<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/Untitled222-4126464347.jpg" alt="Salah seorang penerima bansos sembako dan PKH yang disalurkan PT Pos Indonesia." width="100%">
<figcaption>Salah seorang penerima bansos sembako dan PKH yang disalurkan PT Pos Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah mulai mempercepat proses pencairan bantuan sosial tahap keempat tahun 2025 bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) kini sudah bergulir di sekitar 150 kabupaten dan kota. Bantuan tersebut disalurkan melalui bank-bank Himbara seperti BRI dan BNI. Sementara PT Pos Indonesia akan turun langsung mengantarkan bantuan ke dua kategori penerima, yaitu lansia dan penyandang disabilitas. Meski sebagian daerah sudah menerima bantuan melalui transfer bank, penyaluran lewat Bank Mandiri disebut masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Pemerintah meminta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bersabar karena proses verifikasi dan pencairan sedang dikebut agar merata di seluruh wilayah. Jadwal resmi pencairan BLTS Kesra sendiri dimulai sejak 20 Oktober 2025 dan melibatkan Bank-bank Himbara serta PT Pos Indonesia sebagai penyalur utama. Dikutip dari Radar Bogor (Jawa Pos Grup), proses distribusi lewat bank telah mencapai tahap lanjutan di awal November dengan sistem transfer langsung ke rekening penerima. Sementara itu, mekanisme door to door oleh PT Pos masih berlangsung di sejumlah daerah, terutama yang memiliki kendala akses dan logistik. Hingga akhir Oktober, beberapa wilayah masih mengalami keterlambatan karena proses verifikasi data yang belum rampung, sehingga distribusi tidak serentak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan seluruh penyaluran bantuan ditargetkan selesai sebelum akhir Desember 2025. Ia menegaskan percepatan pencairan dilakukan agar masyarakat bisa segera merasakan manfaat bantuan di pengujung tahun. Memasuki awal November, penyaluran bansos mulai merata di wilayah padat penduduk seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, dengan fokus utama pada BLT Kesra dan PKH tahap empat. Meski belum ada pembaruan informasi resmi pada Senin (3/11), proses verifikasi penerima masih berlanjut melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Untuk memastikan data penerima akurat dan mencegah penyaluran ganda. KPM yang belum menerima bantuan kemungkinan masih menunggu giliran pencairan tahap November, yang akan terus berlangsung hingga dua pekan ke depan. <h2>Total 18,2 Juta KPM Terima Bansos</h2> Secara keseluruhan, Kementerian Sosial mencatat sekitar 18,2 juta KPM akan menerima bantuan sosial reguler tahun ini. Dari jumlah tersebut, terdapat 390 ribu penerima PKH murni, 8,6 juta penerima BPNT murni, dan 9,6 juta KPM penerima bantuan ganda. Penyaluran bagi penerima yang memiliki rekening dilakukan melalui bank Himbara, sementara PT Pos Indonesia ditugaskan menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang belum memiliki rekening bank. Dengan sistem pencairan bertahap dan pengawasan digital, pemerintah berharap distribusi bansos tahun ini berjalan lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah percepat pencairan bantuan sosial 2025, jangkau 18,2 juta KPM, distribusi lebih cepat dan transparan.

Update Pencairan PKH-BPNT Tahap 4 dan BLTS: PT Pos Akan Antar Bantuan untuk 2 Kategori KPM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/18/KfEDl9dC6qsPRfplslntVCO2G1uJ1DWfiL2xGKSZ-2241804482.jpg" alt="Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (kiri) di Jakarta menyampaikan pencairan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS). (Humas Kemensos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (kiri) di Jakarta menyampaikan pencairan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS). (Humas Kemensos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat yang terus melandai. Caranya lewat penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai untuk 35 juta keluarga. Masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat Rp 900 ribu dan diharapkan tuntas dicairkan selama dua pekan ke depan. Ditemui wartawan di Jakarta (18/10), Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, bansos tunai tersebut bernama bantuan langsung tunai sementara (BLTS). Besarannya adalah Rp 300 ribu per keluarga untuk periode Oktober, November, dan Desember. "Pencairannya satu kali, sekaligus," jelasnya. Saiful mengatakan, proses pencairan BLTS tersebut sudah mulai berjalan. Uang itu diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat. Dengan asumsi setiap keluarga ada suami, istri, dua anak, bantuan itu berdampak untuk 140 juta jiwa. Sekjen PBNU itu mengatakan, BLTS berbeda dengan bansos tunai yang sudah rutin disalurkan setiap bulan. Total anggaran yang disiapkan untuk BLTS tersebut mencapai Rp 31,54 triliun. Dia berharap uang BLTS itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh keluarga penerima. Saiful menuturkan, selama ini pemerintah sudah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan lewat program keluarga harapan atau PKH. "BLTS ini di luar dari penerima BLT reguler," tandas mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu. Dengan adanya BLTS, bansos pemerintah semakin beragam jenisnya. Perinciannya adalah PKH murni dengan jumlah penerima 398.714 keluarga. Masing-masing mendapatkan Rp 2,8 juta per tahun dengan total anggaran Rp 1,116 triliun. Kemudian ada program sembako murni dengan penerima 8.675.797 keluarga. Setiap keluarga menerima Rp 2,4 juta per tahun. Total anggarannya Rp 20,822 triliun. Selain itu ada penerimaan PKH dan sembako sejumlah 9.601.286 keluarga, masing-masing menerima Rp 5,2 juta per tahun. Total anggarannya Rp 49,927 triliun. Pemerintah juga mengeluarkan bansos penebalan untuk Juni-Juli 2025 yang menyarat 18.277.083 keluarga. Masing-masing mendapatkan Rp 400 ribu, total anggarannya Rp 7,311 triliun. Kemudian yang terakhir adalah bantuan stimulus ekonomi lewat BLTS.

