bantuan secara utuh. Risma juga menemukan penerima bantuan BPNT tahap 4 yang seharusnya menerima sekitar Rp 800 ribu, namun tidak bisa mencairkan karena saldo kosong. ”Ini aneh, padahal BNI kota baik-baik saja,” ujar Risma. Atas temuan tersebut, Risma meminta investigasi dari tim Kementerian Sosial, pihak Bank Himbara serta kepolisian untuk menemukan asal muasal bantuan yang terpotong tersebut. Selain itu, Risma juga meminta BRI Cabang Doyo untuk segera mencairkan bantuan PKH tahap empat 2021 secara tunai untuk penerima manfaat.

Risma Temukan Kendala Pencairan Bansos di Kabupaten Jayapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG-20200824-WA0005_copy_3840x2559.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/ANTARA" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/ANTARA</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu sumber masyarakat untuk bertahan hidup di masa pandemi. Namun, realisasi dari pemerintah daerah masih rendah. Hal itu mendorong Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Menteri (Inmen) Nomor 21 Tahun 2021 guna mendesak kepala daerah mempercepat pencairan bansos.  Dalam inmen tersebut, Mendagri memerintahkan agar pencairan bansos menjadi prioritas. Bagi daerah yang tidak menganggarkan, bansos bisa direalisasikan melalui belanja tidak terduga (BTT). ”Dalam hal BTT, sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak mencukupi. Pemerintah daerah perlu melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan serta memanfaatkan uang kas yang tersedia,” ujarnya dalam Inmen 21/2021 kemarin (20/7).  Tito juga meminta aparat pengawas internal pemerintah (APIP) daerah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pendampingan. Dia ingin kegiatan audit dilakukan setelah pencairan bansos.  Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto menyatakan, dana bansos sudah ditunggu masyarakat. Diharapkan, masyarakat punya ketahanan ekonomi di tengah PPKM darurat. ”Agar masyarakat tidak rentan terhadap risiko sosial. Khususnya mereka yang sangat bergantung pada upah harian,” ucapnya.  Sebelumnya, Kemendagri juga menegur 410 kepala daerah akibat pencairan insentif nakes yang rendah. Dari catatan Kemendagri per 15 Juli, angka realisasi, baik bansos maupun yang bersumber dari BTT, masih jauh dari harapan. Bansos, misalnya. Dari total alokasi Rp 15,08 triliun baru dicairkan Rp 4,39 triliun atau 29,13 persen. Realisasi BTT pun tak jauh berbeda. Dari total alokasi Rp 11,26 triliun, yang baru digunakan hanya Rp 3,03 triliun atau 26,96 persen.  Menurut Plt Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman, ada sejumlah problem di balik lambatnya pencairan bansos. Mulai database penerima yang belum klir, koordinasi Kemensos dengan dinas sosial yang terhambat, hingga perubahan budaya kerja. ”Dari offline ke online itu juga menghambat koordinasi. Bekerja dari rumah memperlambat koordinasi penyaluran,” ungkapnya kemarin.  Arman juga menyoroti kinerja sebagian kepala daerah. Disparitas realisasi antara satu daerah dan daerah lainnya menunjukkan bahwa faktor kinerja kepala daerah juga menentukan. ”Belum lagi, di level desa ada faktor SDM,” tuturnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/01/2021/pencairan-bansos-bagi-kpm-pkh-dipastikan-tepat-waktu/">Pencairan Bansos Bagi KPM PKH Dipastikan Tepat Waktu</a>  Untuk merangsang kinerja daerah, Arman mendorong pemerintah pusat bertindak lebih tegas. Sebab, jika hanya sanksi teguran, dia yakin tidak cukup efektif. ”Teguran itu kan mirip imbauan. Kalau tidak diikuti ketegasan sanksi, akan sama saja,” terangnya.  Arman mengusulkan pemberian sanksi personal. Misalnya, memotong gaji atau tunjangan kepala daerah dan pejabat terkait. Sanksi yang bersifat pribadi dinilai lebih relevan jika melihat situasi sekarang.  ”Karena konteks situasi sekarang, tidak bijak kalau pemotongan anggaran. Sebab, rakyat butuh. Sanksi (saja) langsung ke kepala daerah atau pejabat terkait.”