Pemerintah salurkan bantuan langsung tunai sementara (BLTS) Rp 900 ribu untuk 35 juta keluarga, rampung dalam dua pekan.

BLT Sementara Cair Rp 900 Ribu untuk 35 Juta Keluarga, Pencairan Ditarget Rampung 2 Pekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/DSC_5997JPG-36441872.jpg" alt="Ilusrasi Keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) antri untuk menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilusrasi Keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) antri untuk menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mulai Rabu, 15 Oktober 2025, pemerintah resmi mempercepat penyaluran enam jenis bantuan sosial (bansos) dan stimulus ekonomi bagi masyarakat Indonesia, termasuk PKH-BPNT. Program ini akan disalurkan secara bertahap hingga akhir Oktober sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, menekan angka kemiskinan, dan memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Berbagai jenis bantuan tunai dan non-tunai, termasuk PKH-BPNT ini diberikan dengan nominal bervariasi. Mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp1,4 juta per bulan, tergantung jenis programnya. Penyaluran dilakukan melalui Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BSI), Kantor Pos, hingga Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih, guna memastikan bantuan diterima secara transparan dan tepat sasaran. Program bansos termasuk PKH-BPNT ini digulirkan oleh sejumlah kementerian dan lembaga. Antara lain Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Kementerian Desa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Badan Pangan Nasional (Bapanas).&nbsp; Tujuan besarnya adalah mendukung kelompok masyarakat rentan seperti keluarga miskin, anak yatim piatu, pelajar, mahasiswa, lansia, dan pelaku usaha mikro. Berikut daftar enam bansos yang dikebut pencairannya mulai cair 15 Oktober 2025, dikutip dari Info Bansos, Selasa (14/10). <h3>1. KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah</h3> Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kembali dicairkan untuk mahasiswa kurang mampu. Program ini mencakup dua komponen utama. Yaitu biaya pendidikan penuh sesuai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di kampus masing-masing dan bantuan biaya hidup berkisar antara Rp 800 ribu hingga Rp 1,4 juta per bulan. Pencairan KIP Kuliah Oktober 2025 dilakukan secara bertahap, mengingat banyak mahasiswa telah memulai perkuliahan sejak September lalu. Dengan bantuan ini, diharapkan mahasiswa penerima manfaat dapat fokus belajar tanpa terbebani biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. <h3>2. PIP (Program Indonesia Pintar)</h3> Selanjutnya ada bantuan PIP, yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Dana tunai ini digunakan untuk mendukung biaya pendidikan di semua jenjang sekolah. Pencairan termin ketiga (Oktober&ndash;Desember 2025) diperkirakan dimulai 16 Oktober 2025, mencakup siswa SD hingga SMA/SMK. Besaran bantuannya antara lain: SD/SDLB: Rp 450.000 per tahun (kelas 1&ndash;5) dan Rp 225.000 (kelas 6) SMP/SMPLB: Rp 750.000 per tahun (kelas 7&ndash;8) dan Rp 375.000 (kelas 9) SMA/SMK/SMLB: Rp 1,8 juta per tahun (kelas 10&ndash;11) dan Rp 900.000 (kelas 12) Program ini menjadi kesempatan terakhir bagi penerima baru atau siswa yang sempat tertunda pencairannya pada termin sebelumnya. <h3>3. Bantuan Atensi Anak Yatim Piatu</h3> Kabar baik juga datang untuk anak-anak yatim piatu. Melalui bantuan Atensi, Kemensos menyalurkan dana hingga Rp 1,8 juta per penerima, khusus bagi yang belum mencairkan bantuan dari periode sebelumnya. Dana ini mencakup akumulasi dari Januari hingga September 2025, dan pencairan dilakukan lewat Bank Mandiri. Program ini bertujuan memastikan setiap anak yang kehilangan orang tua tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. <h3>4. Bantuan Pangan CBP dan CPP</h3> Pemerintah juga memperkuat bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bagi penerima PKH dan BPNT. Masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter sekaligus untuk alokasi dua bulan (Oktober&ndash;November 2025). Penyalurannya dilakukan sekali jalan (one shot) oleh Perum Bulog dan Bapanas, dengan target dimulai pada akhir Oktober 2025. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi kebutuhan meningkat menjelang akhir tahun. <h3>5. PKH dan BPNT</h3> Dua program bansos populer ini juga kembali cair pada pertengahan Oktober 2025. Namun, pencairan kali ini masih termasuk dalam tahap 3 (Juli&ndash;September) yang sifatnya susulan, bukan tahap 4. Sejumlah KPM telah melaporkan saldo bantuan telah masuk ke Kartu KKS, menandakan pemerintah terus menuntaskan penyaluran tertunda akibat verifikasi data. Bantuan PKH mencakup berbagai kategori, mulai dari ibu hamil, balita, lansia, hingga penyandang disabilitas. Sementara BPNT difokuskan pada bantuan pangan non-tunai. <h3>6. Bansos PKD Oktober</h3> Terakhir, pemerintah juga kembali menyalurkan bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) di wilayah DKI Jakarta, mencakup Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ). Setiap penerima akan memperoleh Rp 300.000 per bulan, dengan penyaluran diperkirakan mulai 25 Oktober 2025. Program ini dirancang untuk memastikan kebutuhan dasar kelompok rentan tetap terpenuhi, sekaligus mendukung target penghapusan kemiskinan ekstrem di ibu kota. Dengan pencairan enam program ini, pemerintah berharap masyarakat bisa terbantu secara nyata dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga. Pastikan untuk mengecek status penerimaan bansos melalui DTKS, aplikasi Cek Bansos, atau Bank Himbara agar tidak ketinggalan jadwal pencairan. Sebelumnya, pemerintah memastikan bahwa bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng alias BPNT periode keempat akan kembali disalurkan pada periode Oktober&ndash;November 2025. Pedoman penyalurannya sudah turun, artinya bantuan ini sudah fix dan siap dibagikan kepada masyarakat penerima. Total penerima bantuan pada periode ini mencapai sekitar 18,3 juta keluarga di seluruh Indonesia. Diperkirakan pencairan bansos PKH-BPNT tahap empat ini akan mulai dicairkan akhir bulan Oktober ini sekaligus untuk dua bulan dengan November. Mereka yang berhak menerima bantuan PKH-BPNT ini adalah masyarakat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Khususnya para penerima BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) atau program sembako, baik yang mendapatkan BPNT murni maupun yang juga terdaftar sebagai penerima PKH (Program Keluarga Harapan). Namun, penerima PKH murni kemungkinan tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan pangan ini. <center> <div class="ads mt3 clearfix">&nbsp;</div> </center> Meski begitu, mereka tetap masih mendapatkan hak bantuan rutin dari program PKH. Pemerintah menegaskan bahwa penentuan penerima bantuan ini dilakukan secara otomatis berdasarkan data pusat, bukan oleh pendamping di lapangan. Baca Juga:&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016694867/praperadilan-ditolak-pn-jaksel-nyatakan-penetapan-tersangka-nadiem-makarim-sah">Praperadilan Ditolak, PN Jaksel Nyatakan Penetapan Tersangka Nadiem Makarim Sah!</a> Rincian bantuan yang disalurkan cukup signifikan dengan penambahan dibanding periode sebelumnya. Dalam penyaluran bansos PKH-BPNT tahap ini, setiap keluarga penerima akan mendapatkan total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng, dibagikan dalam satu tahap untuk dua bulan. Daftar penerima bansos ini bisa saja berbeda dari bulan-bulan sebelumnya karena data penerima BPNT terus diperbarui di setiap tahap. Beberapa keluarga yang sebelumnya hanya menerima PKH kini juga terdaftar sebagai penerima BPNT, terutama jika di dalam keluarganya terdapat komponen tambahan seperti anak sekolah atau lansia.