Mendagri Gerah Pencairan Bansos Masih Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/RISMA30.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan, sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan bantuan tunai secara serentak pada Senin, 4 Januari 2021, maka Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dapat dicairkan di seluruh Indonesia. Risma menargetkan, bantuan tunai PKH menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp 28,71 triliun.  "Akhir tahun 2020 seluruh tim di Kemensos all out masuk kerja untuk menyiapkan pencairan bantuan tunai dan saya mengapresiasi kerja keras dan kerja tuntas mereka sehingga di awal tahun 2021 PKH sudah dimanfaatkan masyarakat," kata Risma dalam keterangannya, Rabu (6/1).  Risma menyampaikan, Pemerintah melalui APBN 2021 telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp110 triliun untuk tiga jenis bantuan yakni PKH, Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST).  Program Sembako besarnya sekitar Rp 200 ribu perbulan untuk setiap kepala keluarga (KK) yang akan disalurkan kepada 20 juta KPM. Kemudian, BST sebesar Rp 300 ribu perbulan untuk setiap KK yang disalurkan selama empat bulan pada Januari sampai dengan April melalui PT Pos Indonesia.  "Program Sembako yang diserahkan dalam bentuk bantuan pangan non tunai hendaknya dibelanjakan di e-warung setempat, untuk bahan pangan Karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sumber vitamin dan mineral," pinta Risma.  Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), Siti Soliyah warga Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas menyambut baik bantuan yang disalurkan pemerintah. Menurutnya, waktu yang disalurkan sangat tepat dengan kebutuhan pangan yang semakin meningkat dan anak-anak yang sudah memulai sekolah daring. "Alhamdulillah kalau memang sudah bisa dicairkan. Waktunya pas banget dengan anak-anak masuk sekolah," ujar Soliyah.  Soliyah mengakui, bantuan yang diberikan pemerintah akan dibelanjakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Bahkan bantuan pulsa dari pemerintah juga sangat diperlukan untuk belajar daring anak-anaknya. "Namanya anak-anak makannya pasti banyak. Uang PKH bisa untuk beli beras, telur atau ikan. Biar kami kondisinya pas-pasan, tapi gizi anak-anak harus diperhatikan," ucap Soliyah.  Senada juga disampaikan penerima PKH, Irmi Yusnita. Dia menyambut dengan gembira penyaluran PKH. "Mudah-mudahan penyalurannya sampai ke masyarakat bisa berjalan lancar dan Covid-19 cepat selesai, supaya saya bisa berdagang lagi," harap Irmi.  Perempuan yang tinggal di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ini mengaku sejak pandemi Covid-19 sangat menggantungkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari pada bantuan pemerintah. Dia bersyukur mendapat PKH dan program Sembako.  "Alhamdulillah kehidupan kami terbantu dengan adanya dua bantuan ini. Tiap bulan bisa beli beras dengan Kartu Sembako. Tiap tiga bulan bisa beli kebutuhan sekolah anak-anak dengan uang PKH," pungkasnya.

Pencairan Bansos Bagi KPM PKH Dipastikan Tepat Waktu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/bansos-surabaya-2.jpg" alt="BANTUAN PERMAKANAN: Petugas mengemas paket sembako di halaman Taman Surya, Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BANTUAN PERMAKANAN: Petugas mengemas paket sembako di halaman Taman Surya, Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) tahap I rampung pekan ini. Sebanyak 8,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh provinsi bisa mendapatkan bansos senilai Rp 600 ribu itu sehari sebelum Lebaran.  Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan, pihaknya terus melakukan perbaikan dari segala sisi terkait penyaluran bansos. Mulai urusan data, prosedur penyaluran, hingga mekanisme pencairan anggaran. Proses distribusi juga terus dimaksimalkan.  Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama menambahkan, penyaluran BST mengalami progres yang cukup signifikan. Kemarin (21/5) sudah lebih dari 60 persen BST disalurkan kepada KPM. ”Dan, pada Sabtu, 23 Mei 2020, target kita BST tersalurkan kepada 8,3 juta KPM,” tutur dia.  Selain itu, lanjut dia, Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) telah memberikan dispensasi terkait pencairan anggaran bansos untuk penanggulangan Covid-19. Jika biasanya perlu waktu seminggu untuk pencairan anggaran reguler, khusus bansos Covid-19 bisa diproses dalam sehari.  Setelah BST tahap I rampung, akan dilanjutkan penyaluran tahap kedua. Target tahap II selesai pada minggu terakhir Mei, sedangkan tahap III pada minggu ke-3 Juni. ”Saat persiapan masuk sekolah,” ungkapnya.  Sasa menyatakan bahwa tidak ada lagi perbedaan data dengan daerah. Per 20 Mei, diterima data dari daerah sebanyak 8.346.645 KPM. Kemensos masih menunggu sisa data sehingga genap 9 juta KPM seperti target awal.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=knqW3YgGDzY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZZIw8oXxe9c  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=jJcR2i42Qjk  https://www.youtube.com/watch?v=GWEJ5r5i704  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=A2N2Q3QN-5A

Distribusi Bansos Tunai Tahap I Tuntas H-1 Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/bansos-surabaya-2.jpg" alt="BANTUAN PERMAKANAN: Petugas mengemas paket sembako di halaman Taman Surya, Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BANTUAN PERMAKANAN: Petugas mengemas paket sembako di halaman Taman Surya, Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bantuan sosial (bansos) terkait pandemi Covid-19 hingga Desember 2020. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan, mulai April hingga Juni. Dengan demikian, bansos diberikan selama sembilan bulan.  ”Bansos sembako Jabodetabek dan bansos tunai non-Jabodetabek diperpanjang menjadi sembilan bulan hingga Desember,’’ ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada video conference di Jakarta kemarin (18/5).  Perpanjangan waktu itu bertujuan menjaga daya beli masyarakat yang terpukul karena Covid-19.  Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan bansos untuk wilayah Jabodetabek berupa sembako senilai Rp 600 ribu per bulan selama April sampai Juni. Untuk non-Jabodetabek, bentuknya berupa uang tunai Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan.  Nah, dengan perpanjangan itu, jumlah insentif yang diberikan mengalami penurunan, yakni dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu per bulan. Nominal Rp 300 ribu per bulan itu terhitung untuk Juli sampai Desember 2020. Kemenkeu mencatat, anggaran bansos sembako Jabodetabek mencapai Rp 6,8 triliun dan bansos tunai non-Jabodetabek Rp 32,4 triliun.  Di sisi lain, lanjut Sri Mulyani, pembagian kartu PKH dan kartu sembako tidak berubah. Kartu PKH akan tetap dibagikan selama 12 bulan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian, penerima kartu sembako sebanyak 20 juta orang akan menerima penuh Rp 200 ribu per bulan selama 12 bulan.  Sementara itu, kemarin (18/5) Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran bansos di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Bantuan berupa sembako tersebut merupakan bagian dari bansos untuk masyarakat Jabodetabek selama masa pandemi yang diberikan tiga kali. ’’Hari ini sudah diterima bantuan yang ketiga,’’ terang dia sembari mengingatkan agar penyaluran bansos bisa dipercepat.  Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengaku sudah berdiskusi dengan Mensos dan Mendes PDTT terkait percepatan penyaluran bansos. ’’Insya Allah lima hari terakhir menjelang Lebaran kita akan menyalurkan bansos besar-besaran,’’ kata dia seusai ratas virtual bersama presiden kemarin.  