Pemerintah mempercepat penyaluran enam jenis bantuan sosial dan stimulus ekonomi mulai 15 Oktober 2025, untuk mendukung ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kebut Pencairan 6 Jenis Bansos Termasuk PKH-BPNT Mulai 15 Oktober 2025, Cek Sekarang!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/children-s-silhouettes-showing-muscles-sunset-1-1443109415.jpg" alt="Ilustrasi anak-anak yatim piatu. Pemerintah mencairkan bansos atensi yatim piatu mulai hari ini, Senin (13/10/2025). (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi anak-anak yatim piatu. Pemerintah mencairkan bansos atensi yatim piatu mulai hari ini, Senin (13/10/2025). (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar baik datang untuk penerima bantuan sosial (bansos) atensi yatim piatu. Pemerintah mulai mencairkan dana bantuan dengan nilai hingga Rp 1,8 juta per penerima pada pertengahan Oktober 2025 ini. Pencairan ini bagian dari program perlindungan sosial yang disalurkan secara bertahap oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Bank Mandiri. Bagi penerima yang belum menarik dananya dari periode sebelumnya, kini saatnya segera dicek. Karena saldo bantuan sudah mulai masuk ke rekening masing-masing. Bantuan atensi yatim piatu ini diberikan untuk mendukung anak-anak yang kehilangan orang tua agar tetap mendapatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dana yang cair kali ini merupakan akumulasi dari beberapa periode sebelumnya, mulai dari Januari hingga September 2025. Artinya, bagi penerima yang belum mencairkan dana sejak periode pertama hingga keempat, total bantuan yang bisa diterima bisa mencapai Rp 1,8 juta. Proses pencairannya cukup mudah. Dikutip dari Diary Bansos, Senin (13/10), penerima atau wali penerima yang telah memiliki buku rekening atau kartu ATM Bank Mandiri dapat langsung melakukan pengecekan saldo di mesin ATM atau datang ke kantor cabang terdekat. Jika dana sudah masuk, bantuan dapat langsung ditarik tunai tanpa potongan. Namun bagi penerima yang belum memiliki kartu atau buku rekening, disarankan segera menghubungi pihak desa atau kelurahan. Karena distribusi kartu dilakukan melalui pemerintah daerah setempat. <h2>KPM Bansos PKH dan BPNT Dapat Tambahan Beras dan Minyak Goreng</h2> Di sisi lain, program penyaluran Bansos PKH dan BPNT juga sedang berjalan bersamaan. Berdasarkan data terbaru per 13 Oktober 2025, pemerintah tengah menyiapkan penebalan bantuan untuk periode Oktober&ndash;November 2025. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapat tambahan beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter, yang disalurkan lewat Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Penyalurannya dilakukan satu kali untuk dua bulan dan akan segera dimulai akhir Oktober 2025. Perubahan jumlah penerima bantuan di beberapa daerah juga tercatat masih terjadi.&nbsp; Berdasarkan data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), beberapa wilayah seperti NTT (+8%), Papua Pegunungan (+7,6%), dan Sulawesi Tengah (+4,1%) mengalami peningkatan penerima bantuan. Sedangkan Aceh (-2,5%), Jambi (-2,4%), dan Jawa Barat (-3,5%) mengalami pengurangan karena hasil evaluasi kelayakan. Untuk memastikan apakah anda termasuk penerima bantuan, segera cek status melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau konfirmasi ke kantor desa setempat. Jika nama anda tercantum, segera lakukan pencairan sebelum masa aktif bantuan berakhir. Jadi, jangan tunda lagi. Segera cek rekening atau kartu ATM Anda hari ini. Siapa tahu, bantuan atensi yatim piatu hingga Rp 1,8 juta sudah masuk dan siap dicairkan.&nbsp; Sebelumnya, Oktober menjadi bulan yang dinanti-nantikan keluarga penerima manfaat (KPM) bansos. Sebab, pada bulan ini sejumlah bansos dari pemerintah akan dicairkan. <h2>Kabar Pencairan Bansos Dinanti</h2> Banyak keluarga penerima manfaat (KPM) menantikan kabar pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap keempat tahun ini. Kabar baiknya, pencairan dua program utama ini dipastikan segera dilakukan dan bahkan disertai dengan penebalan bantuan atau tambahan nominal bantuan yang bisa mencapai Rp 400.000 per KPM. Berdasarkan update terbaru dari sistem aplikasi SixNG, bantuan PKH dan BPNT untuk periode Oktober&ndash;Desember 2025 sudah memasuki tahap &ldquo;cek rekening&rdquo;. Artinya, proses pencairan tinggal selangkah lagi menuju rekening masing-masing penerima. Jika mengacu pada pola pencairan sebelumnya, status &ldquo;cek rekening&rdquo; biasanya hanya berjarak 1&ndash;2 minggu sebelum dana benar-benar masuk. Dengan begitu, penyaluran bantuan diperkirakan mulai berlangsung pertengahan hingga akhir Oktober 2025. Percepatan pencairan ini dilakukan agar seluruh proses distribusi bantuan bisa tuntas sebelum akhir tahun. Pemerintah menargetkan agar tidak ada penundaan hingga Desember, sehingga seluruh keluarga penerima bisa menikmati manfaat bansos tepat waktu. Jadi, bagi penerima PKH dan BPNT yang belum sempat cair di tahap ketiga, tak perlu khawatir. Karena bantuan tetap akan disalurkan selama tidak ada kendala administratif seperti data ganda atau status &ldquo;exclude&rdquo;. Penyaluran bantuan terpantau terjadi di empat bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), yakni Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. Meski begitu, sejumlah wilayah akan diprioritaskan menerima pencairan lebih awal, yakni yang berada di kategori wilayah satu. Pembagian ini berdasar pada sistem penyaluran sebelumnya, di mana wilayah satu menjadi daerah pertama yang peroleh transfer dana bansos, Berikut pembagiannya: <h3>Wilayah Satu</h3> Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat. <h3>Wilayah Dua</h3> DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. <h3>Wilayah Tiga</h3> Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua. &nbsp; <div id="bn_8sne5hffgqi" data-data-w="0">&nbsp;</div>

Pemerintah mulai mencairkan dana bantuan sosial yatim piatu hingga Rp 1,8 juta per penerima pada Oktober 2025, cara mencairkannya mudah.

Bansos Yatim Piatu hingga Rp 1,8 Juta Cair Mulai Hari Ini, 13 Oktober 2025, Cek Cara Pencairannya Sekarang!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/uang-rupiah-138209579.jpg" alt="Ilustrasi: Dana bansos. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Dana bansos. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penantian keluarga penerima manfaat (KPM) atas bansos BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) akhirnya usai. Pencairan dana bansos tahap 4 sudah mulai pecah telur di Kartu KKS Merah Putih dengan nominal Rp 600 ribu. Bank penyalur pencairan terpantau terjadi di empat bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), diantaranya adalah BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. Pencairan bansos ini merupakan bagian dari upaya penyelesaian program bansos utama, yang didukung oleh percepatan proses dari Kementerian Sosial (Kemensos) melalui kegiatan pengecekan lapangan (ground check) dan validasi data yang kini berlangsung lebih cepat. Sebagian besar dana yang dicairkan saat ini mencakup BPNT hasil validasi sistem serta penyelesaian pencairan tahap sebelumnya, khususnya bagi KPM baru atau penerima yang datanya baru terintegrasi. Menariknya, pencairan pada Oktober akan diperkirakan menjadi yang paling gemuk pada 2025 dibanding bulan-bulan lainnya. Pasalnya, KPM BPNT akan menerima tiga jenis bantuan yang disalurkan, berikut di antaranya: <h3>1. BPNT Tahap 4 (Bantuan Tunai Reguler)</h3> Bantuan ini dialokasikan rutin pada triwulan terakhir (Oktober&ndash;Desember) yang dicairkan dalam bentuk uang tunai ke KKS. <h3>2. Bantuan Tambahan Tunai (Penebalan)</h3> Bantuan dalam bentuk dana tunai bonus yang dialokasikan khusus sebagai penebalan bantuan untuk periode November&ndash;Desember. Pencairan dana ganda ini memiliki tujuan untuk menjaga daya beli KPM di akhir tahun. <h3>3. Bantuan Pangan Nontunai&nbsp;</h3> Tak hanya itu, KPM juga akan mendapatkan bantuan non-tunai berupa komoditas fisik ganda, diantaranya yakni beras 20 Kg dan minyak goreng 2 Liter. Bantuan ini dialokasikan untuk bulan September dan Oktober, dan memang sudah sering kali disalurkan terpisah dari dana tunai. <h2>Cara Cek Status Bansos BPNT&nbsp;</h2> Ada dua cara praktis untuk mengetahui status penerimaan bansos tahun 2025, yaitu melalui situs resmi Kemensos atau lewat aplikasi Cek Bansos di ponsel. Siapkan NIK dan ikuti langkah-langkah berikut! 1. Melalui Situs Resmi Kemensos Untuk mendapatkan informasi paling akurat dan terbaru, kunjungi laman resmi Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id. Berikut langkah-langkahnya: - Buka situs tersebut di browser. - Isi data sesuai kolom yang tersedia seperti Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan ketik nama lengkap sesuai KTP. - Masukkan kode captcha yang muncul di layar. - Klik tombol &ldquo;Cari Data&rdquo;. Sistem akan menampilkan hasil pengecekan, apakah kamu terdaftar sebagai penerima bansos atau belum. 2. Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos Selain lewat situs web, kamu juga bisa mengecek status bantuan melalui aplikasi Cek Bansos yang dikeluarkan resmi oleh Kementerian Sosial. Aplikasi ini memudahkan masyarakat memantau status bansos tanpa harus datang ke kantor desa atau dinas sosial. Langkah-langkahnya: - Buka aplikasi Cek Bansos Kemensos di smartphone. - Login menggunakan akun yang sudah terverifikasi. - Pilih menu &ldquo;Cek Bansos&rdquo;. - Masukkan data domisili dan nama lengkap sesuai KTP. - Tekan &ldquo;Cari Data&rdquo; untuk melihat status penerimaan bansos BPNT. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Pencairan bansos BPNT tahap 4 sudah dimulai, Keluarga Penerima Manfaat akan menerima tiga jenis bantuan sekaligus.