Untuk Kemensos, di antara 9 juta keluarga penerima manfaat, ada 8,3 juta yang menjadi bagian penyaluran lima hari ke depan. Selebihnya, 700 ribu KPM perlu waktu lebih lama untuk penyaluran karena berada di wilayah remote. Dibutuhkan waktu setidaknya dua pekan untuk penyaluran.  Penyaluran bansos mengandalkan PT Pos Indonesia karena memiliki jaringan paling luas. Demi mengejar target penyaluran ke 8,3 juta KPM, PT Pos memutuskan untuk meniadakan libur dua hari saat Idul Fitri. Seluruh cabang dimaksimalkan.  Adapun untuk BLT (bantuan langsung tunai) desa yang diambilkan dari dana desa, pendataannya diutamakan pada keluarga miskin baru. Yakni, mereka yang tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. ’’Dana desa ini baru bisa didistribusikan kalau memang ada warga masyarakat yang belum tercantum di dalam DTKS,’’ lanjut mantan Mendikbud tersebut.  Karena itu, tidak mudah untuk mempercepat penyaluran dana desa mengingat datanya harus dijaga agar tidak tumpang-tindih. Pihaknya sudah sepakat bahwa yang diprioritaskan adalah bantuan dari Kemensos dalam lima hari ke depan.  Sementara itu, Mensos Juliari P. Batubara memastikan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi perbedaan data antara Kementerian Sosial dan Pemprov DKI Jakarta dalam distribusi bansos bantuan presiden. Sebab, pemerintah daerah (pemda), termasuk Pemprov DKI Jakarta, sudah melakukan update data. Di DKI Jakarta ada penambahan data penerima bansos sebanyak 2,1 juta kepala keluarga (KK). ”Jadi, karena anggaran Kemensos hanya untuk 1,3 juta KK, sisanya yang 800 ribuan itu anggarannya dari APBD DKI Jakarta,” jelasnya.  Dia berpesan kepada seluruh pemda, pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk memperbarui data masyarakat penerima bansos. Sebab, data masyarakat miskin dan rentan tersebut akan tetap digunakan untuk bansos reguler seperti program keluarga harapan (PKH) dan program sembako. Bahkan setelah pandemi selesai.  Di bagian lain, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, hingga saat ini ada beberapa daerah yang terhitung lamban dalam penyaluran BLT dana desa. Halim telah menyurati kepala-kepala daerah tersebut agar bergerak cepat. Sebab, masih banyak KPM yang menunggu penyaluran.  Halim menyebutkan, provinsi dengan penyaluran BLT yang paling lambat adalah Banten. ”Kalau tidak salah baru lima desa yang sudah tersalurkan,” ungkap dia. Kemudian, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Aceh.  Sementara itu, provinsi yang hampir seluruh desanya telah melakukan penyaluran BLT dana desa, antara lain, Provinsi Bangka Belitung, Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dJQpilBfFzY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XEAUA4z3XvU&amp;t  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=wYXAiUSNA7Q

Bansos Diperpanjang hingga Desember, Nominalnya Jadi Rp 300 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/ada-kabar-baik-pemerintah-umumkan-tanggal-pencairan-bansos_m_181889.jpeg" alt="Menko PMK, Puan Maharani" width="100%">
<figcaption>Menko PMK, Puan Maharani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan akan terus mengawasi penyaluran bansos beras sejahtera (rastra). "Jadi mulai bulan Januari Insya Allah akan mendistribusikan bansos rastra kepada Pemerintah Daerah seluruh Indonesia," tutur Menko PMK, Puan Maharani, Jakarta, Selasa (16/1). Sementara untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), lanjut Puan, diberikan setiap tanggal 25 Januari kepada 1,2 juta jiwa (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) yang tersebar di 44 kota. "Setelah pelaksanaan di bulan Januari ini, kami akan lakukan evaluasi dan dilaksanakan kembali setiap bulannya," tambah Puan. Dia berjanji akan ikut memantau validasi data tahun 2017 dari pendataan alamat. Upaya itu dilakukannya lantaran masih ada KPM yang tidak menerima haknya. "Jadi validasi data terus dilakukan sesuai Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015 antara Kemendagri, Kemensos dan dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)," katanya. Ke depannya, Pemerintah akan menaikkan target warga dari 1,2 juta jiwa menjadi 2,6 juta jiwa. BNPT ini akan secara bertahap dinaikkan hingga 10 juta jiwa. "Data 2018 akan kami validasi kembali, karena memang ada penerima yang tidak menerima lagi seperti yang meninggal, pindah rumah atau yang datanya tidak sesuai. Kami akan memastikan kembali," pungkasnya.

Ada Kabar Baik, Pemerintah Umumkan Tanggal Pencairan Bansos