KPM Bansos BPNT Akan Terima 3 Bantuan Sekaligus di Oktober 2025, Apa Saja?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/06/202403-06-125508_11zon-2348173287.jpg" alt="Ilustrasi program Kartu Prakerja yang kembali hadir di 2024. (Instagram/prakerja.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi program Kartu Prakerja yang kembali hadir di 2024. (Instagram/prakerja.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Program Kartu Prakerja kembali hadir di tahun 2024 dengan skema normal, membawa perubahan dalam besaran insentif dibandingkan tahun sebelumnya. Bagi para calon peserta, memahami rincian biaya insentif menjadi hal penting. Berikut adalah panduan lengkap mengenai biaya insentif Kartu Prakerja 2024 dilansir dari laman resmi Prakerja, Rabu (6/3). 1. Rincian Biaya Insentif Kartu Prakerja 2024 Saldo Pelatihan Peserta akan mendapatkan Rp 3.500.000 untuk mengikuti pelatihan yang mereka pilih di platform digital mitra Prakerja. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai jenis pelatihan, seperti: Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014374806/cara-dan-syarat-daftar-kartu-prakerja-2024-gelombang-63-yang-akan-ditutup-hari-ini-segera-daftarkan-diri-anda">Cara dan Syarat Daftar Kartu Prakerja 2024 Gelombang 63 yang akan Ditutup Hari Ini, Segera Daftarkan Diri Anda!</a> Keterampilan teknis atau hard skill seperti programming, desain grafis, web development, dan lainnya. Keterampilan soft skill seperti komunikasi, public speaking, leadership, dan lainnya. Atau bahkan Kewirausahaan seperi cara-cara memulai bisnis, strategi pemasaran, dan manajemen keuangan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014365203/kartu-prakerja-gelombang-ke-63-dibuka-malam-ini-simak-syarat-dan-cara-daftarnya">Kartu Prakerja Gelombang ke-63 Dibuka Malam Ini, Simak Syarat dan Cara Daftarnya</a> Besaran Biaya Insentif Pasca Pelatihan Setelah menyelesaikan pelatihan dan memenuhi persyaratan, seperti mengisi ulasan dan mengerjakan tes, peserta akan menerima Rp 600.000.&nbsp; Insentif ini diberikan satu kali untuk membantu peserta dalam transisi setelah pelatihan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014364972/pendaftaran-kartu-prakerja-dibuka-mulai-hari-ini-pukul-1900-wib-pemerintah-siapkan-kuota-1148-juta-peserta">Pendaftaran Kartu Prakerja Dibuka Mulai Hari ini Pukul 19.00 WIB, Pemerintah Siapkan Kuota 1,148 Juta Peserta</a> Insentif Survei Peserta yang mengisi survei evaluasi program akan mendapatkan Rp 50.000 per survei. Survei ini dilakukan dua kali untuk mendapatkan masukan dari peserta dan meningkatkan kualitas program. Total Insentif Dengan mengikuti seluruh program dan memenuhi persyaratan, peserta Kartu Prakerja 2024 berhak menerima total insentif senilai Rp 4.200.000.&nbsp; Dengan dana yang dapat dicairkan sebesar Rp 700.000 hasil insentif pasca pelatihan dan mengisi survei. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014086283/rumah-siap-kerja-dukung-pengembangan-keterampilan-wirausaha-bersama-program-kartu-prakerja">Rumah Siap Kerja Dukung Pengembangan Keterampilan Wirausaha Bersama Program Kartu Prakerja</a> 2. Cara Pencairan Insentif Insentif Kartu Prakerja dicairkan secara non-tunai melalui rekening bank atau akun e-wallet yang didaftarkan peserta. Berikut adalah langkah-langkah pencairan insentif: 1. Pastikan Anda telah menyelesaikan pelatihan dan memenuhi semua persyaratan. 2. Buka akun Prakerja Anda di situs web atau aplikasi. 3. Klik menu &lsquo;Insentif&rsquo;. 4. Pilih metode pencairan yang Anda inginkan (rekening bank atau e-wallet). 5. Masukkan nomor rekening atau akun e-wallet Anda dengan benar. 6. Klik &lsquo;Proses Pencairan&rsquo;. 7. Tunggu proses pencairan selama 1-3 hari kerja. 3. Syarat Menerima Insentif Untuk menerima insentif, peserta harus memenuhi beberapa syarat berikut: <ul> <li dir="ltr"> Anda lulus gelombang yang dibuka oleh Kartu Prakerja. </li> <li dir="ltr"> Anda telah menyelesaikan pelatihan pertama dan mendapat sertifikat. </li> <li dir="ltr"> Anda telah mengisi ulasan pelatihan dan mengisi survei evaluasi program dua kali. </li> </ul> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013695634/pendaftaran-kartu-prakerja-2024-dibuka-ini-cara-daftar-akun-dan-keuntungannya">Pendaftaran Kartu Prakerja 2024 Dibuka, Ini Cara Daftar Akun dan Keuntungannya!</a> 4. Tips Memaksimalkan Insentif <ul> <li dir="ltr"> Pilihlah pelatihan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan Anda. </li> <li dir="ltr"> Pastikan Anda mengikuti pelatihan dengan penuh dedikasi dan mencapai target kehadiran. </li> <li dir="ltr"> Isilah ulasan pelatihan dengan lengkap dan informatif. </li> <li dir="ltr"> Kerjakan tes dengan teliti dan maksimalkan skor Anda. </li> <li dir="ltr"> Ikuti survei evaluasi program dengan seksama. </li> </ul> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013691731/muzani-pastikan-prabowo-gibran-berantas-kemiskinan-dengan-melanjutkan-program-kis-hingga-kartu-prakerja">Muzani Pastikan Prabowo-Gibran Berantas Kemiskinan dengan Melanjutkan Program KIS Hingga Kartu Prakerja</a> Program Kartu Prakerja 2024 menawarkan total insentif senilai Rp 4.200.000 bagi peserta yang memenuhi persyaratan.&nbsp; Gunakan insentif ini untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja Anda.&nbsp; Pahami rincian biaya, cara pencairan, dan syarat insentif untuk memastikan Anda mendapatkan manfaat maksimal dari program ini. Semoga artikel di atas menjawab pertanyaan Anda.

Artikel ini tentang biaya insentif Kartu Prakerja di tahun 2024. Total insentif yang akan diterima senilai Rp 4.200.000

Inilah Rincian Biaya Insentif Kartu Prakerja 2024: Simak dan Pahami Cara dan Tips Pencairan Insentifnya di Sini!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/29/jpg_20231029_125559_0000-3298889327.jpg" alt="Klaim atau pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan oleh pekerja yang masih berstatus sebagai pegawai di perusahaan." width="100%">
<figcaption>Klaim atau pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan oleh pekerja yang masih berstatus sebagai pegawai di perusahaan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Hari Tua. Selain itu, juga meliputi Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan untuk seluruh pekerja di Indonesia. Selama bekerja, pekerja akan memiliki saldo Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat dicairkan ke rekening tabungan masing-masing setelah 1 bulan sejak waktu keluar dari perusahaan, dengan syarat: Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013110714/biaya-tes-medis-cjh-membengkak-diusulkan-ditanggung-bpjs-kesehatan">Biaya Tes Medis CJH Membengkak, Diusulkan Ditanggung BPJS Kesehatan</a> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Telah mengundurkan diri/ PHK -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Usia pensiun -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cacat total tetap -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Meninggalkan wilayah NKRI untuk selamanya (WNI) -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Meninggalkan wilayah NKRI untuk selamanya (WNA) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/health-issues/013104172/lindungi-jantung-tanpa-beban-dengan-bpjs-kesehatan"> Lindungi Jantung Tanpa Beban dengan BPJS Kesehatan</a> Akan tetapi, untuk pekerja yang masih berstatus aktif bekerja di sebuah perusahaan, juga dapat melakukan pencairan JHT sebesar 10% dengan syarat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan minimal 10 tahun. Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan pencairan JHT 10% antara lain: <ol> <li style="font-weight: 400;">Kartu peserta BPJAMSOSTEK</li> <li style="font-weight: 400;">E-KTP</li> <li style="font-weight: 400;">Kartu keluarga</li> <li style="font-weight: 400;">Buku tabungan</li> <li style="font-weight: 400;">Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan</li> <li style="font-weight: 400;">NPWP</li> </ol> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013096807/sejumlah-perwakilan-elemen-masyarakat-datangi-bpjs-pusat-minta-aplikasi-mobile-jkn-dikembalikan-seperti-awal">Sejumlah Perwakilan Elemen Masyarakat Datangi BPJS Pusat, Minta Aplikasi Mobile JKN Dikembalikan Seperti Awal</a> Prosedur klaim atau pencairan JHT bisa dilakukan di kantor cabang yang berada di area sekitar perusahaan atau tempat tinggal, atau bisa juga melalui klaim JHT online. Untuk prosedur layanan di kantor cabang, yaitu: <ol> <li style="font-weight: 400;">Pastikan membawa dokumen asli dan mengisi data formulir pengajuan JHT.</li> <li style="font-weight: 400;">Ambil nomor antrian.</li> <li style="font-weight: 400;">Nomor antrian kamu akan dipanggil untuk wawancara.</li> <li style="font-weight: 400;">setelah verifikasi dan wawancara berhasil, kamu akan mendapat tanda terima.</li> <li style="font-weight: 400;">Proses selesai, dan berikan penilaian kepuasan di e-survey.</li> <li style="font-weight: 400;">Tunggu hingga saldo JHT masuk ke rekening kamu (biasanya akan membutuhkan waktu beberapa hari).</li> </ol> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013057533/bpjs-kesehatan-efektifkan-layanan-kepesertaan">BPJS Kesehatan Efektifkan Layanan Kepesertaan</a> Berikut prosedur layanan online: <ol> <li style="font-weight: 400;">Klik portal layanan di Lapak Asik pada website berikut&nbsp;www.lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id</li> <li style="font-weight: 400;">Isi data diri kamu berupa NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan.</li> <li style="font-weight: 400;">Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF maksimal ukuran file adalah 6MB.</li> <li style="font-weight: 400;">Saat mendapat konfirmasi data pengajuan, klik simpan.</li> <li style="font-weight: 400;">Selanjutnya, kamu akan mendapat jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui email kamu.</li> <li style="font-weight: 400;">Kamu akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara via video call.</li> <li style="font-weight: 400;">Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah kamu lampirkan di formulir.</li> </ol> Untuk pengecekan status klaim, bisa dilakukan deengan membuka website&nbsp;www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking&nbsp;lalu masukkan nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan klik informasi status klaim.

Pekerja yang masih berstatus aktif bekerja, juga dapat melakukan pencairan JHT sebesar 10% dengan syarat tertentu.

Begini Cara Mencairkan Saldo BPJS Ketenagakerjaan untuk yang Masih Aktif Bekerja Tanpa Perlu Resign

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Gaji ke-13 PNS atau Pegawai Negeri Sipil akan cair mulai, Senin 5 Juni 2023. Pencairan ini dilakukan untuk membantu keluarga PNS dalam hal belanja pendidikan bagi putra-putrinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pencairan gaji ke-13, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan besarannya akan sama dengan pembayaran THR tahun ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gaji ke-13 akan dibayarkan mulai bulan Juni 2023 di mana komponennya sama dengan THR tahun ini," kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01703860/kapolda-dij-pastikan-situasi-di-jogjakarta-terkendali-usai-tawuran-dua-kelompok-massa-patroli-diintensifkan">Kapolda DIJ Pastikan Situasi di Jogjakarta Terkendali Usai Tawuran Dua Kelompok Massa, Patroli Diintensifkan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih rinci, Menkeu menjelaskan bahwa komponen yang akan diberikan kepasa PNS terdiri dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat berupa tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan makan, dan tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum, serta 50 persen tunjangan kinerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu, ditambah juga dengan 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja (tukin)," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun besarannya, untuk tunjangan suami/istri sebesar 10 persen dari gaji pokok, tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok, tunjangan makan disesuaikan berdasarkan golongan paling rendah sebesar Rp 35.000 per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01703831/nikita-mirzani-ke-lolly-fokus-belajar-jangan-bikin-cerita-ini-dan-itu-ibumu-jangan-dilawan">Nikita Mirzani ke Lolly: Fokus Belajar, Jangan Bikin Cerita Ini dan Itu, Ibumu Jangan Dilawan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, tunjangan jabatan struktural tertinggi sebesar Rp 5.500.000 per bulan bagi Eselon 1. Sedangkan tunjangan kinerja diberikan sebesar 50 persen dengan besaran berbeda sesuai penilaian dan juga aturan di instansinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, tunjangan umum diberikan kepada PNS yang tidak mendapat tunjangan jabatan/struktural dengan nominal disesuaikan golongan. Paling rendah untuk PNS Golongan 1 sebesar Rp 175.000 per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya bagi PNS dan pensiunan, gaji ke-13 juga akan diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan. &rdquo;Diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ani begitu akrab disapa, menyampaikan bahwa gaji ke-13 akan diberikan kepada 1,8 juta orang ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Lalu, 3,7 juta ASN daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jumlah itu termasuk guru ASND yang menerima TPG 1,1 juta orang. Serta guru ASND yang menerima tamsil 527,4 ribu orang. Lalu, pensiunan dan penerima pensiun mencapai 2,9 juta orang," tandasnya.</div>

Pencairan ini dilakukan untuk membantu keluarga PNS dalam hal belanja pendidikan bagi putra-putrinya.

Hore, Gaji ke-13 PNS Cair Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/30/Sri-Mulyani-DPR-2-1111034758.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Gaji ke-13 PNS atau Pegawai Negeri Sipil akan cair mulai besok, Senin 5 Juni 2023. Pencairan ini dilakukan untuk membantu keluarga PNS dalam hal belanja pendidikan bagi putra-putrinya. Dalam pencairan gaji ke-13, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan besarannya akan sama dengan pembayaran THR tahun ini. "Gaji ke-13 akan dibayarkan mulai Juni 2023 di mana komponennya sama dengan THR tahun ini," kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu. Lebih rinci, Menkeu menjelaskan bahwa komponen yang akan diberikan kepasa PNS terdiri dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat berupa tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan makan, dan tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum, serta 50 persen tunjangan kinerja. "Selain itu, ditambah juga dengan 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja (tukin)," ujarnya. Adapun besarannya, untuk tunjangan suami/istri sebesar 10 persen dari gaji pokok, tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok, tunjangan makan disesuaikan berdasarkan golongan paling rendah sebesar Rp 35.000 per bulan. Lalu, tunjangan jabatan struktural tertinggi sebesar Rp 5.500.000 per bulan bagi Eselon 1. Sedangkan tunjangan kinerja diberikan sebesar 50 persen dengan besaran berbeda sesuai penilaian dan juga aturan di instansinya. Kemudian, tunjangan umum diberikan kepada PNS yang tidak mendapat tunjangan jabatan/struktural dengan nominal disesuaikan golongan. Paling rendah untuk PNS Golongan 1 sebesar Rp 175.000 per bulan. Tak hanya bagi PNS dan pensiunan, gaji ke-13 juga akan diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan. &rdquo;Diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen," imbuhnya. Ani begitu akrab disapa, menyampaikan bahwa gaji ke-13 akan diberikan kepada 1,8 juta orang ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Lalu, 3,7 juta ASN daerah. "Jumlah itu termasuk guru ASND yang menerima TPG 1,1 juta orang. Serta guru ASND yang menerima tamsil 527,4 ribu orang. Lalu, pensiunan dan penerima pensiun mencapai 2,9 juta orang," tandasnya. (*)

Gaji ke-13 PNS atau Pegawai Negeri Sipil akan cair mulai besok, Senin 5 Juni 2023. Pencairan ini dilakukan untuk membantu keluarga PNS

Sri Mulyani Pastikan Gaji ke-13 PNS Cair Besok, Segini Jumlahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/image-8-560x368-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><div align="left"> JawaPos.com-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan, bantuan subsidi upah (BSU) akan cair mulai besok, tepatnya Jumat (9/9). Sebab seluruh persiapan penyalurannya sudah selesai dilakukan.  </div> "Walaupun BSU belum tersalurkan sampai saat ini tapi persiapannnya sudah, dan kami harapkan di Minggu ini di Hari Jumat paling lambat sudah bisa kami salurkan," kata Sekretaris Direktorat Jenderal PHI Jamsos Kemnaker Surya Lukita Warman dalam diskusi virtual Ombudsman, Kamis (8/9). Ia menjelaskan, dari 16 juta pekerja yang direncanakan akan memperoleh BSU. Kemnaker hanya mengantongi 14,6 juta pekerja yang telah lolos screening soal persyaratan penerima BSU. Mulai dari mendapatkan gaji di bawah nominal UMR hingga menjadi anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan. "Calon penerima adalah 16,2 juta orang, akan tetapi setelah discreening exercise awal itu ternyata yang penuhi persyaratan hasil exercise kami hanya sekitar 14,6 juta pekerja," jelas Surya. Syarat penerima BSU 2022 1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kepemilikan (NIK). 2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Juli 2022. 3. Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta atau setara upah minimum provinsi kabupaten/kota. 4. Bukan (PNS), TNI atau Polri. 5. Belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan, dan bantuan produktif untuk usaha mikro Cara cek penerima BSU 2022 Berikut cara cek penerima BSU 2022 atau subsidi gaji Rp 600.000 melalui website <a href="https://kemnaker.go.id/">kemnaker.go.id</a>: 1. Kunjungi laman <a href="https://bsu.kemnaker.go.id/">bsu.kemnaker.go.id</a> 2. Bila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. 3. Setelah mendaftar, aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda. 4. Masuk ke akun Anda menggunakan email dan kata sandi yang telah diaktifkan 5. Profil data lengkap. 6. Cek pemberitahuan apakah menerima BSU 2022 atau tidak. Adapun teknis penyaluran BSU 2022 akan dilakukan melalui Bank Himbara seperti Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan PT Pos Indonesia. Subsidi gaji ini yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 8,7 triliun merupakan bagian dari bantalan sosial untuk masyarakat, guna meningkatkan daya beli di tengah kenaikan harga pangan dan BBM. (*)

BSU Cair mulai Besok, Ini Syarat-Syaratnya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pencairan

Berita Terkini